OPD
OPD

0 124

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penertiban 15 rumah dinas (rumdis) yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov), di Jalan Bonto Nompo Makassar dan Jalan Bonto Manai Makassar, Jumat, 22 Oktober 2021.

Rumah dinas tersebut merupakan aset Pemprov Sulsel dengan kuasa pengguna Satpol PP Sulsel. Namun, ditempati oleh keluarga dari purna atau pensiunan Satpol PP yang bukan lagi peruntukannya, sedianya bagi Satpol PP masih aktif.

“Kami melakukan penertiban, karena rumdis tersebut sedianya ditempati oleh Satpol PP yang masih aktif. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah purna atau pensiun dialihkan ke anak dan saudara. Hal demikian sudah bukan peruntukannya sesuai aturan yang ada,” kata Kabid Trantib Satpol PP Sulsel, Sultan Rakib, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Ia menjelaskan, 15 rumah dinas (rumdis) tersebut aset milik Pemprov dengan pengelola aset Sekda Provinsi dan penggunaannya ada di Satpol PP Sulsel.

Sultan mengatakan, penertiban sudah lama akan dilakukan. Upaya persuasif sudah dicoba dengan dialog. Waktu yang disepakati juga sudah habis, kemudian memberikan tambahan waktu. Akhirnya diambil keputusan untuk melakukan penertiban.

“Kami melakukan pertemuan memberikan waktu 100 hari, batasnya itu 4 hari setelah Lebaran Haji, 20 Juli lalu. Kami mengambil kebijakan tersebut agar dapat mempersiapkan barang-barang yang ada,” sebutnya.

Mantan Kabid Diklat Kepemimpinan BPSDM Sulsel ini menyebutkan, pihaknya menerjunkan dua peleton personel Satpol PP Sulsel untuk melakukan penertiban tersebut. Langkah yang dilakukan tegas dan humanis. Satpol PP juga memberikan fasilitas memobilisasi barang-barang ke rumah yang mereka tunjuk.

“Tidak ada perlawanan. Kami fasilitasi untuk pengangkutan barang-barang dengan menggunakan mobil atau kendaraan yang kami miliki, untuk mengantar ke lokasi yang mereka tunjuk bahkan sampai Gowa dan perbatasan Takalar. Alhamdulillah berjalan lancar,” pungkasnya. (*)

0 60

Maros, humas.sulselprov.go.id – Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengembangan SDM Industri Diversifikasi Pengolahan Kopi di Hotel Grand Town Mandai, Maros. Yang diikuti oleh para pelaku wirausaha industri kecil menengah (IKM) dari Kabupaten Maros.

Kegiatan yang berlangsung mulai Selasa 12 Oktober hingga 14 Oktober ini dalam rangka pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan industri serta upaya memberdayakan potensi lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam pendampingan ini dilakukan kegiatan penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri.

Dalam kegiatan ini, dirangkaikan dengan penyerahan bantuan alat produksi kopi dari Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Berupa satu unit alat produksi kopi yang diperuntukkan untuk Sentra IKM Bentenge Mallawa.

Kepala Dinas Perindustrian Sulsel, Ahmadi Akil membuka kegiatan ini secara resmi. Dirinya menyampaikan, bahwa pendampingan ini dilakukan atas arahan dan bimbingan dari Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam mendorong SDM bagi pelaku industri. Menurutnya, pemberian bantuan alat produksi kopi ini sebagai dukungan untuk pelaku IKM kopi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“kita berharap dengan pendampingan dan pemberian batuan peralatan ini adalah pelaku industri bisa memproduksi bubuk kopi dalam jumlah yang besar. Sehingga hasil produksinya bukan hanya di pasarkan di Kabupaten yang bersangkutan saja tetapi juga bisa memenuhi pasar di luar daerah itu sendiri atau pemenuhan pasar secara regional,” tuturnya.

Selain itu, kata Ahmadi, “Para pelaku industri kopi bukan hanya bisa memproduksi bubuk kopi saja. Tetapi ada produk lainnya, seperti produk kesehatan yang berbahan dasar kopi dan parfum dari kopi. Jadi produksinya bisa bervariasi,” jelasnya.

