Sinkronkan Program Kumpulkan Disdukcapil Daerah

MAKASSAR -- Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mensinergikan berbagai program pengendalian penduduk dengan pihak kabupaten/kota se-Sulsel. Tujuannya, untuk mensinkronkan program atau kegiatan atau pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten/kota.
Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,Lutfie Nasir mengatakan, pihaknya merasa perlu mengundang seluruh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana kabupaten/kota di Sulsel untuk mengikuti rapat koordinasi agar program yang berjalan, baik di kabupaten/kota maupun provinsi, bisa selaras dan mencapai tujuan yang sama. 
"Kami berpikir kalau kita mengundang Kasubag Program, itu bisa langsung 'match' (cocok), nanti pada saatnya kita akan laporkan ke kepala SKPD bahwa seperti ini program kita," jelasnya pada
Rapat Koordinasi Teksnis Sinkronisasi Perencanaan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel.
Pihaknya, kata dia, akan siap untuk mendukung berbagai program yang akan dilakukan oleh kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan pihak dinas provinsi.
"Kita tidak mungkin menduplikasi program, tapi kami siap mem-"back up" dan memfasilitasi program di kabupaten/kota," ucapnya.
Pihaknya berharap agar berbagai program dan kegiatan tersebut bisa masuk dalam anggaran perubahan, meskipun agak riskan karena adanya perubahan pada target RPJMD.
Ia juga menjelaskan terdapat 13 program yang rencananya akan direalisasikan tahun ini, minimal di empat kabupaten yang akan menjadi percontohan, diantaranya Kabupaten Soppeng dan Wajo.
Salah satu program yang akan direalisasikan adalah sosialisasi pengendalian penduduk di wilayah tersebut. Upaya pengendalian penduduk, kata dia, penting karena laju pertumbuhan penduduk biasanya berbanding terbalik dengan kesehatan dan kesejahteraan penduduk.
"Kita juga akan mengambil dokumen mengenai populasi dan pertumbuhan penduduk sebagai data dasar untuk melaksanakan program kita," tambahnya. 
Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta agar pihak kabupaten/kota memberi masukan terkait program dan kegiatan kepada pihak provinsi. (*)