Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah

0 40

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, menerima kunjungan kerja Tim Kemenpolhulkam di Provinsi Sulsel, Rabu, 14 April 2021. Kunjungan dalam bentuk rapat koordinasi ini terkait penanganan Covid-19 di Sulsel.

Tim Kemenpolhulkam ini dipimpin oleh Kepala Bidang Doktrin Pertahanan Kemenkopolhulkam, Kolonel Suteikno Suleiman, dan Kepala Bidang Strategi Pertahanan Kemenkopolhulkam Bidang Strategi Pertahanan Kemenkopolhulkam, Kolonel Widy Prasetyo Soedarta. Selanjutnya, mereka mendengarkan penanganan yang dilakukan di Sulsel untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Hadir juga berbagai unsur terkait penaganan Covid-19, Kepala OPD, para direktur rumah sakit, TNI-Polri, serta Satgas Covid-19 Sulsel.

Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, berharap, dengan rapat koordinasi ini, dapat dilakukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

“Bagaimana kita memberikan perlindungan kesehatan pada masyarakat dan memberikan sekuritas sosial pada semua yang ada,” kata Abdul Hayat.

Ia menyampaikan, untuk Sulsel kasus penanganan Covid-19 sangat terkendali, bahkan angka reproduksi efek (Rt) dibawah 1 persen.

“Untuk Sulsel Rt-nya sudah 0,71. Ini artinya informasi dari epidomologi sudah sangat rendah,” ujarnya.

Abdul Hayat menegaskan, walaupun telah terkendali, tetapi jangan sampai lengah dalam melakukan pengananan seperti protokol kesehatan. Demikian juga dengan tetap menjalankan program nasional terkait penanganan Covid-19 seperti vaksinasi.

Sedangkan, Kolonel Suteikno Suleiman, menyatakan, Tim Kemenpolhulkam melakukan tugas memantau dan memonitor penanganan Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Baik itu hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19, termasuk implemtasinya di lapangan. Termasuk Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

“Dalam mengatasi pandemi ini, dalam hal mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19 di daerah, serta berbagai dampak yang terjadi. Yang mungkin bisa berakibat menimbulkan ancaman yang bisa mengganggu stabilitas dan ketahanan di wilayah ini,” tegasnya.

Mengenai penanganan ini, Ia percaya bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel sudah berupaya maksimal dalam penanganan Covid-19 dan memiliki cukup banyak kemajuan.

“Kami ingin mendapat penjelasan, apa masalah yang menjadi kendala, mumpung kami dari tim hadir di sini, kita sharing, apa yang bisa kami bawa, dan apa masukan yang bisa kami berikan, kemudian dikomunikasikan ke kementrian terkait dalam penanganan Covid-19 ini,” harapnya.

Untuk penanganan Covid-19, walaupun ditangani dengan baik, ia menegaskan, tidak dilakukan pelonggaran terhadap protokol kesehatan. Sulsel juga harus tetap mengantisipasi gangguan keamanan yang dapat terjadi, mengingat terjadi ledakan bom bunuh diri di depan gerbang Gereja Katedral.

“Ini juga baru-baru terjadi ledakan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral. Bahwa kita juga tidak bisa menutup mata bahwa paham radikalisme itu masih ada,” ujarnya.

Selanjutnya, rapat ini dilanjutkan dengan diskusi. Ia mengambil kesimpulan terkait penanangan Covid-19. Bahwa dengan koordinasi dan sinergitas, terdapat berbagai persoalan bisa diselesaikan di tingkat daerah. Termasuk soal sekolah tatap muka.

Pada rapat ini juga dibahas terkait pemerintah secara resmi melarang untuk melakukan mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.