Rencananya, bukan hanya Kabupaten Maros, bantuan alat produksi kopi ini juga akan diberikan kepada kelompok industri kopi di Kabupaten Bone dan Kabupaten Jeneponto.

Sementara itu, Pendamping IKM Kopi Bentenge Khas Mallawa, Aswadi Hamid menghanturkan terima kasih atas dukungan Pemprov Sulsel terhadap IKM. “Alhamdulillah, terima kasih kepada bapak Plt Gubernur Sulsel atas bantuan alat olahan kopi bagi kelompok binaan yang komplit dipaketkan dengan pendampingan peningkatan SDM, melalui Dinas Perindustrian,” bebernya.

Di tengah masa pandemi ini, kata dia, tentunya sangat berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat, terlebih pada masyarakat desa penyangga kawasan hutan.

“Perhatian yang luar biasa dari bapak Plt Gubernur sangat membangkitkan gairah petani untuk mengembangkan potensi tanaman kopi yang ada di Desa Bentenge ini menjadi kopi unggulan dalam kemasan siap dipasarkan. Kepedulian Beliau dapat meningkatkan nilai penting bagi IKM dan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan
sehingga menjadi kebanggaan tersendiri dengan hadirnya branding Kopi Bentenge Khas Mallawa,” ungkapnya. (*)

0 185

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) mengggelar dialog interaktif di Ekowisata Mangrove Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Selasa, 24 Agustus 2021.

Kegiatan yang disiarkan secara langsung oleh RRI Pro 1 Makassar melalui saluran 94.4 FM dan AM 630 KHzKHz tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dishut Prov. Sulsel, Ir. Faisal MSi, Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah 1, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulusaraung, staf Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, serta masyarakat di sekitar lingkungan Lantebung.

Sebelum dialog interaktif, terlebih dahulu dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Kehutanan dengan RRI Makassar. Nota kesepahaman dilakukan sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi diantara kedua pihak dalam rangka penguatan dan peningkatan, serta pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dishut Prov. Sulsel yang diinformasikan melalui program siaran dalam acara Kiprah Desa pada Radio Republik Indonesia Pro 1 Makassar.

Melaui siaran kiprah desa ini, masyarakat diharapkan akan teredukasi dan mengambil manfaat atas penyebaran informasi pembangunan bidang kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalan sambutannya membuka acara tersebut, Kepala Bidang Penyiaran RRI Makassar, Surya Thalib yang mewakili Kepala RRI Makassar menyampaikan bahwa salah satu program unggulan RRI pada tingkat nasional adalah Kiprah Nasional yang kemudian dikemas menjadi Acara Kiprah Desa di tingkat daerah.

“Acara ini ditujukan untuk menyampaikan informasi pembangunan yang diperuntukkan untuk masyarakat di tingkat urban maupun pedesaan untuk memacu informasi dan pertumbuhan ekonomi pedesaan”, katanya.

Dialog yang mengangkat tema Potensi Pelestarian Hutan Mangrove Lantebung tersebut menghadirkan narasumber, antara lain Ir. H. Andi Parenrengi, MP. (Kepala Dishut Prov. Sulsel), Muhammad Kasim, S.Sos (Lurah Bira), serta Saraba (Tokoh Pejuang Lingkungan).

Dialog ditujukan untuk mendapatkan dan menemukan solusi maupun informasi yang terbaik dalam rangka pelestarian hutan mangrove di Kota Makassar agar terjaga kelestariannya mengingat wilayah ini berada pada zona industri yang rawan terjadi alih fungsi lahan.

Dalam dialog tersebut, Ir. H. Andi Parenrengi, MP. menyampaikan pentingnya pelestarian mangrove di Wilayah Pesisir Kota Makassar. Menurutnya, hutan mangrove memberikan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial yang harus dijaga kelestariannya.

