Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah

0 190

Gowa, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, melantik pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI), yang telah terbentuk di empat kabupaten. Masing-masing Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Takalar, dan Barru.

Pelantikan yang dilaksanakan di kawasan wisata Dewi Sri Waterpark Kabupaten Gowa, Sabtu, 12 Maret 2022 tersebut, dihadiri oleh para pengurus di empat kabupaten tersebut. Termasuk Ketua LLI Sulsel, Sewang Tamal.

Dalam arahannya, Abdul Hayat yang juga merupakan Penasehat LLI Sulsel, mengaku bangga karena LLI bisa terbentuk di tingkat kabupaten di Sulsel. Di daerah lain, kepengurusan LLI hanya ada di tingkat provinsi saja.

“Ini menjadi model, karena di provinsi lain jarang terbentuk di tingkat kabupaten. Ini membanggakan. Ada lagi stakeholder di bidang sosial tingkat kabupaten,” ujarnya.

Di LLI, lanjut Abdul Hayat, kesejahteraan dan kebahagiaan kalangan lanjut usia menjadi prioritas. Mereka tidak boleh dibiarkan berhenti beraktivitas, ataupun hidup dalam kesepian.

“Meskipun sudah memasuki usia lanjut, harus tetap semangat dan riang gembira. Tetap perbanyak silaturahmi,” pesannya.

Ia juga mengaku bangga dengan kekompakan para pengurus LLI. Karena itu, pihaknya akan terus memberikan support dalam setiap kegiatan LLI.

“Sesekali kita jalan-jalan, naik bus sambil bernostalgia. Lansia itu harus tetap riang gembira, bersemangat, dan jangan lupa olahraga ringan. Tidak usah memikirkan yang macam-macam,” imbuhnya. (*)

0 206

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, melakukan tes wawancara terhadap enam pejabat lingkup Kabupaten Jeneponto yang mengikuti seleksi terbuka Calon Sekda Jeneponto. Tes wawancara ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Senin 7 Maret 2022.

Pejabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Jeneponto, Muhammad Basri, di sela-sela tes wawancara berlangsung, mengatakan, seleksi terbuka ini sudah direncanakan dengan matang, bersama dengan BKD Sulsel.

“Hari ini kita diberi kesempatan untuk pelaksanaan serangkaian seleksi terbuka untuk jabatan Sekda Kabupaten Jeneponto. Pak Sekprov, Abdul Hayat Gani, hadir secara langsung melakukan tes wawancara,” ungkap Muh Basri.

Menurut Muh Basri, masing-masing pendaftar ini ada dari Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas PU, Kepala BPKD, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

“Saya lihat semua peserta yang ikut ini hanya enam orang. Dan saya kira semua ini punya kapabilitas, punya integritas dan sisa kita menunggu siapa yang terbaik diantara yang baik ini,” tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, setelah sampai di tahap ini, tentunya sudah memenuhi syarat secara administratif dan sesuai ketentuan berlaku. Olehnya itu, ia berharap, Sekda terpilih nantinya mampu mengayomi semua ASN yang ada di Kabupaten Jeneponto. Karena Sekda adalah panglima tertinggi ASN di sebuah daerah.

“Harapan kita ini, Sekda terpilih nantinya tentu karena sekda adalah panglimanya pegawai negeri, kita berharap mampu mengayomi semua ASN yang ada di Kabupaten Jeneponto dan mampu menjadi teladan yang bisa diteladani oleh para ASN yang ada di Kabupaten Jeneponto,” tutupnya. (*)

0 202

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulsel akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas Participating Interest. Rekomendasi dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun telah dikantongi.

Pendirian BUMD Migas tersebut juga dibahas dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat BUMD, BULD dan Barang Milik Daerah. Rapat dengan agenda Asistensi Usulan Rencana Pendirian BUMD Participating Interest tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur, Rabu, 2 Maret 2022.

Abdul Hayat Gani mengungkapkan, untuk pendirian BUMD Participating Interest 10 persen, dibutuhkan investasi sebesar Rp 10 M. Akan tetapi, sesuai UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal 25 persen dari nilai total investasi tersebut, disetorkan sebagai modal awal. Sehingga, nilai investasi Pemprov Sulsel pada tahun 2022 ini adalah Rp 2,5 miliar, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 7,5 miliar.

