Pemprov Awasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

By Humas Sulsel 09 Mar 2017, 14:41:39 WIB Kegiatan
Pemprov Awasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

MAKASSAR -- Sejak Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan, perhatian pemerintah terhadap masyarakat dan pembangunan di desa semakin tinggi. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah adanya dana desa yang tahun ini jumlahnya mencapai Rp60 triliun.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarto Teguh Widodo mengatakan saat ini sudah ada enam sumber pendanaan desa. Mulai dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), pajak dan retribusi daerah, bantuan serta pendapatan lain-lain yang sah.
Hanya saja dengan jumlah anggaran yang begitu banyak ini, belum bisa membuat perekonomian di desa membaik. Dari catatan Kementerian Keuangan, di Sulsel masih ada   59,4 persen desa yang tergolong tertinggal dan sangat tertinggal.
"Dari 2254 desa yang ada di Sulsel, 155 desa tergolong sangat tertinggal, 1183 desa tertinggal, 888 desa berkembang dan hanya 28 desa yang tergolong desa maju," katanya saat memberikan pemaparan di Seminar Nasional Mewujudkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan BUMdesa yang Akuntabel dan Transparan, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (9/3).
Menurutnya, sejak tahun 2015 lalu pemerintah pusat terus berupaya dana desa ini bisa terserap dan dimaksimalkan dengan baik. Utamanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa, karena itu fokus utama penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.
Selain itu, untuk mendukung perekonomian di desa, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Untuk itu kementerian keuangan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) akan melatih SDM desa dalam rangka pengelolaan keuangan, aset dan BUMDes.
Kepala BPPK, Astera Primanto Bhakti menambahkan tinggi anggaran yang dikelola oleh desa menimbulkan konsekuensi tersendiri. Utamanya soal pengawasan penggunaan dana desa, agar tak diselewengkan dan disalahgunakan.
"Dana desa, ADD dan pajak serta retribusi daerah menyumbang 75 persen anggaran yang ada di desa. Karena itu, kami akan ikut berpartisipasi meningkatkan kapasitas aparat desa termasuk pendamping desa, agar pengelolaan anggaran bisa transparan dan akuntabilitas," tambahnya.
Kementerian Keuangan juga mencatat beberapa kendala penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Mulai dari peraturan bupati/walikota yang belum sesuai dengan undang-undang, laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi yang belum disampaikan, pengajuan penyaluran tahap dua yang terlambat dan menumpuk di akhir tahun anggaran.
Tak hanya dari RKUN ke RKUD yang bermasalah, penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) juga mengalami hal serupa. Seperti APBDesa yang belum atau sering terlambat ditetapkan, adanya perubahan regulasi, dokumen perencanaan yang belum ada dan laoran penggunaan yang belum dibuat.
Sementara itu, Sekda Sulsel, Abdul Latif menjelaskan jumlah desa di Sulsel mencapai 2253 desa dengan jumlah dana desa yang dikelolah tahun 2017 mencapai Rp1,821 triliun.  Angka ini meningkat hampir dua kali lipat tiap tahunnya, mulai dari tahun 2015 Rp635 miliar dan tahun 2016 Rp1,425 triliun.
"Pemprov memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya penggunaan dana desa. Agar pemerintah desa tidak terjebak dalam tata kelola keuangan yang potensial menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan serta prilaku koruptif," jelasnya.
Khusus untuk BUMDesa, hingga tahun 2017 ini Sulsel telah memiliki 660 unit dengan omzet Rp13,27 triliun. Tahun ini ditargetkan akan difasilitasi pembentukan 1930 BUMdes atau tiga kali lipat. (*)




Video Terbaru

View All Video

Galeri Foto


Video Lainnya

View All Video

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Bagaimana Tetang Website ini ?
  Sangat Membantu
  Mebantu
  Cukup Membantu