Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah

0 37

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Mewakili Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani hadir di Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), di Mapolda Sulsel, Jalan Printis Kemerdekaan Makassar, Jumat 23 Juli 2021.

Dalam sambutan selamat datang Kapolda Sulsel, Irjen. Pol. Drs. H. Merdisyam, M.Si., menjelaskan, kegiatan Rakor ini merupakan program pemerintah pusat yang diminta langsung oleh Presiden RI Ir Joko Widodo, untuk diterapkan di tingkat provinsi sampai ke kabupaten kota se-Sulsel.

“Berdasarkan perintah dari Bapak Presiden RI, Kapolri diperintahkan untuk rapat koordinasi dengan gubernur, sama dengan Kejaksaan Agung, mendapatkan perintah dari Presiden untuk membahas soal PC-PEN dan penyaluran dana bantuan sosial,” ungkap Merdisyam dalam sambutan singkatnya.

Hal senada diungkapkan Kajati Sulsel, Raden Febritryanto. Rakor ini merupakan langkah untuk penanganan Covid-19 dan bagaimana penyaluran Bansos. Pihaknya siap berkolaborasi untuk konsultasi, kalau dianggap ada kendala soal hukum.

“Kalau ada hambatan, nanti kita sama-sama kerja dan konsultasikan ke kami. Tidak usah khawatir yang berlebihan, yang penting kita pakai anggaran, dan tidak semua harus didiskusikan sama kami. Yang bisa dilakukan, langsung saja dieksekusi,” ungkap Raden Febritryanto dalam kesempatan tersebut.

Kepala BPKP Sulsel, H Arman Sahri R Harahap, mengaku, untuk mempermudah segala urusan terkait penanganan Covid-19 bagi kabupaten kota se-Sulsel, diharapkan dapat menyediakan terlebih dahulu rencana kerjanya sebelum dimulai pencarian anggaran.

“Nanti kita minta kepada seluruh daerah untuk memberikan rencana kerja untuk penanganan Covid-19 dan harus dihitung terlebih dahulu sebelum dikerjakan serta dianggarkan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, menjelaskan, untuk Bansos ada tiga macam. Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH), kedua Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Penyaluran bantuan ini masing-masing punya jalur. Ada langsung dari Kementerian Sosial, ada juga yang cantolannya di Dinas Sosial,” kata Abdul Hayat, dalam sambutannya.

Sedangkan untuk pemulihan ekonomi, ada empat dinas yang memiliki peran secara langsung untuk menangani hal tersebut. Yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Dinas Koperasi.

Abdul Hayat mengaku, hasil dari Rakor ini akan diadakan pertemuan lanjutan bersama dengan seluruh pemerintah kabupaten kota se-Sulsel untuk membahas skema PC-PEN dan Bansos tersebut.

“Kita akan melakukan pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota untuk kita bahasa bersama-sama, meskipun dengan cara virtual agar kita sama-sama menjalankan apa yang menjadi instruksi dari Bapak Presiden RI Ir Joko Widodo,” jelasnya. (*)

0 69

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka secara resmi Rapat Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System (WBS), di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 22 Juli 2021.

Dalam kesempatan itu, Abdul Hayat menyampaikan, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, salah satu Fokus dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Pengawalan Reformasi Birokrasi terhadap Perangkat Daerah dalam membangun Sub Area Penguatan Pengawasan, diantaranya adalah penanganan benturan kepentingan
penanganan laporan pengaduan (Whistle Blower System).

Menurutnya, dengan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah dengan menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, menegakkan integritas dan mengatasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, adil, transparan, efektif, dan efisien.

Untuk itu, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan melaksanakan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

Pelaksanaan Whistle Blower System (WBS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Whistle Blower System (WBS) adalah pengendalian/pengawasan internal untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkuat penerapan praktik good governance. Adapun aplikasi telah dibangun Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat diakses pada www.wbs.sulselprov.go.id namun masih membutuhkan pengembangan dan sosialisasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Manfaat dari Whistle Blower System (WBS) tersebut menjadi Media Informasi bagi APIP dalam deteksi dini (early warning system) dan langkah preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Hadir dalam rapat virtual zoom meeting ini, Plt Inspektorat Sulsel, Kepala BKAD, Kepala BPBD Sulsel, Plt Bappelitbangda, dan turut mendampingi Sekdaprov Sulsel, Plt Kepala Biro Adpim, Plt Kepala Biro Barang dan Jasa, Plt Kadis DP3A. (*)

0 78

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perhutanan Sosial Tahun 2021, di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 19 Juli 2021.

