Sulawesi Selatan

0 68

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Sosialisasi Aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Khusus pada Area Intervensi Manajemen ASN dan Pegawai APIP, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 27 April 2021.

Sosialisasi yang digelar virtual ini menghadirkan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Niken Ariati, dan diikuti oleh pimpinan daerah dan kepala OPD terkait se-Sulsel.

Dengan adanya program MCP ini, maka segala tahap kegiatan pembangunan di Sulsel dapat terpantau guna menghindari kesalahan atau penyalahgunaan khusus dalam area yang rawan akan terjadi tindak pidana korupsi. Seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN dan optimalisasi pajak, manajemen aset daerah, dan tata keuangan desa.

Niken menyampaikan, untuk pencegahan di Pemda difokuskan pada delapan area intervensi tersebut. MCP mengambarkan capaian tata kelola pemerintahan yang telah dicapai selama satu tahun.

KPK terus melakukan sosialisasi dan diharapkan dapat ikut pada training yang dilakukan oleh KPK untuk menambah pemahaman dan wawasan terkait beberapa hal MCP ini.

Lanjut Niken, substansinya pada bidang manajemen ASN ingin menghadirkan birokrasi dalam konteks promosi, rotasi dan mutasi yan bersih. Tidak ada lagi jual beli jabatan, dan dapat memberikan sanksi dengan adil dan fair. Serta memberikan promosi tanpa ada benturan kepentingan.

Dari sisi APIP, dapat menghadirkan APIP yang kuat, independen, punya kompetensi. Sehingga, dapat menjalankan tugas dengan fair, positif, adil dan hasilnya akuntable.

“Itu sebenarnya kenapa KPK peduli masuk probity audit dan mendorong APIP melakukan pemeriksaan khusus. Ini semata-mata meningkatkan kemampuan APIP di pemerintah daerah dan menjaga independensi di pemerintah daerah,” terangnya.

Niken menyampaikan, untuk progres indikator penguatan pada APIP Sulsel dengan 75,5 persen. Sulawesi Tengah 56,2 persen, Sulawesi Tenggara 70,5 persen, Sulawesi Barat 56,2 persen.

Untuk Sulsel, poin tersebut jika diuraikan, kecukupan dan kompetensi APIP 73,98 persen, ketersediaan anggaran 80,16 persen, probity audit 79,00 persen, pemeriksaan khusus 78,80 sedangkan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal 65,40 persen.

Sedangkan pada progres indikator pada manajemen ASN Sulsel meraih progres 76,8 persen, Sulawesi Tengah 58,1 persen, Sulawesi Tenggara 72,7 persen dan Sulawesi Barat 63,7 persen.

Sementara, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat, menyampaikan, Pemprov Sulsel berkomitmen untuk melakukan penguatan pada delapan area MCP.

Untuk bagian manajemen ASN juga memperhatikan berbagai hal dalam rekruitmen menghindari benturan kepentingan, dan juga terus memberikan peningkatan kualitas sumber daya ASN dengan memberikan pelatihan.

“Kami berkomitmen pada penguatan, juga termasuk pada pembenahan untuk managemen ASN dan APIP,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jauzi, menyampaikan, dari beberapa indikator di MCP, ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel. Pertama, terkait soal konflik kepentingan. Pemprov Sulsel selangkah lebih maju, karena telah memiliki peraturan daerah berupa Peraturan Gubernur.

“Namun, memang proses sosialisasi dan implementasinya yang belum. Tetapi kami sudah menjadwalkan pada bulan Mei kita tidak lanjuti,” paparnya.

Untuk manajemen ASN Sulsel meraih progres 76,8 dinilainya cukup tinggi. “Alhamdulillah, skor kita 75 itu cukup tinggi,” ucapnya.

Demikian juga dengan merit sistem akan diimplementasikan di Sulsel. Ia menilai KPK melalui program MCP ini lebih banyak hal-hal yang sifatnya implementatif, dulunya lebih banyak ke regulasi.

Sedangkan, Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief, menyebutkan, Korsupgah KPK melakukan pembinaan di Sulawesi termasuk Sulsel. Untuk kapasitas APIP dan pengembangan sumber daya manusia, Sulsel dibanding tiga daerah lainnya nilainya lebih tinggi walapun belum sempurna.

