18 Kabupaten/Kota Ajukan Revisi RT/RWP

MAKASSAR -- Sebanyak 18 kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan fungsi dan perubahan peruntukan pada perbaikan Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi-Selatan substansi Kehutanan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Tamzil mengatakan, perubahan fungsi kawasan hutan telah dimulai sejak tahun 2014.
"Pengusulan dari gubernur kemudian dilakukan ekspose yang dihadiri Dirjen Planologi. Sebanyak 18 daerah mengajukan, 246.370 hektare luas wilayah. Sehingga total hutan saat ini yang dimiliki Sulsel sebesar 52 persen dari 1,8 juta hektar wilayah darat  akan menjadi 46 persen, namun ini masih memenuhi persyaratan minimal 30 persen," sebut M Tamzil.
Usulan ini selanjutnya akan dikaji oleh tim terpadu perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan yang telah dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Kalau pelajaran dari beberapa usulan, tidak semuanya disetujui oleh KLHK. 50 persen yang disetujui itu sudah banyak. Karena harus betul-betul dilihat dan dikaji oleh tim terpadu," kata Ketua Tim Terpadu yang juga peneliti utama LIPI, Prof Tukirin.
Untuk peruntukkan lahan yang diusulkan oleh kabupaten, ada beberapa alasan. Misalnya, kawasan hutan yang ada sudah menjadi daerah permukiman, kebun, jalan dan pemakaman. Sehingga perlu dikeluarkan dari kawasan hutan. Karena itu ada beberapa hutan lindung yang diusul menjadi hutan produksi, dan hutan produksi menjadi kawasan Alokasi Penggunaan Lain (APL). 
Meski demikian, dari data dinas kehutanan, ada juga kabupaten yang mengusulkan APL kembali menjadi kawasan hutan sekitar 2000 hektare. 
Tim terpadu akan melakukan cek selama delapan hari, terdiri dari 8 tim dengan 36 orang, 10 orang tim pendamping dari provinsi.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo meminta pengalihan kawasan hutan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada di dalamnya. Karena itu, dirinya meminta tim terpadu teliti saat peninjauan lapangan.
"Setiap lima tahun ada evaluasi terkait kondisi objektif dalam kawasan hutan. Prinsip dasarnya untuk tetap menjaga kawasan hutan dan memperhatikan aspek ekonomi masyarakat," ungkap Syahrul Yasin Limpo. 
SYL menambahkan, saat ini ada beberapa kawasan hutan yang sudah menjadi lahan pemukiman, seperti yang terjadi di Malino, Kabupaten Gowa. Selain itu, ada beberapa proyek nasional dan daerah yang menggunakan kawasan hutan.
Syahrul Yasin Limpo juga dalam arahannya menekankan RT/RWP adalah sesuatu yang terjadi tetapi harus pada koridor prosedural dan tidak melanggar hukum. 
Lebih jelasnya, data dibawah ini merupakan daerah yang mengajukan Usulan Revisi Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan. 
1. Bantaeng 76 hektar 
2. Barru 2197 hektar 
3. Bone 18.168 hektar 
4. Bulukumba 3.890 hektar 
5. Enrekang 9.777 hektar 
6. Gowa 8.136 hektar 
7. Luwu 14.535 hektar 
8. Luwu Timur 74.282 hektar 
9. Luwu Utara 51.557 hektar 10. Maros 12.771 hektar 
11. Pinrang 5.498 hektar 
12. Sidrap 4.756 hektar 
13. Sinjai 2.641 hektar 
14. Soppeng 19.902 hektar 
15. Takalar 1.399 hektar 
16. Toraja 6.847 hektar 
17. Toraja Utara 4.405 hektar 18. Wajo 3.905 hektar 
Total: 246.370 hektar