OPD
OPD

0 68

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bergerak cepat dalam penanganan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Mengingat dalam beberapa hari terakhir ini, Sulsel dilanda cuaca ekstrim, hujan dan angin kencang di beberapa kabupaten/kota.

Hal itu pun atas instruksi langsung dari Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, kepada Dinsos Sulsel.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Sulsel, Herman, menyampaikan, Plt Gubernur memberikan pesan agar Dinas Sosial harus hadir dalam setiap kejadian bencana. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah.

“Kita diharapkan memiliki kepekaan untuk peduli kepada masyarakat yang menjadi korban bencana, selalu tanggap, siap siaga, dan segera melakukan tindakan yang diperlukan,” tuturnya, Senin, 5 April 2021.

Tim Social Care (SC) Dinsos Sulsel, kata dia, telah berkunjung ke lokasi terdampak angin kencang di Topa, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.

“Teman-teman dari Tagana Jeneponto telah melakukan assesment. Dan kami juga melihat langsung kondisi korban terdampak atas arahan dari Bapak Plt Gubernur. Di sana ada satu rumah rusak berat, dan satu rumah rusak sedang,” katanya.

Minggu lalu, kata Herman, Dinsos Sulsel pun telah berkunjung membawa bantuan di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pangkep. Bantuan itu untuk masyarakat yang terdampak angin puting beliung. Sementara bencana banjir di Kabupaten Wajo, Dinsos Sulsel terus berkoordinasi dengan kabupaten dan informasi terakhir banjir telah surut.

Sementara di Bantaeng, terjadi abrasi di pesisir pantai. “Kami terus berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten. Alhamdulillah, bantuan sudah disalurkan kepada korban abrasi pantai,” imbuhnya.

Dalam rangka percepatan penanganan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Sulsel, pihaknya juga sudah mendistribusikan bantuan logistik ke 24 kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan ke masyarakat ketika ada bencana. Sehingga, kabupaten/kota sudah siap memberikan bantuan.

“Dinas Sosial Sulsel pun siap mengirimkan bantuan ketika kabupaten/kota meminta tambahan bantuan,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi langkah tim Social Care (SC) Dinsos Sulsel. “Cuaca yang ekstrim membuat pohon tumbang dan merusak rumah warga. Kami sudah instruksikan Dinsos untuk turun membawakan bantuan. Serta terima kasih kepada Tim Social Care Dinsos Sulsel yang dipimpin Kabid Linjamsos yang telah turun ke lokasi terdampak bencana,” ujarnya.

Dalam kondisi cuaca saat ini, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan yang terjadi. (*)

0 55

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dari tanggal 9 – 18 Maret 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kehutanan Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial menggelar kegiatan Pertemuan Teknis Penyuluhan Kehutanan.

Pertemuan teknis ini dilakukan secara maraton di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang I, KPH Jeneberang II, KPH Cenrana, KPH Selayar, KPH Sawitto, KPH Bila, KPH Mata Allo, KPH Saddang I dan KPH Saddang II sebagai rangkaian dari kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan di KPH Bulusaraung.

Pada keseluruhan acara, hadir Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, Para Kepala KPH setempat, Tim Penilai dan Sekretariat Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan, pejabat struktural lingkup KPH dan pejabat fungsional penyuluh kehutanan serta pendamping perhutanan sosial dari local champion.

Pertemuan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ini bertujuan menyampaikan beberapa kebijakan Dinas Kehutanan di Tahun 2021 guna meningkatkan kapasitas SDM tenaga penyuluh kehutanan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pendampingan di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk membahas metode-metode penyuluhan maupun aspek teknis lainnya yang terkait dengan capain kinerja penyuluh kehutanan.

Dalam sambutannya saat pelaksanaan pertemuan teknis di KPH Jeneberang II, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, St. Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si. mengharapkan para penyuluh dapat terus dan tidak kenal lelah dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Diharapkan para penyuluh siap mendampingi dan menyukseskan setiap program dan kegiatan, dalam rangka mengawal visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penyuluh kehutanan diharapkan terus melakukan komunikasi, koordinasi dan persamaan persepsi dengan semua pihak, baik pemerintah kabupaten, NGO, pihak swasta dan pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaan pembangunan kehutanan berjalan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat sejahtera dan hutan lestari”, harapnya.

Lebih lanjut, St. Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si. menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan kehutanan Tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan untuk mendukung program perhutanan sosial.

