OPD
OPD

0 73

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) melalui Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial melaksanakan penilaian angka kredit pejabat fungsional penyuluh kehutanan tanggal 8 -15 Juli 2021 di Makassar.

Tujuan penilaian angka kredit tersebut adalah untuk memeriksa keabsahan dan isi dokumen kegiatan, serta menghasilkan rekomendasi kenaikan pangkat atau jabatan satu tingkat lebih tinggi. Dasar penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional penyuluh kehutanan masih menggunakan Peraturan Menpan RB No. 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya.

Periode penilaian angka kredit yang dilakukan adalah penilaian semester I Tahun 2021 untuk kenaikan pangkat periode Oktober Tahun 2021. Pada periode ini, jumlah penyuluh kehutanan Prov. Sulsel yang menyampaikan aftar usulan pengajuan angka kredit (DUPAK) sebanyak 27 orang yang keseluruhannya dinilai oleh tim penilai tingkat provinsi. Kegiatan penilaian dimulai dengan dilakukannya pertemuan awal yang dihadiri seluruh anggota tim penilai dan sekretariat tim penilai.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dishut Prov. Sulsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial (PPS), St Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si berpesan agar pelaksanaan penilaian angka kredit dilakukan untuk mengetahui kinerja penyuluh kehutanan berdasarkan bukti kegiatan berbasis sasaran kinerja pegawai (SKP).

“Seluruh realisasi kegiatan harus dapat diukur dan selaras dengan kegiatan unit kerja. Selain itu, pelaksanaan penilaian juga harus dilakukan secara adil, obyektif dan transparan berdasarkan pedoman atau peraturan perundangan yang berlaku”, pesannya.

Pada periode penilaian ini juga mulai diberlakukan adanya verifikasi berkas DUPAK di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH).

Selanjutnya hal ini ditindaklanjuti dengan pembentukan tim verifikasi DUPAK lingkup Dishut yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 146/SKPTS/Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi DUPAK penyuluh kehutanan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas tim verifikasi tersebut antara lain melakukan verifikasi kebenaran pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan dan rencana kerja bulanan, memeriksa kelengkapan dan kesesuaian bukti pendukung sesuai petunjuk tehnis penyuluh kehutanan dan angka kreditnya, memeriksa keabsahan bukti pendukung/ bukti administratif, serta memeriksa susunan berkas DUPAK dan melampirkan matriks hasil verifikasi pada DUPAK yang akan dinilai angka kreditnya. Oleh karena itu, dokumen DUPAK sebelum diserahkan ke sekretariat tim penilai sudah harus dilakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen di tingkat UPT KPH.

Kasubag Tata Usaha UPT KPH Jeneberang I sekaligus ketua tim verifikasi DUPAK KPH Jeneberang I, Muhammad Sulaiman S, SP, ME menyambut baik adanya tim verifikasi ini. Ia mengatakan bahwa pemeriksaan dokumen perlu dilakukan untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang sering dialami oleh penyuluh kehutanan terutama dalam hal susunan DUPAK dan kelengkapan administrasinya.

“Kesalahan-kesalahan yang terjadi menjadi penyebab sulitnya sinkronisasi data penilaian dan penilaian angka kredit menjadi lebih lama. Pada periode ini seluruh DUPAK telah dilakukan pemeriksaan awal di UPT KPH dan dokumen berkas menjadi lebih baik, lengkap dan tersusun secara sistematis”, katanya.

Pada proses penilaian angka kredit, dilakukan pertemuan internal yang sifatnya koordinatif dengan Kepala Dinas Kehutanan, Ir. H. Andi Parenrengi, MP dan Sekretaris Dinas, Ir. Faisal, M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, Ir. H. Andi Parenrengi, MP menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit yang dilakukan pada periode ini. Beliau berharap periode penilaian sekarang harus lebih baik dibanding periode sebelumnya.

“Hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya dibangun kesepahaman bersama antara tim penilai dan penyuluh kehutanan yang dinilai agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang tajam dalam memaknai tolok ukur sebuah kegiatan penyuluhan. Selain itu, perlu juga terus dilakukan komunikasi secara berkesinambungan diantara tim penilai dan penyuluh agar kesepahaman tersebut dapat terbangun”, harapnya.

