CLOSE
Sulawesi Selatan

0 254

Makassar, humas.sulselprov.go. id– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengakui, bahwa Provinsi Sulawesi Selatan terus memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam menghadirkan pelayanan publik.

Hal itu diakui Wapres pada saat memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (31/1/2022).

“Provinsi Sulsel sejauh ini telah mencapai banyak kemajuan dalam bidang pelayanan publik. Kita mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan,” ujarnya.

Salah satu diantaranya inovasi GESIT-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel. Apalagi inovasi ini pun masuk dalam Top 99 dan Top 45 dalam KIPP Tingkat Nasional Tahun 2021. Serta inovasi lainnya, seperti Kota Palopo dengan Inovasi MABASSA di Dinas PMPTSP, Kabupaten Gowa dengan inovasi Sahabat LAPOR.

Wapres pun meminta agar seluruh kepala daerah di wilayah Sulsel terus berupaya meningkatkan standar kualitas pelayanan publik yang dimiliki. “Ini harus terus ditingkatkan agar menjadi ‘Baik’. Saya berharap hal ini menjadi perhatian serius para Kepala Daerah,” tegas Wapres

Dengan kualitas pelayanan publik yang baik, kata Ma’ruf Amin, maka akan menghindari terjadinya pungutan liar (pungli), sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan investor.

Di samping itu, kata Wapres, pelayanan publik yang berkualitas merupakan mandat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas, baik pelayanan administrasi, jasa publik, maupun barang publik.

“Birokrasi yang berkualitas dan profesional (juga) adalah kunci untuk memajukan kesejahteraan umum,” imbuhnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa pelayanan publik yang prima akan memengaruhi persepsi kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Diberbagai kesempatan, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman selalu menekankan OPD Lingkup Pemprov Sulsel serta Bupati/Walikota se Sulsel untuk senantiasa dalam berinovasi.

“Kita terus mendorong dalam menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Yang akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya. (*)

0 600

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Upaya Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam pengembangan UMKM mendapat pujian dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Ia mengapresiasi berbagai upaya pemerintah daerah di wilayah Sulsel dalam memajukan UMKM.

Andi Sudirman senantiasa berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM. Misalnya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM.

Terlebih lagi UMKM di Sulsel mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 tercatat lebih dari 940 ribu unit usaha, kemudian menjadi sekitar 1,2 juta pada 2020, dan meningkat lagi jumlahnya menjadi 1,5 juta unit usaha pada 2021.

“Saya melihat potret UMKM di Provinsi Sulsel ini sangat menggembirakan,” puji Wapres saat memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (31/1/2022).

“Saya melihat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik karena itu saya minta terus ditingkatkan pelayanannya dan pemberdayaannya (kepada UMKM). Di antaranya (yang dilakukan) memberikan fasilitasi peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk UMKM, sertifikasi produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan pendaftaran produk UMKM, serta melaksanakan pelatihan vokasi untuk pengembangan SDM UMKM,” sebutnya.

Sulsel, kata Wapres, dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai komoditas. Baik pertanian dan perkebunan, dan komoditas lainnya. Adapun rincian unit usaha UMKM Provinsi Sulsel yakni 570 ribu unit pada sektor ekonomi pertanian, 450 ribu unit pada sektor perdagangan, 290 ribu unit pada sektor jasa.

Ia pun meminta agar Pemerintah Daerah senantiasa dalam memberikan fasilitasi bagi UMKM. “Ini dari hulu ke hilir. Pendampingan dari SDM-nya, kemasan, legalitas, permodalan, dan promosi. Serta bisa difasilitasi sampai di ekspor sampai di mancanegara. Ini saya kira produk kita sekarang, sudah mulai banyak diekspor. Kita dorong supaya kualitasnya lebih baik,” jelasnya.

“Saya optimis, (pengembangan dan pemberdayaan) UMKM kalau kita terus bekerjasama, pasti akan berhasil. Saya lihat ada kemauan keras di Sulsel,” akunya.

Wapres didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyempatkan meninjau pameran UMKM yang berada pada lantai 1 Kantor Gubernur Sulsel. Adapun UMKM yang ditampilkan berupa UMKM Chalodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat; UMKM kerajinan atap konjo dari Bulukumba berupa produknperalatan rumah tangga dari daun lontar; UMKM pengrajin perak borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak; UMKM Kop. Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera; dan UMKM CV. Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket dan gula tala. (*)

0 392

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin di Provinsi Sulawesi Selatan membawa manfaat bagi UMKM dari Sulsel. Beberapa produk UMKM kebanggaan Sulsel akan ditinjau langsung oleh Wapres yang didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur, Senin (31/1/2022).