“Program ini merupakan program prioritas yang ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Program ini membutuhkan pengawalan dari penyuluh agar terus menerus melakukan kegiatan pendampingan kepada para pemegang izin perhutanan sosial untuk dapat meningkatkan kelas KUPSnya”, lanjutnya.

Ditambahkannya lagi bahwa penyuluh selain dapat menjadi tauladan bagi masyarakatnya, juga harus mampu menggerakkan dan meningkat ekonomi masyarakat binaannya melalui berbagai program pembangunan kehutanan.

“Oleh karena itu penyuluh kehutanan dituntut untuk selalu berinovasi dan memiliki strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sasaran khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan perhutanan sosial”, pungkasnya.

Secara umum, pertemuan teknis di seluruh KPH dapat berjalan dengan tertib dan lancar dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban. Melalui pertemuan teknis ini dapat digali berbagai permasalahan di bidang penyuluhan kehutanan serta diperolehnya informasi dan masukan untuk perencanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di masa yang akan datang. (*)

0 131

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan melaksanakan Pertemuan Teknis Penyuluhan Kehutanan bagi pejabat fungsional penyuluh kehutanan lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulusaraung Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Proteksi Tanaman Pangan Maros, Senin, 8 Maret 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan selain untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan program dan kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2021, juga untuk menyamakan persepsi antara penyuluh kehutanan dan tim penilai dalam rangka penilaian angka kredit bagi penyuluh kehutanan.

Pertemuan teknis tersebut dihadiri sekitar 40 peserta. Terdiri dari Anggota Tim Sekretariat dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh penyuluh kehutanan lingkup KPH Bulusaraung dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, St. Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si. menyampaikan, kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2021 ini diprioritaskan pada kegiatan untuk mendukung program perhutanan sosial.

“Program ini merupakan program prioritas yang ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala UPT KPH Bulusaraung, Muhammad Anwar, S.Hut, M.Si. Ia menjelaskan pentingnya perencanaan penyuluh kehutanan dalam pembangunan kehutanan, khususnya yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu program perhutanan sosial.

“Program ini membutuhkan pengawalan dari penyuluh agar terus menerus melakukan kegiatan pendampingan kepada para pemegang izin perhutanan sosial untuk dapat meningkatkan kelas Kelompok Usaha Pertanian Sosial (KUPS) mereka” jelasnya.

Dalam pertemuan teknis tersebut juga dipaparkan beberapa kebijakan tehnis yang digulirkan agar kegiatan penyuluhan kehutanan dapat selaras dengan tujuan dan sasaran program perhutanan sosial.

Beberapa paparan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, antara lain terkait Implementasi Kebijakan Penyusunan Programa, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTPK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) penyuluh kehutanan, Tugas dan Alur Kerja Tim Verifikasi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Lingkup Dinas Kehutanan, Evaluasi Penilaian DUPAK Tahun 2020, serta Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH).

Paparan disampaikan secara bergantian oleh Fungsional Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Tim Penilai Angka Kredit dan Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi. Dalam diskusi ditekankan pentingnya pemahaman tentang sistem dan metode penilaian angka kredit penyuluh kehutanan yang merujuk pada petunjuk teknis penyuluh kehutanan dan angka kreditnya (P.36 Tahun 2015). Secara keseluruhan proses pemaparan materi dan proses diskusi berjalan tertib dan lancar.

Acara ditutup dengan arahan dan penutupan oleh St. Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si. yang menegaskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh yang harus bekerja dengan tulus dan ikhlas.

“Beban dan tanggung jawab penyuluh kehutanan semakin berat karena tugas penyuluh selain dapat menjadi tauladan bagi masyarakatnya, dia juga harus mampu menggerakkan dan meningkat ekonomi masyarakat binaannya melalui berbagai program pembangunan kehutanan,”tegasnya.

Selain itu pula, penyuluh kehutanan harus mempunyai kapasitas dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang mempunyai kondisi yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

“Penyuluh kehutanan dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, membuka diri serta mempunyai strategi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sasaran, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan perhutanan sosial,” tutupnya. (*)

0 343

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel mendorong 19 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki teaching factory menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Teaching factory sendiri adalah pengembangan dari unit produksi, yakni penerapan sistem industri mitra di unit produksi yang telah ada di SMK.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Disdik Sulsel mengumpulkan 19 Kepala SMK yang akan dilibatkan, dan melakukan rapat bersama Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani, di Kantor Disdik Sulsel, Selasa, 19 Januari 2021.

