Tekanan Inflasi Kuat di Tahun 2017

MAKASSAR - ‎Bank Indonesia (BI) mengingatkan adanya tekanan inflasi yang cukup kuat di tahun 2017 ini. Hal itu mulai terlihat dari tingginya inflasi pada  Januari dan Februari 2017.

Kepala BI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel), Wiwiek Sisto Widayat, mengungkapkan, pada tahun 2016 lalu, pengendalian inflasi di Sulsel cukup baik. Bahkan, Gubernur Bank Indonesia (BI) secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, berkat dukungan dan komitmen dalam pengendalian inflasi di tahun 2016.

"Inflasi Sulsel di tahun 2016 di angka 2,94, dibawah nasional yang mencapai 3,02. Tapi di tahun 2017‎, akan banyak tekanan," kata Wiwiek, saat bertemu Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, di Kantor Gubernur, Kamis (2/3).

Menurut Wiwiek, kuatnya tekanan inflasi di tahun 2017 ini akibat adanya‎ kebijakan harga yang dikendalikan pemerintah. Seperti tarif listrik, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan peningkatan harga bahan bakar non subsidi. 

"Inflasi Sulsel pada bulan Januari 1,112  dan Februari 0,75. Angka 1,87 years to date itu cukup tinggi," ungkapnya.

Ia memperkirakan, inflasi Sulsel di tahun 2017 bisa menembus angka 4,78.‎ Bahkan jika ada peningkatan harga elpiji tiga kilogram, bisa mencapai 5,6. 

"Kami berharap ada high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung Pak Gubernur.‎ Kami juga mengundang Pak Gubernur di acara round table discussion yang akan dilaksanakan di Hotel Clarion pada 7 Maret nanti, untuk membahas kondisi ekonomi Sulsel di tahun 2017 dan 2018," ujarnya.

BI memperkirakan, di tengah tekanan inflasi yang cukup kuat, pertumbuhan ekonomi Sulsel pada tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun 2016 yang mencapai 7,41 persen. Meskipun, masih ada beberapa resiko yang harus dihadapi.

"Dua bulan ini, sumbangan inflasi cukup besar dari pulsa telepon. Ini cukup mengagetkan. Artinya, ada satu unit yang harganya naik. Di Februari kita tidak dengar ada kenaikan harga pulsa telepon per unit. Kalau kuantitas, itu tidak berpengaruh.‎ Dan kalau ini tidak dikendalikan, akan jadi tekanan yang cukup berat," lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wiwiek juga‎ menyampaikan terkait uang rupiah baru. Dimana, pada uang rupiah baru tersebut tidak ada simbol palu arit, apalagi serupa dengan mata uang Cina, Yuan. BI juga menyematkan fitur baru dalam uang baru tersebut, sehingga tidak mudah dipalsukan.

"Distribusi uang baru kami lakukan secara bertahap. Minggu ini sudah bisa di ATM, meskipun tidak semua," tuturnya.

Pihaknya juga mengingatkan adanya regulasi terkait keharusan dalam penggunaan rupiah di semua proses transaksi yang dilakukan di Indonesia. 

‎"Penggunaan uang rupiah harus. Kami akan tekankan lebih dalam lagi, transaksi di dalam negeri harus menggunakan rupiah. Kami mensinyalir ada kegiatan yang masih menggunakan dollar. Setelah 7 April, kita akan lakukan penindakan secara hukum jika masih ada transaksi dalam negeri yang tidak menggunakan rupiah," tegasnya.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, telah menyiapkan strategi untuk mengatasi inflasi, termasuk memaksimalkan peran TPID. Ia meminta agar segera dibentuk desk bersama untuk merumuskan langkah-langkah apa yang akan diambil.

"Tim yang ada harus membuat zonasi tiap daerah, apakah masuk zona merah, kuning, atau hijau. Supaya, kita bisa konsentrasi bagaimana menangani inflasi di tiap daerah. Jika ada pemetaan, kepala daerah juga tahu bagaimana sebenarnya kondisi daerah mereka‎," kata Syahrul. (*)