Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah

0 145

Barru, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, panen perdana uji coba program IP 400 penerapan teknologi IPAT BO varietas M70D, Cakrabuana, Inpari Sidenuk dengan pupuk ABG, untuk mendukung pemanfaatan lahan pertanian, khususnya di Sulsel. Olehnya itu, dirinya berharap dengan memaksimalkan alih fungsi lahan dari dua kali setahun menjadi empat kali setahun, tentunya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, provinsi maupun pusat.

“Bagaimana kita maksimalkan alih teknologi dan harus ada support dari para tokoh, pendamping dan tentunya pemerintah. Atas nama Pemprov Sulsel saya mengapresiasi semua kegiatan hari ini,” kata Abdul Hayat sebelum melakukan panen perdana tersebut, Minggu 4 September 2021.

Pengalihan fungsi lahan empat kali setahun ini tentunya dapat menurunkan angka kemiskinan. Meski demikian, harus didukung juga dengan masyarakat, tokoh agama, pendamping pertanian maupun unsur lainnya.

“Bagaimana kita menurunkan kemiskinan lewat peran tokoh agama, peran pendamping, apalagi program prioritas kita di provinsi adalah pertanian, tapi harus didukung dengan alih teknologi. Tadi saya dengar ada MP400 yang menjadi andalan kita semua, bahkan sudah digunakan sampai 23 kabupaten kota se-Sulsel,” jelasnya.

Apa yang dilakukan pendamping pertanian, pihak LD2DIKTI dan para tokoh masyarakat merupakan kerja nyata. Dan hal ini terwujud didukung dengan kolaborasi serta komunikasi yang baik selama ini.

“Ini bukan retorika, tapi ini langsung eksekusi. Karena ada padi di depan kita yang akan kita panen. Untuk mewujudkan itu, butuh koordinasi dan komunikasi melalui celah-celah yang bisa masuk, apakah lewat proposal di Kementerian Pertanian atau lewat internal,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Internasional Official LD2DIKTI Wilayah IX, Ratu Noortia Achmad, menyampaikan terimakasih atas kedatangan Sekprov Sulsel sekaligus mensupport kegiatan panen perdana tersebut.

“Terimakasih atas kedatangannya Pak Sekprov Sulsel. Kami mohon support dari Bapak Sekprov Sulsel atas kegiatan yang kami lakukan ini. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah punya marketing untuk hasil pertanian kita yang ada di Barru maupun daerah lain,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Pendamping Kelompok Tani Dharma Bakti 1 Soppeng Riaja, Ir Tuppu Bulu Alam, menjelaskan, varietas M70D ini merupakan padi dengan keunggulannya bisa panen dalam waktu 70 hari.

“Sekilas kami menyampaikan data padi jenis super cepat di masa saat ini. Kalau varietas lain sampai 90 hari, sementara varietas ini sangat cepat sekitar 70 hari kita sudah bisa panen,” jelasnya.

Dirinya mengaku sampai saat ini sudah mendampingi berbagai kelompok termasuk kelompok kedua di Soppeng Riaja ini. Olehnya itu, dirinya optimistis dengan ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

“Kami senantiasa mendampingi petani yang cukup positif. Ini kelompok tani yang kedua yang kami dampingi. Ini kami laporkan, kami akan meningkatkan taraf hidup petani dengan panen empat kali selama satu tahun. Ini akan mengembangkan perekonomian di Barru, Sulsel bahkan secara nasional,” tutupnya. (*)

0 83

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menerima kunjungan Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Makassar, Moh Lahar Rudiyarso, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 2 September 2021. Lahar mengatakan, pihaknya sengaja menemui Abdul Hayat, guna membahas terkait Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan diselenggarakan di Papua.

“Kami sekaligus meminta izin agar RRI ini diikutsertakan dalam menyiarkan nantinya. Selain radio, saat ini RRI juga dapat menyiarkannya lewat channel Youtube,” kata Lahar.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Hayat memberikan respon positif. Ia mengaku ingin agar RRI mengambil bagian dari Pemprov Sulsel dalam menyukseskan sosialisasi Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua.

“Saya ingin agar RRI Makassar ini dapat menyiarkan nantinya. Karena saya yakin, presentasi yang memiliki handphone android dan semacamnya masih kurang. Dan alat bantu yang efektif saat ini adalah radio di daerah,” kata Abdul Hayat.