“Pasal Dua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 tahun 2016, bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan Participating Interes 10 persen kepada BUMD,” ungkap Abdul Hayat.

Sesuai data dan informasi Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD, lanjut Abdul Hayat, ada empat sumber produksi gas yang akan dikembangkan di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Blok Sengkang tersebut. Yaitu Lapangan Kampung Baru dengan cadangan P1 Sebesar 163,38 BSCF Dan P2 sebesar 46,47 BSCF, Lapangan South Walanga dengan cadangan B1 sebesar 108,21 BSCF dan P2 sebesar 12,44 BSCF, Lapangan Sampi-Sampi Dengan cadangan B1 sebesar 15,83 BSCF & P2 sebesar 24,14 BSCF, serta Lapangan Bonge dengan cadangan P1 sebesar 4,17 BSCF & P2 sebesar 3,11 BSCF.

Keempat lokasi sumur produksi di atas, berada di daratan dalam satu provinsi, maka sesuai Pasal Empat Huruf A Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2016, Penawaran Participating Interes 10 persen diberikan kepada satu BUMD, yang pembentukannya dikoordinasi oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Wali Kota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.

“Pembentukan BUMD Migas ini juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Sulsel. Dan untuk penyertaan modal ini sudah dianggarkan di APBD,” ungkapnya.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Sulsel, Since Erna Lamba, yang turut mendampingi Abdul Hayat dalam rapat tersebut, menambahkan, usulan Pemprov Sulsel terkait pendirian BUMD Migas ini sesuai dengan amanat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Dan pada 13 Desember 2021 lalu, Biro Perekonomian telah mengirimkan perbaikan dokumen pendirian BUMD tersebut ke Kemendagri.

Since juga memberikan gambaran mengenai kondisi empat BUMD Sulsel saat ini. Diantaranya, Bank Sulselbar yang telah memberikan deviden sebesar Rp 1,4 triliun sejak tahun 2013, Perusda Sulsel Rp 3,7 triliun, dan Jamkrida Sulsel Rp 1 miliar. Sementara, BUMD agrobisnis baru bisa berkontribusi Rp 90 juta dan saat ini dalam kondisi sehat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri, Budi Santosa, mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan sepanjang pendirian BUMD tersebut untuk kepentingan daerah masyarakat banyak. Ia berpesan, agar Pemprov Sulsel serius dengan menjaga BUMD agar tidak mengalami kebangkrutan dan berdampak positif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Kalau pendirian BUMD ini direstui, tolong dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)

0 159

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Konsolidasi Perencanaan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Almadera, Jumat, 25 Februari 2022. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 25 – 26 Februari 2022.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat menyampaikan, Forum OPD merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan perangkat daerah, dan lintas lembaga pemerintah serta non pemerintah, dalam rangka membahas rancangan rencana kerja perangkat daerah. Terdapat empat isu global yang menjadi perhatian bersama, yakni pandemi Covid 19, perubahan iklim, transformasi digital, dan bonus demografi.

“Saya berharap agar forum ini dapat menjadi wadah bagi seluruh sektor baik sektor pemerintah, non pemerintah yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan perlindungan anak,” ucap Abdul Hayat.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi sangat concern terhadap urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, maupun urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sehingga, memberikan lima arahan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yakni fokus peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

“Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh sektor-sektor pembangunan untuk tetap menggalakkan pembangunan di Sulawesi Selatan dengan mengedepankan responsibilitas gender dan pengarusutamaan hak anak,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Fitriah Zainuddin, mengatakan, kegiatan ini adalah suatu kewajiban bagi OPD untuk melakukan konsolidasi, sekaligus evaluasi bagaimana kegiatan tahun lalu dan perencanaan kegiatan ke depannya.

“Saya berharap agar adanya inovasi atau pengembangan program dan bagaimana kita berkolaborasi. Apalagi saat ini, Dinas PPPA ini mendapatkan tugas baru sebagai sekretariat stunting dalam percepatan penurunan stunting. Sementara untuk anggaran percepatan stunting untuk pemprov belum ada,” ucap Fitriah Zainuddin.