“Untuk APIP itu disampaikan tadi, tindak lanjut kita yang kurang. Karena kemarin ada permasalahan Covid-19,” ujarnya.

Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan in house training kerja sama dengan BPSDM.

“Insyaallah Sulsel dengan bimbingan Korsupgah, kita bertekad mengembalikan roh Sulsel yang APIPnya sebagai pengawas dan pendamping OPD-OPD,” pungkasnya. (*)

0 44

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Garuda Indonesia memiliki harga khusus tiket untuk perjalanan dinas bagi jajaran pemerintah hingga akhir Mei 2021. Promo ini juga berlaku untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Harga khusus diberikan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi biaya, juga fasilitas lainnya dalam memudahkan perjalanan dinas.

Harga telah disesuaikan dengan pagu perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

“Harga NKRI ini adalah harga yang sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan Tahun 2021, terkait dengan anggaran perjalanan. Jadi harga tiketnya sudah disesuaikan dengan anggaran dan keuangan. Khusus untuk ASN, dan semua yang menggunakan budget negara dan daerah,” kata PIC Coorporate Garuda Indonesia Branch Office Makassar, Raodah Aziz, pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Garuda terkait Harga Pagu NKRI dan Garuda Miles, yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, di Ruang Rapat Pimpinan, Selasa, 27 April 2021.

Harga khusus ini berlaku untuk pembelian tiket sekali jalan dan pergi-pulang rute domestik, dan tidak berlaku untuk penerbangan international maupun codeshare.

Harga ini berlaku untuk pembelian tiket Garuda mulai bulan 1 Maret sampai 31 Mei 2021 untuk perjalanan mulai 1 Maret sampai 31 Desember 2021. Ini ditujukan untuk pembelian tiket kelas bisnis dan ekonomi.

Raodah Aziz menjelaskan, misalnya harga tiket Makassar-Jakarta untuk kelas ekonomi Rp 2,1 juta atau untuk pulang pergi (PP) Rp 4,2 juta. Tetapi dengan harga NKRI sudah disesuaikan dengan ke pagu dari Kementerian Keuangan menjadi Rp 3,8 juta. Sedangkan untuk tiket kelas bisnis rute Makassar-Jakarta (PP) sedianya sekitar Rp10 juta menjadi Rp7 juta.

Beberapa fasilitas yang diberikan termasuk check-in counter khusus di airport, kuota bagasi tambahan, prioritas baggage handling, prioritas wait list untuk reservasi tiket, serta akses untuk airport lounge Garuda Indonesia.

Sementara, Abdul Hayat Gani menyambut baik program yang diberikan Garuda ini. Selain efesiensi anggaran, juga untuk memperlancar tugas kedinasan.

“Ini saya kira jauh lebih bagus, meringankan kita. Bayangkan juga jika tiba-tiba ada perintah tugas penting. Ada ruang-ruang kemudahan dalam layanan akses dan fasilitas,” kata Abdul Hayat.

Sebelumnya, Abdul Hayat menerima kunjungan GM PT Garuda Indonesia, Putu Tedy Wiryawan, untuk membahas harga tiket NKRI ini, di Ruang Rapat Kerja Sekda, Selasa, 19 April 2021 lalu.

Dalam kesempatan itu, Putu Tedy Wiryawan mendengarkan feedback dari pemerintah provinsi seperti apa menyikapi program tersebut, yang akan menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan lagi penyerapan anggaran perjalanan dinas melalui Garuda Indonesia.

Ia berharap, program ini diketahui oleh ASN yang akan melakukan perjalanan dinas. Untuk tiket sendiri, ia menjamin bahwa tiket yang dikeluarkan sudah bisa menjadi bukti pertanggungjawaban administrasi.

Kunjungan tersebut juga untuk memfollow up terkait persiapan PON ke 20 di Papua, serta untuk mengoptimalkan layanan kepada Pemprov Sulsel. (*)

0 65

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Acara puncak Festival Jalur Rempah akan dilaksanakan di Makassar, 28 – 31 Agustus mendatang. Rencananya, kegiatan ini akan diikuti 13 kota di Indonesia, yang sebelumnya menjadi peserta festival, menggunakan kapal Dewaruci dari Pulau Banda.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani dengan Ketua Komite Jalur Rempah 2020 Ananto Kusuma Seta, yang berlangsung di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 21 April 21021.