Selaku Ketua Satgas PON, Abdul Hayat mengungkapkan, pihaknya berupaya menjaga para atlet agar tidak sakit, dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Iapun optimistis, Sulsel masuk 10 besar dalam perolehan medali.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulsel Amson Padolo, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel Muhlis, dan perwakilan BKAD. (*)

0 125

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pekan Olahraga Nasional (PON) Sulsel, Abdul Hayat Gani, menerima GM Garuda Makassar, Tedy, membahas persiapan keberangkatan kontingen atlet Sulsel ke PON XX Papua.

GM Garuda Makassar, Tedy, mengaku, sebelum keberangkatan kontingen atlet Sulsel ke PON Papua terlebih dahulu dibahas secara teknis. Apalagi, keberangkatan di saat wabah pandemi Covid-19 seperti sekarang.

“Mungkin ini perlu kita diskusikan Pak Sekda. Kita atur dulu kapan keberangkatannya. Supaya kita atur dulu, karena takutnya tidak sesuai untuk persiapan berangkat ke PON Papua,” ungkap Tedy, di Ruang Kerja Sekprov Sulsel, Rabu, 1 September 2021.

Sementara itu, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, menyampaikan terimakasih kepada pihak Garuda Makassar yang ikut andil dalam keberangkatan kontingen atlet Sulsel ke Papua.

“Terimakasih atas kedatangannya semua untuk membahas kegiatan prioritas seluruh Indonesia. Ada Garuda yang mendampingi kita. Intinya Garuda butuh data berapa yang berangkat duluan dan begitu juga kembalinya,” kata Abdul Hayat.

Menurut Abdul Hayat, perlu dilakukan pembahasan khusus untuk keberangkatan kontingen atlet Sulsel. Pasalnya, pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi atlet dan pelatih, apalagi pemain bola yang harus terlebih dahulu berangkat untuk menyesuaikan dengan lapangan hijau disana.

“Kita sudah lakukan semacam prakondisi disana, melihat kondisi cuaca dan iklim di sana (Papua). Ini karena Covid-19 memang perlu dilakukan penajaman. Bagaimana kita mengatur, setelah main langsung pulang. Karena tambah lama disana, resiko terhadap wabah lebih berbahaya,” jelasnya.

“Ini sudah ketemu, tinggal nanti langsung bergerak. Kita buatkan kegiatan seremonial pelepasan. Nanti yang melepas Bapak Gubernur Sulsel,” tutupnya. (*)

0 108

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Rapat Kerja (Raker) Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Sulsel, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, Selasa, 31 Agustus 2021. Dalam sambutannya, ia berharap program-program PPM Sulsel berbasis kerakyatan.

“Kita berharap agar program-program yang dihasilkan berbasis kerakyatan,” kata Abdul Hayat, yang juga selaku Ketua PPM Sulsel.

Ia mengungkapkan, raker PPM berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, program-programnya diharapkan berdasarkan pada semangat patriotisme, kekeluargaan, rasa prihatin, dan kesetiakawanan. Sebagaimana yang tercermin dalam hymne dan mars PPM.

“Di dalam rapat kerja ini tolong dimusyawarahkan apa-apa saja yang bisa dikerjakan. Dan memastikan pekerjaan itu bisa dikawal sampai ke masyarakat yang paling bawah,” ujarnya.

Abdul Hayat juga mengutip pernyataan dari Prof Amiruddin. Disebutkan, orang yang berkualitas tidak dinilai dari sekolah mana dan pendidikan mana. Tapi orang yang berkualitas itu ketika diberi tugas dan tanggung jawab, ia mampu menyelesaikan tepat waktu.

“Mudah-mudahan tugas dan fungsi didalam mengisi ide, gagasan dan inovasi itu endingnya adalah karya bakti kita kepada masyarakat, walaupun tidak secara luas. Tapi ada yang bisa menjadi pegangan kenangan oleh masyarakat,” harapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris PPM Sulsel, M Iqbal Suhaeb, mengatakan, kedatangan Abdul Hayat pada Raker PPM tersebut, selaku Ketua PPM Sulsel. Raker ini adalah pengesahan dari program kerja yang telah disusun pada saat musyawarah daerah yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. (*)

0 106

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kepala Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPMPV KPTK), Prof Dr Irwan, menemui Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, Jumat, 27 Agustus 2021. Selain silaturahmi, kedatangan Prof Irwan untuk meminta ijin menggunakan aset Pemprov Sulsel.

“Pemprov Sulsel memberikan status pinjam pakai untuk kelancaran kegiatan yang ada di sana. Dan tentu kita berharap agar Pemprov Sulsel bisa menghibahkan ke kami,” kata Prof Irwan, di Ruang Kerja Abdul Hayat.

