Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah

0 33

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengajak stakeholder sama-sama mengawal kebijakan prioritas nasional, dalam hal ini proyek kereta api Makassar-Parepare.

“Nah teman-teman sekalian memang rasanya kita kumpul hari ini ada tujuan. Kebijakan prioritas nasional harus kita dikawal, baik provinsi maupun kabupaten kota,” kata Abdul Hayat, di Hotel Horison, Makassar, Senin, 25 Oktober 2021.

Menurut dia, pemerintah provinsi merupakan support sistem bagi kabupaten kota se-Sulsel. Karena itu, harus terus dilakukan pertemuan seperti ini, dan bahkan sebelumnya sudah beberapa kali bertemu dengan Staf Kepresidenan.

“NKRI ini harga mati tidak bisa tawar-menawar karena untuk kepentingan publik. Hanya, memang di dalam konsultasi publik ini ada proses perencanaannya, persiapannya, pelaksanaannya, sampai kepada hasil. Disitulah titik yang harus kita bicarakan secara demokrasi, karena bicara demokrasi berarti semua lapisan terlibat,” urainya.

Dirinya berharap, dengan kekuatan demokrasi ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lahan dan lain-lainnya, khusus proyek kereta api Makassar-Parepare. Harus ada perencanaan yang disertai dengan konsultasi publik.

“Kita sama ingin Sulsel ini lebih bagus, lebih hebat. Kalau Sulsel lebih hebat, tentu Indonesia lebih tangguh. Kalau kita ingin tangguh, ya kita semua yang bersama-sama didalamnya,” jelasnya.

Apalagi, proyek ini didampingi seluruh elemen. Baik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Pangdam Hasanuddin, dan tentunya pemerintah kabupaten serta seluruh elemen lainnya.

“Apa yang ingin kita lakukan di konsultasi publik ini, paling tidak mempertemukan antara keinginan kebijakan nasional kita dengan keinginan masyarakat kita. Ketika masyarakat terlibat langsung, maka nawacita kita jadi panduan. Negara harus hadir disini dan pemerintah tidak boleh absen mengawal, karena ini saya dengar kemarin kita tidak ganti rugi, tapi ganti keuntungan” jelasnya.

Dengan kehadiran semua stakeholder, sama-sama menginginkan Sulsel terkhusus juga Kota Makassar ini, tidak ada kebijakan sentral dilewatkan begitu saja.

“Bagimana pun juga ini pembangunan Kota Makassar berproses, sudah menjadi ikon untuk kota dunia di bawah panduan Bapak Danny Pomanto. Jadi saya kira itu yang terpenting kita lakukan, demokrasi yang santun, ditambah dengan kearifan lokal kita semua untuk kepentingan bersama,” tutupnya. (*)

0 36

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus mendorong agar UMKM memenuhi ketentuan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). Apalagi, persaingan pasar saat ini semakin kompetitif.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, saat menghadiri sosialisasi Badan Standar Nasional Indonesia (BSNI) Bina UMKM, yang berlangsung secara virtual zoom meeting di Baruga Lounge kantor gubernur Sulsel, Jumat, 22 Oktober 2021. Iapun menyambut baik acara sosialisasi SNI Bina UMKM ini, agar UMKM di Sulsel siap bersaing di dalam negeri dan pasar global.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat menjelaskan, sejak tahun 2008 telah terjalin kerjasama antara BSN dan Pemprov Sulsel, yang mencakup pertukaran dan silang layanan informasi standardisasi. Antara lain, dalam perumusan standar meliputi usulan standar baru produk unggulan daerah dan partisipasi dalam jajak pendapat penyusunan standar. Kemudian, penerapan standar meliputi pengembangan lembaga penilaian kesesuaian (laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi), industri dan institusi yang akan menerapkan SNI. Riset pasar dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi, serta pelatihan dan promosi standardisasi.

Menurutnya, selama pandemi, pelaku UKM menghadapi sejumlah tantangan. Diantaranya, kesulitan memperoleh modal, kesulitan mengakses modal dari perbankan, hingga kesulitan mendapat bahan baku karena suplai bahan baku berkurang.