Dalam arahannya, Abdul Hayat menyampaikan, ketika SMK telah masuk menjadi BLUD, perlahan-lahan akan tercipta kemandirian. Sehingga, bisa membantu pemulihan ekonomi nasional sekaligus membuat kualitas pendidikan lebih bagus.

“Salah satu cara memperbaiki kualitas pendidikan, sumber-sumber harus kita optimalkan. Contoh yang ada di Yogya, kita bisa adopsi sesuai kebutuhan dan adaptasi lokal masing-masing,” kata Abdul Hayat.

Ia menambahkan, kunci dari perubahan SMK menjadi BLUD adalah meringankan beban, menambah income, dan proses edukasi yang kuat. Namun, dibutuhkan adaptasi yang kuat serta inovasi.

“Tentu, tiada hari tanpa belajar. Harus ada adaptasi yang kuat karena lingkungan berubah terus. Kita harus berubah juga mengikuti, sehingga inovasi jalan terus,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Prof Muh Jufri, mengatakan, SMK memiliki potensi yang luar biasa, bahkan bisa menghasilkan sejumlah produk unggulan. Ia mencontohkan, SMK 3 Makassar yang punya keahlian membatik, SMK 6 Makassar yang punya industri roti, hingga di berbagai SMK yang punya konveksi dan lain sebagainya.

“Inilah yang akan kita kelola dengan baik sehingga menghasilkan. Kita mendorong SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah,” imbuhnya. (*)

0 121

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Berbagai lini bergerak membantu korban gempa di Sulawesi Barat (Sulbar). Termasuk Dinas Sosial Sulsel.

Bantuan dikirim melalui KRI Teluk Ende. Bantuan diserahkan langsung oleh Plt Kadis Sosial Sulsel, Gemala Faoza, mewakili Gubernur Sulsel kepada Danlantamal VI Makassar, Laksamana Pertama TNI Benny Sukandari di Pangkalan Utama TNI AL VI Makassar, Jumat, 15 Januari 2020.

“Alhamdulillah, ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Sulsel mengirimkan bantuan bencana alam kepada saudara-saudara kita di Sulbar,” kata Kadis Sosial Sulsel, Gemala Faoza.

Adapun bantuan yang diberikan berupa beras 10 ton, mi instan 3.000 dos, gula pasir 3.000 liter, ikan sarden 3.000 kaleng, minyak kelapa 3.000 liter, selimut 3.000 buah, dan sarung 3.000 lembar.

“Semoga bantuan ini berguna dan membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana. Mari berdoa, semoga tidak ada bencana susulan dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua,” ucapnya. (*)

0 301
  • Respon Biro Adpim Atas Kebutuhan Informasi Faktual Masyarakat Melalui Pemprov Sulsel

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Peringatan dua tahun pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang jatuh tepat di tanggal 5 September 2020, membawa berkah tersendiri bagi empat pemenang lomba pembuatan sambutan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Sulsel ini, selain bagian dari peringatan, juga untuk mencari penulis berbakat di bidang sambutan dan penyiapan materi pimpinan.

Akhirnya, di penghujung tahun 2020 ini, empat orang peserta berhasil melewati tahap seleksi dan penilaian dewan juri yang berasal dari akademisi dan profesional. Peserta lomba dengan perolehan nilai tertinggi dalam kompetisi ini adalah Nurul Khaeriah ASN di Diskominfo Sulsel, Inyo ASN di Bappeda Sulsel, Asni Astuti ASN di BPSDM Sulsel, dan Mudrikan Hidayat Nacong tenaga magang di Biro Adpim Sulsel. Masing-masing peserta berhak atas hadiah yang telah diumumkan oleh panitia di awal pengumuman lomba, yakni Rp.10 juta untuk juara pertama, Rp.7,5 juta untuk juara kedua, Rp. 5 juta untuk juara ketiga, dan Rp. 1,5 juta untuk juara keempat.

Kepala Biro Adpim Sulsel, Hj. Nurlina, menyebutkan, tujuan pelaksanaan lomba ini adalah bagian dari upaya peningkatan pelayanan administrasi pimpinan dalam menyediakan materi komunikasi yang baik dan berkualitas.

“Pelaksanaan lomba ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pimpinan berupa penyiapan materi dan sambutan yang selama ini menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulsel,” sebutnya.

Ia berharap, para pemenang lomba nantinya dapat memberikan kerja terbaiknya dalam menyiapkan materi komunikasi pimpinan sesuai dengan kriteria yang telah dilombakan.

“Semoga para peserta yang terpilih dalam lomba ini bisa memberikan kinerja terbaiknya dalam menyediakan sambutan dan materi pimpinan di Biro Adpim Sulsel,” tuturnya.

Sementara, Budayawan dan Akademisi Unhas yang menjadi salah satu dewan juri dalam lomba ini, Dr. Alwy Rachman menuturkan, segenap pemenang lomba ini dapat bekerja secara kolaboratif dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik melalui pimpinan tertinggi.

“Informasi yang cepat, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan akan dapat mengatasi kesimpangsiuran informasi, mengingat media sosial kadang-kadang mengandung hoax atau berita yang justru menciptakan disinformasi antara pemerintah dengan rakyatnya,” jelasnya.

Ia melanjutkan, inisiatif mengadakan lomba merupakan cara kreatif yang ditempuh oleh Biro Adpim Sulsel yang bertujuan untuk menelusuri talenta yang tersedia di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulsel.

“Para pemenang dalam lomba ini diharapkan dapat merespon kebutuhan pimpinan tertinggi secara cepat, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Salah seorang peserta lomba ini, Nurul Khaeriah, mengatakan, dirinya salut atas terobosan dalam merespon keterbukaan informasi bagi public dari Pemprov Sulsel.

“Salut untuk Biro Adpim yang membuat terobosan ini karena dengan lomba seperti ini akan lahir penyusun materi komunikasi pimpinan yang memang menjadi urgent untuk era keterbukaan informasi seperti saat ini,” kata Nurul.

Ia berharap, lomba seperti ini rutin diadakan sehingga bakat teman-teman baik ASN maupun tenaga magang bisa punya wadah dan membantu kebutuhan pimpinan di instansi masing-masing. (*)

0 269

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (DPW IPKINDO) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Kegiatan Lokakarya Penyusunan Program Kerja DPW IPKINDO Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2020-2024, di Aula Dinas Kehutanan Sulsel, Jumat, 9 Oktober 2020.

Sebanyak 40 orang peserta yang berasal dari pengurus DPW IPKINDO Sulsel dan Staf Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan tanggal 9-10 Oktober 2020 tersebut.

Dalam laporannya, Ketua DPW IPKINDO Provinsi Sulawesi Selatan, Baso, SP, M.Si mengatakan, lokakarya tersebut merupakan ajang silaturahmi dan memupuk rasa kebersamaan di antara pengurus.

“Kegiatan ini untuk membangun sinergi antar pengurus dalam mendukung program pembangunan kehutanan. Selain itu juga untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi, serta kerja sama dengan instansi terkait,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Ir. H. Andi Parenrengi, M.P, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan lokakarya yang dilakukan, serta mengharapkan adanya program kerja yang mampu mendukung dan bersinergi dengan program Dinas Kehutanan.

“Saya mengharapkan adanya langkah konkrit dan peran IPKINDO dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan berdasarkan azas kelestarian hutan. Saya juga berharap kepada penyuluh kehutanan agar senantiasa mengembangkan dan mengasah dirinya, sehingga memiliki kemampuan dalam memecahkan setiap persoalan yang terjadi di bidang kehutanan di wilayah kerjanya,” harapnya.

Kegiatan lokakarya tersebut juga menghadirkan narasumber, yaitu Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi, Muchsin, S.Hut, M.Si dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang Saddang, M. Tahir P., SP, M.Si.

Dalam paparannya, Muchsin mengharapkan peran aktif penyuluh kehutanan di Sulsel dalam mendukung program perhutanan sosial. Ia menjelaskan bahwa peran dari penyuluh kehutanan, antara lain dalam hal pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, dan pendampingan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

“Dengan adanya peran penyuluh kehutanan, diharapkan kelompok pemegang izin perhutanan sosial memiliki kemampuan dalam pemetaan kawasan, pendataan potensi, manajemen perencanaan, manajemen usaha, keuangan, produksi dan pemasaran, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, M. Tahir P. menyampaikan keinginannya untuk berkolaborasi dengan penyuluh kehutanan dalam program rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Hampir 500 ribu Ha lahan kritis di Sulawesi Selatan membutuhkan peran semua pihak untuk dilakukan penanaman dan penghijauan kembali. Peran penyuluh dalam hal ini adalah pendampingan persemaian, pembibitan, kegiatan KBR, penanaman maupun kegiatan produktif lainnya,” jelasnya. (*)

0 146

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Moh Hasan Sijaya, membuka secara resmi Pekan Perpustakaan dan Wisata Baca Tahun 2020, di Pelataran Kantor DPK Sulsel, Senin, 5 Oktober 2020.

