Wakil Gubernur
Featured posts

0 39

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2021, yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, secara virtual, Jumat (23/7/2021).

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Presiden RI Joko Widodo, Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Para Gubernur, Wali Kota dan Bupati Se Indonesia, serta sejumlah anak-anak Indonesia dan organisasi Forum Anak Nasional.

Dalam kegiatan itu, Presiden RI menyampaikan pesan dan apresiasinya kepada seluruh anak Indonesia dalam memperingati HAN 2021 yang digelar di tengah pandemi Covid-19 yang melanda bangsa ini.

Tidak hanya itu, Jokowi berkesempatan menyapa semua anak-anak Indonesia yang hadir dalam puncak peringatan HAN pada tahun ini.

“Saya titip anak-anak harus tetap semangat belajar. Tetap belajar meskipun tidak di sekolah. Sebetulnya kita rencana di bulan Juli akan dibuka sekolah tatap muka lagi. Tetapi, karena pandemi Corona naik lagi sehingga rencana itu dibatalkan. Nanti tunggu situasi kalau pandemi virus Corona itu turun kita akan belajar tatap muka,” pesannya sekaligus menjawab pertanyaan sejumlah anak yang hadir, yang menginginkan segera dilakukannya sekolah tatap muka.

Yang paling penting, kata Jokowi, dalam proses belajar selalu anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan, Jokowi berharap agar ditengah pandemi ini anak-anak Indonesia tetap menjaga semangat dan senantiasa bergembira serta tetap menjalankan ibadah dan sama-sama berdoa agar pandemi bisa segera berakhir.

“Anak-anak ku semua adalah masa depan Indonesia. Selalu semangat, rajin belajar, terus bergembira, beribadah. Selamat Hari Anak Nasional untuk semua anak-anak ku di Indonesia,” ucapnya.

Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga juga menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, dalam puncak peringatan HAN 2021 yang mengangkat tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju, menyampaikan jika semua anak di Indonesia memiliki hak yang sama. Tsermasuk memiliki hak untuk berpartisipasi terhadap pembangunan.

Menteri Bintang menjelaskan, anak-anak adalah sumber daya Indonesia yang paling berharga. Pemenuhan hak anak wajib dilakukan tidak hanya oleh orang tua tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh stakeholder.

“Pandemi yang membatasi gerak fisik kita tetapi tidak boleh membatasi pikiran anak-anak dalam berimajinasi. Sumber daya yang paling berharga bagi negara adalah kalian semua anak Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel juga menyampaikan apresiasinya dalam Puncak Peringatan HAN 2021. Andi Sudirman berharap agar seluruh anak-anak Indonesia tetap bisa menjaga diri dan kesehatannya di masa pandemi ini.

Pembatasan sekolah tatap muka, kata Plt Gubernur, bukan menjadi penghalang bagi anak-anak untuk bisa menuntut ilmu. Untuk itu, Plt Gubernur berharap semua pihak khususnya orangtua dan tenaga pendidik bisa turut serta dalam memberikan perlindungan dan pendidikan kepada anak, termasuk pendidikan agama.

“Pandemi yang melanda kita seharusnya menjadi kesempatan bagi para orangtua khususnya, untuk bisa lebih memperhatikan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan yang dimulai dari rumah. Tentunya dibantu dengan pendidikan di dunia sekolah yang dilakukan secara daring,” ungkapnya.

Plt Gubernur juga menilai peran orangtua selama masa pandemi menjadi sangat penting dalam menjaga anak agar tetap terlindungi dengan perilaku pelanggaran hukum dengan memperkuat pendidikan keagamaan bagi anak.

Bahkan, Plt Gubernur juga meminta kepada semua anak-anak di Indonesia khususnya di Sulsel untuk semakin kreatif, patuh kepada orang tua, serta senantiasa tetap menjaga semangat belajar meskipun dalam kondisi yang terbatas.

“Pesan saya, anak-anak ku sekalian selama masa pandemi ini kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Membangun kreativitas serta tetap menjaga semangat belajar, beribadah dan tetap patuh kepada orang tua,” ungkapnya.

Dalam Puncak Peringatan HAN 2021 tersebut, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly juga memberikan remisi kepada sejumlah anak yang terlibat hukum dengan harapan kedepannya anak-anak ini bisa kembali berkumpul bersama keluarga dan masyarakat, serta semakin memperbaiki diri demi masa depan yang lebih cemerlang. (*)

0 89

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, melaunching program Sulsel Kebut Vaksinasi dan Telemedicine ‘Hallo Dokter’, yang digelar secara hybrid di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Makassar, Senin, 19 Juli 2021.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur menyampaikan jika program Kebut Vaksinasi tersebut dilakukan untuk mengejar target vaksinasi di Sulsel dalam menghadirkan herd immunity (kekebalan kelompok).