“Dengan bantuan dari pemerintah, pelaku UKM bisa mengatasi berbagai tantangan tersebut. Bantuan dari pemerintah diantaranya berupa keringanan pajak, relaksasi pinjaman bank, meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi digital hingga memperluas pasar,” jelasnya.

Ketika pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi digital, lanjut Abdul Hayat, maka pasar produknya bisa diperluas ke mancanegara. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong UMKM meningkatkan standar produknya, sehingga bisa diterima di pasar global.

“Sepanjang tahun 2020, dukungan penuh diberikan kepada UMKM melalui pendampingan usaha secara online, akses pembiayaan seperti KUR, fasilitasi legalitas badan usaha dan operasional UMKM, akses pasar, penguatan kapasitas SDM serta penyaluran Bantuan Presiden Usaha Mikro,” urainya.

Hayat mengungkapkan, tahun ini Pemprov Sulsel melalui Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, akan terus memberikan pendampingan , pelatihan, dan konsultasi kepada pelaku UMKM agar pengembangan ekonomi pada  sektor UMKM bisa terus berkelanjutan. Untuk Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM), tercatat sebanyak 368.222 UMKM yang mendapat bantuan sebesar Rp 2,4 juta, dari total UMKM yang mendaftar yaitu 1.143.749 UMKM. Pencairan mencapai kurang lebih sekitar Rp 900 miliar hingga 31 Desember 2020

“Perlu dilakukan penguatan sistem manajemen UMKM. Propinsi Sulawesi Selatan ini memiliki warna tersendiri, berbeda dari daerah-daerah lain. Standardisasi yang biasa dikenal dengan sebutan Standardisasi Penilaian Kesesuaian (SPK) atau SNI dinilai penting sebagai langkah untuk membuat produk-produk milik pelaku UMKM lokal memiliki nilai tambah dan berdaya saing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga untuk memasuki pasar ekspor,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor ekonomi kreatif didorong memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pasar untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha yang mereka geluti, juga mampu menerapkan standarisasi dan kesesuaian yang telah ditetapkan.

“Karena itu diperlukan sinergi multipihak dalam mendorong, menata, serta  membuat kebijakan agar UMKM yang didominasi usaha mikro dan ultra mikro dapat bertumbuh lebih pesat dan berperan lebih optimal, dan bisa Naik Kelas,” imbuhnya. (*)

0 43

Jakarta, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, kembali meraih penghargaan

Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yang kelima kali, setelah sebelumnya mendapatkan penghargaan 10, 20, 30 dan 45 tahun purnabakti.

Diketahui, PWRI merupakan organisasi kemasyarakatan tempat berhimpunnya para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui momentum Musyawarah Nasional (Munas) XIV PWRI ini, pejabat terkait lainnya juga turut menerima penghargaan dari lembaga tersebut.

Abdul Hayat mengatakan, penghargaan yang diraihnya saat ini tidak terwujud begitu saja. Pasalnya, peran para senior terdahulu dalam memberikan motivasi dan support untuk terus berkarya serta mengabdikan diri kepada negara tercinta membuahkan hasil bagi dirinya.

“Penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi junior yang sedang menjalankan tugas negara agar bisa bekerja seperti para senior. Dengan semangat dan motivasi, kita bisa mengikuti jejak-jejak serta pengalaman yang ditinggalkan para pendahulu,” kata Abdul Hayat usai menerima penghargaan tersebut, di Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis 21 Oktober 2021.

Bagi Abdul Hayat, pengabdian terhadap negara tentunya menjadi cita-cita bagi seluruh abdi negara tanpa terkecuali. Pengabdian, katanya, semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sampai sekarang dan sampai kapan pun kita tidak bisa membiarkan begitu saja, kita harus mengisi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, pengabdian kita kepada negara, kepada masyarakat dan bangsa ini, agar lebih meningkatkan kualitas dalam pengabdian kepada negara,” harapnya.