Ananto menyampaikan, Makassar adalah bagian penting dalam jalur rempah dunia.
Dimana, Makassar adalah pintu gerbang jalur rempah untuk Kawasan Indonesia Timur.

“Orang-orang Makassar adalah orang-orang yang pertama kali mengarungi nusantara dan dunia dengan membawa rempah. Mereka menyatukan pulau, suku, bangsa, dan dengan kehangatan tangan di atas,” kata Ananto.

Pada festival nanti, lanjut Ananto, akan memamerkan kekayaan kuliner, fashion, jamu-jamuan, pengetahuan dan history. Seperti Benteng Somba Opu hingga Benteng Rotterdam. Pihaknya juga telah mengusulkan jalur rempah sebagai warisan dunia yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia, bahkan diplomasi Indonesia di internasional, sekaligus meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Intinya adalah dari Makassar untuk dunia,” terangnya.

Ia menambahkan, peserta akan berangkat pada 17 Agustus 2021 di Pulau Banda, dan melalui beberapa titik jalur rempah. Kemudian, acara puncak dilaksanakan di Makassar tanggal 28-31 Agustus.

KRI Dewaruci ini nantinya akan ditumpangi oleh anak-anak dari semua provinsi. “Wakil dari Makassar akan bercerita tentang ke-Makassar-annya kepada teman-temannya, sehingga yang lain akan mendapatkan informasi dari sana. Jadi, itulah yang akan kita kembangkan nantinya, merajut ke-Indonesia-an melalui jalur rempah,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengaku sangat mengapresiasi adanya langkah-langkah pengembangan dan pemanfaatan sejarah budaya rempah.

“Hal ini bisa membangun spirit kejayaan rempah-rempah bisa hidup kembali menjadi nilai dan gaya hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan dalam bentuk pemberdayaan komunitas budaya rempah, pengembangan eduwisata jalur rempah, hingga pertunjukan seni,” kata Hayat. (*)

0 64

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menerima kunjungan pengurus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Mimika, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 19 April 2021.

Hadir Ketua KKSS Mimika, Syamsuddin Baena, Pengurus Seksi Bidang IV (Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Pemuda dan Olahraga) Muhammad Iqbal, dan Bendahara, Sitti Mardhiyah. Kunjungan ini dalam rangka mematangkan dukungan Pemprov Sulsel dan Pengurus KKSS Mimika bagi atlet Sulsel yang akan berlaga di PON Papua 2021.

Abdul Hayat mengatakan, dukungan pemerintah yang diperkuat oleh paguyuban bagi atlet yang akan bertanding sangatlah penting.

“KKSS dengan panitia Tim Satgas PON Sulsel hadir untuk sukseskan PON. Dengan perhatian tim semua, hari ini kita bertemu ada hasil konkrit kita sepakati. Bagaimana PON ini bisa sukses, bukan semata-mata dapat piala. Tetapi, mensukseskan kebijakan nasional, kembali dengan selamat dan tentu ada target-target kita,” kata Abdul Hayat.

Dengan dukungan dari KKSS Papua dan KKSS Mimika pada berbagai aktivitas atlet Sulsel, akan memberikan semangat bagi atlet.

“Intinya ingin melakukan partisipasi yang kuat untuk saudara yang akan bertanding,” sebutnya.

KKSS Mimika menyatakan akan memberikan dukungan penuh bersama masyarakat Sulsel. Terutama bagi fasilitas yang dibutuhkan atlet dan official yang tidak disediakan atau dicover panitia.

“Kami akan menyiapkan akomodasi sepanjang itu dipercayakan pada kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, sehingga kontingen Sulsel, bukan terlantar ya, tetapi minimal tidak mengalami kendala yang berarti,” terangnya.

Ia menyatakan, masyarakat Sulsel yang ada di Papua, khususnya Kabupaten Mimika, memberikan dukungan, termasuk tokoh masyarakat yang ada. Dukungan moral diberikan sebagai penyemangat sehingga meraih keberhasilan.

“Saya selaku Ketua KKSS Mimika tentunya berharap kontingen Sulsel, minimal kembali bukan dengan tangan kosong,” harapnya.

Sebagai sesama masyarakat Sulsel yang ada di rantauan, yang disebutnya sebagai keluarga, tidak akan berpangku tangan jika ada masalah yang dihadapi.