Menanggapi hal itu, Abdul Hayat mengatakan, jika memungkinkan hibah bisa saja dilakukan, asalkan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, keputusan ada di tangan Plt gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

“Kami juga ingin visi misi Bapak Gubernur yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter sampai skill ini diisi oleh teman-teman di vertikal yang memang ahli di bidangnya,” kata Abdul Hayat.

Ia menuturkan, untuk pinjam pakai, akan ada sedikit keterbatasan. Misalnya, ketika akan dilakukan renovasi, dipertanyakan sertifikat hingga kelengkapan administrasi lainnya.

“Saya menyambut baik kegiatan hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa terealisasi dalam waktu yang tidak lama,” tutupnya. (*)

0 141

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, meminta agar Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dilaksanakan di kabupaten kota. Hal tersebut sebagai upaya membangun komitmen bersama, berkolaborasi, dan bersinergi bersama, untuk mempercepat pengelolaan perhutanan sosial di Sulsel.

“Sosialisasi ini menjadi penting untuk dilaksanakan pada setiap kabupaten/kota melalui dukungan Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota, khususnya peran dan dukungan optimal dinas terkait untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang mendukung perhutanan sosial di daerahnya,” kata Abdul Hayat, saat membuka Rapat Sosialisasi Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang dirangkaikan dengan Rencana Pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PS) Tingkat Kabupaten/Kota, yang berlangsung secara virtual zoom meeting di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 26 Agustus 2021.

Ia menjelaskan, tujuan perhutanan sosial ini adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperjuangkan hidup dalam meningkatkan kesejahteraannya, melalui lima skema perhutanan sosial. Yakni Hutan Kemasyarakatan, Hutan
Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.

Menurutnya, terbitnya UU Cipta Kerja yang kemudian disusul terbitnya PP No 23 tentang Kehutanan, serta beberapa Peraturan Menteri termasuk Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, menjadi penting karena merupakan payung dalam pengelolaan perhutanan sosial di Indonesia. Khususnya Perhutanan Sosial di Sulsel.

Sebagai Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Sulsel, iapun menyampaikan beberapa capaian terkait perhutanan sosial di Sulsel. Adapun jumlah ijin atau persetujuan perhutanan sosial di Sulsel per Agustus 2021 sebanyak 725 ijin/persetujuan, dengan luas 166.262,42 hektare, dan jumlah Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) sebanyak 420 dengan jumlah 53.757 KK.

“Hal ini tentunya kita upayakan untuk terus bertambah dengan melakukan fasilitasi persetujuan perhutanan sosial di Sulsel. Selain itu, pekerjaan rumah kita yang memerlukan perhatian dan kolaborasi kita bersama adalah mendorong agar ijin atau persetujuan perhutanan sosial yang telah ada, itu bisa berdaya dan mengelola potensi sumberdaya alam pada lokasinya masing-masing,” terangnya.

Ia juga mengingatkan terkait Surat Edaran Kemendagri No. 522/6267/SJ tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No. 522/1673/DISHUT tahun 2021, dan Surat Gubernur Sulsel No. 522/7849/DISHUT tertanggal 6 Agustus 2021 tentang permintaan laporan kegiatan yang mendukung program pengembangan ekonomi berbasis perhutanan sosial terkait kepada para Bupati dan Wali Kota.

Terakhir, Abdul Hayat berharap agar di daerah-daerah itu Bupati/Wali Kota atau Sekda yang memimpin sebagai Ketua Pokja. Sehingga, data-data yang masuk dalam kategori kemiskinan itu, bisa diatur perkelompok untuk bisa mengambil bagian dalam di area-area di perhutanan sosial. Misalnya, bercocok tanam, peternakan, untuk mengelola lahan hutan tersebut.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Pokja Sulsel Syamsu Rijal, Direktur PUPS Ditjen PSKL KLHK RI Catur Endah Preasetiani Pamungkas, OPD lingkup Pemprov Sulsel, Bupati/Wali Kota se-Sulsel, dan anggota TGUPP. (*)

0 127

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Pelaksanaan Vaksinasi bagi Pengemudi Transportasi Online dan Pengemudi Truk di Area Pelabuhan Makassar, yang dilaksanakan di Aula Kantor Pelindo IV, Rabu, 25 Agustus 2021.