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh DP3AKB kabupaten/kota agar betul-betul berkomitmen di daerahnya masing-masing. Karena untuk mewujudkan provinsi layak anak, harus 24 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kabupaten kota layak anak. Dimana, pada tahun 2021 lalu hanya 15 kabupaten/kota.

“Sembilan kabupaten/kota ini, kita dorong untuk masuk. Sehingga target kita di tahun 2023 bisa tercapai,” terangnya.

Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan Komisi E DPRD Sulsel, Dinas PPPA kabupaten kota se Sulsel, serta lembaga mitra. (*)

0 211

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kampanyekan bangga buatan dalam negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani menghadiri Penandatanganan Surat Edaran bersama Mendagri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Bangga Buatan Indonesia (BBI), yang dilaksanakan secara virtual zoom meeting, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 25 Februari 2022.

Eks Direktur Kementerian Sosial itu mengatakan, terkait dengan itu perlu diperkuat lagi melalui Barang dan Jasa (Barjas) seperti bata, pasir, dan aspal agar bisa masuk di e-catalog. Sehingga, memiliki daya beli yang bisa diakomodir.

“Hal ini tentu tidak terlepas dari percepatan pemulihan, dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se-Indonesia,” ucapnya.

“Tentu kita berharap agar secepatnya disosialisasikan para stakeholder terkait, terutama yang di Barjas untuk memberikan perhatian khusus kepada kebijakan nasional ini supaya bisa lebih efektif dan efisien,” harapnya.

Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas, mengatakan, beberapa tahapan mengenai e-catalog ini, untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa. Untuk kabupaten kota, secara otomatis bisa membuat e-catalog lokal di pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Azwar Anas mengatakan, dengan e-catalog lokal ini, ada perubahan yang mendasar nanti untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Material lokal bisa dimasukkan di e-catalog lokal seperti pasir, kerikil, aspal dan sebagainya.

“Hal ini tentu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden RI Joko Widodo dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan barang dan jasa,” ujarnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, dan pemerintah provinsi se-Indonesia. (*)

0 150

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menegaskan, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa menjadi prioritas. Khususnya dalam mencegah adanya kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.

“Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka berimplikasi dengan beban dan tanggung jawab desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya,” kata Abdul Hayat, saat membuka Rapat Sosialisasi dan Workshop Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) Bagi Pimpinan dan Pegawai pada Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se- Provinsi Sulsel Tahun 2022, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 23 Februari 2022.

Terkait launching dan workshop Siswaskeudes, Abdul Hayat memberikan apresiasinya. Ia berharap, inovasi ini akan semakin memudahkan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan dana desa.

“Semoga efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan tugas desa ini, bisa lebih optimal dalam menjalankan pengelolaan anggaran dana desa,” harapnya.

Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Rizal Suhaeli, menyampaikan, banyak desa yang tidak tepat program prioritasnya. Sehingga, laporan pertanggungjawaban mereka tidak bisa memberikan laporan yang akuntabel.

“Sering kita jumpai dana desa tidak tepat pada prioritasnya. Di sinilah perlu kawan-kawan dari kabupaten untuk mendorong para kepala desa untuk patuh pada aturan perintah dana desa,” kata Rizal Suhaeli.

Untuk BPKP sendiri, lanjut Rizal, pihaknya sudah menyiapkan sebuah sistem keuangan desa yang dapat membantu tata kelola yang jauh lebih baik. Sehingga, jika para kepala desa memahami sistem itu, maka semua pengelola dana desa akuntabel.

Menurut Rizal, aplikasi ini tidak menjamin adanya pelanggaran. Akan tetapi, dengan sistem ini mempermudah pengawasan.

“Dengan sistem yang dibangun, kita berharap agar para Inspektur yang ada di kabupaten kota dapat melihat bagaimana dana desa digunakan. Sehingga, tidak perlu menunggu sampai akhir tahun, karena mereka sudah memantau. Apalagi jika sistemnya sudah online,” jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Bantaeng, Bupati Bone, Wakil Bupati Pangkep, Wakil Bupati Wajo, Sekretaris Daerah Gowa, serta hadir secara virtual zoom meeting Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono. (*)

0 317

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Tim Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) resmi dilepas oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, yang dilaksanakan di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 21 Februari 2022.

