CLOSE
OPD
OPD

0 406

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi selatan menerima kunjungan kerja perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di ruang Command Center Komplek Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin 7 Maret 2022. Kunjungan ini terkait penerapan Sistem Merit di Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Keputusan Komisi Aparatus Sipil Negara No.83/KEP.KASN/C/XI/2021 tentang Penetapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Sulsel ditetapkan berada pada kategori Sangat Baik dengan Nilai 340,5. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kabupaten Mamuju sengaja berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk menggali langkah-langkah BKD Sulsel dalam meraih predikat tersebut. Diketahui penerapan Sistem Merit merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BKD Prov Sulsel Imran Jausi dalam sambutannya menyampaikan Pemprov Sulawesi Selatan menerima dengan tangan terbuka kehadiran perwakilan Pemerintah Mamuju Tengah. Ia pun juga berencana mengajak rombongan untuk melihat ruang Unit Pelayanan Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi (Assessment Center) sebagai salah satu sarana dan prasarana pendukung utama pelaksanaan Merit Sistem.

“Tentunya kami juga mengundang beberapa OPD yang terkait dengan objek kunjungan dari rombongan. Kami juga menghadirkan teman-teman bidang, saya kira cukup lengkap ini BKD. Ada bidang pengadaan, bidang pengembangan, bidang kinerja, bidang mutasi. Saya kira bisa sharing secara langsung,” kata Imran Jausi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Askary Anwar mengatakan, usia Kabupaten Mamuju Tengah yang baru menginjak sembilan tahun dirasakan masih sangat terbatas dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Untuk itu ia mengambil langkah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat mengikuti daerah-daerah lain. Diharapkan dengan studi tiru kali ini akan mendapatkan pengalaman baru yang bisa diaplikasikan.

“Menurut kami Sulawesi Selatan adalah sebuah daerah yang sangat berkembang di Indonesia bagian timur dan sudah punya prestasi tingkat nasional. Salah satunya adalah penerapan merit sistem. Salah satu daerah dengan penilaian sangat baik sehingga kami harus datang ke Sulsel,” jelas Askary Anwar.

Ia menambahkan, upaya untuk meningkatkan pelayanan publik salah satunya adalah perbaikan Merit Sistem sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Untuk menyejajarkan diri dengan daerah lain memang perlu usaha akselerasi dengan belajar dari daerah-daerah. Di sisi lain, perkembangan jaman yang begitu cepat memberikan pengaruh kepada pola kerja pemerintahan.

“Minimal kita bisa melangkah step by step untuk memperbaiki kualitas sistem kepegawaian kita, memperbaiki kualitas pegawai kita dan endingnya adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kita tau daerah kita daerah baru butuh akselerasi untuk menjadi daerah yang makin maju,” imbuhnya.

Askary Anwar juga memuji ruang Baruga Lounge sebagai bentuk sarana dan prasarana pelayanan publik yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kunjunganya kali ini ia didampingi beberapa pejabat lingkup Pemkab Mamuju Tengah. (*)

0 394

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulsel menggelar giat rutin pengawasan dan pengendalian di kawasan Lego-Lego, komplek Centre Point of Indonesia (CPI), Rabu, 2 Maret 2022.

Sejumlah personil Satpol PP Prov. Sulsel diturunkan dalam kegiatan yang juga melibatkan personil Dinas Perhubungan Prov. Sulsel. Kegiatan yang rencananya akan berlangsung selama 3 (tiga) hari ke depan tersebut digelar dalam rangka menertibkan pedagang dan juru parkir (jukir) liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung salah satu ikon wisata di kota Makassar ini.

Kepala Bidang Ops Ketentraman dan Ketertiban (Trantibum) Satpol PP Prov. Sulsel Andi Rijaya yang memimpin langsung giat rutin tersebut menyampaikan bahwa banyak masalah yang terjadi di kawasan Lego-Lego, salah satunya terkait jukir liar. Beberapa waktu lalu pihaknya juga telah melakukan penertiban, namun rupanya masih banyak laporan yang masuk terkait aktivitas jukir liar di lokasi tersebut.

