Gubernur Diberitakan Larang Pawai Takbiran, Ini Hak Jawab Pemprov Sulsel

MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan hak jawab atas berita yang diterbitkan Harian Tribun Timur pada Kamis, 14 Juni 2018. Berita tersebut berjudul "Wabup Soppeng: Pj Gubernur Jangan Larang Tradisi Kami".

Berikut ini hak jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 14 Juni 2018:

Hak Jawab:

Sebagaimana dengan adanya pemberitaan tentang Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono melarang pawai takbiran atau takbir keliling yang berjudul "Wabup Soppeng: Pj Gubernur Jangan Larang Tradisi Kami" melalui Harian Tribun Timur beserta yang dimuat di media online www.makassar.tribunnews.com, maka bersama ini kami menyampaikan tanggapan sebagai hak jawab berdasarkan UU Pers sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau agar para bupati/walikota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tidak mengadakan pawai takbir yang berpotensi menyebabkan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

2. Imbauan ini tertuang dalam surat Gubernur Sulawesi Selatan yang ditanda tangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan Tautoto Tana Ranggina tanggal 8 Juni 2018 dengan Nomor Surat 300/2121-Set/Kesbang.

3. Dalam surat imbauan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan mengimbau para bupati dan walikota untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban jelang hari raya Idul Fitri serta jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni mendatang.

4. Mereka juga diimbau untuk memantau perkembangan situasi guna menjaga Trantibmas di wilayah masing-masing. 

5. Sebelumnya dihadapan media, Senin (13/6). Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono mengatakan, mengingat takbiran keliling ini merupakan tradisi masyarakat, maka bentuknya berupa imbauan. 

6. Imbauan ini hadir untuk menghindari adanya gesekan karena salah penafsiran dan Pemerintah Provinsi Sulsel mengkhawatirkan akan ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan dan mengganggu jalan malam takbiran, selian itu takbiran keliling atau pawai pada musim Pilkada dinilai rawan terjadi gesekan. 

7. Diimbau sebaiknya takbiran dilalukan di masjid sehingga lebih khusyuk tanpa mengurangi makna dan arti takbiran. 

8. Bahwa tidak ada kata larangan dalam surat Gubernur tersebut. tetapi diimbau untuk tidak dilakukan. 

9. Surat edaran Gubernur tersebut hanya bersifat imbauan sepanjang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) mampu menjaga situasi yang kondusif, aman dan tertib, maka dipersilahkan. Menjadi tugas dari Pemerintah Provinsi Sulsel untuk selalu memberi petunjuk dan arahan serta imbauan-imbauan kepada Pemkab dan Pemkot. Kabupaten/kota atau yang tetap melaksanakan takbir keliling dan telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dipersilahkan untuk tetap melaksanakanan takbiran keliiling. Dan ini karena tidak ada kata "larangan atau melarang"di surat edaran tersebut. 

Demikian klarifikasi ini disampaikan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Devo Khaddafi

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel.