Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah

0 63

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, berharap BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel bisa meningkatkan taraf kesehatan masyarakat lewat kerjasama dengan 111 rumah sakit se-Sulsel.

“Tentunya kegiatan ini merupakan sebuah tujuan untuk kesehatan, kalau semua sehat, peningkatan kinerja juga bagus. Hari ini kita pikirkan bersama kolaborasi dan mitra dalam mensupport semua masyarakat di kabupaten kota se Sulsel,” jelas Abdul Hayat saat menerima BPJS Kesehatan dan seluruh organisasi terkait, di Ruang Sekda, Rabu 13 Oktober 2021.

Abdul Hayat berharap, semua untuk satu dan satu untuk semua demi mewujudkan taraf kesehatan masyarakat Sulsel lewat BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Sulsel, Dinas Kesehatan kabupaten kota se-Sulsel, dan seluruh organisasi terkait.

“Saya kira jelas tadi ada yang ingin kita lakukan untuk masyarakat kita tentunya, harus ada perbaikan baik pelayanan, SDM dan kelengkapan infrastruktur yang dibutuhkan pasien,” harap Abdul Hayat.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Sulsel, dr Beno Hemawan, mengaku, semua kegiatan yang dilakukan selama ini diharuskan mengikuti arahan UU No 40 Tahun 2009, PP No 47 Tahun 2021, PMK No 3 Tahun 2020, PMK No 01 Tahun 2012 dan PMK No 14 Tahun 2021 tentang standar rumah sakit.

“BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 111 rumah sakit dan paling banyak di Kota Makassar, ada 44 rumah sakit yang kita kerjasama. Nah, dalam menjalankan tugas, kami tetap mengikuti standar WHO,” ungkap Beno Hemawan dalam kesempatan tersebut.

Dirinya mengatakan, selama ini pihak BPJS Kesehatan sudah berupaya untuk mendukung pelayanan kesehatan lewat fasilitas yang ada di BPJS Kesehatan bekerjasama dengan 111 rumah sakit di seluruh Sulsel.

“Didalam proses kontrak yang ada, kita tetap terus mengontrol dan melihat bagaimana layanan baik, mulai kontrak yang sangat bermutu,” tutur Beno.

Di tempat yang sama, Ketua IDI Sulsel, dr Ichsan Mustari, berharap, lewat kesempatan tersebut bisa sama-sama memperbaiki kualitas pelayanan terhadap pasien di rumah sakit maupun puskesmas.

“Bukan hanya soal fasilitas, tapi yang paling utama adalah soal kepuasan pasien. Kadang kita juga jadi pasien, bayangkan kita masuk disana, satpamnya saja tersenyum kepada kita,” ungkapnya.

“Kepuasan ini kita harus betul-betul melakukan dorongan untuk bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan yang sangat bagus untuk pasien,” tutupnya. (*)

0 56

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Provinsi Sulsel yang berlangsung di Hotel The Rinra, Selasa, 12 Oktober 2021. Acara ini juga mengangkat tema Women and Economic Recovery, Kolaborasi Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

Abdul Hayat mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada DPD Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulsel, atas pelaksanaan rangkaian kegiatan yang merupakan dukungan positif yang ditunjukkan oleh organisasi Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulsel kepada masyarakat Sulsel.
Seperti seminar literasi digital dan pelatihan budidaya tanaman Porang, yang merupakan dua kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan di Sulsel untuk berkreasi dan berinovasi dalam membangkitkan kembali semangat untuk kegiatan perekonomian.

“Perempuan sekarang ini sudah diakui oleh publik bagaimana mereka tetap seorang perempuan yang menghormati suami, dan melakukan apa yang menjadi kiprahnya. Harus kuat dengan situasi serta kondisi apapun,” ujarnya.

“Alhamdulillah, di sisi lain perempuan juga harus berbuat untuk meringankan beban saudara-saudaranya. Misalnya, dengan melakukan vaksinasi yang telah beberapa kali diadakan oleh Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulsel,” sambung mantan Direktur Kementerian Sosial ini

Menurut Abdul Hayat, peran perempuan di berbagai komunitas dan beberapa instansi lainnya, sangatlah dibutuhkan untuk bergotong royong dan saling bahu membahu dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini.