Dalam kapasitas sebagai Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Sulsel, Abdul Hayat Gani mengaku akan mengajak seluruh elemen untuk bersinergi dalam mewujudkan percepatan perhutanan sosial di Sulsel.

“Saya begitu disampaikan untuk menjadi ketua pokja percepatan perhutanan sosial, ingin memimpin pokja percepatan perhutanan sosial ini tidak ada lagi parsial-parsial,” kata Abdul Hayat, dalam sambutannya.

Langkah awal dalam menjaga hutan, kata Abdul Hayat, adalah membuka komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, bermitra dengan pemerintah terkait, tapi tetap memperhatikan regulasi yang ada.

“Bagaimana kita mengambil kebijakan yang pro terhadap job. Bagaimana menjaga hutan, bekerja dengan tekun dan menjadi sahabat dengan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, berbakti kepada negara ini tidak cukup dengan bekerja tekun, menjaga hutan secara baik, tapi yang paling penting adalah bagaimana disiplin adalah salah satu cara berbakti yang kepada bangsa dan negara.

“Jadi tidak menonjolkan egosentris kita dalam menjalankan tugas masing-masing untuk tata kelola perhutanan sosial dan pastikan forum ini bergerak dan bagaimana kita bekerja dengan penuh percaya diri dan berdasarkan regulasi yang ada,” jelasnya.

Yang paling penting, Abdul Hayat berharap hasil dari Rakor Pokja percepatan perhutanan sosial tahun 2021 bisa diserap dengan baik untuk disampaikan kepada Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

“Kalau ada hasil dari rapat koordinasi pokja percepatan perhutanan sosial tahun 2021 ini, nanti saya akan sampaikan kepada Pak Plt Gubernur Sulawesi Selatan,” imbuhnya. (*)

0 84

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memberikan dukungan penuh kepada seluruh siswa siswi SMP se-Sulsel yang mengikuti lomba video tik tok, dengan tema ketahanan pangan nasional.

“Saya juga mengajak seluruh kepala dinas di seluruh daerah di Sulsel agar mensupport penuh kegiatan ajang kreativitas anak-anak kita lewat lomba video tik tok. Dengan membentuk 1.000 video ketahanan pangan demi membentuk kemandirian,” ungkap Abdul Hayat Gani dalam sambutan virtualnya, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis 15 Juli 2021.

Abdul Hayat memberikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, pemerintah kabupaten kota se-Sulsel, BPOM Kota Makassar dan seluruh orangtua murid yang sudah mendukung peserta didik di seluruh sekolah di Sulsel.

“Pemprov Sulsel tidak henti-hentinya mengucapkan apresiasi kepada seluruh guru yang memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada seluruh anak didik kita,” tuturnya.

Kegiatan yang melibatkan beberapa stakeholder ini, diharapkan dapat mewujudkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seluruh anak didik di Sulsel . Apalagi, ini adalah lomba terbuka tik tok yang merupakan metode edukasi kekinian bagi peserta didik.

“Bimtek yang melibatkan kepala sekolah, pemerintah dan seluruh orangtua. Kami juga menyambut baik nuansa lomba tik tok untuk ketahanan pangan. Ini adalah salah satu edukasi yang bisa disampaikan di saat pandemi Covid-19 ini. Kita juga inginkan anak-anak kita cerdas, bisa mandiri saat diperhadapkan dengan dunia pekerjaan,” jelas eks Dirjen Kemensos RI ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassar, Hardaningsih, berharap kepada seluruh peserta didik agar membuat setidaknya tiga video setiap sekolah dengan konten ketahanan pangan nasional.

