Pemprov Pertanyakan Kontrak Karya PT. Vale

Makassar - Assisten II Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Sukry Mattinetta menggelar rapat konsesi PT. Vale Indonesia bersama Presiden Direktur PT. Vale Indonesia Nico Kanter beserta jajarannya, di ruangan Seketaris Daerah Jumat 31 Maret 2017.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal diantaranya kondisi PT. Vale, status kontrak karya, perizinan serta penggunaan lahan oleh masyarakat untuk menanam merica.

"Rapat tadi Pemprov mencoba mencari informasi mengenai PT. Vale berjalan baik atau tidak. Memang ada kendala dari IUPKH dari Kementrian yang belum keluar, baru izin eksplorasi yang juga sudah berakhir dan izin ekploitasi yang belum keluar. Selain itu mencari informasi tentang  Perusda yang ingin bekerja sama dengan Vale." Ujar Sukry usai rapat.

Presiden Direktur PT. Vale Indonesia menyampaikan terkait pelaporan perambahan lahan yang terjadi di daerah Songko, Kecamatan Nuha, Luwu Timur serta status kontrak karya dan izin kehutanan.

"Kami melaporkan terkait perambahan yang terjadi di Songko. Assisten II juga menanyakan kontrak karya dan izin kehutanan kami masih tertahan. Jadi kami mendiskusikan terkait hal tersebut seperti apa konteksnya." Kata Nico.
Menurut Nico,  dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejauh mana peluang Perusda bekerja sama dengan BUMD dan Vale. 
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Provinsi Sulsel Gunawan Palaguna menyebutkan PT. Vale awalnya memiliki 118.000 Hektar dan telah dilepas 40.000 Hektar, saat ini tersisa 70.000 Hektar.

"laporan dari Vale bahwa ada sebagian besar masyarakat disana menggunakan lahan untuk menanam merica. Padahal ini tidak dibenarkan bahwa hutan lindung atau lahan konsepsi PT Vale ditanami merica. Ini juga karena faktor kesejahteraan masyarakat sehingga petani melakukan hal tersebut." Sebut Gunawan Palaguna.

Gunawan juga berharap bahwa tim terpadu bisa menyelesaikan persoalan perambahan oleh warga yang hingga saat ini belum menemukan solusi. 

"Hal lain yang dilaporkan mengenai pelepasan lahan yang diproses Kementrian Kehutanan. Untuk melepaskan lahan dari 28.000 Ha menjadi 16.000 Ha, padahal Vale tidak membutuhkan lahan seluas itu. Tambang hanya 6.000 Ha dan 10.000 Ha untuk survey. Produksi PT. Vale sudah lumayan, tetapi laporan yang ada harga nikel turun dari 11.000 USD menjadi 95.000 per ton." Ujarnya.