“Jadi bahan juga, tadi juga ada beberapa ide, akan dilaksanakan rapat koordinasi dari teman-teman TNI-Polri, ini penting dan bagus. Bagaimana melaksanakan rapat koordinasi secara sistem, bagaimana teknis pelaksanaannya nanti di lapangan. Mengantisipasi ini juga perlu dibicarakan. Tentu kami datang, memberikan masukan kepada pusat apa yang perlu diantisipasi,” jelasnya. (*)

0 49

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin rapat internal Korpri, untuk membahas strategi teknis pelaksanaan hasil kesepakatan dan rekomendasi rapat kerja Korpri Sulsel. Rapat yang diadakan di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 13 April 2021 ini, dihadiri oleh Asisten I Aslam Patonangi, Asisten II Tautoto Tana Ranggina, Asisten III Muh Firda, Kabiro Ekonomi Since Erna Lamba, Kepala BKAD Muh Rasyid, Kepala BKD Imran Jausy, Sekretaris BPSDM, dan Kepala BPBD Ni’mal Lahamang.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat menyampaikan, Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nomor Kep-02/KU/I/2021 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulsel Masa Bakti 2019-2024. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Dewan Pengurus Korpri Sulsel Masa Bakti 2019-2021, maka dianggap perlu membicarakan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera dibuat Rencana Kerja Kepengurusan DP Korpri Sulsel Masa Bakti 2019-2024.

2. Pembentukan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten/Kota.

3. Pembentukan Unit Korpri di Semua OPD.

4. Penentuan Tempat Sekretariat DP Korpri Provinsi Sulsel.

5. Pembentukan Pengurus Dekretariat, BAPOR, LKBH DP Korpri Sulsel.

6. Iuran Anggota DP Korpri Sulsel.

7. Pembentukan Yayasan Korpri Provinsi Sulsel.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat juga menyampaikan bawa perlu dipahami intervensi ke ASN yang bukan Pemprov merupakan bagian tata kelola. Misalnya, ASN Polda, ASN Unhas, ASN UNM, yang ada Korprinya itu adalah bagian dari pemberdayaan Korps yang ada di Sulsel.

Menurutnya, begitu banyak potensi yang menjadi produk kita di berbagai tempat. Apalagi, beberapa kabupaten sudah dilantik, sudah ada kewenangan dan keputusan. Tinggal bagaimana memanage dengan baik, sehingga tugas pokok dan fungsi ini berjalan semaksimal mungkin.

“Untuk itu, ketujuh pointer tersebut perlu disikapi, kemudian kita laporkan ke pusat. Sekaligus kita berkoordinasi dengan Prof Zudan Arif Fakrulloh, Ketua Umum Korpri, karena banyak ide dan gagasan dari beliau,” kata Abdul Hayat. (*)

0 44

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mendampingi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro, melakukan peresmian Science Technopark Universitas Hasanuddin, Jumat, 9 April 2021.

Abdul Hayat menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulsel mengapresiasi dan mendukung peresmian Science Technopark Universitas Hasanuddin ini. Karena dengan hadirnya fasilitas ini, akan mewadahi berbagai produk inovasi hasil penelitian civitas akademika lingkup Unhas, untuk kemajuan Sulsel dan Indonesia.

“Pemprov selalu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rektor Unhas dan jajarannya, yang tidak henti-hentinya melakukan inovasi untuk Sulsel. Membangun Sulsel untuk Indonesia,” kata Abdul Hayat.

Lanjutnya, Science Technopark ini merupakan suatu bentuk respon atas kebutuhan hasil penelitian dari Unhas. Juga akan menjadi penghubung dari pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, industri hingga masyarakat.

Apabila hasil penelitian telah memiliki nilai ekonomi, tentu industri akan memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Sehingga diharapkan Science Technopark akan menambah semangat Unhas untuk lebih meningkatkan kinerja terkhusus pada dharma penelitian.

Oleh karena itu, Pemprov Sulsel juga mengharapkan Science Technopark ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung kegiatan pembangunan di Sulsel.