Sementara itu, Ir. Faisal, M.Si menekankan tentang pentingnya masa sanggah dalam proses penilaian angka kredit.

“Masa sanggah adalah waktu antara selesainya penilaian angka kredit dengan rapat pleno untuk memberi kesempatan kepada penyuluh yang bersangkutan untuk memperbaiki dokumennya demi penyempurnaan DUPAK yang diajukan”, jelasnya.

Pada saat DUPAK dan bukti fisiknya selesai dilakukan penilaian, seluruh penyuluh yang menyampaikan DUPAK pada periode tersebut akan diberikan hasil penilaian angka kredit yang bersifat sementara dan dikirim melalui e-mail masing-masing. Terhadap hasil penilaian tersebut penyuluh kehutanan dapat membuat klarifikasi, tanggapan, pertanyaan maupun melengkapi dokumen maksimum satu hari sejak dikirimkannya hasil penilaian. Seluruh interaksi dalam masa sanggah hanya dapat dilakukan melalui surat elektronik melalui satu alamat email yang hanya dapat diakses oleh tim penilai.

Kegiatan penilaian diakhiri dengan rapat pleno yang difasilitasi oleh sekretariat tim penilai dan dilaksanakan di hari terakhir periode penilaian. Rapat pleno dihadiri oleh seluruh anggota tim penilai untuk mengambil keputusan secara bulat apakah seorang penyuluh kehutanan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat atau jabatannya. (*)

0 174
  • Bahas Isu-Isu Pembangunan Kehutanan Sulsel

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel), Ir. H. Andi Parenrengi, MP bersama jajarannya menerima kunjungan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov. Sulsel, Prof. Syamsu Alam di Aula Rapat Dishut Prov. Sulsel, Selasa, 06 Juli 2021.

Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi antara TGUPP Prov. Sulsel dengan Dishut Prov. Sulsel sekaligus membahas isu-isu pembangunan kehutanan terutama program Perhutanan Sosial (PS) di Sulawesi Selatan, apalagi dengan adanya anggota baru Tenaga Ahli TGUPP di bidang kehutanan.

Ikut serta dalam rombongan tersebut Dr. Ir. Syamsu Rijal, S. Hut, M. Si, IPU selaku anggota TGUPP dan Prof. Dr. Ir. Daud Malammasam, M. Agr., IPU selaku Tenaga Ahli TGUPP bidang kehutanan.

Pada kesempatan tersebut, Ir. H. Andi Parenrengi, MP, menyampaikan tentang capaian realisasi fisik dan keuangan APBD di Dishut Prov. Sulsel tahun 2021.

“Capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan di Dinas Kehutanan sampai saat ini, untuk realisasi fisik sebesar 51,06% dan realisasi keuangan sebesar 42,37%”, jelasnya.

Sementara itu, Prof. Syamsu Alam menyampaikan bahwa dengan keterbatasan pendanaan, perlu kiranya membuat rencana kegiatan yang berdampak luas terkait dengan upaya pelestarian hutan, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, kerjasama dengan para pihak mutlak dilakukan, di antaranya kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar”, katanya.

Merdeka Belajar sendiri merupakan salah satu konsep pembelajaran yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud-Ristek RI) untuk melakukan revolusi di semua aspek pendidikan formal.

Khusus untuk jenjang perguruan tinggi, dikenal istilah Kampus Merdeka sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar tersebut. Tujuannya, mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.

Pelaksanaan KKN Tematik Perhutanan Sosial (PS) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar saat ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat yang dalam implementasinya bersinergi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Di akhir pertemuan tersebut, Ir. H. Andi Parenrengi, MP berharap agar data base tentang sumber daya hutan terus dapst diperbaiki dan disempurnakan dalam rangka penyusunan profil investasi usaha perhutanan sosial untuk menarik peluang investasi di masa yang akan datang. (*)

0 130

Pinrang, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) bekerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi melakukan kegiatan monitoring Pendamping Perhutanan Sosial (PS) dari unsur local champion mulai tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2021.

Kegiatan yang juga melibatkan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada 98 lokasi izin PS di seluruh kabupaten/kota lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, di mana para pendamping tersebut bertugas.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres pendampingan terhadap pemegang izin PS baik dari aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan maupun kelola usahanya. Selain itu, dilakukan monitoring terhadap kegiatan internal pendamping yang meliputi intensitas kunjungan ke kelompok, materi sosialisasi, tingkat kinerja dan kepuasan yang dirasakan oleh kelompok pemegang izin. Kegiatan monitoring ini dilakukan dengan metode diskusi dan wawancara dengan kelompok tentang aktifitas yang dilakukan selama pendampingan.