“Kami berharap setiap sekolah bisa mengirim minimal tiga video. Kami berharap bisa menjadi 1.000 video dan kami juga berharap bisa menjadi record murid nantinya,” tutupnya. (*)

0 48

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar akan mensosialisasikan keamanan pangan di kalangan pelajar. Karena itu, Kepala BPOM Makassar, Abdul Hayat Gani, Hardaningsih, meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Rencana tersebut dibahas Hardaningsih, saat menemui Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, di Kantor Gubernur, Rabu, 14 Juli 2021. Selain sosialisasi keamanan pangan, juga akan dilanjutkan dengan lomba ajang kreatifitas tingkat siswa SMP terkait keamanan tanaman pangan.

“Kami meminta kepada Pak Sekda untuk bisa hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut,” ujarnya.

Hardaningsih berharap agar program-program dari BPOM termasuk provinsi, dan kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, ia akan menguatkan dengan MoU.

“Kemarin ada delapan kabupaten/kota yang melakukan penandatanganan MoU yakni Kota Makassar, Kota Parepare, Wajo, Sinjai, Soppeng, Barru, Sidrap dan Maros,” bebernya.

Ia menjelaskan, BPOM memiliki enam program dengan kabupaten/kota terkait program keamanan tanaman pangan yang menjadi prioritas. “Dikarenakan banyak program dengan Kota Makassar, akhirnya dilakukan penandatanganan dengan Kota Makassar. Sekaligus kita juga ingin menindaklanjuti dengan Pemerintah Provinsi Sulsel,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Hayat meminta agar BPOM berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dilakukan MoU. Ia sepakat dengan BPOM, bahwa perlu dilakukan upaya preventif terhadap masyarakat terkait makanan-makanan untuk menjaga masalah kesehatan di masyarakat. (*)

0 61

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, berharap pihak Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) lebih mengutamakan kearifan lokal dalam penegakan hukum.

“Penegakan hukum tetap tegas tapi harus memperhatikan kearifan lokal kita,” tutur Abdul Hayat Gani, saat diskusi virtual bersama Dirjen Gakkum LHK RI, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa 13 Juli 2021.

“Bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan. Pencegahan lebih bagus dengan melakukan edukasi karena kalau sudah penindakan sudah mahal,” lanjutnya.

Menurut Abdul Hayat, jika ingin semua hutan terlindungi, tentunya harus mempunyai rasa memiliki. Sebab, dengan merasa memiliki sudah pasti akan saling melindungi hutan di wilayahnya masing-masing. Apalagi didukung dengan kolaborasi antara Gakkum LHK Wilayah Sulsel bersama pihak kejaksaan, kepolisian, dinas kehutanan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat lainnya.

“Dengan melakukan kerjasama ini berjalan dengan baik di lapangan, dan jangan sampai kita bekerja kemudian ingin masing-masing naik bendera masing-masing. Kerusakan hutan ini sudah menjadi ancaman bagi kita semua, baik kabupaten provinsi maupun pusat,” jelasnya.

Abdul Hayat mengaku sudah menemukan benang merah atas kerusakan hutan di Sulsel. Kendati demikian, pihak Pemprov Sulsel, Gakkum LHK Wilayah Sulsel dan seluruh pihak lainnya harus lebih gesit lagi dalam melindungi hutan.

“Ini bukan hanya tugas dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan saja, tapi tugas kita semua. Mulai alim ulama sampai pemerintah desa serta tokoh-tokoh di semua daerah. Saya kira dengan paparan tadi, benang merah sudah kita ketemukan, tinggal menjalankan bagaimana kerjasama ini,” terangnya.

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulsel, Dodi Kurniawan, mengaku, berdasarkan SK Gubernur Nomor 931 Tahun 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas), maka pengamanan terus dilakukan untuk hutan seluas 2.078.486 hektar di Sulsel.

Selama ini, kata Dodi, langkah-langkah progresif terus dijalankan bersamaan dengan pihak kepolisian, kejaksaan. Tentunya memberikan penindakan terhadap pelanggar hukum.