Di tempat yang sama, Ketua DPD PIM Provinsi Sulsel, Ida Noer Haris, menyampaikan, program kedepan nantinya menyesuaikan dengan kondisi pandemi seperti ini. Dimana, lebih berujung kepada kesehatan.

Ia menjelaskan, organisasi perempuan ini adalah organisasi non profit yang merangkum seluruh lintas profesi dari seluruh perempuan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, politik, hukum dan HAM, lingkungan hidup, dan segala aspek lainnya.

“Semoga kita semua tetap kompak. Walaupun ada konflik yang terjadi secara internal, dapat diselesaikan secara dewasa, dan disini juga kita belajar saling menghargai, saling menginspirasi satu sama lainnya,” harapnya.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua Umum PIM Lana Koentjoro dan Rektor Universitas Islam Makassar. (*)

0 131

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memaparkan pelayanan publik kekinian yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di saat rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama Komisi Informasi (KI) Pusat, dengan tema keterbukaan informasi publik.

Pemprov Sulsel tergabung dalam Monev sesi dua yang ikuti Pemerintah Jawa Barat (Jabar) dan Kalimantan Timur (Kaltim), dan dinilai oleh Juri KI Pusat Yohan Wahyu serta dipantau langsung Komisioner KI Pusat, M Syahyan dan Cecep Supriadi.

Menurut Abdul Hayat, Pemprov Sulsel selama ini sudah memberikan informasi terkait pelayanan publik kepada masyarakat mengenai kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekprov bahkan seluruh kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.

“Untuk menunjang hal tersebut tentunya kami sudah menyediakan wadah yang namanya Baruga Lounge di Kantor Gubernur. Baruga Lounge ini memiliki fasilitas seperti lobby hotel. Jadi masyarakat yang ingin menemui gubernur, langsung dilayani dan diberikan minuman gratis dengan tempat duduk yang nyaman dan ruangan yang ber AC,” jelas Abdul Hayat dalam sambutannya, Senin, 11 Oktober 2021.

Selain Baruga Lounge, ada juga fasilitas pelayanan informasi publik lain seperti aplikasi Baruga Sulsel sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat Sulsel. Kemudian ada Neni si Linca, merupakan aplikasi untuk mempermudah pelayanan perizinan terpadu dan satu pintu dan dari pelayanan kesehatan khusus Covid-19 ada website Satgas Covid-19 Sulsel, serta di Instagram ada Halo Dokter khusus untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulsel.

“Kami berharap lewat kegiatan ini bagaimana memberikan informasi yang sehat terhadap masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa mendukung program pembangunan serta memberikan proteksi dini sebelum menyebarkan informasi hoax,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadir Kominfo Sulsel, Amson Padolo, mengaku, saat ini Pemprov Sulsel sudah mengalami peningkatan dari sudut pandang indeks pelayanan pers di Sulsel.

“Indeks pelayanan pers di Sulsel mengalami peningkatan dari peringkat 18 menjadi 9. Ini didukung dengan adanya ruangan khusus untuk pers di Kantor Gubernur,” tutup mantan Plt Bupati Toraja Utara itu. (*)

0 57

Toraja Utara, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat menghadiri acara pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan di Toraja Utara yang dirangkaikan dengan Opening Ceremony Toraja Highland Festival dengan mengangkat tema: Sinergitas Antarlini Membangun Pariwisata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional’. Acara ini juga diadakan dari tanggal 4 hingga 10 Oktober 2021.

Dalam kesempatan itu Abdul Hayat menyampaikan, Pemprov Sulsel mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi atas upaya kerjasama yang dibangun oleh OJK RI melalui OJK Regional 6 Sulampua, Bank Indonesia, Pemda Toraja Utara,Bank Sulselbar, dan seluruh perbankan yang turut berkontribusi dalam Toraja Highland Festival (THF).

Untuk itu, kata Hayat acara ini bertujuan memperkenalkan program-program nasional yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dalam menyambut era baru berwisata seperti desa wisata dan geopark kepada generasi muda dan masyarakat luas.

