Pemprov-Polda Tandatangani NPHD

MAKASSSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Polda Sulsel menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan pilkada. Berita acara NPHD ditandatangani Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono, di Ruang Kerja Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (12/1).

Dana hibah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun 2018. Dana yang diberikan sebesar Rp 128 miliar dari Rp 200 miliar yang diajukan. Anggaran ini disebutkan oleh gubernur sebagai anggaran keamanan pilkada termasuk tambahan personil untuk TNI. 

"Ini untuk anggaran keamanan pilkada untuk polisi dan tambahan personil TNI. Dana ini dari APBD, pasti saja tidak mencukupi. Paling tidak, ini fasilitas awal," kata SYL. 

Sementara, Kapolda Sulsel Umar Septono menyebutkan, dana tersebut akan digunakan secara optimal untuk pengamanan Pilkada Sulsel. Diantaranya untuk biaya operasional, makan dan uang saku. 

"Kalau bicara ideal, belum ideal. Karena yang kita ajukan Rp 200 miliar, namun kemampuan dan penilaian pemerintah daerah Rp 128 miliar. Kita akan gunakan seoptimal mungkin," ujarnya. 

Adapun personil yang dipersiapkan sebanyak 1.600 orang. Sedangkan tambahan personil akan dihadirkan berdasarkan dinamika di lapangan. 

"Kita lihat fluktuasi yang berkembang untuk bantuan. Kita baca perkembangan, pemerintah masih membaca kondisi. Kondisi keamanan Sulsel kondusif," sebutnya. 

Untuk keamanan, Umar meminta semua pihak ikut mendukung. Terciptanya kondisi kondusif ini disebutkannya karena masyarakat Sulsel yang semakin sadar untuk menciptakan kondisi kondusif dan politik terbuka semakin baik. 

Daerah yang sebelumnya dianggap rawan seperti Palopo dan Luwu dapat diatasi setelah dimediasi menjadi kondusif. Satgas Anti Money Politik untuk mengantisipasi terjadi praktek money politik telah dibentuk. (*)