Dalam pameran UMKM itu ditampilkan beragam produk. Mulai dari aksesoris, pakaian hingga produk makanan dan minuman.

UMKM Chalodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat. Owner Chalodo, Baharuddin Iskandar menyampaikan, antusiasnya mengikuti pameran UMKM yang dihadiri oleh Wapres.

“Produk kami ini mulai tanam, petik, olah dan jual dilakukan oleh petani dari Luwu Utara. Selain coklat, kami juga menampilkan kopi dari Seko. Alhamdulillah, kita mendapat support dan dukungan dari Pemerintah Provinsi, dan kita sudah melakukan penjualan, misalnya di Surabaya bahkan di Arab Saudi. Kita harap adanya support dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan UMKM,” ungkapnya saat ditemui dilokasi pameran, Senin (31/1/2022).

Selain itu, adapula UMKM dari Wajo. Ialah Koperasi Sutera Sengka. Ia menampilkan beragam hasil produk seperti sarung selendang, kemeja, bahan baji, sarung, dan hijab. UMKM ini dibawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel dan Dinas Perindustrian Sulsel.

Adapula UMKM bernama CV. Coconut Internasional Indonesia dari Makassar. Mereka menampilkan produk-produk andalannya, seperti Teh Nipah yang merupakan minuman kesehatan yang tren di Korea. Selain itu, gula lontar atau palm jaggery, kayu sanrego, dan briket arang tempurung kelapa.

“Produk Briket arang tempurung kelapa ini kami sudah ekspor hampir semua negara di Timur Tengan serta eropa, seperti Jerman, Inggris, Turki, dan Rusia. Untuk produk gula lontar, kami sementara melengkapi izin untuk ekspor ke Korea,” jelas Dirut CV. Coconut Internasional Indonesia, Asriani.

Menurutnya, capaian itu tak terlepas dari dukungan Pemprov Sulsel. “terutama bagaimana Pemprov mendorong kita untuk naik kelas, seperti memfasilitasi untuk pameran di Turki. Pemprov mendorong kita untuk Go Internasional,” aku Asriani.

UMKM dari Bulukumba bernama kerajinan Atap Konjo turut ikut andil. Adapun produk yang ditampilkan berupa produk peralatan rumah tangga, tas yang berbahan daun lontar.

Serta UMKM pengrajin perak borong dari Makassar turut ikut menampilkan produk aneka kerajinan berbahan perak.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abd. Malik Faisal menyampaikan, “bapak Plt Gubernur selalu berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM diantaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM,” jelasnya.

Untuk diketahui, kehadiran Wapres di Sulsel untuk memberikan pengarahannya pada Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM dan serangkaian kegiatan lainnya. (*)

0 584

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin bakal melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin besok (31/1/2022). Rencananya orang nomor dua di Indonesia itu akan melakukan Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM dan serangkaian kegiatan lainnya.

Rapat tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, rencananya Wapres didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman akan meninjau UKM yang dipamekan di Lobby Kantor Gubernur Sulsel.

Adapun UKM yang ditampilkan berupa UKM Callodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat; UKM kerajinan atap konjo dari Bulukumba berupa produknperalatan rumah tangga dari daun lontar; UKM pengrajin perak borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak; UKM Kop. Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera; dan UKM CV. Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket dan gula tala.

Di Sulsel, UMKM pada Tahun 2021 sebanyak 1.565.134 unit usaha, meningkat sebesar 24 % dari Tahun 2020 yaitu sebanyak 1.262.952 unit usaha. Pemprov Sulsel terus berupaya dalam program pemberdayaan UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abdul Malik menyampaikan, “bapak Plt Gubernur selalu berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM diantaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM,” jelasnya.

Diharapkan dengan kedatangan Wapres, mampu memberikan dorongan untuk peningkatan dan pengembangan UMKM.

Sementara itu, dalam Pemprov Sulsel juga telah memiliki layanan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hadirnya ini untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Sulsel.

Dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik ini dengan pendekatan sistem digital yang dapat memangkas biaya. Dengan memanfaatkan aset fisik yang sudah ada, hadirnya MPP ini dengan efisiensi anggaran dari perencanaan Rp 40 Miliar menjadi Rp 400 juta lebih. MPP ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis. (*)

0 493

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya untuk menghadirkan fasilitas yang layak bagi masyarakat, khususnya dalam bidang transportasi.