“Kita ingin tentu dengan keputusan yang strategis. Kita ingin Pemprov melakukan kegiatan berbasis riset, juga untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran itu sangat penting apalagi di masa pandemi ini,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, dan pemerintah. “Saya berharap sinergi yang positif dan semangat untuk saling membangun antara pemprov dan perguruan tinggi dapat terus terbangun dan dipupuk, sehingga kita dapat menghasilkan kebijakan inklusif dan visioner demi kemajuan Sulsel,” terangnya.

“Ini membuat kita, Pemprov semakin percaya diri melakukan tata kelola pemerintahan untuk hari ini. Kita yakin dan percaya, kalau ini dilakukan dengan inovasi dan riset,” sambungnya.

Terkait riset, Pemprov Sulsel sendiri sudah menggabungkan Bappeda dan Litbang, menjadi Bappelitbangda. Bagian penelitian digabung dengan bagian perencanaan pembangunan.

“Jadi penelitian gabung dengan Bappedanya. Dapurnya satu, kemudian langsung diprogram satu kegiatan dan tentu kita selalu memberikan asistensi kepada kabupaten/kota,” jelasnya.

Sebagai perwakilan pemerintah pusat, Pemprov Sulsel melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Sehingga mendekatkan diri dengan perguruan tinggi harus dilakukan.

Sementara, Bambang Brodjonegoro mengatakan, peresmian Science Technopark harus dilihat secara lebih luas dengan melihat cita-cita yang ingin dicapai.

“Kalau mau melihat skala luas, ini bukan sekedar meresmikan proyek fisik. Bukan sekedar gedung baru atau fasilitas baru. Bukan fisiknya yang penting. Tetapi isinya dan aktivitas yang ada di dalamnya. Dan tujuan masa depan yang ingin dicapai,” ujarnya.

Yang diharapkan oleh masyarakat, selain proses pendidikan yang terbaik bagi para mahasiswa di Unhas, juga munculnya hasil riset dan inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ia menekankan, baik kepada peneliti dan dosen, dengan keahlian yang dimiliki tidak merasa hebat. Ataupun hasil penelitiannya terpublikasi di jurnal/prosiding yang terindeks seperti Scopus. Tetapi diharapkan dapat melakukan riset yang bermanfaat untuk Indonesia.

“Tetapi jangan lupa kita ini para dosen dan peneliti ini hidup di Republik Indonesia. Indonesia yang kategorinya belum sebagai negara maju, kita masih masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Itupun baru kita dapatkan di tahun 2020 lalu, sebelumnya masih kategori menengah ke bawah,” ungkapnya.

Sebagai negara berpendapatan menengah atas untuk sampai menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju, maka diperlukan usaha yang luar biasa dan belajar pada negara lain yang berhasil.

“Belajar dari Korea, Jepang dan Amerika Serikat di masa lalu. Jawabannya adalah ekonomi kita. Jadi kalau ingin menjadi negara maju, harus menjadi ekonomi berbasis inovasi,” tegasnya. (*)

0 38

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulsel dan Sulbar, yang dirangkaikan dengan Launching Website TPAKD, di Hotel Claro Makassar, Jumat, 9 April 2021.

Adapun kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel Rahmatika Dewi, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Muhammad Nurdin Subandi, Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan Endang Saputra, dan Sekda Kabupaten/Kota se Sulsel – Sulbar.

Abdul Hayat menyampaikan apresiasi pemerintah provinsi atas kerjasama yang sangat baik antara Pemprov Sulsel dan Sulbar, serta OJK Sulampua serta stakeholder. Dalam hal ini terkait hadirnya TPAKD dalam berbagai kegiatan, sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Kita ingin mengatakan, satu apresiasi yang cukup tinggi dari Pemprov, karena perluasan jangkauan TPAKD ini sangat dibutuhkan dalam posisi mendorong sekuat tenaga yang namanya PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional,” kata Abdul Hayat.

Sinergitas antara TPAKD Provinsi dengan kabupaten/kota diperlukan, dimana salah satu tugasnya adalah mendukung dan mensukseskan program PEN yang diluncurkan pemerintah pusat.