“Keluarga kami datang, mungkin banyak kendala yang mereka alami. Sehingga tidak mungkin kami berpangku tangan. Pasti kami akan turun tangan untuk mencari solusi yang terbaik. Sehingga mencapai kemenangan, termasuk dengan dukungan masyarakat yang ada disana,” pungkasnya.

Adapun Sulsel pada PON kali ini menargetkan minimal masuk 10 besar. Pada PON ini, atlet Sulsel tersebar pada empat cluster. Yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Di Kota Jayapura dengan 100 atlet dan 24 official tersebar di 16 cabang olahraga dan 22 disiplin. Kabupaten Jayapura dengan 83 atlet dan 22 official di 14 cabang olahraga dan 21 disiplin.

Sedangkan di Kabupaten Mimika dengan 41 atlet dan 12 official di 9 cabor dan 12 disiplin. Untuk Merauke sebanyak 9 orang dan 6 official pada 6 cabor dan 6 disiplin. (*)

0 101

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berfokus penyekatan pembatasan di area Mamminasata untuk penjagaan arus mudik jelang Idul Fitri 1442 H. Area Mamminasata ini mencakup wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), dan Takalar.

“Terkait mudik, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan peraturan. Terkait aglomerasi wilayah di Sulawesi Selatan, kebetulan di area perkotaan Mamminasata. Kita akan memperketat pembatasan di wilayah Mamminasata ini,” jelas Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kamis, 15 April 2021.

Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk penjagaan arus mudik ini nantinya menjelang lebaran. Tentunya dalam penjagaan perbatasan itu melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kita terus berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, karena kita daripada penyambung pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota harus melihat sejauh mana itu, bagaimana pergerakan orang per orang setiap harinya, maka tentu ada pertimbangan dari Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Plt Gubernur Sulsel pun menghanturkan terima kasih atas kebijakan Presiden RI, Joko Widodo melalui Kementerian Perhubungan. Menurutnya, Pemprov Sulsel pun berfokus pada arus mudik dari luar Sulsel. Hal itu salah satu upaya mencegah dan menekan penyebaran Covid-19.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 H telah ditetapkan. Moda transportasi mudik dilarang beroperasi mulai 6-17 Mei 2021. Larangan ini berlaku untuk semua moda transportasi, diantaranya adalah moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian.

“Kami berterima kasih atas kebijakan Bapak Presiden yang menginstruksikan dengan tidak adanya penerbangan jelang lebaran. Permasalahan yang paling penting kita ketahui bersama bahwa arus dari luar Sulsel itu menjadi konsen kita dan itu dilakukan dengan pembatasan arus transportasi,” ungkapnya.

Untuk pelaksanaan salat tarawih di masjid, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan ‘lampu hijau’. Hal itu merujuk dari Surat Edaran Kementerian Agama.

“Merujuk surat edaran Menteri Agama republik Indonesia No : SE.03 Tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 H. Kita buat surat edaran Nomor 451/3574/B.Kesra tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kita izinkan pelaksanaan tarawih dengan tetap protokol kesehatan yang ketat,” pungkasnya.

Olehnya itu, dalam memperketat pengawasan protokol kesehatan, melibatkan Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota guna memantau eskalasi perkembangan Covid-19.

“Alhamdulillah sampai saat ini, penyebaran Covid-19 di Sulsel masih relatif terkendali. Tetapi kita terus menekankan protokol kesehatan. Untuk kegiatan lainnya, buka puasa diizinkan dengan pembatasan kapasitas peserta 50 persen dan tidak dengan prasmanan. Jika ingin mengambil penceramah dari luar, maka kita tekankan harus sudah melakukan validasi bahwa mereka sudah melakukan vaksinasi Covid-19. Mereka diutamakan dari wilayah sekitar dan kita batasi hanya 10 menit untuk ceramah,” terangnya.

Adapun kapasitas untuk salat tarawih di masjid itu 50 persen. Jika jemaah banyak, disarankan pemanfaatan teras masjid dan termasuk pemasangan tenda-tenda untuk kapasitasnya tetap 50 persen dipertahankan.