“Alhamdulillah kita tidak melakukan kerja sendiri-sendiri. Jadi ini yang perkuat kita untuk melakukan kerjasama dengan seluruh pihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirjen Gakkum LHK RI, Rasio Ridho Sani, mengucapkan, terimakasih kepada Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani atas masukan dan sarannya terhadap bagaimana melindungi hutan di Sulsel.

“Pertama saya ucapkan terimakasih kepada Pak Abdul Hayat Gani. Kita akan bahas secara teratur bersama Pak Sekda bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar hukum. Kita harus ada strategi khusus untuk penegakan hukum. Kemudian kita juga akan melakukan edukasi melalui pencegahan,” tutupnya. (*)

0 74

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, melantik 46 pejabat Eselon III dan IV lingkup Pemprov Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 Juli 2021. Terdiri dari 17 Pejabat Eselon III dan 29 Pejabat Eselon IV.

Adapun beberapa nama pejabat Eselon III yang dilantik, Fahlevi Yusuf sebagai Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Sulsel, Abel Rante sebagai Sekretaris pada Inspektorat Daerah Sulsel, Sri Wahyuni Nurdin sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Sulsel, dan Andi Sangkawana sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel.

“Saya atas nama Gubernur Provinsi Sulsel dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkup Provinsi Sulsel. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tentu dengan tanggung jawab yang diberikan,” ucap Abdul Hayat.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jauzi, menyebutkan, mutasi kelanjutan dari tahap pertama ini telah mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri. Pelantikan dilakukan dengan dua tahap dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya terdapat jabatan yang pejabatnya akan pensiun per 1 Juli 2021. Dan untuk jabatan tertentu, meminta izin pemerintah pusat.

“Ada beberapa jabatan yang akan pensiun 1 Juli. Jadi harus ditunggu pejabatnya harus selesai. Ada juga harus izin, contohnya dari Inspektorat tadi, atas dasar itu kita melantiknya dua tahap,” jelasnya.

Ia menyebutkan, pelantikan yang dilakukan karena adanya mutasi dari organisasi sebagai bentuk akselarasi dan menempatkan orang yang tepat pada suatu jabatan.

“Tentunya namanya organisasi, dinamika dan kebutuhan untuk akselerasi pasti akan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ada kemungkinan di beberapa jabatan kosong karena pensiun, ada beberapa jabatan yang beralih ke fungsional,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam proses mengisi mutasi harus tetap melalui izin dari Kementerian Dalam Negeri dengan tahapan yang jelas melalui mekanisme Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang saat ini disebut Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (TPK-ASN). (*)

0 61

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Coffee Morning yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 Juli 2021. Dalam rapat tersebut, ia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperbaiki sistem serapan anggaran. Selain itu, koordinasi juga perlu ditingkatkan lagi.

“Perbaikan pada kerja tim juga harus terus dilakukan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas tentang persiapan atau perencanaan untuk tahun 2022. “Karena sekarang ini sudah tahun 2021, kita harus melakukan penajaman lagi. Tentu dibarengi dengan perencanaan Tim Anggaran Perencanaan Daerah,” imbuhnya.

Selain itu, juga dibahas terkait penanganan Covid-19 di Sulsel. Dimana, untuk wilayah Sulsel harus segera menyesuaikan dengan kebijakan nasional, yang berkaitan dengan PPKM mikro.

“Sumber Daya Manusia juga harus diatur, serta mengenai pelaksanaan sekolah tatap muka sesuai dengan zona masing-masing wilayah,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Plt Gubernur Sulsel, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel. (*)

0 83

Maros, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mewakili Plt Gubernur Sulsel meresmikan gedung pelatihan Komunitas BLK FSPBI dan KSN di Kabupaten Maros. Diketahui, sumber anggaran gedung training center, mess dan workshop ini merupakan bantuan dana hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim mess dan gedung workshop komunitas BLK ini resmi digunakan pada hari ini,” ucap Abdul Hayat, di Maros, Rabu 7 Juli 2021.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat memberikan apresiasi kepada Konferensi Serikat Nusantara (KSN) dan FSPBI atas keberhasilan membangun gedung pelatihan komunikasi BLK ini.

“Saya mewakili Plt Gubernur memberikan apresiasi kepada Bapak Mukhtar Guntur sebagai leading sektor dalam membangun gedung pelatihan ini,” tuturnya.