Adapun tahun 2020, kondisi perekonomian Sulsel berada pada angka -0,70 persen, meskipun angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka -2,07 persen. Namun, harus tetap waspada pada kondisi ancaman resesi ekonomi yang semakin parah.

Karena alasan tersebut, pemerintah membuka akses dan aktivitas masyarakat dengan serangkaian kebijakan dalam rangka masa kenormalan baru, walaupun angka terpapar Covid-19 masih bertambah.

“Apa yang kita lakukan dengan kondisi real yang sekarang ini, dengan kondisi yang kita inginkan ke depan ini pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, ide, gagasan, inovasi kita lakukan,” sebutnya.

Berbagai strategi khusus dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19. Sehingga, dalam kepentingan tersebut dibutuhkan kerjasama berbagai pihak secara maksimal untuk menyiapkan program kerja, terutama sektor ekonomi yang terdampak Covid-19, khususnya UMKM.

Terkait UMKM, ia menyampaikan, harus didukung oleh berbagai pihak. Terdapat 1,2 juta UMKM di Sulsel. “Saya kira sangat membantu jaringan informasi dan data-data kepada UMKM,” imbuhnya.

Fakta-fakta informasi dibutuhkan terkait UMKM oleh pemerintah, kemudian ditransformasi menjadi sebuah keputusan efektif untuk memastikan kebutuhan masyarakat. Termasuk pada bantuan yang akan diberikan, yang dilandasi atas kebutuhan.

Ia juga mengharapkan, UMKM di Sulsel dapat memasarkan produknya dan menjawab tantangan dunia internasional.
Sekaligus mengapresiasi Bank Sulselbar dalam berkontribusi memberikan dukungan dalam launching website TPAKD.

“Kita ingin perluasan jangkauan, informasi-informasi untuk melakukan percepatan-percepatan. Kenapa? Ini karena inklusi keuangan yang ingin kita dorong,” harapnya.

Ia juga mendukung ide yang muncul terkait Bank Sulselbar untuk memperluas layanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), terutama di Papua dan Papua Barat.

“Bagus juga ide gagasan itu, kalau Sulselbar invasi ke Papua dan Papua Barat. Dengan melihat kondisi empiris yang ada di Papua, dapat dilakukan. Kalau BJB Jawa Barat bisa ke Sulsel, kenapa kita tidak bisa Bank Sulselbar ke Papua dan Papua Barat. Saya kira patut dihargai ide ini. Karena kita ingin membangun di timur, tetapi untuk Indonesia,” pungkasnya.

Sedangkan, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Muhammad Nurdin Subandi, mengatakan, TPAKD merupakan suatu wadah untuk menyatukan pikiran dari ruang sinergi antar pemangku kepentingan dalam menfungsikan dan melaksanakan program kegiatan, yang akhirnya dapat menciptakan percepatan dan perluasan akses keuangan kepada masyarakat.

“Pada kesempatan ini, kami harapkan dukungan pemerintah daerah, kabupaten/kota, untuk dapat menggali potensi dananya masing-masing. Yang dapat kita sinergikan dengan berbagai industri jasa keuangan tidak hanya perbankan, namun juga dari sektor pasar modal dan industri keuangan lainnya, untuk membuka akses keuangan kepada UMKM,” paparnya.

Pada moment ini, mendukung para pelaku industri jasa keuangan untuk aktif dalam menjadi lokomotif ekonomi di kabupaten/kota. Terutama dalam pemberantasan rentenir melalui program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir yang disebut KPMR, dan sampai saat ini lembaga perbankan yang telah merealisasikan program ini yaitu Bank Sulselbar.

Adapun dalam pandemi saat ini, hal yang menjadi tantangan industri jasa keuangan yaitu dalam meningkatkan perannya masing-masing menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional dalam mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif ke depan.

“Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan terus berkontribusi dan bertransformasi ke digital untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dalam era new normal saat ini, yang merupakan salah satu program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2021 yaitu digitalisasi produk dan layanan keuangan,” jelasnya.

TPAKD Sulsel sendiri memiliki kinerja yang positif yang cukup signifikan. Dimana Presiden memberikan penghargaan dengan kategori Penggerak Akses dengan Pola Kemitraan selama dua tahun, dari 2019 hingga 2020. (*)

0 60

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Masalah kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multisektor. Karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemimpin dalam menangani fakir miskin.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, menyampaikan hal tersebut saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021, yang berlangsung di Condotel Hotel, Kamis, 8 April 2021. Rakor yang mengangkat tema Perkuat Sinergitas, Tingkatkan Evektivitas Penanganan Fakir Miskin di Sulawesi Selatan ini dilaksanakan selama tiga hari, 7 – 9 April 2021.

“Mengenai kemiskinan kompleksitasnya memang sangat tinggi, sangat urgent dan sangat penting,” kata Abdul Hayat.

Ia mengungkapkan, komitmen leaders sangat dibutuhkan, mengingat pentingnya arah kebijakan dalam penanganan fakir miskin. Upaya penanganan kemiskinan itu harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.

Di Sulsel, lanjutnya, program-program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan ini telah dilaksanakan melalui program KUBE Jasa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra, dan BPNT.

“Dan sekarang ini telah bertransformasi menjadi program sembako,” ungkapnya.

Menurut Abdul Hayat, program-program tersebut berkat adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Program semacam ini diharapkan bisa tetap terjadi di masa-masa yang akan datang.

“Semoga program sembako ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena manfaat yang dirasakan dari program sembako ini lebih kepada pemenuhan nutrisi/gizi yang lebih seimbang dan variatif,” harapnya.

Ia juga mengingatkan, dalam pelaksanaan program sembako pihak Himbara melalui agen penyalur perlu mendapat perhatian khusus dalam menyalurkan bantuan sosial. Mereka tidak boleh dibiarkan jalan sendiri, tanpa monitoring dari Dinas Sosial. Untuk itu, tim koordinasi harus mampu mengendalikan penyaluran dan memastikan ketepatan jumlah, kualitas dan sasaran penerima bantuan sosial pangan, dan tentu ini dapat dilakukan dengan kerjasama dan sinergitas yang baik antara seluruh stakeholder terkait.

“Verifikasi dan validasi data harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Koordinasi juga harus terus dilakukan mulai tingkat bawah, dan secara berjenjang sampai pada tingkat paling atas,” tegasnya.

Rakor ini turut dihadiri Plt Kepala Dinas Sosial Sulsel Muhammad Hasan Ambarala, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Sulsel. (*)

0 46

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Rapat Fasilitasi Kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis digital, yang dilaksanakan di Hotel Gammara, Selasa, 6 April 2021. Rapat fasilitasi yang mengangkat tema ‘Transformasi UMKM melalui Optimalisasi Digital’ tersebut diadakan selama dua hari, yakni 6 – 7 April 2021.

Rapat fasilitasi ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Since Erna Lamba, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota se-Sulsel.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat mengatakan, UMKM ini salah satu roda penggerak perekonomian di Sulsel, karena UMKM selalu tumbuh dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Untuk itu, di masa pandemi Covid-19 ini, UMKM dituntut untuk melakukan transformasi dalam bentuk digital sebagai upaya untuk dapat memasarkan produknya.

Untuk itu, kata Hayat, Pemprov Sulsel senantiasa mendorong UMKM yang memiliki daya saing serta berbasis digital. Karena jumlah UMKM di Sulsel sebanyak 1,2 juta pelaku UMKM, dan yang sudah memanfaatkan teknologi digital sebanyak 10 persen atau kurang lebih 120 ribu lebih pelaku UMKM.

“Kondisi perekonomian di Sulsel tahun 2020 mengalami kontraksi -0,70 persen, namun itu masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai -2,07 persen,” ungkap Abdul Hayat.