“Untuk lebaran (Salat Idul Fitri), kita akan melihat lagi dan mengevaluasi kembali dengan melihat proses ini. Namun kami tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Sedianya, (pelaksanaan Salat Idul Fitri), bisa dilakukan di lapangan, lebih terbuka dan tentu bisa pengaturan jarak lebih baik, apalagi dalam sunnahnya lebih utama pelaksanaan Idul Fitri itu di lapangan,” katanya.

Pihaknya pun telah menyiapkan upaya zona Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, jika terjadi penularan Covid-19 di lingkungan masjid setempat.

“Kebijakan PPKM, penutupan masjid dan pembukaan kembali itu kita kembalikan kepada (Satgas Covid-19) Kabupaten/Kota yang lebih tahu pelaksanaannya,” imbuhnya. (*)

0 78

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah mengimbau masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, agar tidak muncul klaster baru di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah pun menyiapkan panduan ibadah bagi umat Islam.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 2021, yang dilaksanakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan seluruh pemerintah provinsi se-Indonesia.

Usai Rakor, Abdul Hayat mengatakan, Rakor ini untuk mengatur mudik lebaran Idul Fitri, tarwih, buka puasa bersama, juga sahur. Untuk menghindari kerumunan, maka pulang kampung dibatasi, agar tidak muncul klaster baru.

“Kondisi sekarang sudah bagus. Untuk wilayah Sulsel sendiri, hari ini di Swiss-Belhotel, sudah tidak ada lagi dan per hari ini juga di Hotel Imawan sudah ditutup, karena sudah tidak ada lagi pasien Covid-19. Dan jika ada yang merasa sakit, akan dibawa ke rumah sakit,” kata Abdul Hayat, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 12 April 2021.

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dalam Rakor tersebut menyampaikan, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19), serta memberikan rasa aman kepada umat
Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan, dibutuhkan panduan ibadah yang memenuhi aspek
syariat dan protokol kesehatan.

Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang memiliki
kewenangan menangani urusan keagamaan, perlu mengeluarkan surat
edaran mengenai Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri sebagai
acuan bagi instansi pemerintah, pengurus/pengelola rumah ibadah dan masyarakat luas. Surat edaran Nomor: SE. 03 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021.

Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang
sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah,
mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko Covid-19.

Adapun poin surat edaran Menteri Agama RI sebagai berikut:

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar’i lainnya
yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan
sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama.

2. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-
masing bersama keluarga inti.

3. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan, harus
mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50 persen dari
kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan.

4. Pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan
ibadah antara lain:
a. Shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih dan witir, tadarus Al-
Qur’an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling
banyak 50 persen dari kapasitas masjid/mushala, dengan menerapkan
protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman satu meter
antarjamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena
masing-masing.
b. Pengajian, Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit.
c. Peringatan Nuzulul Qur’an di masjid/mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

5. Pengurus dan pengelola masjid/mushala sebagaimana angka 4
(empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan
protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jemaah,
seperti melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana
cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa
sajadah/mukena masing-masing.

6. Peringatan Nuzulul Qur’an yang diadakan di dalam maupun di luar
gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50 persen dari kapasitas tempat/lapangan.

7 . Vaksinasi Covid- 19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13
Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID 19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya.

8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah
(ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.

9. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh/penceramah agama agar menjaga ukhuwah islamiyah, serta tidak mempertentangkan masalah
khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat.

10. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan berperan
memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah,
kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat
dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-sunnah.

11. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol
kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan Covid-19
semakin negatif (mengalami peningkatan) berdasarkan
pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing. (*)

0 67

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menyampaikan skala prioritas pemerintah di tengah pandemi Covid-19, saat menerima kunjungan Deputi Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Dr Zakiyah. Dua skala prioritas yang dimaksud adalah investasi dan ekspor.

“Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, ada dua hal yang masih menjadi skala prioritas, yakni investasi dan ekspor. Dua hal ini bisa memperkuat ekonomi kita,” kata Abdul Hayat, dalam pertemuan yang berlangsung di di ruang rapat kerjanya, Kamis, 8 Maret 2021.

Ia menjelaskan, untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, pintu masuknya adalah bagaimana memperkuat daya saing. Dan salah satunya adalah bagaimana semua produk-produk unggulan kita menjadi daya tarik ekspor, dan termasuk yang digagas lagi nantinya.