“Masyarakat terus diberikan edukasi dan penyuluhan akan pentingnya mangrove agar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Mangrove bagi nelayan dan masyarakat dapat menjadi tempat berkembangbiaknya ikan, kepiting, udang, dsb sehingga masyarakat pesisir sekitar Ekowisata Mangrove Lantebung tidak perlu mencari kepiting dan udang sampai jauh ke laut”, sebutnya.

Sementara itu, Saraba selaku tokoh penerima penghargaan Kalpataru Tahun 2020 menceritakan sejarah adanya hutan mangrove di Wilayah Lantebung.

“Bermodalkan niat dan tekad yang kuat pada awal tahun 1980-an dilakukan penanaman yang dirintis dengan segelintir orang saja yang membantu. Tidak ada bantuan atau program dari pihak luar dalam kegiatan penanaman tersebut”

“Tantangan sesungguhnya saat penanaman adalah masyarakat yang saat itu belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya hutan mangrove. Ketika terjadi bencana banjir dan angin puting beliung barulah masyarakat sedikit demi sedikit mulai ada kesadaran dan kepedulian dari masyarakat. Pada akhirnya sekarang terbentuk 60 Ha hutan mangrove yang memanjang di sepanjang pantai Kelurahan Bira”, jelasnya.

Di tempat yang sama, Muhammad Kasim selaku Lurah Bila berharap dengan adanya pengembangan ekowisata mangrove Lantebung akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Rencana ke depan akan ditambah tracking sepanjang 100 m yang dapat dijadikan sebagai akses wisata dan tempat tambatan perahu. Selain itu, manfaat ekonomi yang sangat dirasakan adanya ekowisata mangrove adalah dengan adanya pengunjung, komoditi perikanan yang diproduksi oleh masyarakat semakin meningkat harganya dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat”, harapnya.

Ke depannya, Dinas Kehutanan Prov. Sulsel berkomitmen terus melakukan pembinaan ke masyarakat maupun ke kelompok ekowisata untuk terus melakukan upaya-upaya rehabilitasi dan penanaman. Upaya riil yang akan dilakukan adalah menjaga mangrove dengan melibatkan masyarakat sekitar dengan dibantu oleh semua pihak. Masyarakat Lantebung terus didorong untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove yang sudah ada agar tidak terjadi kerusakan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. (*)

0 93

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) melaksanakan Pertemuan Teknis Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan Kelas Kemampuan Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui meeting online menggunakan zoom, Senin, 16 Agustus 2021.

Pertemuan tersebut membahas secara teknis strategi dan upaya Peningkatan Kelas KUPS, Penguatan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), dan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Suawesi Selatan. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas perlunya Pendamping Perhutananan Sosial dan Pendamping Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Lokal Champion dan pendamping lainnya, dalam pembangunan bidang kehutanan untuk melaksanakan revitalisasi data-data kelembagaan masyarakat sektor kehutanan serta melaksanakan pendampingan peningkatan kelas kemampuan kelembagaan masyarakat sektor kehutanan di Sulawesi Selatan secara terukur dan berkesinambungan.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dishut Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Parenrengi MP, Sekretaris Dishut Prov. Sulsel, Ir. Faisal MSi, staf Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, dan peserta yang terdiri dari 16 Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan 8 Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK), 16 Koordinator Penyuluh Kehutanan, serta Penyuluh Kehutanan se-Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dishut Prov. Sulsel, Ir. H. Andi Parenrengi MP menyampaikan pentingnya Peningkatan Kelas KUPS, Penguatan KPS dan Peningkatan Kelas Kemampuan KTH.

“Hal ini dapat mendorong masyarakat memperoleh bantuan sarana dan prasarana berupa alat ekonomi produktif yang dapat berguna dan bermanfaat untuk peningkatan hasil dan mutu hasil kelompok, yang berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan”, katanya.

Selain itu, Ir. H. Andi Parenrengi MP juga menegaskan pentingnya Penyuluhan dan Pendampingan Perhutanan Sosial, sehingga masyarakat sebagai anggota kelompok dapat memliki kemampuan dan kapasitas dalam pengolahan hasil, pemasaran hasil dan usaha bisnis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang lebih berdaya saing tinggi.