Acara yang mengusung tema Melalui Hari Kunjungan Perpustakaan, Bersama Kita Semarakkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Di Era Pandemi Covid-19 tersebut, digelar dalam rangka memeriahkan hari kunjungan perpustakaan dan menggalakkan promosi gemar membaca, serta mendekatkan masyarakat ke perpustakaan.

Pekan perpustakaan ini juga merupakan salah satu perwujudan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dimana perpustakaan bukan lagi hanya sekadar tempat untuk membaca dan meminjam buku semata, tetapi perpustakaan sudah bertransformasi menjadi pusat informasi, pusat belajar dan berkegiatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraannya.

Dalam sambutannya, Hasan Sijaya mengatakan, pelaksanaan pekan perpustakaan pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang menuntut adanya pembatasan-pembatasan kegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

“Meskipun pelaksanaan pekan perpustakaan ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tetapi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan ini tidak boleh kendor, gerakan untuk mencerdaskan anak bangsa harus terus dilakukan,” katanya.

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam Pekan Perpustakaan dan Wisata Baca Tahun 2020 tersebut. Mulai dari pameran buku dan koleksi perpustakaan, lomba-lomba, serta program donor darah diadakan.

Ia menyebutkan, seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan pada pekan perpustakaan tersebut semuanya mengarah kepada upaya bersama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembudayaan kegemaran membaca, dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sulsel.

“Untuk mencapai itu semua, DPK Provinsi Sulawesi Selatan tidak bisa jalan sendiri. DPK Provinsi Sulawesi Selatan harus membangun sinergi, bergandengan tangan, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepantingan yang ada dalam menumbuhkembangkan gerakan literasi ini,” sebutnya.

Tak lupa, Hasan Sijaya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten-Kota, para penerbit, toko buku, instansi dan organisasi, para penggiat literasi, para sponsor yang ikut dalam kegiatan tersebut. Begitu pula kepada para peserta lomba, khususnya kepada para pustakawan sebagai ujung tombak garda terdepan dalam pelayanan perpustakaan.

“Saya berharap momentum perlombaan ini betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya dimanfaatkan sebagai ajang adu prestasi, tetapi lebih dari itu kegiatan lomba yang saudara-saudara ikuti sebenarnya merupakan upaya aktualisasi diri, mengasah keterampilan, melatih diri untuk tampil lebih baik,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Unit Dharma Wanita Persatuan DPK Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua IPI Sulawesi Selatan, para seniman, budayawan, penulis, serta penggiat literasi di Sulawesi Selatan. (*)

0 145

Selayar, humas.sulselprov.go.id – Kamis, 01 Oktober 2020 , Tim Taskforce Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan ke sejumlah Puskesmas yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yaitu Puskesmas Bontomatene, Puskesmas Barugaya dan Puskesmas Benteng. Kunjungan ini dilakukan untuk bisa mengetahui secara langsung kesiapan Penanganan Covid-19 di Puskesmas.

Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS mengatakan, kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua petugas kesehatan yang bertugas dalam melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) sudah sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Revisi Ke-5.

“Pertama, kita tentu memastikan bahwa semua petugas yang bertugas di dalam melakukan penulusuran kontak atau penyelidikan epidemologi sudah memahami protokol atau Pendoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi ke-5,” jelasnya.

Ia mengingatkan, Puskesmas memiliki peran dalam meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan. Khususnya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Sebentar lagi akan ada Pilkada di Kabupaten Selayar ini, tentu peran Puskesmas di dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sangat penting. Puskesmas akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 4M, yaitu tentu bagaimana masyarakat diminta untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan juga menghindari kerumunan,” tambahnya.