“Parkir itu, dari papan bicara kita bisa lihat bahwa tidak berbayar (gratis). Namun ternyata banyak keluhan, bahkan sampai viral di medsos bahwa di sini masih terjadi pembayaran. Tugas kami Satpol PP untuk mengamankan salah satu aset pemprov ini dari juru parkir liar, termasuk ada juga laporan bahwa banyak pedagang-pedagang liar yang tidak terdaftar, semuanya kita tertibkan” kata Andi Rijaya.

Dalam giat ini, sempat terjadi adu argumen dengan salah satu pedagang liar yang menganggap larangan berjualan di lokasi tersebut terkesan tebang pilih. Namun setelah diberi penjelasan, mereka akhirnya mengerti.

Menanggapi hal tersebut Andi Rijaya menjelaskan bahwa pihaknya dalam menjalankan tugas di lapangan selalu mengedepankan pendekatan yang humanis tetapi tegas.

“Makanya tadi kita masih beri kesempatan mereka sampai besok. Artinya sudah ada kesepakatan bahwa mulai besok mereka tidak akan berdagang liar lagi di sini” jelasnya.

Selain melakukan penertiban, dalam kegiatan tersebut personil Satpol PP Prov. Sulsel juga mengedukasi satu persatu pengunjung di kawasan Lego-Lego untuk tidak memberikan uang kepada jukir liar. (*)

0 397

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terus menggalakkan kebut vaksinasi. Hal itu sejalan dengan instruksi Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Meski menunjukkan tanggal merah atau hari libur, Dinas Pendidikan menggandeng tim Mobile Vaccinator Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel melaksanakan vaksinasi pada Senin (28/2/2022).

Dalam kegiatan vaksinasi sehari ini melibatkan beberapa sekolah yang dilakukan di lima titik. Adapun lokasinya yakni di SMAN 5 Makassar, SMAN 14 Makassar, SMAN 21 Makassar, SMKN 6 Makassar serta di SMAN 3 Takalar.

Menariknya, sasaran peserta vaksinasi ini bukan hanya pelajar maupun pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Tetapi juga melibatkan keluarga dari pelajar/PTK sekolah.

Alhasil, pada pelaksanaan vaksinasi di Makassar ini telah menyasar 462 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 38 orang mendapatkan vaksin dosis 1 dan vaksin dosis 2, sedangkan 424 orang mendapatkan vaksinasi dosis 3 atau booster.

Sementara di Takalar, berhasil melakukan vaksinasi terhadap 155 orang, yang mendapatkan vaksinasi dosis 2 dan vaksinasi dosis 3.

“Alhamdulillah, hari ini dilakukan vaksinasi di beberapa titik sekolah di Makassar dan Takalar. Kita juga melibatkan keluarga daripada pelajar dan PTK,” ujar Andi Sudirman.
Vaksinasi memang terus digalakkan Pemprov Sulsel sebagai bentuk upaya mengakhiri pandemi.

“Ini sebagai bentuk ikhtiar kita dalam mencegah penyebaran covid-19 dan mencegah resiko fatality,” tambahnya.

Ditambahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Imran Jausi mengatakan, bahwa Dinas Pendidikan Sulsel terus berupaya dalam kebut vaksinasi.

“Pelaksanaan vaksinasi ini mengikuti arahan bapak Plt Gubernur Sulsel, bagaimana pelajar kita, maupun guru-guru, staf di sekolah beserta keluarganya untuk melakukan vaksinasi,” ungkapnya. (*)

0 624

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Proses rekruitmen Tenaga Gizi Pendamping Desa (TGPD) telah dimulai pada hari Jum’at dan Sabtu (25-26/2/2022). Tenaga pendamping gizi ini akan terlibat dalam upaya pencegahan sunting di Sulawesi Selatan melalui program Aksi Stop Stunting.

Dalam proses perekrutan ini melibatkan kerjasama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Makassar dan Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun peserta yang mengikuti proses rekruitmen ini sebanyak 311 orang.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan dr Arman Bausat menjelaskan, TGPD ini nantinya akan terlibat dalam program Aksi Stop Stunting. Hal ini menjadi fokus Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang terus mendorong peningkatan SDM.