Ia memaparkan, inflasi di Sulsel 2,04 persen tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yakni 2,35 persen. Pencapaian ini tidak lepas dari kontribusi kabupaten/kota di Sulsel.

Menurut Abdul Hayat, sering dijumpai permasalahan UMKM itu adalah masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM yang menguasai teknologi berbasis digital. Maka, pelaku UMKM dilatih dan dididik untuk menguasai teknologi berbasis digital agar produknya dapat dipasarkan secara lokal, nasional bahkan internasional.

Ia juga mengutip perkataan Gubernur Sulsel yang terdahulu yakni Prof Amiruddin, yang mengatakan bahwa orang yang berkualitas itu bukan ditentukan dari latar belakang pendidikan. Tapi orang-orang yang diserahi tugas tanggung jawab dan melaksanakan tepat waktu, bukan suka menunda-nunda.

Untuk itu, ia berharap kedepan melalui digitalisasi ekonomi, mampu meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM seluruh kabupaten/kota di Sulsel sebagai penggerak ekonomi.

“Mari kita berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan transformasi UMKM melalui optimalisasi digital di Sulsel,” pesannya.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Since Erna Lamba, mengatakan, rapat fasilitasi kebijakan UMKM berbasis digital ini diharapkan UMKM ini bisa bekerjasama dengan GoJek dan Bank Indonesia (BI).

“Kita duduk bersama, untuk memberikan support UMKM kita, memperbaiki UMKM kita ini. Sehingga UMKM kita di 24 kabupaten/kota ini nantinya bisa melakukan ekspor. Karena ini juga salah satu poin dari Menteri Perekonomian, kita sentuh perekonomian, baik pertanian, nelayan, peternakan serta UMKM,” kata Since. (*)

0 43

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, meminta agar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Provinsi Sulsel, bisa menghadirkan solusi untuk mengatasi masalah lalu lintas dan angkutan jalan. Sekaligus, meminta agar koordinasi antar stakeholder yang tergabung dalam FLLAJ bisa ditingkatkan.

“Forum ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sulsel. Harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para instansi beserta pemangku kepentingan atau stakeholder,” kata Abdul Hayat, saat membuka secara resmi FLLAJ Tahun 2021, yang dilaksanakan di Hotel Gammara, Senin, 5 April 2021.

Menurut Abdul Hayat, FLLAJ ini berfungsi mensinergikan tugas pokok setiap instansi penyelenggara LLAJ, dalam rangka menganalisis, menjembatani, menemukan solusi, sehingga tercapai perpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ. Diawali dengan proses transformasi memberikan identifikasi masukan program kerja.

“Paling tidak, ada informasi yang sinkron untuk dikemas oleh kabupaten/kota dan provinsi, untuk sama-sama bekerja. Pemerintah provinsi adalah supporting system, bukan saingan kabupaten kota,” kata Abdul Hayat.

Untuk meningkatkan fungsi koordinasi melalui forum tersebut, kata Abdul Hayat, telah dimohon kepada pemerintah kabupaten/kota agar menunjuk petugas penghubung (liaison officer). Sehingga, koordinasi antar para pemangku kepentingan di bidang LLAJ dapat ditingkatkan lagi kapasitasnya, guna memberikan pelayanan transportasi yang lebih berkualitas kepada masyarakat Sulsel.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat juga menyampaikan persiapan menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia berpesan kepada para kepala dinas perhubungan, agar mulai mempersiapkan pelaksanaan angkutan lebaran secara terpadu di daerahnya masing-masing, dengan berpedoman pada regulasi atau protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Masyarakat dan para pelaku usaha jasa transportasi juga perlu diberi pemahaman terkait imbauan tidak mudik serta penerapan protokol perjalanan. “Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa transportasi sangat perlu dilakukan melalui sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Antisipasi lonjakan penumpang, tanah longsor dan cuaca ekstrem, menurut Abdul Hayat, juga harus diperhatikan agar pelaksanaan lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah dapat terselenggara secara aman, tertib, dan lancar.

