Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengajak stakeholder sama-sama mengawal kebijakan prioritas nasional, dalam hal ini proyek kereta api Makassar-Parepare.

“Nah teman-teman sekalian memang rasanya kita kumpul hari ini ada tujuan. Kebijakan prioritas nasional harus kita dikawal, baik provinsi maupun kabupaten kota,” kata Abdul Hayat, di Hotel Horison, Makassar, Senin, 25 Oktober 2021.

Menurut dia, pemerintah provinsi merupakan support sistem bagi kabupaten kota se-Sulsel. Karena itu, harus terus dilakukan pertemuan seperti ini, dan bahkan sebelumnya sudah beberapa kali bertemu dengan Staf Kepresidenan.

“NKRI ini harga mati tidak bisa tawar-menawar karena untuk kepentingan publik. Hanya, memang di dalam konsultasi publik ini ada proses perencanaannya, persiapannya, pelaksanaannya, sampai kepada hasil. Disitulah titik yang harus kita bicarakan secara demokrasi, karena bicara demokrasi berarti semua lapisan terlibat,” urainya.

Dirinya berharap, dengan kekuatan demokrasi ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lahan dan lain-lainnya, khusus proyek kereta api Makassar-Parepare. Harus ada perencanaan yang disertai dengan konsultasi publik.

“Kita sama ingin Sulsel ini lebih bagus, lebih hebat. Kalau Sulsel lebih hebat, tentu Indonesia lebih tangguh. Kalau kita ingin tangguh, ya kita semua yang bersama-sama didalamnya,” jelasnya.

Apalagi, proyek ini didampingi seluruh elemen. Baik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Pangdam Hasanuddin, dan tentunya pemerintah kabupaten serta seluruh elemen lainnya.

“Apa yang ingin kita lakukan di konsultasi publik ini, paling tidak mempertemukan antara keinginan kebijakan nasional kita dengan keinginan masyarakat kita. Ketika masyarakat terlibat langsung, maka nawacita kita jadi panduan. Negara harus hadir disini dan pemerintah tidak boleh absen mengawal, karena ini saya dengar kemarin kita tidak ganti rugi, tapi ganti keuntungan” jelasnya.

Dengan kehadiran semua stakeholder, sama-sama menginginkan Sulsel terkhusus juga Kota Makassar ini, tidak ada kebijakan sentral dilewatkan begitu saja.

“Bagimana pun juga ini pembangunan Kota Makassar berproses, sudah menjadi ikon untuk kota dunia di bawah panduan Bapak Danny Pomanto. Jadi saya kira itu yang terpenting kita lakukan, demokrasi yang santun, ditambah dengan kearifan lokal kita semua untuk kepentingan bersama,” tutupnya. (*)

Facebook Comments

comments

NO COMMENTS

Leave a Reply