“Program ini akan dilaksanakan di 24 Kabupaten Kota dimana masing-masing kab/kota ada 10 Desa/Kelurahan lokus dengan jumlah total sebanyak 240 Desa/Kelurahan dimana dalam pelaksanaannya kegiatan ini akan melibatkan TGPD,” ungkapnya, Jumat (25/2/2022).

Arman juga mengungkapkan, tenaga gizi yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan teknis dibawah bimbingan Dinas Kesehatan Provinsi, Universitas Hasanuddin dan Poltekkes Kemenkes Makassar.

“Sebanyak 240 tenaga pendamping gizi yang direkrut. mereka nantinya bertugas pada satu desa, berarti ada 240 Desa yang menjadi lokus pada 24 Kabupaten/Kota dan akan bertugas selama kurang lebih 7 bulan, yakni hingga bulan November dan akan dilakukan evaluasi pada desember nanti,” ujarnya.

Soal tugas pendamping gizi, Arman mengaku, untuk memberikan edukasi kepada keluarga pada 1000 Hari Pertama kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil untuk desa lokus stunting di 24 Kabupaten/Kota.

“Para pendamping juga akan melakukan sosialisasi perubahan perilaku pada remaja putri, ibu hamil dan ibu yang memiliki balita,” ucapnya.

Ditambahkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sulsel Andi Nurseha bahwa berbeda dari tahun sebelumnya, tahun 2022 ini Pemprov Sulsel mengintervensi seluruh Kabupaten/Kota dengan menetapkan 10 lokus masing-masing daerah.

“Diharapkan akan ada terbentuk tim percepatan penurunan stunting di desa, sehingga ketika Tim Pendamping Gizi ini tidak lagi bertugas di desa porgram Aksi Stop Stunting tetap berjalan dengan adanya Tim Percepatan Penurunan Stunting di Desa,” jelasnya.

TPG ini pun diharapkan dapat menjaring keluarga tidak mampu yang tidak terdaftar pada jaminan kesehatan, khususnya Ibu Hamil KEK, Balita Gizi Kurang/Buruk dan Balita Stunting.

“Insya Allah ke depan kita akan lebih banyak berkoordinasi dengan OPD terkait khususnya dalam penanganan kemiskinan bagi keluarga yang tidak mampu”. lanjutnya.

Untuk diketahui, para calon TGPD diharuskan menjalani seleksi yang dibagi dalam 3 sesi. Pertama, tes melalui media elektronik. Kedua, tes praktek pengukuran antropometri dan ketiga tes wawancara. (*)

0 320

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Komunikasi dan Informatika Humas Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulsel menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghadirkan seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota se Sulsel, Jumat (25/2/2022) di Hotel Mercure Makassar.

Forum OPD ini bertujuan untuk memaparkan program prioritas Diskominfo Sulsel selama tahun anggaran 2022 dan juga tahun anggaran 2023 ke depan.

“Ini penting agar kabupaten kota di Sulsel juga tentu harus menyesuaikan program prioritas ini ke depan sesuai dengan rencana kerja Diskominfo Sulsel,” ujar Kepala Dinas Kominfo Sulsel Amson Padolo saat menjadi narasumber dalam acara Forum OPD Diskominfo se Sulsel tersebut.

Mantan Kabag Protokol Provinsi Sulsel ini secara gamblang membeberkan program prioritas Diskominfo Sulsel, termasuk perhatian terhadap program lapor Sp4nlapor yang menjadi aplikasi pemerintah pusat untuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pemerintah atau stake holder lainnya.

“Kami memang juga punya Baruga Sulsel yang menjadi salah satu tempat pengaduan. Ada juga Sp4nLapor nah, inilah yang kami laporkan kepada pemerintah pusat agar ini diintegrasikan saja, supaya masyarakat tidak bingung,” beber Amson Padolo.

Sulsel satu data, menjadi hal terpenting sebagai bagian dari program prioritas Pemprov Sulsel. “Kabupaten kota Diskominfo harus memperhatikan ini khususnya dibagian Statistik,” ujarnya.

Sementara ini Bidang Statistik di Diskominfo Sulsel sementara sedang melakukan build system untuk mengatur implementasi satu data ini.