“Apa yang kita sekarang monitor adalah mengejar target-target vaksinasi yang tentu telah didrop ke kabupaten kota dan juga provinsi. Kemudian kita juga melakukan monitoring kontrol setiap harinya, dan akan turun langsung membuat tempat-tempat vaksinasi yang secara permanen,” katanya.

Sehingga, lanjut Plt Gubernur, masyarakat yang mungkin tidak terdaftar di beberapa tempat bisa dengan mudah memperoleh vaksin yang disediakan oleh pemerintah.

“Makanya kita launching ini Kebut Vaksinasi, karena sudah banyak juga kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha yang menyiapkan gerai-gerai mereka untuk logistik, mereka menyiapkan tempat dan bekerja sama dengan provinsi,” ungkapnya.

Hanya, menurut Andi Sudirman, pemerintah provinsi masih harus menunggu stok vaksin dari pemerintah pusat untuk bisa mengakomodir kelompok masyarakat yang ingin bekerjasama dengan pemerintah dalam mengejar target vaksinasi di Sulsel. Ia berharap agar prioritas vaksin dilakukan di wilayah aglomerasi yang meliputi kawasan Mamminasata.

“Program Kebut vaksin ini harus lebih kencang dilakukan di wilayah Mamminasata. Kenapa? Karena ketika disana pusat persebaran virus-virus, maka disitu juga harus ditumbuhkan herd immunity,” tegasnya.

Terkait program telemedicine ‘Hallo Dokter’, Plt Gubernur menyampaikan bahwa program tersebut digalakkan untuk membantu masyarakat, khususnya para penderita Covid 19 yang menjalani isolasi mandiri untuk mudah mendapatkan informasi perawatan.

“Karena melihat 70 persen sampai 80 persen lebih banyak masyarakat yang memilih untuk isolasi mandiri, maka inilah fungsinya telemedicine. Kita menyiapkan sambungan kontak, telepon dan sebagainya, untuk konsultasi apakah dia harus ke dokter, perawatan, dan juga nanti dikunjungi,” jelasnya.

Dengan program ini, Plt Gubernur menilai akan memudahkan pemerintah dalam melakukan tracing, tracking, dan treatment dengan menurunkan tim ke lapangan mengecek pasien yang masuk ke rumah sakit. Termasuk mendatangi rumah pasien untuk dilakukan pengecekan terhadap keluarga pasien.

“Kalau kita mau tampung semua di rumah sakit tidak mungkin. Dengan melihat angka positif 500 perhari, dengan jumlah tempat yang tidak memungkinkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur juga mengaku telah membentuk posko penanganan Covid, yang berpusat di Rumah Sakit Dadi untuk lebih memudahkan kontrol dan pertanggungjawabannya. RSKD Dadi memiliki fasilitas yang lengkap untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien sampai pada pelayanan pemulasaran jenazah. (*)

0 59

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Seluruh Fraksi di DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2020, dalam gelaran rapat paripurna di DPRD Sulsel, Jumat 16 Juli 2021.

Persetujuan LKPJ itu ditandai dengan penandatanganan bersama Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD antara Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, dan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari.

Plt Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada para legislator Sulsel yang telah mengawal jalannya proses Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020. Mulai dari rapat di tingkat komisi, badan anggaran, hingga rapat paripurna.

Berbagai catatan yang disampaikan seluruh fraksi terkait pertanggungjawaban APBD tersebut, Plt Gubernur mengaku akan menjadi tugas pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti.

“Saya atas nama pemerintah dan segenap rakyat Sulsel mengapreasiasi DPRD karena mereka berdiri di sana bersama rakyat. Persetujuan LKPJ ini bagian dari proses pengawalan dengan berbagai catatan yang menjadi PR bersama,” katanya, di Makassar, Sabtu (17/7/2021).

Andi Sudirman mengungkapkan, masa pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 lalu menjadi tahun yang berat bagi semua komponen masyarakat, tak terkecuali bagi pemerintah yang dituntut untuk mengeluarkan kebijakan, khususnya dalam menjaga kestabilan ekonomi bagi masyarakat. Namun, ia mengaku bersyukur karena DPRD bisa bersama-sama dengan eksekutif mengawal kebijakan di masa-masa yang sulit.