Salah satu wilayah yang melaksanakan kegiatan monitoring tersebut adalah Kabupaten Pinrang, yang dimulai dari tanggal 1 hingga 4 Juli 2021 di 5 (lima) lokasi Kelompok Tani Hutan (KTH), antara lain KTH Toriolo dan KTH Tradisi di Desa Sali-Sali, KTH Separannu di Desa Basseang, yang ketiganya berada di Kecamatan Lembang. Dua lokasi lainnya adalah KTH Suka dan KTH Panroko di Desa Lampa, Kecamatan Duampanua. Keseluruhan KTH tersebut adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Pada saat proses monitoring Pendamping PS, Amang selaku Ketua KTH Toriolo menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pendamping sangat dibutuhkan terutama dalam hal fasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh kelompok.

“Anggota kelompok memerlukan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman yang dibudidayakan dalam lokasi izin PS”, sebutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sulaiman, anggota KUPS Kopi, KTH Separannu Desa Basseang, yang menjelaskan pentingnya kehadiran pendamping, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya.

“Kehadiran mereka diperlukan dalam memberikan ide dan gagasan serta sebagai penyambung pengetahuan dan informasi mengingat kondisi infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang masih minim di wilayah mereka”, jelasnya.

Secara umum kegiatan monitoring Pendamping PS di Kabupaten Pinrang berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh seluruh kelompok pemegang izin. Mereka berharap agar Pendamping PS lebih intensif melakukan pendampingan dalam upaya membantu mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kelembagaan, meningkatkan produksi pemanfaatan hasil hutan, serta membantu mencarikan informasi dan peluang pasar. (*)

0 289

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel), Ir. H. Andi Parenrengi, MP mengikuti acara Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Gelombang 106 periode Juni – Agustus 2021 secara virtual di Kantor Dishut Prov. Sulsel, Rabu, 23 Juni 2021.

Sebanyak 4.036 orang mahasiswa mengikuti acara yang mengusung tema “KKN Tematik Peningkatan Peran Mahasiswa KKN Unhas dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat Ekonomi Bangkit di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021” itu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.079 orang mahasiswa KKN merupakan peserta KKN Tematik Perhutanan Sosial (PS) dan 79 orang supervisor/dosen Pembimbing KKN (DPK) yang berlokasi di 16 wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada 23 kabupaten/kota di Sulsel. Wilayah 1 terdiri dari 23 kabupaten/kota di Sulsel dan wilayah 3 terdiri dari 22 provinsi di luar Sulsel.

KKN Tematik Perhutanan Sosial merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan dan mendapat dukungan dari Dishut Prov. Sulsel, Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Prov. Sulsel, UPT Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi, Tim Percepatan Pembangunan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TP2PS KLHK), serta Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Unhas Makassar.

Tujuan dari kegiatan KKN Tematik Perhutanan Sosial ini adalah untuk meningkatkan peran mahasiwa KKN dalam meningkatkan fungsi kelembagaan, produksi dan kawasan pada Kelompok Tani Hutan (KTH), kelompok persetujuan Perhutanan Sosial dan penetapan Perhutanan Sosial, sehingga dapat mendukung dan meningkatkan Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Dalam Sambutannya, Kepala P2KKN Unhas Makassar, Muh Kurnia S.Pi.M.Sc.PhD menyampaikan bahwa KKN Tematik Perhutanan Sosial Unhas Makassar merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat yang dalam implementasinya bersinergi dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

“Tujuan yang ingin dicapai adalah melalui perizinan yang dimiliki oleh masyarakat di bidang Perhutanan Sosial, pemegang izin dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara lestari, berkesinambungan dan dapat secara nyata meningkatkan taraf kesejahteraannya”, katanya.

