DPPPA Sulsel Soroti Pernikahan Usia Dini

MAKASSAR - Pernikahan usia dini, masih menjadi persoalan yang sering terjadi di Sulawesi Selatan. Karena pada beberapa kasus yang terjadi, pernikahan usia dini tersebut merenggut hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak DPPPA Sulsel, Suciati Sapta Margani mengatakan pernikahan dini ini kerap terjadi karena masyarakat masih kurang patuh terhadap aturan yang ada. Terutama masalah agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga, karena masih kurangnya pengetahuan terkait dampak dari pernikahan usia dini.

Menurutnya, orang tua menjadi kunci dalam upaya penurunan prevalensi perkawinan usia dini ini, oleh karena itu perlu adanya edukasi bagi orang tua. Dinas PPPA berupaya melakukan penguatan kapasitas lembaga/organisasi masyarakat dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak ini.

"Harapannya, lembaga yang dilatih ini dapat menjadi kepanjangan tangan DPPPA di level masyarakat melalui keluarga dari anggota masing-masing lembaga, untuk menyuarakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk hak pendidikan dan pencegahan dari perkawinan usia dini," jelasnya, Rabu (5/4/2017).

Selain itu, melalui program ketahanan dan kualitas keluarga, DPPPA juga melakukan edukasi kepada para kader di tengah masyarakat untuk meningkatkan kualitas parenting dan kesetaraan gender dalam keluarga. Lebih penting lagi untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, pencegahan pernikahan usia dini menjadi salah satu indikator dalam pencapaian predikat kabupaten/kota layak anak di Sulsel.

Untuk itu, sesuai dengan UU perlindungan anak, usia layak menikah adalah diatas 18 tahun, hal ini akan baik untuk pihak laki-laki maupun perempuan. Serta mempertimbangkan aspek psikologis, keseharan, mental dan kesiapan ekonomi.

"Kematangan psikologis, kesehatan dan mental, erat kaitannya dengan usia. Pada pasangan usia anak, belum memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga karena belum adanya kematangan fisik maupun mental psikologis," lanjutnya.

Suci juga menegaskan perkawinan usia dini melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas pendidikan. Perkawinan usia dini ini juga mengingkari hak anak untuk memenuhi potensi mereka, karena mengganggu bahkan mengakhiri pendidikan mereka.

"Sekolah dan perkawinan usia anak mempunyai keterkaitan yang bersifat kausalitas. Jadi, putus sekolah akan mendorong anak perempuan untuk dinikahkan atau sebaliknya, anak perempuan dinikahkan untuk mengakhiri sekolahnya," ungkapnya.