Amson Padolo lebih lanjut memaparkan bahwa Pemprov Sulsel dalam hal ini Diskominfo Sulsel menjadi OPD yang bertanggung jawab untuk mendiseminasi informasi kepada masyarakat melalui seluruh platform media yang ada.

Ada media mainstream ada media anti mainstream. “Kerja sama media menjadi bagian dari upaya optimalisasi diseminasi informasi kebijakan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dan bagian dari akuntabilitas publik dengan menyalurkan informasi,” beber Amson.

Selain Kadis Kominfo Sulsel, hadir Bapelitbangda Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel. Hadir juga Kepala Komisi Informasi Pahir Halim, dan Kepala KPID Muhammad Asrul. (*)

0 682

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerhati Budaya Sulsel yang tergabung dalam Seniman Celebes Nusantara menyatakan keprihatinannya terkait maraknya konten di media sosial yang tidak mendidik. Ketua Seniman Celebes Nusantara Yudianto Gallatoa menyebut, sejumlah konten youtube yang menggunakan bahasa daerah Sulsel seperti Bugis dan Makassar saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai budaya. Padahal selama ini Sulsel dikenal sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Keresahan Yudianto disampaikan langsung saat mengunjungi Diskominfo-SP Sulsel dan diterima oleh Kepala Bidang Humas Informasi dan Komunikasi Publik Sultan Rakib, Kamis 24 Februari 2022.

“Kedatangan saya kesini karena kalau kita hanya sebatas organisasi kan berat, jadi yang bisa mematahkan ini Pemerintah. Jadi kami siap bekerjasama dengan Pemerintah juga artinya setiap ada konten kan bisa disaring oh ini yang tidak pantas kita bisa membantu untuk itu”, ungkap Yudianto.

Pihaknya pun berharap ada upaya dari Pemerintah untuk melakukan filterisasi konten dengan memperhatikan aspek dan nilai-nilai budaya khususnya di Sulsel. Mengingat konten tersebut dikonsumsi oleh publik secara bebas, termasuk anak-anak yang sangat mudah terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang sedang viral. Hal ini dikuatirkan akan berdampak pada kepribadian dan karakter anak yang tidak lagi mengenal budaya Sulsel yang sebenarnya dengan menjunjung tinggi budaya sipakatau dan sipakalebbi.

“Beberapa konten itu kan tidak mendidik jadi harus disaring, jadi hilang itu sipakalebbi sipakainga kalau dibiarkan ini, orang luar mengenal Sulsel juga mengganggap budayanya tidak ada sopan santun karena melihat di konten, kasihan orang-orang tua kita yang dulu selalu mengajari kita sopan santun dalam berbahasa dan perilaku”. jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas IKP Sultan Rakib mengapresiasi keresahan Pemerhati Budaya di Sulsel.

“Ini kan tidak pernah terpikir, selama ini orang merasa bebas nilai ya melakukan uploading materi-materi padahal ada nilai-nilai yang harus dijaga. Selama ini mereka hanya menjaga siapa yang tersinggung secara personal dan secara organisasi, padahal secara kultural banyak yang bisa tersinggung”. ungkap Sultan Rakib.

Olehnya itu menurut Sultan, memang penting dilakukan edukasi terkait konten yang akan disebar di media sosial. Edukasi ini melibatkan lintas sektoral dan sejumlah komunitas serta pemerhati budaya.
Untuk diketahui, Organisasi Seniman Celebes Nusantara serta beberapa organisasi yang tergabung dalam Lembaga Patikala telah mengirimkan somasi kepada pembuat konten yang dianggap tidak memperhatikan nilai-nilai budaya di Sulsel. (*)

0 1236

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bakal segera melakukan tes untuk tenaga supervisor dan tenaga pendamping gizi untuk mendukung program Aksi Stop Stunting.

Hal ini menjadi fokus pembahasan pada rapat yang digelar Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sulsel, Senin (14/2/2022). Yang dihadiri Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sulsel, Andi Nurseha; Dr. Junaidi (TGUPP); Rusdi (Staf Khusus Gubernur); drg. Burhanuddin (Kepala Seksi Kesga-Gizi); Ahmad Ismail (Penanggungjawab Gizi); serta dari Poltekkes.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sulsel, Andi Nurseha menyapiaikan, bahwa rencananya akan direkrut 6 tenaga Supervisor, 1 orang pengolah data dan 240 tenaga pendamping gizi. Tenaga pendamping gizi ini akan melakukan pendampingan, dimana setiap desa ada satu orang pendamping gizi. Untuk sesi tes bagi supervisor dan pengolah data akan berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Februari 2022. Sementara untuk tim pendampingan gizi direncanakan akan dilakukan tes pada tanggal 25-27 Februari 2022.