Setelah pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare yang saat ini masih dalam progres pengerjaan, dan juga menghadirkan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata oleh Teman Bus, kini Pemerintah Provinsi akan menghadirkan layanan transportasi publik modern terintegrasi Mass Rapid Transit (MRT) di Kota Makassar.

Layanan kereta cepat MRT menjadi salah satu layanan yang akan dihadirkan Pemerintah Provinsi dalam rangka mengatasi kemacetan di wilayah integrasi Mamminasata yang akan bekerjasama dengan PT MRT Jakarta.

Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, rencana kerjasama tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuannya bersama Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, di Makassar, Sabtu (29/1/2022).

“Alhamdulillah, Kita sudah ketemu dengan Dirut PT MRT Jakarta Bapak William Sabandar. Insya Allah PT MRT segera siapkan MoU dan ‘Facilibilty Study’nya,” ucapnya.

Menurutnya, fasilitas transportasi publik ini akan membantu pemerintah dalam mengurai kemacetan di Makassar, terkhusus di kawasan Mamminasata.

Mengingat, kata Andi Sudirman, Makassar merupakan salah satu kota besar di luar Pulau Jawa dan menjadi hub untuk Kawasan Indonesia Timur. Sehingga, tingginya tingkat aktivitas di wilayah Mamminasata menjadi potensi terjadinya kemacetan.

“Makanya, kehadiran MRT nanti dapat menjadi solusi untuk mengurai kemacetan. Sekaligus juga bisa menjadi transportasi yang dapat mendukung pariwisata di Sulawesi Selatan,” terangnya.

Beberapa titik transit, kata Andi Sudirman, ditawarkan kepada PT MRT, yakni, bandara, pelabuhan, kantor gubernur, dan juga kawasan Jalan Metro Tanjung, khususnya di Center Point of Indonesia.

“MRT ini adalah transportasi massal terintegrasi. Ada beberapa kita tawarkan untuk lokasi transit, seperti bandara, pelabuhan, kantor gubernur, dan CPI dan sekitarnya, termasuk ke Barombong. MRT ini juga akan mendukung integrasi kereta api Makassar-Parepare,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, MRT juga menjadi salah satu jenis transportasi yang diharapkan masyarakat. “Itu berarti masyarakat kita juga sadar akan kebutuhan transportasi yang lebih nyaman dan lebih modern,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar menjelaskan, penjajakan kerjasama transportasi modern terintegrasi ini tidak lain salah satunya untuk mengatasi kemacetan di Kota Makassar, khususnya di kawasan Mamminasata. Terlebih lagi, Makassar merupakan salah satu kota besar diluar Pulau Jawa.

“MRT ini adalah sistem transportasi publik yang terintegrasi. Kita sudah mampu mengatasi kemacetan di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Makassar ini kan kota besar, jadi sudah harus didesain transportasi publiknya dari sekarang untuk bisa mengatasi kemacetan disini,” ucapnya.

Menurutnya, kehadiran MRT di Makassar khususnya di kawasan terintegrasi Mamminasata juga akan mendukung program inisiatif pemerintah pusat, yakni jalur kereta api Makassar-Parepare. (*)

0 739

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sejumlah Tokoh Lintas Agama Sulawesi Selatan berdeklarasi untuk mendukung Penanganan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dan percepatan cakupan vaksinasi (kebut vaksinasi) di Sulawesi Selatan.

Deklarasi tersebut disampaikan dalam agenda Pertemuan Tokoh Lintas Agama, di Hotel Remcy, Makassar, Kamis (27/1/2022). Adapun yang menyatakan sikap yakni dari Forum Kerukunan Umat Beragama Sulsel, Forum Kemanusiaan Lintas Agama Sulsel, Majelis Ulama Indonesia Sulsel, Persekutuan Gereja Indonesia Sulsel, Kongres Wali Gereja Indonesia Sulsel, Parisada Hindu Darma Indonesia Sulsel, Persatuan Umat Budha Indonesia Sulsel, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Sulsel, Dewan Masjid Indonesia Sulsel, PW NU Sulsel, PW Muhammadiyah Sulsel, PW Aisyiyah Sulsel, PW Muslimat NU Sulsel, Badan Kontak Majelis Taklim Sulsel, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sulsel.