“Bahkan jika saya lihat, publikasinya ini bisa sampai ke internasional. Dan ini sekaligus memberikan model kepada Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota lainnya untuk melakukan percepatan akses keuangan daerah dengan kolaboratif yang melibatkan OJK RI dan Bank Indonesia,” ucap Abdul Hayat. Senin 4 Oktober 2021.

Menurutnya, dimasa pandemi covid-19 ini penyaluran dana KUR di kalangan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan perekonomian melalui UMKM dengan memberi subsidi bunga.

Untuk itu, kata eks Direktur Kementerian Sosial ini, diharapkan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk memfasilitasi UMKM di daerahnya agar penyaluran KUR ini, hendaknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Ia juga memberikan pujian kepada dua Tokoh ASN Pemprov Sulsel mendapatkan penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yakni, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda provinsi Sulsel Since Erna Lamba dan Herlina Kasubag Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Ekonomi.

Lebih lanjut Abdul Hayat mengatakan, TPAKD inilah yang dikerjakan secara masif oleh Herlina sebagai tokoh penggerak TPAKD dan Since Erna Lamba sebagai tokoh TPAKD. “Dan saya rasa ini, hal yang wajar karena melihat kinerja dan sekaligus kontribusinya terhadap acara ini,” ungkapnya.

Abdul Hayat berharap kegiatan yang sama bisa dilakukan di tempat wisata sekaligus mempromosikannya, seperti Bulukumba dan Selayar.

Di tempat yang sama, Herlina Kasubag Analisis Ekonomi dan kelembagaan Ekonomi mengatakan, bahwa hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi dalam menangani kelembagaan keuangan di Sulsel.

“Jadi memang kami lebih banyak berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan, perbankan maupun non perbankan. Puji Tuhan kerja keras tidak menghianati hasil,”ungkapnya.

Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat juga memberikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kepada Kabupaten/kota yang menerima penganugerahan yakni, Kabupaten Sidrap, Wajo, Bone, Gowa, Maros, Kota Parepare, Kepulauan Selayar, Pinrang, Tokoh Penggerak Literasi inklusi keuangan Since Erna Lamba, Syaiful, Herlina.

Hadir secara langsung Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Fadjar Madjardi, Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Bupati/Walikota se-Sulsel dan Sulbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, para Forkopimda, pimpinan OPD provinsi kabupaten/kota, Akademisi, Asosiasi pelaku usaha, dan tokoh masyarakat, hadir secara offline Plt gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Toraja Utara Yohannes Bassang (Ombas). (*)

0 89

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Jumat, 24 September 2021, bertempat di halaman Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang ke 61.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat selaku Inspektur Upacara (Irup), membacakan sambutan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Disampaikan, pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini mengusung tema Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui PelayananTata Ruang dan Pertanahan yang Profesional, dengan maksud
melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya, untuk
menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia
dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.

Menurutnya, salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha.

Untuk itu, melalui penyederhanaan persyaratan dimana hanya ada tiga persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha. Yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR), yang bersama-sama pemerintah daerah harus
didorong dan percepat penerbitannya.

“Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional,
hari ini akan diluncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan
Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik
ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya
sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara
elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan
transparansi pelayanan,” ungkap Abdul Hayat.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Presiden telah menyerahkan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan
sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota.
Selanjutnya, perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya
(access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses
permodalan.

Dalam rangka memerangi Kejahatan Pertanahan atau yang dikenal dengan Mafia Tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerja sarna dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas Mafia Tanah sampai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum.

“Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan
sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat,” terangnya.