Sementara itu, Ir. H. Andi Parenrengi, MP berharap mahasiswa KKN Tematik Perhutanan Sosial Unhas Makassar dapat senantiasa berkomitmen dan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan di lapangan bersama dengan pendamping Perhutanan Sosial yang berada di wilayah Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), yaitu Penyuluh Kehutanan (PK), Local Champion (LC), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), tenaga KPH, Fungsional Pengelola Ekosistem Hutan (PEH), serta Polisi Kehutanan (Polhut).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH sebagai pelaksana kegiatan kehutanan di tingkat tapak bersama mahasiswa KKN nantinya akan melaksanakan program kegiatan Perhutanan Sosial sesuai dengan Rencana Pengelolaan di tiap KPH, meliputi peningkatan kelas kelompok, penataan areal kerja kelompok, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta inventarisasi potensi.

Peserta KKN Tematik Perhutanan Sosial tersebut sebelumnya telah menerima pembekalan Materi Perhutanan Sosial selama 3 hari (16, 21, dan 22 Juni 2021) yang dilaksanakan oleh P2KKN Unhas Makassar, dengan menghadirkan narasumber, antara lain Prof Supratman, Muh Kurnia S.Pi.M.Si.Ph.D dari Unhas Makassar, Dr. Ir. Syamsu Rijal, S.Hut., M.Si., IPU dan Awaluddin, SP/SCF dari Pokja Percepatan Perhutanan Sosial SulSel, Marthen Pappang, SP, MP dan Agus Supriatna, S.Hut. dari UPT Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL), Ir. Ridwan, M.Sc. dan Swary Utami Dewi, S.Sos.,MA. dari TP2PS KLHK, Nawir, SP, MM dan Munirah Wahid dari Dishut Prov. Sulsel, serta Adnan Purichta Ichsan selaku Ketua PMI Prov. Sulsel. (*)

0 192

Bone, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel) melaksanakan kegiatan monitoring ke Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), salah satunya pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Ejae di Desa Rappa, Kec. Tonra, Kabupaten Bone, Selasa, 8 Juni 2021.

Monitoring tersebut dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan kegiatan Dana Alokasi Khusu (DAK) penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) alat ekonomi produktif tahun anggaran 2022.

KTH Batu Ejae sendiri merupakan salah satu kelompok Izin Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan dengan jenis usaha agroforestri lada, yang dikelola oleh masyarakat desa setempat.

Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa Rappa, kemudian rombongan yang terdiri dari Kepala Desa Rappa, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Cenrana yang berwilayah kerja di Kabupaten Bone, Tim dari Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial (PPS) Dishut Prov. Sulsel dan anggota KTH Batu Ejae meninjau areal Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Kepala Desa Rappa, Busra menyampaikan bahwa pemerintah desa senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat desa arti pentingnya menjaga kawasan hutan serta melestarikan, sehingga anggota kelompok tani dalam mengelola kegiatan agroforestry diharapkan tetap menjaga fungsi hutan.

“Kami berharap adanya bantuan alat untuk pengembangan usaha kelompok dari pihak Pemerintah. Potensi yang dimiliki oleh KTH Batu Ejae selain lada, juga kopi dan beberapa jenis tanaman produktif lainnya”, harapnya.

Kepala Dishut Prov. Sulsel yang diwakili oleh Kepala UPT KPH Cenrana, Nasaruddin dan tim dari Bidang PPS Dishut Prov. Sulsel, memotivasi kepada kelompok tani HKm Batu Ejae untuk senantiasa melakukan pengembangan usaha dengan melihat potensi yang dimiliki di arealnya.

“Berkoordinasi, serta bekerjasama dengan pendamping Perhutanan Sosial, Penyuluh Kehutanan dan KPH dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan kelompok, sehingga kelompok dapat meningkat kelasnya dari Pemula ke Madya, selanjutnya ke Utama”, jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial dengan pengembangan sarana prasarana ekonomi produktif hasil hutan non kayu.

“Peningkatan sarpras ekonomi produktif diharapkan dapat menjadikan KTH Batu Ejae berkembang lebih baik dan menjadi contoh untuk kelompok lainnya di Sulawesi Selatan. Perlunya adanya kegiatan Pendampingan Perhutanan Sosial dan Penyuluhan Kehutanan serta dukungan pihak-pihak terkait lainnya secara sinergi sehingga kelompok memliki potensi bisnis ke depan”, tutupnya. (*)

0 129

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menutup rangkaian roadshow Pertemuan Teknis Penyuluhan Kehutanan Tahun 2021 dengan menggelar pertemuan teknis di kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, Rabu, 2 Juni 2021.