“Masing-masing supervisor, nantinya akan bertanggung jawab terhadap 4 Kabupaten/Kota. Mereka bertugas untuk melakukan koordinasi dan monitoring dengan tim pendamping gizi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Tentunya akan berkoordinasi pula dengan tim dinas kesehatan provinsi terkait pelaksanaan kegiatan di desa yang menjadi lokus untuk penurunan stunting,” jelasnya.

Setiap orang pendamping gizi nantinya bertugas pada satu Desa, berarti ada 240 Desa yang menjadi lokus pada 24 Kabupaten/Kota. “Mereka akan ditugaskan kurang lebih 7 bulan hingga bulan November dan Desember akan dilakukan evaluasi,” katanya.

Pendamping Gizi nantinya akan bertugas untuk memberikan edukasi kepada keluarga pada 1000 Hari Pertama kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil untuk Desa lokus stunting di 24 Kabupaten/Kota. Para pendamping juga akan mensosialisasikan dalam perubahan perilaku pada remaja putri, ibu hamil dan ibu yang memiliki balita.

Upaya penurunan stunting ini pun menjadi fokus Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Yang senantiasa mendorong hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik.

“Permasalahan stunting menjadi fokus bapak Plt Gubernur Sulsel, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Melalui program Aksi Stop Stunting, tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian penurunan stunting di seluruh Kabupaten/Kota di Sulsel, dengan menetapkan 240 desa yang menjadi lokus,” jelas Nurseha. (*)

0 309

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan dengan komisioner Komisi Informasi (KI) Sulsel di Ruang Humas IKP Diskominfo-SP Sulsel, Jumat, 11 Februari 2022.

Pertemuan tersebut digelar Diskominfo-SP Sulsel dalam rangka persiapan mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi Badan Publik dalam melakukan praktek Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo-SP Sulsel Amson Padolo menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan peringkat Diskominfo-SP Sulsel menjadi Badan Publik yang “menuju informatif”, bahkan “informatif”. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Diskominfo-SP Sulsel masih berada pada kategori Badan Publik yang “cukup informatif”.

“Kita berharap hasil ini nantinya bisa menjadi acuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang keterbukaan informasi publik dan bisa menjadi salah satu poin khusus bagi Gubernur. Jadi kita berharap tahun ini kita ada peningkatan”, ujar Amson Padolo.

Amson menambahkan bahwa hampir semua kriteria untuk meningkatkan peringkat tersebut telah terpenuhi, namun membutuhkan beberapa penguatan untuk merealisasikannya.

“Untuk itu kami mengundang rekan-rekan Komisioner KI untuk memberikan arahan kepada kami, termasuk peningkatan media-media indikator yang diperlukan. Kita berharap dengan pertemuan hari ini peningkatan itu bisa dicapai”, tambahnya.

Sementara itu, Ketua KI Sulsel Pahir Halim, dalam arahannya mengatakan bahwa sudah cukup banyak kemajuan yang dilakukan Sulawesi Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk meningkatkan indikator keterbukaan informasi publik.

“Bukan berarti kita jalan di tempat, tetapi provinsi lain juga fokus untuk meningkatkan peringkatnya. Harusnya peningkatan nilai sudah terlihat meski sedikit, tetapi rupanya provinsi lain juga sangat gencar, sehingga kita tidak bisa ketinggalan”, kata Pahir Halim.

Lebih lanjut Pahir Halim menjelaskan, secara umum, entah kebetulan atau tidak indeks demokrasi, indek keterbukaan pers dan indeks pembangunan manusia Sulsel berada pada posisi sedang, sejalan dengan indeks keterbukaan informasinya.