Terakhir, kata Abdul Hayat, semangat perubahan ini hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam
menghadapi perubahan organisasi ke depan. Maka dari itu, seleksi untuk
rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan
sistem Computer Assisted Test (CAT) dan talent pool, sehingga penerimaan
atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung
jawab. (*)

0 112

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, membuka secara resmi kegiatan Temu Konsultasi Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja, di Hotel Arya Duta, Jumat, 24 September 2021. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 23 hingga 25 September 2021.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat mengatakan, Pemprov Sulsel sangat mengapresiasi keberlanjutan program yang dicanangkan oleh Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja. Pada dasarnya, TKS ini hadir untuk memberikan pendampingan yang kuat kepada masyarakat dan memberikan informasi, mengidentifikasi serta membentuk kelompok sekaligus mengarahkan potensi (jenis usaha) apa yang cocok, dan bagaimana koordinasi dengan instansi terkait.

Menurutnya, bagaimanapun juga jika SDM ini berkolaborasi dengan baik dan berinteraksi dengan baik pula, pastinya sangat positif untuk kemajuan dan pemberdayaan, sekaligus ekonomi di tingkat bawah ini bisa bertumbuh kembang dengan baik.

Untuk itu, kata Hayat, TKS ini diharapkan sebagai mediator, komunikator, dan administrator, karena harus terdokumentasikan semua kegiatan tersebut sebagai bahan-bahan evaluasi kinerja. Terutama teman-teman dari pengawasan, harus memperlihatkan bukti-bukti itu.

“Jika ini dilakukan secara sistematis dengan tugas pokok dan fungsi yang disiplin, saya yakin efeknya lebih cepat beradaptasi kepada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia, termasuk pengangguran,” ujar eks Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial.

“Saya berharap tentunya program ini bisa lebih cepat dan lebih kelihatan secara teridentifikasi tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat, potensi-potensi masyarakat, dan lebih kelihatan di kecamatan, Bupati/Wali Kota, ke gubernur dan terakhir kepada Bapak Presiden,” harapnya.

Hadir pada acara ini, Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI I Nyoman Armanta melalui virtual zoom meeting, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Malik Faisal, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang, dan Kepala Balai Peningkatan Produktivitas (BPP) Kendari, Mashur. (*)

0 75

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengapresiasi program-program yang dilaksanakan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah kematian ibu dan bayi dibutuhkan sinergi semua pihak.

“Karena masalah kesehatan ini, bukan hanya milik pemerintah dan dinas kesehatan saja. Akan tapi kita harus berkolaborasi, bersinergi bersama yang secara simultan akan berdampak pada program tersebut,” kata Abdul Hayat, saat menerima kunjungan USAID, di ruang kerjanya, Rabu, 22 September 2021.

Diketahui, USAID menemui Abdul Hayat untuk memperkenalkan program Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD). Program ini menyasar pada upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir di Indonesia secara umum, dan khusus di Sulsel.

Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, lanjut Abdul Hayat, selain peningkatan aksebilitas untuk pelayanan kesehatan, juga harus didukung dengan regulasi.

Sementara, perwakilan USAID, Dr Salwa mengatakan, khusus di Sulsel sesuai dengan masukan dan hasil diskusi dengan Dinas Kesehatan Sulsel sebagai mitra utama USAID, ada empat fokus program yang akan dilaksanakan. Tahun pertama, ada dua fokus yakni Kota Makassar sebagai episentrum dan Kabupaten Gowa, yang memiliki angka kematian ibu dan bayi cukup tinggi di tiga tahun terakhir.

“Alhamdulillah, kami mengapresiasi perwakilan pemerintah daerah dalam hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, dimana beliau begitu antusias dengan masalah kesehatan dan pendidikan,” kata dr Salwa, yang juga merupakan Senior Program Manager di USAID. (*)

0 137

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, melantik pejabat fungsional lingkup Pemprov Sulsel dengan jabatan Pembina Utama Madya IV D Widyaiswara Ahli Utama.

Berdasarkan petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2021, Dr Ir H Marjani Sultan MSi dilantik untuk kembali mengabdikan diri di Pemprov Sulsel setelah menjadi Sekertaris Daerah (Sekda) Kepulauan Selayar.

“Selamat atas jabatan barunya Pak. Dengan ini saya serahkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2021,” ungkap Abdul Hayat di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa, 21 September 2021.

Dirinya menilai, Marjani Sultan merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk menjadi pamong tertinggi di Kepulauan Selayar.

