Lahan Pemprov di CPI Tetap 50 Hektare

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulsel membantah jika lahan pemprov di Center Point of Indonesia berkurang 12 hektare. Lahan pemprov di lokasi tersebut, tetap 50 hektare. 

Kepala Bidang Sarana Biro Perekonomian Sulsel, Andi Binawan Bintang, menjelaskan, kesalahpahaman dewan tersebut berawal dari terbitnya sertifikat atas nama pemprov di atas tanah tumbuh seluas 12 hektare, yang diatasnya sekarang ada Masjid 99 Kubah dan Wisma Negara. Awalnya, tanah tumbuh tersebut adalah tanah negara, bukan tanah milik negara. 

"Saat kita tandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS, belum ada sertifikat terhadap tanah tumbuh yang lokasinya berada dalam lingkup 157 hektare tersebut. Sembilan hari kemudian, lahir sertifikat untuk tanah tumbuh itu," jelas Binawan Bintang, Kamis (7/6).

Pasca lahirnya sertifikat tersebut, berarti status tanah tumbuh itu sekarang menjadi tanah pemprov. Hadirnya sertifikat tersebut juga berimbas pada peraturan yang mengatur khusus untuk aset pemprov. 

"Jadi, setiap aset pemprov yang akan dikerjasamakan ada aturan khususnya. Kerjasama yang kita lakukan dengan pihak ketiga tidak sama yang diamanatkan Peraturan Menteri mengenai aset pemprov, dan kebetulan lokasi itu ada dalam 50 hektare yang akan diberikan kepada pemprov, makanya dikeluarkanlah itu yang 12 hektare," urainya. 

Lahan yang diserahkan oleh pihak ketiga tersebut sisa 38 hektare. Karena jika tetap 50 hektare, ada aturan yang bertabrakan. Nah untuk menghindari itu, dikeluarkanlah 12 hektare tersebut.

"Secara total tetap 50 hektare disitu lokasinya. 38 hektare dari pihak ketiga, dan 12 hektare itu tanah tumbuh. Karena di perjanjian awal tetap 50 hektare yang harus diserahkan pihak ketiga, maka kita mintalah tanah pengganti di luar CPI. Tapi, desainnya itu tidak berubah," jelasnya. (*)