Roadshow tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya yang menargetkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dimulai pasca libur lebaran tersebut telah dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain KPH Ajatappareng, KPH Latimojong, serta KPH Kalaena. Pertemuan di KPH Kalaena sendiri merupakan pertemuan teknis gabungan KPH Larona Malili, KPH Rongkong dan KPH Kalaena.

Hadir pada pertemuan tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan yang diwakili Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, St Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si., para Kepala KPH beserta jajarannya, serta Tim Penilai dan Sekretariat Penilai Angka Kredit.

Pertemuan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat tersebut, bertujuan untuk menyampaikan beberapa kebijakan Dinas Kehutanan pada tahun 2021 guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan yang efektif, tepat tujuan, tepat sasaran dan berkelanjutan. Pertemuan teknis tersebut juga diharapkan dapat menyatukan persepsi antara Dinas Kehutanan dan UPTD KPH melalui penyuluh kehutanannya agar mendukung dan berkomitmen tinggi, serta tekad untuk bekerja keras dalam kegiatan pemberdayaan kelompok tani hutan guna mendukung peningkatan kesejahteraannya dengan berbasis pada kelestarian hutan.

Dalam pertemuan tersebut St Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si menyampaikan, pertemuan teknis ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Program Perhutanan Sosial merupakan program prioritas dalam rangka mengentaskan kemiskinan pada masyarakat di sekitar hutan.

“Program ini merupakan program prioritas yang ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan penerapan metode dan materi untuk mendukung program perhutanan sosial”, katanya.

Materi utama pada pertemuan teknis tersebut adalah paparan tentang evaluasi penilaian DUPAK pada periode I dan II Tahun 2020 yang disampaikan oleh Fitri Wulandari, S.Hut, M.Eng dan Ir. Idris beserta anggota tim penilai angka kredit penyuluh kehutanan lainnya. Pada evaluasi tersebut disampaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang menyangkut hal-hal yang sifatnya administratif dan bersifat teknis serta pengukuran tolok ukur dan batasan-batasan pada setiap aspek penilaian.

Pertemuan teknis tersebut juga menjadi forum untuk saling memotivasi dan saling mengingatkan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja penyuluh kehutanan terutama dalam penerapan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan kelompok tani hutan. (*)

0 173

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bergerak cepat dalam penanganan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Mengingat dalam beberapa hari terakhir ini, Sulsel dilanda cuaca ekstrim, hujan dan angin kencang di beberapa kabupaten/kota.

Hal itu pun atas instruksi langsung dari Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, kepada Dinsos Sulsel.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Sulsel, Herman, menyampaikan, Plt Gubernur memberikan pesan agar Dinas Sosial harus hadir dalam setiap kejadian bencana. Masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah.

“Kita diharapkan memiliki kepekaan untuk peduli kepada masyarakat yang menjadi korban bencana, selalu tanggap, siap siaga, dan segera melakukan tindakan yang diperlukan,” tuturnya, Senin, 5 April 2021.

Tim Social Care (SC) Dinsos Sulsel, kata dia, telah berkunjung ke lokasi terdampak angin kencang di Topa, Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.

“Teman-teman dari Tagana Jeneponto telah melakukan assesment. Dan kami juga melihat langsung kondisi korban terdampak atas arahan dari Bapak Plt Gubernur. Di sana ada satu rumah rusak berat, dan satu rumah rusak sedang,” katanya.

Minggu lalu, kata Herman, Dinsos Sulsel pun telah berkunjung membawa bantuan di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pangkep. Bantuan itu untuk masyarakat yang terdampak angin puting beliung. Sementara bencana banjir di Kabupaten Wajo, Dinsos Sulsel terus berkoordinasi dengan kabupaten dan informasi terakhir banjir telah surut.

Sementara di Bantaeng, terjadi abrasi di pesisir pantai. “Kami terus berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten. Alhamdulillah, bantuan sudah disalurkan kepada korban abrasi pantai,” imbuhnya.

Dalam rangka percepatan penanganan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Sulsel, pihaknya juga sudah mendistribusikan bantuan logistik ke 24 kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan ke masyarakat ketika ada bencana. Sehingga, kabupaten/kota sudah siap memberikan bantuan.

