Selayang Pandang

Demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekwensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip good governance ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran arus aspirasi dan tersampaikannya kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat. Arus komunikasi dua arah ini membawa konsekwensi pada perlunya keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi, hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Biro Humas dan Protokol mempunyai peranan penting dalam menjaga mekanisme komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan stakeholder lain tetap terjaga, sehingga kebijakan dan program pembangunan akan lebih tepat sasaran.

Demokrasi dengan berbagai tuntutan dari masyarakat dan semakin kritisnya masyarakat terhadap visi, misi dan program pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang intensif dan aktif dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat untuk menjaga konsistensi kebijakan, program pembangunan, efektifitas dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komunikasi yang baik akan lebih meningkatkan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan seiring perkembangan dan dinamika masyarakat yang sangat pesat, sementara di sisi lain kebijakan pembangunan yang disusun dalam kurun waktu yang lama, yaitu dalam waktu 25 tahun, sehingga kebijakan jangka menengah berpengaruh dalam kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya tepat sasaran.

Bentuk komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat luas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui media masa. Besarnya peranan dan pengaruh media massa dijaman teknologi informasi seperti sekarang ini, menuntut pemerintah harus mampu memanfaatkan peranan media massa ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi mitra yang efektif terhadap kegiatan komunikasi dua arah dan pencitraan terhadap pemerintah daerah.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakat, juga dapat menjadi media komunikasi untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pemerintah serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan koordinasi untuk perbaikan usulan-usulan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Dengan terlaksananya komunikasi yang baik akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

Mencermati perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana diilustrasikan tersebut diatas, Biro Humas dan Protokol mengemban tugas untuk meningkatkan dan menjaga sistem komunikasi dan informasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan stakeholders lainnya tetap baik, meningkatkan citra yang baik dari masyarakat terhadap lembaga Pemerintah Provinsi, terutama dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu Biro Humas dan Protokol juga bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan Protokoler resmi Pimpinan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan VVIP/Tamu lainnya yang datang menjadi tamu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Biro Humas dan Protokol sebagai bagian dari lembaga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, dengan menyusun Rencana Strategi Pembangunan tahun 2013-2018 sebagai pedoman dan arah landasan bagi pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga pada akhirnya mendukung tercapainya visi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu “Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring akselerasi kesejahteraan tahun 2018”.