“Semoga melalui forum ini, kita semua dapat melahirkan sinergitas, ide dan gagasan, serta inovasi yang cerdas agar mampu menjawab, mengantisipasi dan berkompetisi dalam menghadapi tantangan strategis global kedepan,” harapnya. (*)

0 32

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, di Novotel Hotel, Senin 5 April 2021. Hadir dalam Rakor ini, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK Niken Ariati, Perwakilan dari Provinsi Sulbar, Kepala Dinas dan Kepala Badan lingkup Pemprov Sulsel.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat Gani menyampaikan, rakor tersebut menjadi skala prioritas, karena ini adalah bagian penting dari segala proses kedepannya.

“Dan hari ini kita akan melakukan rencana aksi dan action. Saya selalu mengatakan kepada para OPD lingkup Pemprov Sulsel, kurangi diskusi perbanyak eksekusi. Kurangi ke pusat, perbanyak ke daerah. Karena itu salah satu permintaan pemerintah pusat untuk melakukan akselerasi ini,” ucap Abdul Hayat, sekaligus membuka Rakor tersebut.

Tentunya, kata Abdul Hayat, kita sama-sama berproses. Dimulai dengan penandatangan MoU, karena Pemprov Sulsel selalu mengedepankan pencegahan, sehingga pencegahan ini menjadi proses edukasi yang lebih dominan.

“Dan hari ini, ada tujuh kepala OPD yang bersinggungan, tentu dengan melihat seksama konsen kita, action kita,” tegasnya.

Kemudian, lanjut Abdul Hayat, target yang ingin dicapai, posisi dimana yang kita inginkan dalam melakukan pendampingan pelayanan APBD dan APBN untuk percepatan-percepatan pembangunan.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK Niken Ariati, menyampaikan, pertemuan hari ini adalah pertemuan tindak lanjut bersama Plt Gubernur Sulsel, Sekda Sulsel, dan disaksikan oleh pimpinan KPK. Karena semenjak kejadian Februari lalu, Pemprov Sulsel, menjadi bagian yang paling terpenting.

Untuk itu, kata Niken Ariati, Sulsel ini kedepannya akan diperbaiki. “Kami meminta agar program-program disusun dengan baik dan akuntabel. Karena saya yakin, kolaborasi Bapak dan Ibu bisa menghasilkan energi yang positif,” katanya.

Niken berharap, kegiatan ini bisa menghasilkan rencana aksi yang inovatif, yang bisa OPD kerjakan, dengan output setinggi-tingginya semaksimal mungkin. Ia juga meminta satu hal, agar penetapan APBD Sulsel tahun 2022 jangan sampai terlambat. Apalagi tahun ini, 321 Pemda terlambat menetapkan APBD.

“Sekarang kita berproses, mohon dipantau terus. Kalau memang ada kendala, tolong disampaikan. Kemudian selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, kami berharap Pemprov juga melakukan pembinaan kepada pemda-pemda yang ada dalam konteks monitoring dan evaluasi,” pesan Niken.

Diketahui, tujuh OPD lingkup Pemprov Sulsel mendapat penghargaan. Yakni, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bapenda, Kepala Biro Barang dan Jasa, Sekretaris Dewan (Sekwan), Kepala Dinas PTSP, Kepala BKAD, dan Kepala BKD. (*)

0 44

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Rakor ini mengangkat tema ‘Kolaborasi Pengawasan Intern BPKP-Inspektorat Daerah Dalam Mengawasi Program PEN Akibat Pandemi Covid 19 di Pemprov Sulsel’.

Hadir dalam Rakor ini, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufik Purwoto, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi wilayah IV KPK Niken Ariati, Plt Inspektorat Sulsel Sulkaf Latief, Bupati/Wali Kota se-Sulsel.