Dirinya sangat mengapresiasi kegiatan PWRI ini. Pasalnya, bisa menjadi wadah untuk bersilaturahmi dengan seluruh elemen purnabakti di semua daerah, bahkan lintas kementerian.

“Kedatangan saya tentu sangat mengapresiasi acara PWRI yang terdapat para senior-senior yang purnabakti di hampir semua kementerian,” tutupnya. (*)

0 44

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memaknai Hari Ulang Tahun (HUT) Sulsel Ke-352 tahun sebagai ajang untuk berkolaborasi dalam membangun Sulsel maju. Dengan umur yang tidak muda lagi, menjadi kesempatan bagi seluruh elemen untuk terus fokus mengantarkan Sulsel menuju kemajuan dari berbagai bidang, terkhusus di bidang pertanian dan ekspor impor.

“Setiap kesempatan saya selalu sampaikan, bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Sulawesi Selatan,” demikian makna HUT Sulsel Ke-352 tahun bagi Abdul Hayat Gani, Selasa 19 Oktober 2021.

Lewat podium HUT Sulsel Ke-352 tahun di ruang sidang paripurna DPRD Sulsel, Abdul Hayat mendapatkan kesempatan membacakan sejarah singkat terbentuknya HUT Sulsel.

Dimana, HUT Sulsel diawali dengan seminar pada tanggal 18 dan 19 Juli 1995 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel dan dihadiri kurang lebih 200 orang. Terdiri dari kalangan cendekiawan, tokoh masyarakat linisepuh, pimpinan daerah provinsi maupun kabupaten kota se-Sulsel, pimpinan organisasi politik, dan pemuda Sulsel.

Setelah persidangan berkali-kali, menyatukan persepsi, DPRD Sulsel pada saat itu menetapkan dan menentukan tanggal 19 Oktober 1669, sebagai HUT Sulsel dan disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1995.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Andi Inakartika, mengucapkan, atas nama pimpinan dan seluruh masyarakat Sulsel, menyampaikan selamat hari jadi Sulawesi Selatan yang ke 352 tahun.

“Kami di dewan akan terus mendukung Pemerintah Provinsi Sulsel, dan kami juga mendorong untuk penanganan Covid-19 dan mempercepat penyelesaian vaksinasi,” ungkap politisi Golkar Sulsel itu, dalam momentum HUT Sulsel Ke-352 tahun. (*)

0 40

Papua, humas.sulselprov.go.id – Kamis, 14 Oktober 2021, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, tiba di bandara internasional Sentani Jayapura, dan disambut Kerukunan Keluarga Daerah Barru (KKDB). Ketua DPD Kota Jayapura, Rusmini Haedar, hadir menyambut kedatangan Abdul Hayat di bandara dan langsung memakaikan Rumbai Kepala (Topi/Pakaian Adat Papua).

Kedatangan Abdul Hayat di Papua untuk menghadiri Penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, yang akan dihelat besok, Jumat, 15 Oktober 2021.

Abdul Hayat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan yang diberikan kepada KKDB. “Ini adalah sambutan yang luar biasa,” ujarnya.

Ia berharap agar warga KKDB tetap sehat di perantauan dan juga senantiasa menjaga kesehatan, mengingat di masa pandemi Covid-19.

Di tempat yang sama, Sekretaris Umum DPW KKDB Papua, Muh Idrus, mengatakan, bahwa dirinya sengaja menyambut kedatangan Abdul Hayat sekaligus ingin bersilaturahmi.

“Kita sengaja menyambut kedatangan Pak Sekda di sini, sekaligus ingin bersilaturahmi dengan beliau. Karena warga KKDB yang ada di perantauan sebanyak 24 ribu jiwa yang tersebar di sembilan kabupaten/kota Jayapura,” ucap Muh Idrus.

“Kita berharap dengan kedatangan Sekdaprov ini, kita juga bisa saling komunikasi dengan masyarakat yang ada di perantauan,” harapnya. (*)

0 44

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, berharap BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel bisa meningkatkan taraf kesehatan masyarakat lewat kerjasama dengan 111 rumah sakit se-Sulsel.