“Namun kita harus akui jika produk kita belum diverifikasi, ya di situ-situ saja,” ungkapnya.

Nantinya, kata Abdul Hayat, produk-produk akan disortir dengan berbagai model, kemudian yang terdaftar di aplikasi. “Memang ada aplikasi yang digagas oleh standarisasi tahun 2014, dan sudah ada Perdanya,” jelasnya.

Untuk itu lanjut Abdul Hayat, tinggal penajaman dan optimalisasi. Ia mengakui, masih dibutuhkan semacam edukasi yang kuat kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan pemerintah pusat dengan mengirim anggota Bimbingan Pelaksana Teknis (BPT) menjadi salah satu pendukung yang penting.

“Salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah bagaimana mengamankan aset kita, produk kita, bukan hanya dari makanan, akan tetapi semua hal kita optimalkan. Bahwa ini adalah kearifan lokal dan pastikan bahwa standarisasi dengan berbagai kriteria,” terang Abdul Hayat.

Turut hadir mendampingi Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo. (*)

Bone, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Pusat akan melakukan pengiriman vaksin Covid-19 Biofarma sebanyak 18.880 vial atau 9,6 koli, hari ini. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan, vaksinasi di Sulsel tidak dilakukan penundaan, melainkan masih menunggu vaksin tahap kedua dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Andi Sudirman mengatakan, Pemprov Sulsel telah menjalankan arahan dari pemerintah pusat untuk melakukan proses vaksinasi pada tahap awal secepat mungkin. Vaksinasi dilakukan kepada tenaga kesehatan maupun ASN lingkup Pemprov Sulsel, dan pemerintah kabupaten kota se Sulsel.

“Bukan disetop, justru kita ini tahap terakhir untuk tahap kedua. Malahan kita sudah menghabiskan stok yang ada, tinggal masalah vaksinasi tahap kedua,” ungkap Andi Sudirman, Selasa, 6 April 2021, di Kabupaten Bone, usai puncak HUT ke 691 Bone.

Ia melanjutkan, saat ini telah bersurat ke Kemenkes untuk pengadaan vaksin tahap dua.

“Tapi kita sudah bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk penambahan stok, justru kita menyelesaikan lebih cepat dari target, dari perkiraan sebelumnya,” jelasnya.

“Jadi kita sudah bersurat. Kita tidak produksi vaksin, kita melaksanakan saja, kita menunggu stok dari pusat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sulsel, dr Nurul AR, mengungkapkan, saat ini stok vaksin di gudang Dinas Kesehatan Sulsel sedang kosong.

“Stok vaksin di gudang vaksin provinsi sudah tidak ada,” kata dr Nurul.

Nurul menyebutkan, alokasi vaksin yang diminta ke Kemenkes belum tiba. Namun, hari ini atau besok dikonfirmasi sudah akan dikirim.

“Info terkini vaksin sudah siap dikirim hari ini atau paling lambat besok,” ungkapnya.

Vaksinasi akan kembali dilakukan sampai stok vaksin dari Biofarma tiba. Data dari Dinas Kesehatan, jumlah vaksin yang yang diusulkan pada termin II yaitu 187.551 dosis dengan 18.880 vial.

Adapun data realisasi vaksinasi per 3 April oleh Dinas Kesehatan mencatat sudah mencapai 18,30 persen untuk tahap I dan 7,30 persen untuk tahap II sekitar 1.506.638 orang yang sudah divaksin dari target 6.493.275 orang.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan, telah mencapai 58.858 orang, petugas publik 694.477 orang dan lansia 753.303 orang. (*)

0 60

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Paradigma kepemimpinan telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman. Pemimpin yang tadinya identik ingin dilayani dan dihormati, kini berubah menjadi pelayan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Pemprov Sulsel, Tautoto Tanaranggina, yang mewakili Plt Gubernur Sulsel, pada acara Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Pemprov Sulsel, yang dilaksanakan di Aula Kampus I BPSDM Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Perubahan paradigma kepemimpinan tersebut, kata Tautoto, memberikan gambaran akan pentingnya konsep kepemimpinan. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik, yang selalu berpikir bagaimana meningkatkan kinerja organisasi dalam melayani masyarakat.

“Saya sampaikan apresiasi kepada Kepala BPSDM Sulsel serta seluruh jajaran selaku penyelenggara pelatihan, yang senantiasa mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel, dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia,” kata Tautoto.