Dalam kesempatan itu, Abdul Hayat menyampaikan, proses pembangunan harus terus berjalan. Tidak perlu ada ketakutan berlebihan, karena ada regulasi yang mengatur.

“Makanya, kolaborasi terjadi hari ini. Ada dari perwakilan BPKP, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK, dan dari Kemendagri yang hadir melalui virtual,” ujarnya.

Semua narasumber yang hadir ini, kata Abdul Hayat, akan memberikan penjelasan kepada seluruh peserta. Sehingga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan meneruskan ke pusat meminta rekomendasi untuk mempercepat serapan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Dengan kondisi yang ada sekarang ini, tentu percepatan-percepatan ini lebih diutamakan, yakni proses pembangunan dan PEN,” ungkap Abdul Hayat.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap, mengatakan, Rakor ini adalah sebagai wujud formal dari sinergi dan kolaborasi antara BPKP dengan APIP yang sudah berjalan baik selama ini. Kegiatan ini, bisa mengharapkan tiga hal. Pertama adalah peta pengawasan yang dikorelasikan. Kedua, adalah intai pengawasannya, dan yang ketiga adalah terkait dengan actionpland untuk kawasan pengawasan itu sendiri.

“Semoga kegiatan ini bisa menjadi nilai tambah maksimum berupa informasi-informasi yang kemudian setelah diberi, bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. (*)

0 33
  • Abdul Hayat Gani: Memastikan Investasi untuk Pemulihan Ekonomi

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Pemerintah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 30 Maret 2021.
Adapun agenda rapat paripurna yakni Persetujuan Bersama Ranperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Serta agenda Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2020. Andi Sudirman Sulaiman selaku Plt Gubernur membacakan nota pengantar tersebut di hadapan legislatif.

Abdul Hayat Gani mengatakan, LKPJ merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban Pemprov di hadapan legislatif.

“Kalau soal pemberian insentif dan kemudahan investasi itu bagian dari program prioritas Pemprov. Saya kira ini luar biasa. Dengan adanya Ranperda itu membuat kita percaya diri dan termotivasi untuk melangkah lebih jauh memastikan investasi untuk pemulihan ekonomi,” kata Abdul Hayat.

Sementara itu, Plt Gubernur menyampaikan perihal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sulsel dan telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

Perda ini bertujuan untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di Sulsel dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Perda ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan investasi di daerah.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulsel, sangat diperlukan peningkatan investasi yang signifikan. Salah satunya dengan cara pemberian insentif atau kemudahan pada investor, sehingga dapat mengurangi hambatan-hambatan dan dapat menciptakan daya tarik bagi investor untuk datang dan menanamkan modalnya di Sulsel.

Sedangkan, penyampaian LKPJ dengan penjelasan laporan kinerja keuangan daerah akhir Tahun Anggaran 2020 dimulai dengan capaian Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Selatan sampai dengan akhir Tahun 2020 Rp 9,36 triliun atau 95,31 Persen dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 9,82 triliun.

Pendapatan daerah tersebut bersumber dari masing-masing jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), DanaTransfer, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dicapai sebesar Rp 3,89 triliun atau 94,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4,12 triliun. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi dan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

Realisasi kelompok penerimaan Dana Transferdari Pemerintah Pusat mencapai sebesar Rp 5,39 triliun atau 97,10 Persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5,56 triliun. Pendapatan transfer tersebut bersumber dari masing-masing jenis yaitu, transfer dana perimbangan, jumlah Pendapatan Transfer Pusat-Lainnya.

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan sebesar Rp 5,39 triliun atau 97,09 Persen dari Rp 5,55 triliun, Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp 4,5 miliar atau 100 Persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4,5 miliar yang merupakan Dana Penyesuaian dari pemerintah pusat.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 75,52 miliar atau 53,30 Persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 141,71 miliar yang merupakan pembayaran dana hibah dari pemerintah pusat. (*)

0 30
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan kegiatan Safari Ramadhan pada tahun ini, karena adanya larangan dari...