Urain teknis strategi dan upaya Peningkatan Kelas KUPS, Penguatan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Peningkatan Kelas Kemampuan KTH di Sulawesi Selatan disampaikan oleh Penyuluh Kehutanan Madya Dishut Prov. Sulsel, Nawir, SP., MM.

Dalam pertemuan teknis tersebut, peserta pertemuan juga menyampaikan capaian pendampingan masyarakat dan masalah yang ditemui pada pendampingan sesuai kondisi saat ini untuk dirumuskan rencana tindak lanjut pemecahan masalah yang dihadapi.

Pertemuan teknis tersebut ditutup oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, St. Khadijah Munirah W, S.Hut., M.Si dengan menegaskan kembali output pertemuan teknis yang akan dicapai dan menyampikan kepada para peserta untuk melaksanakan tugas dan fungsi melalui karya nyata dengan penuh semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. (*)

0 148

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) melalui Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial melaksanakan penilaian angka kredit pejabat fungsional penyuluh kehutanan tanggal 8 -15 Juli 2021 di Makassar.

Tujuan penilaian angka kredit tersebut adalah untuk memeriksa keabsahan dan isi dokumen kegiatan, serta menghasilkan rekomendasi kenaikan pangkat atau jabatan satu tingkat lebih tinggi. Dasar penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional penyuluh kehutanan masih menggunakan Peraturan Menpan RB No. 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Periode penilaian angka kredit yang dilakukan adalah penilaian semester I Tahun 2021 untuk kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2021. Pada periode ini, jumlah penyuluh kehutanan Prov. Sulsel yang menyampaikan aftar usulan pengajuan angka kredit (DUPAK) sebanyak 27 orang yang keseluruhannya dinilai oleh tim penilai tingkat provinsi. Kegiatan penilaian dimulai dengan dilakukannya pertemuan awal yang dihadiri seluruh anggota tim penilai dan sekretariat tim penilai.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dishut Prov. Sulsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial (PPS), St Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si berpesan agar pelaksanaan penilaian angka kredit dilakukan untuk mengetahui kinerja penyuluh kehutanan berdasarkan bukti kegiatan berbasis sasaran kinerja pegawai (SKP).

“Seluruh realisasi kegiatan harus dapat diukur dan selaras dengan kegiatan unit kerja. Selain itu, pelaksanaan penilaian juga harus dilakukan secara adil, obyektif dan transparan berdasarkan pedoman atau peraturan perundangan yang berlaku”, pesannya.

Pada periode penilaian ini juga mulai diberlakukan adanya verifikasi berkas DUPAK di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH).

Selanjutnya hal ini ditindaklanjuti dengan pembentukan tim verifikasi DUPAK lingkup Dishut yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 146/SKPTS/Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi DUPAK penyuluh kehutanan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas tim verifikasi tersebut antara lain melakukan verifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan dan rencana kerja bulanan, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bukti pendukung sesuai petunjuk tehnis penyuluh kehutanan dan angka kreditnya, memeriksa keabsahan bukti pendukung/ bukti administratif, serta memeriksa susunan berkas DUPAK dan melampirkan matriks hasil verifikasi pada DUPAK yang akan dinilai angka kreditnya. Oleh karena itu, dokumen DUPAK sebelum diserahkan ke sekretariat tim penilai sudah harus dilakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen di tingkat UPT KPH.

Kasubag Tata Usaha UPT KPH Jeneberang I sekaligus ketua tim verifikasi DUPAK KPH Jeneberang I, Muhammad Sulaiman S, SP, ME menyambut baik adanya tim verifikasi ini. Ia mengatakan bahwa pemeriksaan dokumen perlu dilakukan untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang sering dialami oleh penyuluh kehutanan terutama dalam hal susunan DUPAK dan kelengkapan administrasinya.

“Kesalahan-kesalahan yang terjadi menjadi penyebab sulitnya sinkronisasi data penilaian dan penilaian angka kredit menjadi lebih lama. Pada periode ini seluruh DUPAK telah dilakukan pemeriksaan awal di UPT KPH dan dokumen berkas menjadi lebih baik, lengkap dan tersusun secara sistematis”, katanya.

