Pemprov dan Kejati Sulsel Tandatangani MoU Penanganan Aset

MAKASSAR - Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Grand Clarion Hotel, Senin (14/5).

MoU ini ditandatangani langsung oleh Penjabat Gubernur Sulsel Sumarsono, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel Tarmizi.

Kepala Biro Aset Sulsel, Nurlina, mengatakan, kesepahaman ini dilakukan karena pengelolaan aset milik negara sangat luas dan kompleks. Pengelolaan barang milik daerah, berupa tindakan pengendalian, pengurusan barang milik daerah, baik berupa fisik, adminsitasi dan tindakan dan upaya hukum perlu dilakukan. 

"Tujuannya, agar dapat dimanfaatkan secara optimal, terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan," ujarnya. 

Aset tanah Sulsel sendiri terdiri dari 792 bidang, yang bersertifikat 367, yang belum bersertifikat 363, dan yang dalam proses pembuatan sertifikasi sebanyak 62 bidang.

"Aset tanah adalah salah satu yang rentang. Hal ini menjadi perhatiaan serius," imbuhnya. 

Sementara, Sumarsono, mengatakan, penataan aset melalui nota kesepahaman ini adalah permintaan dari Pemprov Sulsel. 

"Ini permintaan provinsi, jadi tidak serta merta Kejaksaan Tinggi melakukan penataan aset. Permintaan kita, sampai objeknya yang jelas datanya, lalu kita back-up. Jadi prinsipnya, kami pendampingan," ucapnya.

Masalah aset adalah masalah serius dan gawat. Pemprov pemilik aset lengkap dengan administrasinya. Dengan pendampingan, maka aset yang menjadi hak pemerintah dapat dimiliki dengan mudah, karena ditangani oleh pihak yang mengerti hukum. 

"Dan dilakukan orang yang tepat, yang tahu hukum. Persisnya, karena aset itu persoalan hukum, langkah kita tertib administrasi untuk mengamankan aset negara.  Saya kira itu intinya,  kalau tidak tertib, aset negara bisa hilang dan rugi," terangnya. 

Upaya ini sendiri merupakan upaya jangka panjang yang perlu dilakukan secara transparan. Jika ada tuntutan, maka akan mudah bagi pemerintah memberikan jawaban. Persoalan tanah memang tidak mudah, karena juga berbicara banyak faktor, pergantian pemerintahan dan tata cara pengelolaan. 

Dia tidak menampik banyak aset negara yang dikuasai oleh mantan pejabat atau yang pernah memanfaatkan fasilitas negara, namun tidak dikembalikan. Ketegasan negara diperlukan dalam hal ini. 

"Harus tegas, itu milik negara. Definisi korupsi adalah menggunakan barang yang tidak jadi hak miliknya," ujarnya. 

Sementara, Kajati Tarmizi, menyampaikan, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30, mengatur bahwa Kejaksaan dapat berperan dalam bidang perdata dan tata negara mewakili pemerintah pusat dan daerah dalam hal aset. 

Dan dalam MoU ini berguna untuk mengetahui peran kejaksaaan untuk menjaga aset setelah adanya tindak lanjut dari MoU tersebut. 

"Apa sih problem aset Pemprov yang perlu kami berikan bantuan hukum, apakah pendampingan hukum, atau pendapat hukum," ujarnya. 

Terkait banyaknya aset pemerintah yang belum tersertifikasi, pihaknya akan menunggu pemberitahuan selanjutnya. Tentunya, kita akan dari awal mengawal agar tidak berdampak ada kerugian negara," imbuhnya. (*)