Selain itu, dr. Pattiselanno juga menjelaskan, untuk penurunan angka positify rate, Puskesmas tidak perlu melakukan screening massal yang tidak tepat sasaran. Namun, melakukan screening terhadap orang-orang yang memiliki gejala sehingga tepat sasaran, seperti pasien yang menderita ISPA yang banyak ditemukan di Puskesmas dan berpotensi terhadap Covid-19.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, dr. H. Husaini M.Kes mengatakan, kunjungan ini dapat memberikan masukan dan arahan secara langsung untuk Puskesmas dari yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, baik dari segi pelayanan hingga kesiapan sarana dan prasarana dalam penanganan Covid-19.

“Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari Tim Taskforce Kementerian Kesehatan. Kami sangat bersyukur karena bisa bertatap muka langsung oleh tim, boleh dikata monitoring dan evaluasi dari Kementerian Kesehatan secara langsung mengenai program-program yang terkait dengan Covid-19,” katanya.

Kepala Puskesmas Benteng, dr. Frenky Wijaya juga mengatakan, kunjungan Kementerian Kesehatan ini memberikan motivasi untuk para tenaga kesehatan di Puskesmas yang merupakan motor penggerak penanganan Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Ini sangat memberikan energi yang positif, karena mendapatkan support dan apresiasi dari Kementerian Kesehatan untuk kami dapat terus berjuang dalam proses pemutusan mata rantai penularan Covid-19,” katanya.

dr. Pattiselanno menambahkan, saat ini ketiga Puskesmas yang telah dikunjunginya secara langsung sudah melakukan penanganan Covid-19 dengan baik. Hal ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali, sampai pandemi ini pun berlalu dan khususnya saat menghadapi Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember nanti.

“Untuk seterusnya, kita berharap teman-teman di Puskesmas tetap melakukan edukasi kepada masyarakat agar memperhatikan 4M. Juga melakukan tracing, testing, dan treatment itu betul-betul tepat sasaran,” tutupnya. (*)

0 164

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menggelar kegiatan bedah dan diskusi buku, di Hotel Mercure Makassar, Rabu, 30 September 2020. Buku yang dibedah kali ini merupakan karya salah seorang Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Hj Sri Rahmi, yang berjudul “Tuhan di Bilik Suara”.

Pada kesempatan tersebut, Sri Rahmi mengapresiasi kegiatan seminar dan bedah buku yang digelar oleh DPK Sulsel. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, geliat literasi akan semakin meningkat.

“Sejak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin Hasan Sijaya, geliat literasi di Sulsel sangat terasa di masyarakat,” akunya.

Sementara itu, dalam sambutannya sesaat sebelum membuka acara diskusi dan bedah buku karya politisi perempuan Sulsel yang aktif menulis tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, Moh Hasan Sijaya, mengatakan, DPK Sulsel dalam perjalanannya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bergandengan tangan dengan DPRD Sulsel.

“Berbagai inovasi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam membangun gerakan literasi di Sulsel tidak lepas dari dukungan dan kerjasama DPRD Sulsel serta berbagai pihak, termasuk para seniman, budayawan, penulis dan penggiat literasi,” katanya.

Terkait dengan buku yang akan dibedah, Moh Hasan Sijaya menjelaskan, buku tersebut merupakan hasil dari perjalanan Sri Rahmi dalam perjuangannya untuk mencapai dan menikmati dunia politik.

“Hampir semua kalangan menganggap bahwa politik itu jahat, tidak mengenal keluarga, tidak mengenal teman, tidak mengenal kawan, itu yang ada di mindset sebagian masyarakat. Tetapi hari ini, dalam buku Tuhan di Bilik Suara, Sri Rahmi mengatakan bahwa politik itu ramah dan itu mengubah mindset saya pribadi dan kita semua,” jelasnya.

Di tempat yang sama, apresiasi diberikan oleh para pembahas buku keempat yang ditulis oleh Sri Rahmi tersebut. Salah satunya adalah Susy Smita yang menyebutkan bahwa dalam buku tersebut dapat dilihat sebuah wajah politik yang berbeda.

“Melalui buku ini, Sri Rahmi mencoba membawa dan menampilkan sisi spiritual pada ranah politik yang dilakoninya dan itu nyata di lapangan. Melalui buku ini Sri Rahmi juga mencoba mewariskan bagaimana seharusnya karakter yang harus dimiliki seorang politisi yang baik,” tuturnya. (*)

0 26
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan kegiatan Safari Ramadhan pada tahun ini, karena adanya larangan dari...