Pada proses penilaian angka kredit, dilakukan pertemuan internal yang sifatnya koordinatif dengan Kepala Dinas Kehutanan, Ir. H. Andi Parenrengi, MP dan Sekretaris Dinas, Ir. Faisal, M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Ir. H. Andi Parenrengi, MP menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit yang dilakukan pada periode ini. Beliau berharap periode penilaian sekarang harus lebih baik dibanding periode sebelumnya.

“Hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya dibangun kesepahaman bersama antara tim penilai dan penyuluh kehutanan yang dinilai agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang tajam dalam memaknai tolok ukur sebuah kegiatan penyuluhan. Selain itu, perlu juga terus dilakukan komunikasi secara berkesinambungan diantara tim penilai dan penyuluh agar kesepahaman tersebut dapat terbangun”, harapnya.

Sementara itu, Ir. Faisal, M.Si menekankan tentang pentingnya masa sanggah dalam proses penilaian angka kredit.

“Masa sanggah adalah waktu antara selesainya penilaian angka kredit dengan rapat pleno untuk memberi kesempatan kepada penyuluh yang bersangkutan untuk memperbaiki dokumennya demi penyempurnaan DUPAK yang diajukan”, jelasnya.

Pada saat DUPAK dan bukti fisiknya selesai dilakukan penilaian, seluruh penyuluh yang menyampaikan DUPAK pada periode tersebut akan diberikan hasil penilaian angka kredit yang bersifat sementara dan dikirim melalui e-mail masing-masing. Terhadap hasil penilaian tersebut penyuluh kehutanan dapat membuat klarifikasi, tanggapan, pertanyaan maupun melengkapi dokumen maksimum satu hari sejak dikirimkannya hasil penilaian. Seluruh interaksi dalam masa sanggah hanya dapat dilakukan melalui surat elektronik melalui satu alamat email yang hanya dapat diakses oleh tim penilai.

Kegiatan penilaian diakhiri dengan rapat pleno yang difasilitasi oleh sekretariat tim penilai dan dilaksanakan di hari terakhir periode penilaian. Rapat pleno dihadiri oleh seluruh anggota tim penilai untuk mengambil keputusan secara bulat apakah seorang penyuluh kehutanan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat atau jabatannya. (*)

0 267
  • Bahas Isu-Isu Pembangunan Kehutanan Sulsel

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel), Ir. H. Andi Parenrengi, MP bersama jajarannya menerima kunjungan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov. Sulsel, Prof. Syamsu Alam di Aula Rapat Dishut Prov. Sulsel, Selasa, 06 Juli 2021.

Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi antara TGUPP Prov. Sulsel dengan Dishut Prov. Sulsel sekaligus membahas isu-isu pembangunan kehutanan terutama program Perhutanan Sosial (PS) di Sulawesi Selatan, apalagi dengan adanya anggota baru Tenaga Ahli TGUPP di bidang kehutanan.

Ikut serta dalam rombongan tersebut Dr. Ir. Syamsu Rijal, S. Hut, M. Si, IPU selaku anggota TGUPP dan Prof. Dr. Ir. Daud Malammasam, M. Agr., IPU selaku Tenaga Ahli TGUPP bidang kehutanan.

Pada kesempatan tersebut, Ir. H. Andi Parenrengi, MP, menyampaikan tentang capaian realisasi fisik dan keuangan APBD di Dishut Prov. Sulsel tahun 2021.

“Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan di Dinas Kehutanan sampai saat ini, untuk realisasi fisik sebesar 51,06% dan realisasi keuangan sebesar 42,37%”, jelasnya.

Sementara itu, Prof. Syamsu Alam menyampaikan bahwa dengan keterbatasan pendanaan, perlu kiranya membuat rencana kegiatan yang berdampak luas terkait dengan upaya pelestarian hutan, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, kerjasama dengan para pihak mutlak dilakukan, di antaranya kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar”, katanya.

