Penjelasan Gubernur Sulsel Terhadap Rancangan Peraturan Daerah

MAKASSAR -- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono memberikan pemaparan terkait penjelasan Gubernur Sulsel terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 di Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumiharjo,  Selasa (5/6).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulsel HM Roem. Pasal 320 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh pemeriksa Keuangan Paling lambat enam bulan dari tahun anggaran berakhir. 

Terkait hal tersebut selanjutnya Pasal 320 Ayat 5 ditegaskan bahwa persetujuan bersama DPRD dan Gubernur terhadap Rancangan Perda dilakukan paling lambat tujuh bulan dari tahun anggaran berakhir. Maka, Badan Musyawarah Dewan telah mengagendakan persetujuan bersama paling lambat minggu pertama bulan Juli. 

Sumarsono menyampaikan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab konstitusional. Enam bulan sebelum tahun anggaran harus di sampaikan ke DPRD.

"Harus disampaikan kepada DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan saya kira hari ini kita penuhi. Kedua secara substansi memberikan ruang kepada DPRD untuk memberikan fungsi pengawasan," kata Sumarsono. 

Ia menambahkan, hal ini penting karena APBD tunduk pada eksekutif dan legislatif, maka ketika Perda APBD disetujui DPRD, akhirnya belakangan akan dipertanggung jawabkan di depan DPRD juga.

"Sehingga DPRD terlibat penjemputan awal sampai akhir, harus juga kita berikan laporan, dengan demikian, selanjutnya, mereka akan membahas," sebutnya. 

Akan terdapat kelompok kerja membahas, memberikan masukan dan komentar pada Pemprov Sulsel. 

Sumarsono menyampaikan, laporan keuangan Sulsel di tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan ini merupakan WTP ke-8 kali berturut-turut. 

"Sulsel delapan kali, Jawa Timur tujuh kali, jadi Sulsel yang tertinggi di Sulsel untuk itu kita patut bangga dan syukuri," sebutnya.  

Untuk Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2017, untuk realisasi anggaran pendapatan daerah dianggarkan Rp9,29 triliun lebih direalisasikan sebesar Rp9,05 triliun lebih atau persentase 97,44 persen. 

Jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya (2016) Rp7,16 triliun lebih, total pendapatan daerah mengalami peningkatan Rp1,89 triliun atau 20,9 persen. 

Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah atau PAD dianggarkan sebesar Rp3,74 triliun lebih, realisasinya Rp3,67 triliun lebih atau 98,28 persen. Jika dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp3,44 triliun lebih berarti mengalami peningkatan 6,24 persen. 

Sumarsono menyampaikan bahwa laporan yang disampaikannya merupakan laopran pertanggung jawaban Gubernur sebelumnya.

"Kami juga sebagai Penjabat Gubernur ini sendiri merupakan tanggung jawab Pak Syahrul Yasin Limpo," ujarnya. 

Pada rapat paripurna ini forum juga berdoa atas wafatnya anggota DPRD Sulsel Almarhum Alfrita Pasande Danduru.(*)