“Saat ini segala sesuatu menjadi tidak mudah dalam kondisi keseharian masyarakat di tengah pandemi. Tapi Alhamdulillah di situ kami bersama DPRD melupakan ego sektoral demi mengawal ekonomi dan kebijakan di masa sulit ini,” lanjutnya.

Ia menambahkan, banyak ide dan dorongan serta harapan, tapi tidak banyak yang bisa terpenuhi di saat seperti ini. “Kenegarawan setiap orang diantara kita diuji saat negara membutuhkan untuk rakyat,” pungkasnya. (*)

0 64

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, prioritas saat ini mempercepat vaksinasi.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulsel, tanggal 16 Juli 2021, capaian vaksinasi sudah diangka lebih dari 1,4 juta orang dari total target vaksinasi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), 7.057.525 orang.

Menurut Andi Sudirman, dengan vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu langkah dalam mencegah penyebaran Covid-19 serta membangun herd immunity (kekebalan kelompok). Pihaknya akan memulai melakukan pemetaan wilayah penyebaran. Salah satu fokus sasaran di kawasan Mamminasata yang mencakup Kota Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa) dan Takalar.

“Kita akan mulai petakan wilayah penyebaran. Kita sasar kawasan Mamminasata sebagai epicentrum penyebaran priority pertama,” katanya, Sabtu, 17 Juli 2021.

Kawasan Mamminasata, kata Andi Sudirman, akan jadi prioritas vaksin untuk mencapai herd immunity di wilayah sentra penyebaran. Hal itu dilakukan, melihat peningkatan kasus yang banyak di daerah perkotaan. Meski begitu, pihaknya tetap memberlakukan PPKM berskala mikro, dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat satuan kecil (Desa/Kelurahan/RT/RW) yang terjadi kenaikan kasus.

“Ini gempuran Covid-19 adalah gempuran yang didominasi di wilayah perkotaan. Kita kepung dari sana sembari operasi (PPKM Mikro) kabupaten/kota tetap digencarkan di daerah masing-masing,” tegasnya.

Ia senantiasa mengingatkan masyarakat, untuk tetap selalu memperketat protokol kesehatan 5M. Menjaga imun tubuh, serta senantiasa berdoa untuk keselamatan dalam beraktivitas selama pandemi. (*)

0 123

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Inovasi Gesit-19 (Gerai Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan) yang merupakan inovasi unggulan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulsel terpilih menjadi finalis 99 top inovasi pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2021, yang diselenggarakan Kemenpan RB. Saat ini memasuki tahap seleksi 45 besar.

Adapun dampak dari inovasi gesit ini untuk output (keluaran) sebelum dan sesudah, dari delapan desk (meja) menjadi tiga meja pada gerai perizinan, waktu layanan dari lima hari menjadi satu hari atau selesai dalam 19 menit, biaya operasional nelayan dalam mengurus sekitar Rp 3,7 juta menjadi Rp 50 ribu, izin terbit 997 meningkat menjadi 2.337.

Sedangkan outcome (hasilnya), kepastian berusaha yang berbulan-bulan menjadi satu hari, menghilangkan jasa percaloan yang dapat mencapai Rp 3,5 juta, produksi es balok dan jasa kuliner meningkat, perlindungan tenaga kerja kemitraan BPJSTK dari nol menjadi 1.178 peserta.

Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, secara langsung memberikan pemaparan kepada Tim Panel Independen (TPI) KIPP 2021 secara virtual di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, 15 Juli 2021. Panelis dewan juri yang membaca dengan cermat proposal, menonton video dan mendengarkan serta melihat pemaparan mengaku sangat terkesima dengan Gesit-19.

Adapun susunan tim panelis, yakni Prof Dr. JB Kristiadi, Prof Dr Eko Prasojo, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, Erry R. Hardjapamekas, Dadan S. Suharmawijaya, Neneng Goenadi, Nurjaman Mochtar, Sri Haruti Indah Suksmaningsih, Tulus Abadi, Haris Turino, Dr. Rudiarto Sumarwono.

“Saya melihat Gesit-19 dengan beberapa kebaruannya. Antara lain kolaboratif yang diterapkan, pemberdayaan sumber daya lokal, bahkan layanan akhir pekan, ini sangat baik,” kata Komisioner KASN, Rudiarto Sumamarwono.

Sementara itu, Siti Zuhro juga menyatakan apresiasinya terutama pada jumlah biaya yang dikeluarkan nelayan yang turun drastis. Demikian juga dengan waktu yang dibutuhkan, yang dipangkas sampai izin keluar.