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar sekaligusm Ketua Tim Inver PPTPKH TORA Provinsi Sulsel, Hariani Samal, menyampaikan, tim inventarisasi dan verifikasi PPTPKH TORA ini adalah wujud dari program prioritas nasional Presiden RI Joko Widodo terkait dengan TORA dari kawasan hutan yang ditargetkan secara nasional.

Untuk Sulsel, Hariani Samal, mengatakan, inver PPTPKH ini, di satu kabupaten yakni Toraja Utara dengan target kurang lebih 2.516 hektare di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian output dari kegiatan ini adalah data dan informasi untuk bahan kajian tim inver PPTPKH Sulsel yang akan menyusun konsep rekomendasi dari gubernur terkait penguasaan tanah dalam kawasan hutan kepada koordinator PPTPKH di tingkat pusat, dan menjadi bahan Menteri LHK dalam memberikan persetujuan PPTPKH.

“Kita berharap supaya tim ini tahu dari esensi Inver PPTPKH yang memang betul-betul memberi kontribusi data yang kita harapkan akurat untuk dilakukan kajian secara fisik yuridis dan lingkungan hidup supaya kajiannya menjadi lebih baik lebih akurat,” harapnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, mengatakan, tim ini akan menuju ke Kabupaten Toraja Utara, untuk mendapatkan akurasi data, fakta dan informasi tentang perhutanan. Tim akan bekerja selama 23 hari, di 12 Kecamatan dan 27 Lembang yang ada di Toraja Utara.

“Kami berharap agar nantinya memberikan informasi lengkap berkaitan dengan aplikasi melalui kolaborasi terkait dengan tata ruang yang berkaitan dengan perhutanan sosial. Pada intinya adalah dengan outcome itu, masyarakat bisa lebih cepat sejahtera,” pungkasnya. (*)

0 122

Takalar, humas.sulselprov.go.id – Presiden RI Joko Widodo, melakukan Peninjauan Vaksinasi Secara Virtual di 17 Provinsi, Jumat, 18 Februari 2022. Kegiatan ini turut diikuti

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, Pangdam IV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad, dan Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana, dari lokasi vaksinasi massal yang dilaksanakan Polres Takalar, di SD No 115 Inpres Galesong, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan agar pemerintah provinsi dan kabupaten kota konsentrasi untuk mempercepat vaksinasi dosis dua dan booster, karena capaiannya masih rendah. Rata-rata dibawah 60 persen. Kemudian, vaksinasi untuk lansia.

“Data terakhir, 69 persen pasien yang meninggal dunia karena Omicron ini adalah lansia dan belum divaksin,” kata Jokowi.

Omicron, lanjut Presiden, hanya bisa dikendalikan dengan vaksinasi lengkap dan taat protokol kesehatan. Hal inilah yang harus terus disosialisasikan ke masyarakat.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, yang ditemui usai kegiatan virtual, mengatakan, target vaksinasi di Sulsel mencapai 7 juta orang. Untuk dosis satu, baru sekitar 85 persen dan dosis dua baru 50 persen. Karena itu, vaksinasi dosis dua ini harus terus didorong.

“Vaksin kedua kita masih kurang. Begitupun booster. Yang paling kurang lagi adalah lansia dan anak. Inilah yang harus kita dorong. Sekarang yang banyak meninggal adalah yang lansia belum divaksin,” ungkap Abdul Hayat.

Abdul Hayat optimistis, capaian vaksinasi bisa lebih tinggi dengan memaksimalkan potensi LSM, Organisasi Masyarakat (Ormas), hingga partai politik untuk mengambil bagian dan berkontribusi dalam percepatan vaksinasi.

“Sekarang banyak LSM. Ada juga parpol. Kemarin saya di Pemuda Panca Marga, vaksin sekitar dua ratus orang. Kita harap ini jadi model bagi organisasi lain di Sulsel,” ujarnya.

Sementara, Pangdam IV Hasanuddin,
Mayjen TNI Andi Muhammad, semua Forkopimda harus bersinergi untuk melakukan percepatan vaksinasi. Termasuk bersama-sama membangun kesadaran masyarakat agar mau divaksin dan taat protokol kesehatan.

“Vaksin lansia dan anak-anak masih rendah. Kita harus percepat. Habiskan stok vaksin yang ada, jangan sampai kedaluwarsa,” kata Pangdam.