Merdeka Belajar sendiri merupakan salah satu konsep pembelajaran yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek RI) untuk melakukan revolusi di semua aspek pendidikan formal.

Khusus untuk jenjang perguruan tinggi, dikenal istilah Kampus Merdeka sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar tersebut. Tujuannya, mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.

Pelaksanaan KKN Tematik Perhutanan Sosial (PS) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar saat ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat yang dalam implementasinya bersinergi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Di akhir pertemuan tersebut, Ir. H. Andi Parenrengi, MP berharap agar data base tentang sumber daya hutan terus dapst diperbaiki dan disempurnakan dalam rangka penyusunan profil investasi usaha perhutanan sosial untuk menarik peluang investasi di masa yang akan datang. (*)

0 267

Pinrang, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) bekerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi melakukan kegiatan monitoring Pendamping Perhutanan Sosial (PS) dari unsur local champion mulai tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2021.

Kegiatan yang juga melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada 98 lokasi izin PS di seluruh kabupaten/kota lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, di mana para pendamping tersebut bertugas.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres pendampingan terhadap pemegang izin PS baik dari aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan maupun kelola usahanya. Selain itu, dilakukan monitoring terhadap kegiatan internal pendamping yang meliputi intensitas kunjungan ke kelompok, materi sosialisasi, tingkat kinerja dan kepuasan yang dirasakan oleh kelompok pemegang izin. Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan metode diskusi dan wawancara dengan kelompok tentang aktifitas yang dilakukan selama pendampingan.

Salah satu wilayah yang melaksanakan kegiatan monitoring tersebut adalah Kabupaten Pinrang, yang dimulai dari tanggal 1 hingga 4 Juli 2021 di 5 (lima) lokasi Kelompok Tani Hutan (KTH), antara lain KTH Toriolo dan KTH Tradisi di Desa Sali-Sali, KTH Separannu di Desa Basseang, yang ketiganya berada di Kecamatan Lembang. Dua lokasi lainnya adalah KTH Suka dan KTH Panroko di Desa Lampa, Kecamatan Duampanua. Keseluruhan KTH tersebut adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Pada saat proses monitoring Pendamping PS, Amang selaku Ketua KTH Toriolo menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pendamping sangat dibutuhkan terutama dalam hal fasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh kelompok.

“Anggota kelompok memerlukan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman yang dibudidayakan dalam lokasi izin PS”, sebutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sulaiman, anggota KUPS Kopi, KTH Separannu Desa Basseang, yang menjelaskan pentingnya kehadiran pendamping, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya.

“Kehadiran mereka diperlukan dalam memberikan ide dan gagasan serta sebagai penyambung pengetahuan dan informasi mengingat kondisi infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang masih minim di wilayah mereka”, jelasnya.

Secara umum kegiatan monitoring Pendamping PS di Kabupaten Pinrang berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh seluruh kelompok pemegang izin. Mereka berharap agar Pendamping PS lebih intensif melakukan pendampingan dalam upaya membantu mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kelembagaan, meningkatkan produksi pemanfaatan hasil hutan, serta membantu mencarikan informasi dan peluang pasar. (*)

0 426

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel), Ir. H. Andi Parenrengi, MP mengikuti acara Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Gelombang 106 periode Juni – Agustus 2021 secara virtual di Kantor Dishut Prov. Sulsel, Rabu, 23 Juni 2021.

Sebanyak 4.036 orang mahasiswa mengikuti acara yang mengusung tema “KKN Tematik Peningkatan Peran Mahasiswa KKN Unhas dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat Ekonomi Bangkit di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021” itu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.079 orang mahasiswa KKN merupakan peserta KKN Tematik Perhutanan Sosial (PS) dan 79 orang supervisor/dosen Pembimbing KKN (DPK) yang berlokasi di 16 wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada 23 kabupaten/kota di Sulsel. Wilayah 1 terdiri dari 23 kabupaten/kota di Sulsel dan wilayah 3 terdiri dari 22 provinsi di luar Sulsel.