“Tentunya kegiatan ini merupakan sebuah tujuan untuk kesehatan, kalau semua sehat, peningkatan kinerja juga bagus. Hari ini kita pikirkan bersama kolaborasi dan mitra dalam mensupport semua masyarakat di kabupaten kota se Sulsel,” jelas Abdul Hayat saat menerima BPJS Kesehatan dan seluruh organisasi terkait, di Ruang Sekda, Rabu 13 Oktober 2021.

Abdul Hayat berharap, semua untuk satu dan satu untuk semua demi mewujudkan taraf kesehatan masyarakat Sulsel lewat BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Sulsel, Dinas Kesehatan kabupaten kota se-Sulsel, dan seluruh organisasi terkait.

“Saya kira jelas tadi ada yang ingin kita lakukan untuk masyarakat kita tentunya, harus ada perbaikan baik pelayanan, SDM dan kelengkapan infrastruktur yang dibutuhkan pasien,” harap Abdul Hayat.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel, dr Beno Hemawan, mengaku, semua kegiatan yang dilakukan selama ini diharuskan mengikuti arahan UU No 40 Tahun 2009, PP No 47 Tahun 2021, PMK No 3 Tahun 2020, PMK No 01 Tahun 2012 dan PMK No 14 Tahun 2021 tentang standar rumah sakit.

“BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 111 rumah sakit dan paling banyak di Kota Makassar, ada 44 rumah sakit yang kita kerjasama. Nah, dalam menjalankan tugas, kami tetap mengikuti standar WHO,” ungkap Beno Hemawan dalam kesempatan tersebut.

Dirinya mengatakan, selama ini pihak BPJS Kesehatan sudah berupaya untuk mendukung pelayanan kesehatan lewat fasilitas yang ada di BPJS Kesehatan bekerjasama dengan 111 rumah sakit di seluruh Sulsel.

“Didalam proses kontrak yang ada, kita tetap terus mengontrol dan melihat bagaimana layanan baik, mulai kontrak yang sangat bermutu,” tutur Beno.

Di tempat yang sama, Ketua IDI Sulsel, dr Ichsan Mustari, berharap, lewat kesempatan tersebut bisa sama-sama memperbaiki kualitas pelayanan terhadap pasien di rumah sakit maupun puskesmas.

“Bukan hanya soal fasilitas, tapi yang paling utama adalah soal kepuasan pasien. Kadang kita juga jadi pasien, bayangkan kita masuk disana, satpamnya saja tersenyum kepada kita,” ungkapnya.

“Kepuasan ini kita harus betul-betul melakukan dorongan untuk bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan yang sangat bagus untuk pasien,” tutupnya. (*)

0 46

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Provinsi Sulsel yang berlangsung di Hotel The Rinra, Selasa, 12 Oktober 2021. Acara ini juga mengangkat tema Women and Economic Recovery, Kolaborasi Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

Abdul Hayat mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada DPD Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulsel, atas pelaksanaan rangkaian kegiatan yang merupakan dukungan positif yang ditunjukkan oleh organisasi Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulsel kepada masyarakat Sulsel.
Seperti seminar literasi digital dan pelatihan budidaya tanaman Porang, yang merupakan dua kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan di Sulsel untuk berkreasi dan berinovasi dalam membangkitkan kembali semangat untuk kegiatan perekonomian.

“Perempuan sekarang ini sudah diakui oleh publik bagaimana mereka tetap seorang perempuan yang menghormati suami, dan melakukan apa yang menjadi kiprahnya. Harus kuat dengan situasi serta kondisi apapun,” ujarnya.

“Alhamdulillah, di sisi lain perempuan juga harus berbuat untuk meringankan beban saudara-saudaranya. Misalnya, dengan melakukan vaksinasi yang telah beberapa kali diadakan oleh Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulsel,” sambung mantan Direktur Kementerian Sosial ini

Menurut Abdul Hayat, peran perempuan di berbagai komunitas dan beberapa instansi lainnya, sangatlah dibutuhkan untuk bergotong royong dan saling bahu membahu dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini.