Menurut Abdul Hayat, dengan adanya komunitas seperti ini tentunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Sulsel, bahkan secara nasional.

“Tentu kita ingin berbangga dengan adanya sarana prasarana ini. Ini akan menjadi sesuatu instrumen untuk pengembangan ekonomi di Sulsel. Dan tidak ada jalan lain kecuali mendukung pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

“Ini adalah sebuah sejarah bagi kita semua. Bahwa negara harus hadir untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Makassar, Fitroh Hanrahmawan, mengaku siap berkolaborasi dengan seluruh komunitas BLK. BLK Kota Makassar sudah melatih ribuan SDM dari puluhan komunitas seperti ini.

“Kita akan berkoordinasi dan kolaborasi upaya dalam menyediakan pekerja yang kompeten lewat kegiatan latihan,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya tetap berharap lewat komunitas BLK seperti ini tetap menjaga standar pelatihan serta harus memiliki sertifikasi dari asesor.

“Pelatihan harus memiliki standar, dan harus dilengkapi dengan sertifikasi. Kami memiliki asesor dan kejuruan yang ada di BLK Makassar. BLK Makassar dengan seluruh jajaran siap berkolaborasi dengan seluruh kebutuhan dan kami berharap komunitas ini bisa menjadi tim untuk BLK Makassar,” tutupnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Nusantara (KSN), Mukhtar Guntur, menyampaikan terimakasih kepada Pemprov Sulsel, Pemerintah Kabupaten Maros, dan seluruh hadirin yang mensupport kegiatannya.

“Saya menyampaikan terimakasih atas responnya terhadap kegiatan ini. Kami membangun gedung pelatihan dari bantuan Kementerian Ketenagakerjaan dan anggaran hibah ini. Ini kami membangun mess dibantu juga Pemerintah Provinsi Sulsel juga Rp 500 juta. Jadi anggaran untuk membangun gedung keseluruhannya mencapai Rp 2 milir,” tutupnya. (*)

0 83

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengapresiasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Wilayah Sulsel atas pengawasannya berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 12 tahun 2014.

“Saya selaku Sekretaris Daerah menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan seperti ini,” ungkap Abdul Hayat dalam sambutannya di acara pembahasan dan evaluasi BPK Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis 1 Juli 2021.

Abdul Hayat berharap, dengan semua aplikasi yang dimiliki Kantor BPK Wilayah Sulsel saat ini, tentunya lebih memudahkan pekerjaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel untuk mengurus laporan keuangan.

“Kita berharap dengan semua aplikasi yang dibangun saat ini dapat memudahkan kita semua dalam menjalankan tugas masing-masing,” tuturnya.

Lebih lanjut, Abdul Hayat meminta kepada seluruh OPD lingkup Pemprov Sulsel lebih mengoptimalkan semua pekerjaan berdasarkan rekomendasi dari BPK Sulsel.

“Saya minta kepada seluruh OPD untuk melakukan optimalisasi atas rekomendasi dari BPK Sulsel,” harapnya.

Kepala Kantor BPK Wilayah Sulsel, Paula Simatupang, menjelaskan, kegiatan saat ini akan berlangsung selama tiga hari. Dari kegiatan ini banyak pembahasan bagaimana mendapatkan hasil lalu kemudian ditetapkan.

“Jadi, berdasarkan pasal 20 undang-undnag nomor 12 tahun 2014 setiap ada rekomendasi wajib dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti,” kata Paula Simatupang dalam sambutannya, via virtual.

Mengenai rekomendasi, ada beberapa jenis rekomendasi sudah selesai. Rekomendasi telah ditindaklanjuti tapi sepenuhnya belum selesai. Rekomendasi belum dilakukan sama sekali, dan terakhir rekomendasi tidak dapat dilakukan karena ada alasan yang sah.

“Kita melihat sejauh mana pengaruh dari rekomendasi ini adalah bagaimana sikap kita semua dalam pengelolaan keuangan di daerah masing-masing,” tutupnya. (*)

0 43
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2021, yang digelar Kementerian Pemberdayaan...