KKN Tematik Perhutanan Sosial merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan dan mendapat dukungan dari Dishut Prov. Sulsel, Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Prov. Sulsel, UPT Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi, Tim Percepatan Pembangunan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TP2PS KLHK), serta Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Unhas Makassar.

Tujuan dari kegiatan KKN Tematik Perhutanan Sosial ini adalah untuk meningkatkan peran mahasiwa KKN dalam meningkatkan fungsi kelembagaan, produksi dan kawasan pada Kelompok Tani Hutan (KTH), kelompok persetujuan Perhutanan Sosial dan penetapan Perhutanan Sosial, sehingga dapat mendukung dan meningkatkan Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Dalam Sambutannya, Kepala P2KKN Unhas Makassar, Muh Kurnia S.Pi.M.Sc.PhD menyampaikan bahwa KKN Tematik Perhutanan Sosial Unhas Makassar merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat yang dalam implementasinya bersinergi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

“Tujuan yang ingin dicapai adalah melalui perizinan yang dimiliki oleh masyarakat di bidang Perhutanan Sosial, pemegang izin dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara lestari, berkesinambungan dan dapat secara nyata meningkatkan taraf kesejahteraannya”, katanya.

Sementara itu, Ir. H. Andi Parenrengi, MP berharap mahasiswa KKN Tematik Perhutanan Sosial Unhas Makassar dapat senantiasa berkomitmen dan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan di lapangan bersama dengan pendamping Perhutanan Sosial yang berada di wilayah Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), yaitu Penyuluh Kehutanan (PK), Local Champion (LC), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), tenaga KPH, Fungsional Pengelola Ekosistem Hutan (PEH), serta Polisi Kehutanan (Polhut).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH sebagai pelaksana kegiatan kehutanan di tingkat tapak bersama mahasiswa KKN nantinya akan melaksanakan program kegiatan Perhutanan Sosial sesuai dengan Rencana Pengelolaan di tiap KPH, meliputi peningkatan kelas kelompok, penataan areal kerja kelompok, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta inventarisasi potensi.

Peserta KKN Tematik Perhutanan Sosial tersebut sebelumnya telah menerima pembekalan Materi Perhutanan Sosial selama 3 hari (16, 21, dan 22 Juni 2021) yang dilaksanakan oleh P2KKN Unhas Makassar, dengan menghadirkan narasumber, antara lain Prof Supratman, Muh Kurnia S.Pi.M.Si.Ph.D dari Unhas Makassar, Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU dan Awaluddin, SP/SCF dari Pokja Percepatan Perhutanan Sosial SulSel, Marthen Pappang, SP, MP dan Agus Supriatna, S.Hut. dari UPT Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), Ir. Ridwan, M.Sc. dan Swary Utami Dewi, S.Sos.,MA. dari TP2PS KLHK, Nawir, SP, MM dan Munirah Wahid dari Dishut Prov. Sulsel, serta Adnan Purichta Ichsan selaku Ketua PMI Prov. Sulsel. (*)

0 368

Bone, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) melaksanakan kegiatan monitoring ke Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), salah satunya pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Ejae di Desa Rappa, Kec. Tonra, Kabupaten Bone, Selasa, 8 Juni 2021.

Monitoring tersebut dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusu (DAK) penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) alat ekonomi produktif tahun anggaran 2022.

KTH Batu Ejae sendiri merupakan salah satu kelompok Izin Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan dengan jenis usaha agroforestri lada, yang dikelola oleh masyarakat desa setempat.

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa Rappa, kemudian rombongan yang terdiri dari Kepala Desa Rappa, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cenrana yang berwilayah kerja di Kabupaten Bone, Tim dari Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial (PPS) Dishut Prov. Sulsel dan anggota KTH Batu Ejae meninjau areal Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Kepala Desa Rappa, Busra menyampaikan bahwa pemerintah desa senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat desa arti pentingnya menjaga kawasan hutan serta melestarikan, sehingga anggota kelompok tani dalam mengelola kegiatan agroforestry diharapkan tetap menjaga fungsi hutan.