“Saya melantik saudara dengan jabatan fungsional Ahli Utama. Saya percaya saudara dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Marjani Sultan mengucapkan terimakasih atas posisi dan jabatan fungsional kepada dirinya. Ucapan terimakasih secara khusus kepada Sekprov Sulsel atas waktunya melantik dirinya.

“Makasih banyak, mudah-mudahan saya bisa mengabdikan diri di Pemprov Sulsel. Terimakasih banyak Pak Sekprov Sulsel,” tutupnya. (*)

0 60

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Sulsel Tahun 2021, yang dirangkaikan dengan Pengukuhan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Periode 2021-2024, di Hotel Claro Makassar, Kamis, 16 September 2021.

Rakorwasda ini dihadiri Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Niken Ariati, Kepala BPKP Sulsel Armand Sahri Harahap, Bupati dan Wali Kota se-Sulsel.

Dalam laporannya, Plt Inspektorat Sulsel Andi Darmawan Bintang, mengatakan, Rakor ini, dimaksudkan agar tercipta komitmen bersama dalam mencapai tujuan, serta pemahaman yang sama dalam upaya pencegahan korupsi. Untuk itu, ia berharap agar senantiasa dapat terwujud baik peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Selain itu, Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sinergitas diantara penyelenggara pemerintahan daerah, agar pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Abdul Hayat mengatakan, Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi sesama APIP untuk mempercepat proses-proses dan memperkecil temuan-temuan yang berkaitan dengan korupsi.

“Kita berharap, dengan adanya komunikasi yang lancar dan sama-sama bersinergi untuk satu tujuan yaitu, program tersebut,” ujarnya. (*)

0 107

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Di momentum Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2021, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani berharap dengan adanya kegiatan seperti menumbuhkan kesadaran internal masyarakat penguna transportasi laut terutama pemilik kapal-kapal.

“Sesungguhnya kita harapkan adalah internalisasi tingkat penyadaran yang kuat kepada masyarakat bahwa yang namanya kapal itu harus dilengkapi dengan dokumen, harus dilengkapi dengan alat kelengkapan-kelengkapan keselamatan penumpang, karena yang kita lakukan ini adalah jiwa manusia,” harap Abdul Hayat di Harhubnas 2021 yang digelar di Pelabuhan Paotere Makassar, Rabu 15 September 2021.

Dirinya mengaku momentum ini cukup bagus sebab, dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada pemilik kapal yang patuh terhadap aturan Sabandar Makassar. Bahkan bentuk penghargaan itu diberikan dalam bentuk sertifikat.

“Kita tidak melewati begitu saja. Kita ingin adalah satu model-model implementasi kepada masyarakat agar melakukan edukasi sosialisasi tentang model ini, bagaimana melakukan sosialisasi suatu kegiatan dengan berdasarkan SOP (Standar Operasional),” ungkapnya.

Abdul Hayat mewakili Pemprov Sulsel menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sabandar Makassar atas penyerahan penghargaan kepada pemilik kapal dan penguna transportasi laut.

“Saya sangat apresiasi, karena ini langkah-langkah kongkrit tidak seremonial tapi ada model rujukan action yang dilakukan di lapangan dan betul-betul bisa kita lihat bersama,” ujarnya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, H. Ahmad Wahid mengaku, dalam kegiatan tersebut ada beberapa perusahaan pelayaran yang mendapatkan predikat terbaik dalam tingkat kepatuhan versi Syahbandar Utama Makassar.

“Ada beberapa perusahaan pelayaran yang terbaik dan hari ini kita berikan hadiah. Ini juga untuk mengedukasi kepada pelabuhan untuk menjadi pelabuhan yang terbaik,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Syahbandar Utama Makassar karena sudah banyak membantu masyarakat Kota Makassar yang ada di 12 pulau.

“Terima kasih atas pelayanan untuk 10.000 masyarakat di pulau di Kota Makassar. Terima kasih atas bantuannya yang luar biasa terima kasih atas kegiatan sampai hari ini,” tutupnya. (*)

0 17
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Naoemi Octarina, menghadiri Gebyar PAUD Insan Masagena 2021, yang dilaksanakan di PAUD...