“Dinas Sosial Sulsel pun siap mengirimkan bantuan ketika kabupaten/kota meminta tambahan bantuan,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi langkah tim Social Care (SC) Dinsos Sulsel. “Cuaca yang ekstrim membuat pohon tumbang dan merusak rumah warga. Kami sudah instruksikan Dinsos untuk turun membawakan bantuan. Serta terima kasih kepada Tim Social Care Dinsos Sulsel yang dipimpin Kabid Linjamsos yang telah turun ke lokasi terdampak bencana,” ujarnya.

Dalam kondisi cuaca saat ini, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap kemungkinan yang terjadi. (*)

0 178

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dari tanggal 9 – 18 Maret 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kehutanan Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial menggelar kegiatan Pertemuan Teknis Penyuluhan Kehutanan.

Pertemuan teknis ini dilakukan secara maraton di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang I, KPH Jeneberang II, KPH Cenrana, KPH Selayar, KPH Sawitto, KPH Bila, KPH Mata Allo, KPH Saddang I dan KPH Saddang II sebagai rangkaian dari kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan di KPH Bulusaraung.

Pada keseluruhan acara, hadir Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, Para Kepala KPH setempat, Tim Penilai dan Sekretariat Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan, pejabat struktural lingkup KPH dan pejabat fungsional penyuluh kehutanan serta pendamping perhutanan sosial dari local champion.

Pertemuan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ini bertujuan menyampaikan beberapa kebijakan Dinas Kehutanan di Tahun 2021 guna meningkatkan kapasitas SDM tenaga penyuluh kehutanan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan serta pendampingan di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk membahas metode-metode penyuluhan maupun aspek teknis lainnya yang terkait dengan capain kinerja penyuluh kehutanan.

Dalam sambutannya saat pelaksanaan pertemuan teknis di KPH Jeneberang II, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, St. Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si. mengharapkan para penyuluh dapat terus dan tidak kenal lelah dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

“Diharapkan para penyuluh siap mendampingi dan menyukseskan setiap program dan kegiatan, dalam rangka mengawal visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penyuluh kehutanan diharapkan terus melakukan komunikasi, koordinasi dan persamaan persepsi dengan semua pihak, baik pemerintah kabupaten, NGO, pihak swasta dan pihak terkait lainnya, sehingga pelaksanaan pembangunan kehutanan berjalan efektif dan efisien, serta mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat sejahtera dan hutan lestari”, harapnya.

Lebih lanjut, St. Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si. menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan kehutanan Tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan untuk mendukung program perhutanan sosial.

“Program ini merupakan program prioritas yang ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Program ini membutuhkan pengawalan dari penyuluh agar terus menerus melakukan kegiatan pendampingan kepada para pemegang izin perhutanan sosial untuk dapat meningkatkan kelas KUPSnya”, lanjutnya.

Ditambahkannya lagi bahwa penyuluh selain dapat menjadi tauladan bagi masyarakatnya, juga harus mampu menggerakkan dan meningkat ekonomi masyarakat binaannya melalui berbagai program pembangunan kehutanan.

“Oleh karena itu penyuluh kehutanan dituntut untuk selalu berinovasi dan memiliki strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sasaran khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan perhutanan sosial”, pungkasnya.

Secara umum, pertemuan teknis di seluruh KPH dapat berjalan dengan tertib dan lancar dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban. Melalui pertemuan teknis ini dapat digali berbagai permasalahan di bidang penyuluhan kehutanan serta diperolehnya informasi dan masukan untuk perencanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di masa yang akan datang. (*)

0 251

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan melaksanakan Pertemuan Teknis Penyuluhan Kehutanan bagi pejabat fungsional penyuluh kehutanan lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bulusaraung Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Proteksi Tanaman Pangan Maros, Senin, 8 Maret 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan selain untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan program dan kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2021, juga untuk menyamakan persepsi antara penyuluh kehutanan dan tim penilai dalam rangka penilaian angka kredit bagi penyuluh kehutanan.

Pertemuan teknis tersebut dihadiri sekitar 40 peserta. Terdiri dari Anggota Tim Sekretariat dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, serta seluruh penyuluh kehutanan lingkup KPH Bulusaraung dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, St. Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si. menyampaikan, kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2021 ini diprioritaskan pada kegiatan untuk mendukung program perhutanan sosial.