“Tentu Sulsel dalam posisi ini tidak bisa dikatakan buruk, dibandingkan dengan provinsi lain yang sangat banyak beredar pada posisi buruk atau di bawahnya lagi. Tapi saat ini, dalam konteks apapun Sulsel menjadi salah satu barometer, ukuran atau rujukan, sehingga poin tentang keterbukaan informasi ini dianggap sangat penting”, jelasnya.

Ia juga menyarankan untuk melengkapi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk mencapai peringkat yang diharapkan, salah satunya prasarana.

“Saya kira yang paling mudah untuk diukur itu ketersediaan ruangan. Saya yakin rekan-rekan komisioner yang lain sangat memahami kualitas variabel yang diperlukan, namun untuk saat ini ruangan sangat perlu”, pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Humas IKP Sultan Rakib, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Amran Aminuddin,, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik Kamaruddin serta staf Diskominfo-SP Sulsel. (*)

0 362

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel angkat bicara mengenai kendaraan dinas yang diduga raib oleh pensiunan ASN Pemprov Sulsel.

Diketahui, sebelumnya salah satu media online menyebutkan bahwa sebanyak 255 kendaraan dinas (Randis) Pemprov Sulsel, tidak diketahui keberadaannya.

Kabid Aset Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BKAD Sulsel, Murni menyatakan bahwa jumlah kendaraan yang disebutkan tersebut merupakan kondisi beberapa tahun yang lalu.

“Walaupun kondisi saat ini memang masih ada kendaraan yang dikuasai oleh pensiunan tapi jumlahnya sudah tidak signifikan. Kami juga intens untuk melakukan pembahasan terkait permasalahan tersebut bersama OPD dan pihak terkait lainnya,” jelasnya, Jum’at (11/2/2022).

Pihaknya pun menyampaikan, bahwa mengenai data kendaraan tercatat dengan baik.

“Kami terus melakukan deteksi terhadap keberadaan kendaraan yang dikuasai oleh pensiunan. Kami sangat optimis tahun ini jumlahnya akan semakin berkurang dan itu dapat diwujudkan dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masing-masing OPD di mana kendaraan tersebut tercatat sebagai aset,” terangnya.

Terlebih lagi, ini menjadi perhatian Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk penertiban aset. (*)

0 513

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kelangkaan minyak goreng di pasaran menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat. Apalagi, kelangkaan tersebut mengakibatkan melambungnya harga minyak goreng.

Beragam spekulasi mulai muncul. Isu kartel, penimbunan, hingga panic buying, yang disebut sebagai penyebab kelangkaan. Apalagi, pemerintah mengaku sudah memberikan subsidi agar harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulsel, yang dipimpin Amson Padolo, mengundang Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ashari F Radjamilo, untuk memberikan penjelasan kepada media, terkait penyebab kelangkaan dan solusinya, pada acara Coffee Morning yang bertempat di Ruang Media Center, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 9 Februari 2022.

Dalam penjelasannya, Ashari mengatakan, Dinas Perdagangan telah melakukan sidak kepada distributor minyak goreng yang ada di Makassar. Alhasil diketahui bahwa stok minyak goreng di tingkat distributor tersebut juga mengalami kekosongan.

“Pasokan barang dari pusat agak tersendat ke sini. Kami sudah laporkan juga kepada pimpinan,” kata Ashari.

Namun, dipastikan pasokan minyak goreng akan segera lancar. Kementerian Pergadangan telah berkoordinasi dengan salah satu produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan ke Makassar.

“InsyaAllah PT Semar akan dikirim ke distributor disini sebanyak 60 ribu liter minyak curah, mudah-mudahan itu bisa dipakai,” ungkapnya.

Tidak lupa ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik. Pemerintah telah menjamin ketersediaan minyak goreng dan menyiapkan regulasi tertekait pendistribusiannya.

Coffee morning tersebut turut dihadiri oleh rekan-rekan pewarta dari berbagai media di Sulsel. (*)

123...14Next Page 1 of 14

0 566
Luwu, humas.sulselprov.go.id - Musibah banjir melanda Kabupaten Luwu, Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang berlangsung lama....

Situs Resmi Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Menyajikan Berita Update dan Terbaru seputar Kegiatan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Contact us: [email protected]
© Copyright 2018-Humas Pemprov Sulawesi Selatan