“Kami berharap adanya bantuan alat untuk pengembangan usaha kelompok dari pihak Pemerintah. Potensi yang dimiliki oleh KTH Batu Ejae selain lada, juga kopi dan beberapa jenis tanaman produktif lainnya”, harapnya.

Kepala Dishut Prov. Sulsel yang diwakili oleh Kepala UPT KPH Cenrana, Nasaruddin dan tim dari Bidang PPS Dishut Prov. Sulsel, memotivasi kepada kelompok tani HKm Batu Ejae untuk senantiasa melakukan pengembangan usaha dengan melihat potensi yang dimiliki di arealnya.

“Berkoordinasi, serta bekerjasama dengan pendamping Perhutanan Sosial, Penyuluh Kehutanan dan KPH dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelompok, sehingga kelompok dapat meningkat kelasnya dari Pemula ke Madya, selanjutnya ke Utama”, jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial dengan pengembangan sarana prasarana ekonomi produktif hasil hutan non kayu.

“Peningkatan sarpras ekonomi produktif diharapkan dapat menjadikan KTH Batu Ejae berkembang lebih baik dan menjadi contoh untuk kelompok lainnya di Sulawesi Selatan. Perlunya adanya kegiatan Pendampingan Perhutanan Sosial dan Penyuluhan Kehutanan serta dukungan pihak-pihak terkait lainnya secara sinergi sehingga kelompok memliki potensi bisnis ke depan”, tutupnya. (*)

0 212

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menutup rangkaian roadshow Pertemuan Teknis Penyuluhan Kehutanan Tahun 2021 dengan menggelar pertemuan teknis di kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, Rabu, 2 Juni 2021.

Roadshow tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya yang menargetkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dimulai pasca libur lebaran tersebut telah dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain KPH Ajatappareng, KPH Latimojong, serta KPH Kalaena. Pertemuan di KPH Kalaena sendiri merupakan pertemuan teknis gabungan KPH Larona Malili, KPH Rongkong dan KPH Kalaena.

Hadir pada pertemuan tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan yang diwakili Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, St Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si., para Kepala KPH beserta jajarannya, serta Tim Penilai dan Sekretariat Penilai Angka Kredit.

Pertemuan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat tersebut, bertujuan untuk menyampaikan beberapa kebijakan Dinas Kehutanan pada tahun 2021 guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan yang efektif, tepat tujuan, tepat sasaran dan berkelanjutan. Pertemuan teknis tersebut juga diharapkan dapat menyatukan persepsi antara Dinas Kehutanan dan UPTD KPH melalui penyuluh kehutanannya agar mendukung dan berkomitmen tinggi, serta tekad untuk bekerja keras dalam kegiatan pemberdayaan kelompok tani hutan guna mendukung peningkatan kesejahteraannya dengan berbasis pada kelestarian hutan.

Dalam pertemuan tersebut St Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si menyampaikan, pertemuan teknis ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Program Perhutanan Sosial merupakan program prioritas dalam rangka mengentaskan kemiskinan pada masyarakat di sekitar hutan.

“Program ini merupakan program prioritas yang ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan penerapan metode dan materi untuk mendukung program perhutanan sosial”, katanya.

Materi utama pada pertemuan teknis tersebut adalah paparan tentang evaluasi penilaian DUPAK pada periode I dan II Tahun 2020 yang disampaikan oleh Fitri Wulandari, S.Hut, M.Eng dan Ir. Idris beserta anggota tim penilai angka kredit penyuluh kehutanan lainnya. Pada evaluasi tersebut disampaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang menyangkut hal-hal yang sifatnya administratif dan bersifat teknis serta pengukuran tolok ukur dan batasan-batasan pada setiap aspek penilaian.

Pertemuan teknis tersebut juga menjadi forum untuk saling memotivasi dan saling mengingatkan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja penyuluh kehutanan terutama dalam penerapan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan kelompok tani hutan. (*)

0 33
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengajak stakeholder sama-sama mengawal kebijakan prioritas nasional, dalam hal ini proyek kereta api...