Senada disampaikan Kapolda Sulsel, Nana Sujana. Apalagi, terjadi lonjakan terkonfirmasi positif Covid 19 yang cukup tinggi di Sulsel, dalam dua pekan terakhir.

“Kita harus ambil langkah pencegahan. Kalau lihat kerumunan, bubarkan. Kita juga akan aktifkan kembali operasi yustisi untuk melindungi masyarakat dari virus ini,” pungkasnya.

Di sela pelaksanaan Vaksinasi Massal Polres Takalar untuk Masyarakat Kabupaten Takalar ini, juga diserahkan bantuan sembako untuk warga kurang mampu. (*)

0 128

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mendukung penuh program Bangga Produk Indonesia, dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI). Apalagi, Pemprov merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Kami di pemerintah provinsi selalu mendukung produk dari pusat. Kita bangga buatan Indonesia dan bangga dengan pariwisata di Indonesia,” ungkap Abdul Hayat dalam sambutannya, Kamis 17 Febuari 2022.

Dukungan terhadap produk dan pariwisata di Indonesia khususnya di Sulsel sudah dilakukan. Bahkan dikuatkan melalui Surat Edaran (SE) tentang produk lokal dan pariwisata.

“Itu terbukti dengan adanya terbit surat edaran Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel dan kita mengajak seluruh media untuk selalu menggunakan produk Indonesia,” ungkap eks Direktur Kemiskinan Kemensos RI.

Ia mengajak stakeholder agar betul-betul memanfaatkan bagaimana promosi pariwisata di Sulsel. Untuk memperkuat promosi pariwisata, pihaknya menggandeng media elektronik, cetak, online dan media sosial.

“Kita betul-betul memanfaatkan bagaimana promosi pariwisata. Saya kira ini kaitan dengan pariwisata di Sulsel, kita selalu menggunakan media massa dan media elektronik, cetak maupun online,” ujarnya.

“Saya kira kegiatan ini memperlihatkan bagaimana kita mempromosikan produk dan potensi wisata yang ada di semua daerah di Sulsel. Ini juga adalah upaya untuk pemulihan ekonomi karena Covid,” lanjutnya.

Untuk memperkuat pariwisata dan pemulihan ekonomi di Sulsel, kata Abdul Hayat, pihaknya akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Balai Bahasa Provinsi Sulsel dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

“MoU yang kita buat, baik dengan Fakultas Ilmu Budaya Unhas Makassar dan Balai Bahasa Provinsi Sulsel, yakni bagaimana menggunakan bahasa lokal di area publik baik toilet maupun tempat lainnya,” tutup Ketua Pemuda Panca Marga Sulsel ini. (*)

0 240

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, mendampingi Menteri Perdagangan RI, Muh Lutfi, dalam lawatannya di Sulsel.

Abdul Hayat mendampingi Menteri Kabinet Indonesia Maju itu mulai di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sampai meninjau pasar Terong dan pasar Pabaeng-Baeng Kota Makassar.

“Selamat datang Bapak (Menteri Perindustrian RI) di Sulawesi Selatan,” ungkap Abdul Hayat saat menjemput Muh Lutfi, di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kamis 16 Febuari 2022.

Sementara itu, Menteri Perdagangan RI, Muh Lutfi, menyampaikan terimakasih kepada Sekprov Sulsel atas penjemputan dan siap mendampingi dirinya.

“Makasih banyak Pak Sekda sudah menjemput,” ucap Lutfi, di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Dalam peninjauan pasar, Menteri Perdagangan langsung berdialog dengan pedagang di pasar Terong Kota Makassar.

“Harga minyak bagaimana pak ? Terus cabe juga naik ya?,” tanya Lutfi.

“Sekarang semua naik sekali pak, apalagi minyak goreng,” jawab seorang pedagang.

Usai meninjau pasar Terong, Menteri Perdagangan bersama Sekprov Sulsel, Wali Kota Makassar, Kadis Perdagangan Sulsel dan seluruh rombongan langsung meninjau lagi pasar Pabaeng-Baeng Kota Makassar dan dilanjutkan dengan rapat. (*)

0 242
Luwu, humas.sulselprov.go.id - Musibah banjir melanda Kabupaten Luwu, Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang berlangsung lama....