Di tempat yang sama, Ketua DPD PIM Provinsi Sulsel, Ida Noer Haris, menyampaikan, program kedepan nantinya menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti ini. Dimana, lebih berujung kepada kesehatan.

Ia menjelaskan, organisasi perempuan ini adalah organisasi non profit yang merangkum seluruh lintas profesi dari seluruh perempuan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, politik, hukum dan HAM, lingkungan hidup, dan segala aspek lainnya.

“Semoga kita semua tetap kompak. Walaupun ada konflik yang terjadi secara internal, dapat diselesaikan secara dewasa, dan disini juga kita belajar saling menghargai, saling menginspirasi satu sama lainnya,” harapnya.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua Umum PIM Lana Koentjoro dan Rektor Universitas Islam Makassar. (*)

0 80

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memaparkan pelayanan publik kekinian yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di saat rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama Komisi Informasi (KI) Pusat, dengan tema keterbukaan informasi publik.

Pemprov Sulsel tergabung dalam Monev sesi dua yang ikuti Pemerintah Jawa Barat (Jabar) dan Kalimantan Timur (Kaltim), dan dinilai oleh Juri KI Pusat Yohan Wahyu serta dipantau langsung Komisioner KI Pusat, M Syahyan dan Cecep Supriadi.

Menurut Abdul Hayat, Pemprov Sulsel selama ini sudah memberikan informasi terkait pelayanan publik kepada masyarakat mengenai kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekprov bahkan seluruh kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.

“Untuk menunjang hal tersebut tentunya kami sudah menyediakan wadah yang namanya Baruga Lounge di Kantor Gubernur. Baruga Lounge ini memiliki fasilitas seperti lobby hotel. Jadi masyarakat yang ingin menemui gubernur, langsung dilayani dan diberikan minuman gratis dengan tempat duduk yang nyaman dan ruangan yang ber AC,” jelas Abdul Hayat dalam sambutannya, Senin, 11 Oktober 2021.

Selain Baruga Lounge, ada juga fasilitas pelayanan informasi publik lain seperti aplikasi Baruga Sulsel sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat Sulsel. Kemudian ada Neni si Linca, merupakan aplikasi untuk mempermudah pelayanan perizinan terpadu dan satu pintu dan dari pelayanan kesehatan khusus Covid-19 ada website Satgas Covid-19 Sulsel, serta di Instagram ada Halo Dokter khusus untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulsel.

“Kami berharap lewat kegiatan ini bagaimana memberikan informasi yang sehat terhadap masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa mendukung program pembangunan serta memberikan proteksi dini sebelum menyebarkan informasi hoax,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadir Kominfo Sulsel, Amson Padolo, mengaku, saat ini Pemprov Sulsel sudah mengalami peningkatan dari sudut pandang indeks pelayanan pers di Sulsel.

“Indeks pelayanan pers di Sulsel mengalami peningkatan dari peringkat 18 menjadi 9. Ini didukung dengan adanya ruangan khusus untuk pers di Kantor Gubernur,” tutup mantan Plt Bupati Toraja Utara itu. (*)

0 41

Toraja Utara, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat menghadiri acara pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan di Toraja Utara yang dirangkaikan dengan Opening Ceremony Toraja Highland Festival dengan mengangkat tema: Sinergitas Antarlini Membangun Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional’. Acara ini juga diadakan dari tanggal 4 hingga 10 Oktober 2021.

Dalam kesempatan itu Abdul Hayat menyampaikan, Pemprov Sulsel mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi atas upaya kerjasama yang dibangun oleh OJK RI melalui OJK Regional 6 Sulampua, Bank Indonesia, Pemda Toraja Utara,Bank Sulselbar, dan seluruh perbankan yang turut berkontribusi dalam Toraja Highland Festival (THF).

Untuk itu, kata Hayat acara ini bertujuan memperkenalkan program-program nasional yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dalam menyambut era baru berwisata seperti desa wisata dan geopark kepada generasi muda dan masyarakat luas.