Abdul Hayat mengatakan, atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel menghaturkan terimakasih dan apresiasi kepada Dirjen Perhubungan Darat yang ikut mendukung proses vaksinasi ini.

“Semoga dengan ini, dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Abdul Hayat.

Menurutnya, dalam mengefektifkan penanggulangan pandemi, tidak cukup dengan protokol kesehatan. Tetapi, memang diperlukan intervensi berupa vaksinasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Saat ini, kata Abdul Hayat, Pemprov Sulsel terus berupaya melakukan berbagai intervensi dari hulu ke hilir untuk menanggulangi Covid-19. Ia berharap, dapat memenuhi target vaksinasi di Sulsel.

Lebih lanjut, Abdul Hayat menyampaikan, saat ini Pemprov Sulsel menyediakan program mobile vaksinator untuk menyasar area aglomerasi Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa dan Takalar), yang sekaligus melayani kelompok-kelompok masyarakat.

“Tentunya, ini menjadi suatu hal yang melegakan bagi kita semua, apabila solusi demi solusi untuk menangani Covid-19 di Sulsel terus berjalan dengan baik. Sehingga, upaya kita untuk tahap berikutnya dapat segera kita laksanakan,” ungkapnya.

Ia juga berharap dukungan dari seluruh pihak, baik dalam proses mengendalikan Covid-19, maupun pencapaian target vaksinasi seperti yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat saat ini.

“Saya bersyukur atas antusiasme masyarakat di berbagai kesempatan vaksinasi massal, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dinas terkait yang selalu dihadiri oleh masyarakat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat mengatakan, per tanggal 21 Agustus 2021, capaian vaksinasi di Sulsel sebanyak 1,8 juta (26,85 persen) dari total target sebesar 7 juta.

Hadir dalam rapat ini, Dirjen perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Komandan Pangkalan utama TNI AL VI Makassar, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Ditlantas Polda Sulsel, Direktur Pelindo IV (Persero), para Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel, dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV. (*)

0 135

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, mengingatkan semua stakeholder terkait untuk memperhatikan akurasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pemerintah. Sehingga, bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran.

“Dalam memberikan pelayanan di masa pandemi ini, bantuan kepada masyarakat perlu dirapatkan dan dikoordinasikan dengan baik,” kata Abdul Hayat, saat membuka Rapat Pemutakhiran Data KPM, yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 25 Agustus 2021.

Pandemi Covid-19 yang dihadapi saat ini, lanjut Abdul Hayat, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian mereka. Ditambah lagi dengan perpanjangan PPKM sampai dengan tanggal 6 September 2021, yang berpotensi pada semakin menurunnya kondisi ekonomi masyarakat.

Untuk itu, diharapkan seluruh program jaring pengaman sosial dan Bansos seperti PKH, BPNT, BST, dan BB-PPKM, agar dipercepat penyalurannya sebagai upaya pemulihan ekonomi.

“Ini sesuai dengan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti oleh Mendagri, Kapolri, Kejati, agar proses penyaluran bantuan tersebut diharapkan mengedepankan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” pesan Abdul Hayat.

Diketahui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Sulsel mencapai 5.870.450 juta orang. Pemprov Sulsel sendiri berkolaborasi dengan Polda Sulsel, Kejati Sulsel, BPKP Sulsel, dan BPK RI dalam penyaluran bantuan tersebut.

Hadir dalam rapat ini, Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulsel, TGUPP, Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel, dan para Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Sulsel. (*)

0 95

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Basarnas Sulsel, Djunaidi, di ruang kerjanya, Selasa, 24 Agustus 2021. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas mengenai masalah pencarian dan pertolongan yang ada di Sulsel.

“Tanpa adanya kedekatan dan sinergitas dari pemerintah daerah, tentu tidak akan terlaksana dengan baik. Pencarian dan pertolongan ini, tentunya harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang terkait, serta tim SAR sesuai undang-undang yang berlaku,” ujar Djunaidi.

Ia juga melaporkan ke Sekprov Sulsel jika UPT SAR dari Basarnas itu sudah ada di KabupatenBantaeng, Palopo, Luwu, Luwu Utara, Parepare, Bone serta Kepulauan Selayar. Mulai tanggal 1 September 2021 nanti, personil dari Basarnas akan menempatinya di daerah Luwu Utara dan Parepare.

“Mengenai peresmiannya, kami hanya bentuk kesiapsiagaan dulu. Karena belum di SK-kan dari Badan Pencarian dan Pertolongan. Jadi, sementara hanya kesiapsiagaan di Luwu Utara dan Parepare, karena di sana sangat riskan,” ungkapnya.