Pemprov Sulsel, sambungnya, saat ini telah melakukan percepatan pelayanan masyarakat melalui program-program yang tertuang dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Kesemuanya itu, membutuhkan kerja keras bersama, tak terkecuali seluruh ASN di lingkup Pemprov Sulsel, lebih khusus lagi bagi para pejabat administrator sebagai pemimpin pelaksana kegiatan di unit kerja masing-masing.

“Momentum pelatihan ini, sangat penting dilaksanakan dan diikuti para pejabat, terkhusus bagi para pejabat administrator, yang memiliki tanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik, serta administrasi pemerintahan dan pembangunan,” terangnya.

Menurut Tautoto, para pejabat tentunya tidak akan bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa adanya dorongan, inovasi, dan pelayanan kinerja. “Untuk itu, gunakanlah waktu dalam pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pasca pelatihan ini lahirlah pemimpin handal yang mampu berinovasi,” pesannya.

Ia menambahkan, pandemi Covid-19 bukanlah halangan untuk meningkatkan kompetensi dasar SDM. Tidak hanya Indonesia, semua negara di dunia merasakan dampak pandemi ini.

“Namun saya yakin dan percaya, atas kerja keras kita semua, disiplin menerapkan protokol kesehatan, kita semua bisa melewati pandemi ini,” imbuhnya. (*)

0 180

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Hayat Gani, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan Dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021, di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Kegiatan ini mengangkat tema Pengawasan Intern BPKP – Inspektorat Daerah Dalam Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel. Plt Gubernur Sulsel memberikan keynote speak menjabarkan kondisi di Sulsel. Hadir pula sebagai narasumber, yakni Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto, menyebutkan, penanganan pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik melalui kolaborasi. Ia juga menyampaikan dalam sambutannya agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal.

“Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh kepala daerah. Dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah,” ujarnya.

Pemerintah daerah sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP, termasuk sejak awal perencanaan. Demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan.

Sedangkan, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, peranan APIP dan BPKP penting dalam mengawal pemerintah daerah. Sulsel sendiri prioritasnya terdapat pada visi-misi Sulsel 2018-2023 yang menjadi koridor.

Andi Sudirman mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel di atas nasional di akhir tahun 2020. Adapun sektor yang paling tinggi sharing pertumbuhannya pertanian dan kelautan.

“Data BPS, ternyata sektor ekonomi tertekan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan. Ini pada aktivitas dan pergerakan kegiatan masyarakat. Sehingga 2021, kami melakukan prioritas tertentu. Melanjutkan pembangunan di daerah wilayah bawahan, termasuk infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi,” paparnya.

Andi Sudirman menilai, pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa.

“Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini,” lanjutnya.

Selain itu, anggaran desa juga dapat dialokasi untuk pemulihan ekonomi nasional. Ketika sektor padat karya dapat disentuh, maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga, peranan APIP dan BPKP dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan.

Ke depan, lanjut Andi Sudirman, adalah kebijakan yang arahnya top – down, tetapi pelaksanaannya bottom – up untuk pengambilan keputusan. Artinya, diinginkan bagaimana matriks yang nanti lahir adalah resource (sumber daya) yang ada di Inspektorat, kemudian dapat membuat formulasi baru untuk menghadirkan orang-orang yang betul-betul mumpuni dari semua OPD, untuk ditarik kemudian menjadi penguatan dalam pendampingan dan pengawalan.

“Kami juga menginginkan inspektorat dan jajaran auditornya menjadi dokter pribadi bagi provinsi dan kabupaten-kota. Kami ingin menjadikan OPD-OPD kami bisa bertanya dan memperhatikan rekomendasi yang ada,” harapnya.

Ia menyampaikan, kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan daan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan ini menjadi ruang kolaborasi. Sinergi dan kolaborasi antara inspektorat dan BPKP penting dalam pengawalan akuntabilitas.

“Syarat utamanya adalah keterbukaan dalam informasi. Makanya, saya bilang keterbukaan data penting. Bahwa inilah area-area yang kritis, kritikal bagi kami untuk mempertanyakan bagi APIP dan BPKP untuk sama-sama membedah dan kemudian kita jalan bersama,” pungkasnya. (*)