“Bahkan jika saya lihat, publikasinya ini bisa sampai ke internasional. Dan ini sekaligus memberikan model kepada Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota lainnya untuk melakukan percepatan akses keuangan daerah dengan kolaboratif yang melibatkan OJK RI dan Bank Indonesia,” ucap Abdul Hayat. Senin 4 Oktober 2021.

Menurutnya, dimasa pandemi covid-19 ini penyaluran dana KUR di kalangan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan perekonomian melalui UMKM dengan memberi subsidi bunga.

Untuk itu, kata eks Direktur Kementerian Sosial ini, diharapkan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk memfasilitasi UMKM di daerahnya agar penyaluran KUR ini, hendaknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Ia juga memberikan pujian kepada dua Tokoh ASN Pemprov Sulsel mendapatkan penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yakni, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda provinsi Sulsel Since Erna Lamba dan Herlina Kasubag Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Ekonomi.

Lebih lanjut Abdul Hayat mengatakan, TPAKD inilah yang dikerjakan secara masif oleh Herlina sebagai tokoh penggerak TPAKD dan Since Erna Lamba sebagai tokoh TPAKD. “Dan saya rasa ini, hal yang wajar karena melihat kinerja dan sekaligus kontribusinya terhadap acara ini,” ungkapnya.

Abdul Hayat berharap kegiatan yang sama bisa dilakukan di tempat wisata sekaligus mempromosikannya, seperti Bulukumba dan Selayar.

Di tempat yang sama, Herlina Kasubag Analisis Ekonomi dan kelembagaan Ekonomi mengatakan, bahwa hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi dalam menangani kelembagaan keuangan di Sulsel.

“Jadi memang kami lebih banyak berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan, perbankan maupun non perbankan. Puji Tuhan kerja keras tidak menghianati hasil,”ungkapnya.

Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat juga memberikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kepada Kabupaten/kota yang menerima penganugerahan yakni, Kabupaten Sidrap, Wajo, Bone, Gowa, Maros, Kota Parepare, Kepulauan Selayar, Pinrang, Tokoh Penggerak Literasi inklusi keuangan Since Erna Lamba, Syaiful, Herlina.

Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Fadjar Madjardi, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Bupati/Walikota se-Sulsel dan Sulbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, para Forkopimda, pimpinan OPD provinsi kabupaten/kota, Akademisi, Asosiasi pelaku usaha, dan tokoh masyarakat, hadir secara offline Plt gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Toraja Utara Yohannes Bassang (Ombas). (*)

0 65

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Jumat, 24 September 2021, bertempat di halaman Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang ke 61.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat selaku Inspektur Upacara (Irup), membacakan sambutan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Disampaikan, pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini mengusung tema Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui PelayananTata Ruang dan Pertanahan yang Profesional, dengan maksud
melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya, untuk
menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia
dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.

Menurutnya, salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha.

Untuk itu, melalui penyederhanaan persyaratan dimana hanya ada tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha. Yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR), yang bersama-sama pemerintah daerah harus
didorong dan percepat penerbitannya.

“Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional,
hari ini akan diluncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan
Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik
ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya
sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara
elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan
transparansi pelayanan,” ungkap Abdul Hayat.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Presiden telah menyerahkan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan
sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota.
Selanjutnya, perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya
(access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses
permodalan.

Dalam rangka memerangi Kejahatan Pertanahan atau yang dikenal dengan Mafia Tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerja sarna dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas Mafia Tanah sampai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum.

“Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan
sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat,” terangnya.

Terakhir, kata Abdul Hayat, semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam
menghadapi perubahan organisasi ke depan. Maka dari itu, seleksi untuk
rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan
sistem Computer Assisted Test (CAT) dan talent pool, sehingga penerimaan
atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung
jawab. (*)

0 33
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengajak stakeholder sama-sama mengawal kebijakan prioritas nasional, dalam hal ini proyek kereta api...