Djunaidi berharap agar sinergitas dengan pemerintah daerah ini, bisa membantu tugas-tugas Basarnas, khususnya dalam pencarian dan pertolongan yang harus cepat, tepat dan benar.

Menanggapi hal itu, Abdul Hayat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Basarnas. Para stakeholder dan pemerintah daerah harus bersinergi agar semua tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik dan benar.

“Tentunya kita berharap agar semua stakeholder dapat melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, karena pemerintah provinsi ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” imbuhnya. (*)

0 69

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, resmi melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bantaeng Periode 2021-2025, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Kamis, 19 Agustus 2021.

Abdul Hayat mengatakan, atas nama pemerintah provinsi dan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulsel, mengucapkan selamat kepada pengurus Korpri Kabupaten Bantaeng yang baru saja dilantik.

“Semoga para pengurus Korpri Kabupaten Bantaeng yang telah terpilih ini, merupakan ASN yang kapabel, memiliki integritas, penuh semangat dengan jiwa korsa yang dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan masyarakat Bantaeng, dan khusus Sulsel yang terus meningkat,” ucap Abdul Hayat, yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulsel.

Menurutnya, saat ini terdapat 4,2 juta ASN anggota Korpri dari sekitar 271 juta penduduk Indonesia atau lebih kurang 2 persen yang berkesempatan menjadi ASN yang memiliki kekuatan dahsyat. Karena mereka adalah mesin birokrasi yang menggerakkan roda pemerintahan.

Untuk itu, Abdul Hayat, ingin mengajak para ASN kabupaten Bantaeng untuk mensyukuri nikmat besar ini, dan mengimplementasikan rasa syukur itu, dengan kerja proaktif dan maksimal.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan agar Korpri Kabupaten Bantaeng semakin solid, kuat, dan sportif, serta lebih termotivasi didalam mengurus Korpri. Pertama, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada dua hal yang terpenting, adalah membangun jiwanya dan membangun badannya. Kedua, mars Korpri.

“Bagaimana kita bahu membahu dalam persatuan. Ketiga, yakni pengucapan panca Prasetya Korpri sebagai janji kita sebagai anggota Korpri,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Abdul Hayat juga menginformasikan, masih tingginya Covid-19 yang terkonfirmasi tentu memerlukan kerja keras untuk semua pihak dalam menangani kasus tersebut. Salah satunya adalah peran ASN yang tergabung Korpri, wajib menjadi agen perlawanan terhadap Covid-19.

“Saya mengajak Korpri Kabupaten Bantaeng untuk selalu disiplin protokol kesehatan dengan 5 M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena hal ini sangat membantu mengurangi angka penularan Covid-19,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Abdul Hayat mengungkapkan, dalam struktur kepengurusan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bantaeng diisi oleh SDM yang terbaik yang ada di Pemkab Bantaeng. Sekda Kabupaten Bantaeng, Staf Ahli, Asisten, dan kepala dinas, serta masih banyak lainnya.

“Semoga tugas-tugas kita dapat berjalan dengan lancar demi menciptakan sinergitas dan berkoordinasi dengan seluruh elemen untuk sama-sama meningkatkan kinerja ASN, serta dapat mengemban amanah dengan baik dan mewujudkan terobosan baru,” harapnya.

Terakhir, Abdul Hayat mengucapkan selamat bekerja menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Ini adalah awal yang bagus, bagi pengurus masa bakti 2021-2025.

Di tempat yang sama, Bupati Bantaeng, Ilham Azikin, mengatakan, kegiatan pelantikan ini harus memberikan manfaat yang besar pula di internal Korpri yang tidak terpisahkan dari roda pemerintahan Kabupaten Bantaeng. Ada dua hal yang harus dilakukan Pemkab Bantaeng, yakni kehadiran Korpri akan memperteguh integritas ASN di dalam Korps Republik Indonesia. Selanjutnya, apa manfaat kita berKorpri hari ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Abdul Wahab yang baru saja dilantik sebagai Ketua Korpri Kabupaten Bantaeng mengatakan, untuk membawa organisasi ini, diharapkan Korpri ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap agar sinergi dan sinkronisasi itu sangat penting bagi seluruh ASN yang ada di pemerintahan Kabupaten Bantaeng,” terangnya. (*)

0 17
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Naoemi Octarina, menghadiri Gebyar PAUD Insan Masagena 2021, yang dilaksanakan di PAUD...