“Program ini merupakan program prioritas yang ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala UPT KPH Bulusaraung, Muhammad Anwar, S.Hut, M.Si. Ia menjelaskan pentingnya perencanaan penyuluh kehutanan dalam pembangunan kehutanan, khususnya yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu program perhutanan sosial.

“Program ini membutuhkan pengawalan dari penyuluh agar terus menerus melakukan kegiatan pendampingan kepada para pemegang izin perhutanan sosial untuk dapat meningkatkan kelas Kelompok Usaha Pertanian Sosial (KUPS) mereka” jelasnya.

Dalam pertemuan teknis tersebut juga dipaparkan beberapa kebijakan tehnis yang digulirkan agar kegiatan penyuluhan kehutanan dapat selaras dengan tujuan dan sasaran program perhutanan sosial.

Beberapa paparan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, antara lain terkait Implementasi Kebijakan Penyusunan Programa, Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Kehutanan (RKTPK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) penyuluh kehutanan, Tugas dan Alur Kerja Tim Verifikasi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Lingkup Dinas Kehutanan, Evaluasi Penilaian DUPAK Tahun 2020, serta Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH).

Paparan disampaikan secara bergantian oleh Fungsional Penyuluh Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Tim Penilai Angka Kredit dan Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi. Dalam diskusi ditekankan pentingnya pemahaman tentang sistem dan metode penilaian angka kredit penyuluh kehutanan yang merujuk pada petunjuk teknis penyuluh kehutanan dan angka kreditnya (P.36 Tahun 2015). Secara keseluruhan proses pemaparan materi dan proses diskusi berjalan tertib dan lancar.

Acara ditutup dengan arahan dan penutupan oleh St. Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si. yang menegaskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh yang harus bekerja dengan tulus dan ikhlas.

“Beban dan tanggung jawab penyuluh kehutanan semakin berat karena tugas penyuluh selain dapat menjadi tauladan bagi masyarakatnya, dia juga harus mampu menggerakkan dan meningkat ekonomi masyarakat binaannya melalui berbagai program pembangunan kehutanan,”tegasnya.

Selain itu pula, penyuluh kehutanan harus mempunyai kapasitas dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang mempunyai kondisi yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

“Penyuluh kehutanan dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, membuka diri serta mempunyai strategi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat sasaran, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan perhutanan sosial,” tutupnya. (*)

0 448

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel mendorong 19 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki teaching factory menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Teaching factory sendiri adalah pengembangan dari unit produksi, yakni penerapan sistem industri mitra di unit produksi yang telah ada di SMK.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Disdik Sulsel mengumpulkan 19 Kepala SMK yang akan dilibatkan, dan melakukan rapat bersama Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat Gani, di Kantor Disdik Sulsel, Selasa, 19 Januari 2021.

Dalam arahannya, Abdul Hayat menyampaikan, ketika SMK telah masuk menjadi BLUD, perlahan-lahan akan tercipta kemandirian. Sehingga, bisa membantu pemulihan ekonomi nasional sekaligus membuat kualitas pendidikan lebih bagus.

“Salah satu cara memperbaiki kualitas pendidikan, sumber-sumber harus kita optimalkan. Contoh yang ada di Yogya, kita bisa adopsi sesuai kebutuhan dan adaptasi lokal masing-masing,” kata Abdul Hayat.

Ia menambahkan, kunci dari perubahan SMK menjadi BLUD adalah meringankan beban, menambah income, dan proses edukasi yang kuat. Namun, dibutuhkan adaptasi yang kuat serta inovasi.

“Tentu, tiada hari tanpa belajar. Harus ada adaptasi yang kuat karena lingkungan berubah terus. Kita harus berubah juga mengikuti, sehingga inovasi jalan terus,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Prof Muh Jufri, mengatakan, SMK memiliki potensi yang luar biasa, bahkan bisa menghasilkan sejumlah produk unggulan. Ia mencontohkan, SMK 3 Makassar yang punya keahlian membatik, SMK 6 Makassar yang punya industri roti, hingga di berbagai SMK yang punya konveksi dan lain sebagainya.

“Inilah yang akan kita kelola dengan baik sehingga menghasilkan. Kita mendorong SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah,” imbuhnya. (*)

0 39
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2021, yang digelar Kementerian Pemberdayaan...