Hadir dalam kegiatan itu Anggota TGUPP Sulsel, Prof Ridwan Amiruddin dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr Arman Bausat yang memberikan pemahaman tentang pentingnya vaksinasi Covid-19. Yang dipandu moderator oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulsel, Husni Tamrin.

Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Sulawesi Selatan, Ferdy Sutono menjelaskan, dengan upaya para tokoh agama mendeklarasikan diri untuk mendukung Pemerintah Provinsi diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan pemulihan dan pembangunan di segala bidang.

“Kami mendukung dan siap berkolaborasi, bekerja sama dengan Pemprov dan unsur terkait lainnya dalam upaya mempercepat tercapainya program vaksinasi secara menyeluruh, yang pada gilirannya mempercepat berakhirnya pandemi Covid-19. Sehingga program pembangunan di segala bidang dapat pulih lancar kembali,” katanya.

Hal serupa disampaikan dari Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Sulsel, DR KH Hamzah Harun Al-Rasyid. Menurutnya, dukungan Tokoh Lintas agama dalam pernyataan deklarasi itu adalah sebuah wujud apresiasi yang sangat tinggi terhadap keseriusan Pemprov mengatasi pandemi covid-19 dan juga upaya mengebut vaksinasi.

“Seperti dimaklumi bahwa vaksinasi adalah pilar yang sangat penting dan harus kita tuntaskan dalam rangka untuk menciptakan pertahanan masyarakat dari bahaya pandemi Covid-19 ini,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman berharap dengan dukungan dari seluruh tokoh agama dapat mempercepat upaya kebut vaksinasi Covid-19.

“Alhamdulillah, dengan bersama, insya Allah kita bisa kebut vaksinasi untuk membentuk herd immunity (kekebalan kelompok,” pungkasnya. (*)

0 528

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengapresiasi kepada empat Provinsi di Indonesia yang berinisiatif telah mengupload dokumen perencanaan ke sistem digital PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah). Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Agustin Arry Yanna pada acara Sosialisasi provinsi terkait penghargaan pembangunan daerah PPD tahun 2022, 26 Januari 2022.

Untuk diketahui, PPD ( Penghargaan Pembangunan Daerah ) adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah. Apresiasi yang diberikan kepada daerah terbaik penerima PPD berupa piala dan piagam pembangunan.

Dari empat daerah tersebut, selain Sulsel, tiga diantaranya dari Pulau Sumatera, yakni Sumatera Barat, Riau, dan Lampung.

“Kami memberikan apresiasi buat empat provinsi yang berinisiatif telah mengupload dokumen perencanaan ke sistem digital PPD, bahkan sebelum sosialisasi PPD 2022 untuk tingkat provinsi. Yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung,” ungkapnya.

Bagi Pemerintah Daerah, manfaat PPD ini akan memberikan motivasi dan pembelajaran untuk pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Adapun tahap penilaian, diantaranya penilaian dokumen RKPD dan Inovasi (bobot 30%), presentasi dan wawancara (bobot 25%), dan verifikasi (bobot 45%).

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang menyampaikan, bahwa apresiasi ini pun didapatkan tidak terlepas dari arahan dari Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. “Alhamdulillah, kita sudah mengupload kebutuhan dokumen untuk PPD 2022 atas RKPD tahun 2021 sebelum sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bappenas,” ungkapnya, Kamis (27/1/2022).

Ia berharap, hal ini menjadi semangat dan bisa menjadi nilai tambahan bagi Pemprov Sulsel. Apalagi Pemprov Sulsel terus berupaya dalam melakukan pembangunan yang lebih baik demi kemaslahan untuk masyarakat banyak.
“Penghargaan pembangunan daerah atau BPD merupakan evaluasi kreatif terhadap perencanaan dan pencapaian yang diselenggarakan oleh kementerian PPN/Bappenas setiap tahun. Evaluasi pembangunan daerah ini diharapkan dapat memotivasi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan lebih baik lagi,” tuturnya. (*)

0 265

Enrekang, humas.sulselprov.go.id – Distribusi pembagian hadiah untuk Program Vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan terus berkanjut ke kabupaten/kota di Sulsel.

Hadiah yang dibagikan, berupa 1 unit mobil, 30 unit sepeda motor, 300 unit sepeda dan 300 unit handphone. Pengundian dilakukan 31 Desember 2021 lalu.

Di antara pemenang tersebut, berasal dari Kabupaten Enrekang, menyampaikan rasa terima kasihnya atas hadiah dari program tersebut yang diinisiasi oleh Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

“Yang terhormat Gubernur Sulawesi-Selatan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas hadiah yang diberikan kepada saya, hadiah vaksin,” kata Daing, Selasa, 26 Januari 2022.

Ia pun mengajak warga lainnya di Kabupaten Enrekang yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Masserempulu untuk ikut vaksinasi.

“Saya mewakili Kabupaten Enrekang, Tana Masserempulu, ayo Masserempulu vaksin, ayo vaksin,” sebut pria 46 tahun ini yang berprofesi sebagai petani.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulsel, Husni Tamrin menyampaikan, bahwa hadiah hingga saat ini terus didistribusikan.

“Hadiah terus kami distribusikan kepada para pemenang, memastikan hadiah sampai ke pemenang dengan melakukan verifikasi untuk selanjutnya diserahkan,” jelasnya, Rabu, 26 Januari 2022.

Lanjutnya, untuk pemenang yang belum mengambil hadianya dapat mengambil di Dinas Kesehatan Sulsel.

Adapun berdasarkan data terkahir dari Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tertanggal 24 Januari 2022, cakupan vaksinasi Sulsel telah mencapai 77,68 persen atau 5.482.477 persen untuk dosis 1 dan untuk dosis 2 sebesar 48,96 persen atau sebesar 3.455.931 orang. (*)

0 313

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Provinsi Sulawesi Selatan telah melewati 60%. Tertanggal 24 Januari 2022, lansia di Sulsel yang telah melakukan vaksinasi dosis satu sebanyak 471.191 jiwa atau 62,50%.

Berdasarkan data terakhir dari Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tertanggal 24 Januari 2022, cakupan vaksinasi di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 77,68 persen atau sebesar 5.482.477 untuk dosis satu dan 48,96 persen atau sebesar 3.455.931 jiwa untuk dosis dua.

“Alhamdulillah capaian vaksinasi kita sudah 77,68 persen. Untuk lansia telah mencapai 62, 50%,” ucap Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, di Makassar, Selasa (25/1/2022).

Makanya, kata Andi Sudirman, pihaknya meminta masyarakat untuk ikut dalam upaya menggenjot capaian vaksinasi di Sulsel.

Keinginan Andi Sudirman, tidak lain untuk mengingatkan masyarakat untuk membentuk Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) di masyarakat melalui pemberian vaksinasi secara lengkap, yakni dosis satu dan dosis dua.

“Dengan upaya kita untuk menggenjot pelaksanaan vaksinasi setidaknya bisa menekan laju penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Seluruh kabupaten/Kota di Sulsel, kata dia, mulai melakukan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Adapun capaian vaksinasi bagi anak mencapai 4,52 persen. (*)

0 345

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih predikat ‘Baik’ atas indeks tata kelola pengadaan barang/jasa tahun 2021 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Ada beberapa indikator penilaian. Yakni pemanfaatan sistem pengadaan, SiRUP dan E-Tendering, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ. Dimana Pemprov Sulsel meraih nilai dengan total 71,55.

Dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan ini, mengacu pada surat edaran Kepala LKPP RI Nomor 4 tahun 2021 tentang penjelasan indeks tata kelola pengadaan minimal baik sebagai aspek indikator ‘antara’ dalam indeks reformasi birokrasi. Raihan ini tentu tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Sulsel untuk terus melakukan perubahan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa.

Atas inisiasi Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kini lelang proyek di Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sistem pengacakan (random). Hal itu dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pengadaan barang dan jasa yang fair, transparan, akuntabel dan berkualitas.

“Alhamdulillah, Provinsi Sulawesi mendapat nilai dengan Kategori Baik atas indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa oleh LKPP RI,” ungkap Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Jum’at (21/1/2022).

Dirinya pun mengucapkan selamat kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa beserta pejabat struktural, fungsional, Pokja dan seluruh staf yang telah berkontribusi dalam perbaikan ini dalam waktu sangat singkat.

“Tetap semangat dan menjaga nilai ini secara bersama sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh rekanan, instansi internal, vertikal dan stakeholder terkait atas pencapaian ini,” ungkapnya. (*)

Prev1...234...86Next Page 3 of 86
Situs Resmi Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Menyajikan Berita Update dan Terbaru seputar Kegiatan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Contact us: [email protected]
© Copyright 2018-Humas Pemprov Sulawesi Selatan