Menurutnya, dibutuhkan political will, political commitment dan law enforcement dalam pelayanan publik. “Saya terus terang terkesima, bagaimana menurunkan biaya yang tinggi tadi menjadi Rp 50 ribu dan pelayanannya hanya 19 menit, bahkan kurang. Tentunya ini bukan hal yang mudah,” kata peneliti senior Pusat Senior Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Saran yang disampaikan panelis diantaranya, untuk mengintegrasikan Gesit-19 dengan perizinan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian. Demikian juga, meneliti sistem perizinan ini dengan data perkreditan nelayan, serta perlunya kesinambungan program.

Sementara, Andi Sudirman Sulaiman dalam pemaparannya, menyebutkan, gerai pelayanan ini memiliki berbagai keunggulan. Selain mendekatkan pelayanan perizinan, juga mempercepat penerbitan izin. Serta sebagai strategi pencegahan penularan Covid-19.

“Kita beri nama Gesit-19, Gerai Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel. Gesit sendiri ini ada 19 kabupaten/kota yang memiliki pesisir laut. Kemudian perjanjian kerjasamanya tahun 2019. Perizinannya waktunya sekitar 19 menit,” ujar Sudirman Sulaiman.

Sebelum inovasi yang menjadi masalah, adalah anggapan setelah kewenangan ditarik ke provinsi dari kabupaten/kota, maka akan mengganggu pelayanan publik. Nelayan, juga harus menempuh jarak jauh. Seperti yang dari Sinjai sekitar 220 Km ke Kota Makassar. Menghabiskan biaya besar, seperti penginapan termasuk waktu yang terbuang untuk perizinan. Kadang juga terjadi pungli sepanjang pengurusan. Terjadi aktivitas ilegal kelautan dan perikanan, karena sulitnya izin keluar.

“Yang dihadapi nelayan kita. Setelah dari Makassar dan kembali ke Sinjai, tiba-tiba ada masalah keluarga misalnya, tidak bisa berlayar, karena kemudian izinnya habis, ini kadang terjadi. Makanya kita perlu mendekatkan pelayanan disana, sehingga dia bisa memperbaharui izinnya,” ucapnya. (*)

0 76

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sudah lebih dari 1,3 juta masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Meski begitu, Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, terus mendorong pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Per tanggal 14 Juli 2021, dari total target vaksinasi Provinsi Sulsel 7.057.525 orang, saat ini pencapaian vaksinasi Covid-19 mencapai 1.389.053 orang atau 19,68 persen. Percepatan proses vaksinasi, menjadi salah satu langkah dalam mencegah penyebaran Covid-19, serta membangun herd immunity (kekebalan kelompok).

“Mengejar yang pasti sebagai rekomendasi kesehatan termasuk dalam program Bapak Presiden Joko Widodo untuk mensukseskan gerakan vaksinasi nasional. Mari mendorong segenap kabupaten kota bersama TNI dan Polri dalam memassifkan gerakan vaksinasi bersama untuk mencapai kondisi herd immunity,” pinta Andi Sudirman.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, disebutkan vaksinasi tahap satu dengan sasaran tenaga kesehatan telah mencapai 76.171 atau 129,41 persen, dari target 58.858. Tahap dua dengan sasaran pelayanan publik telah mencapai 817.936 atau 117,78 persen, dari target 694.477, serta lansia telah mencapai 101.878 atau 13,52 persem dari target 753.303.

Sementara tahap 3 dengan sasaran masyarakat umum dan rentan telah mencapai 387.716 atau 8,48 persen, dari target 4.571.997, serta sasaran remaja dan anak sekolah telah mencapai 5.352 atau 0,55 persen dari total target 978.890.

“Kita terus mengebut pelaksanaan vaksinasi ini. Termasuk bagi para remaja pelajar di usia 12-17 tahun,” katanya.

Selain menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Andi Sudirman mempersiapkan langkah-langkah untuk upaya pengendalian penyebaran virus corona.

“Dengan melakukan pemantauan ketat oleh puskesmas dan posko PPKM Desa/Kelurahan Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri; pemeriksaan kembali kedatangan penumpang di bandara dan Pelabuhan dengan cara random menggunakan PCR; melakukan pemeriksaan dokumen PCR di perbatasan Provinsi (darat); menghimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan menuju wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang tergolong zona merah; memantau di kabupaten/kota terhadap pemberlakuan PPKM Mikro,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap selalu memperketat protokol kesehatan 5M. Menjaga imun tubuh, serta senantiasa berdoa untuk keselamatan dalam beraktivitas selama pandemi. (*)

0 65

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Massal untuk Pelajar yang berlangsung di SMKN 10 Makassar, Jalan Bonto Manai, Rabu, 14 Juli 2021.

Bersama Kabag Ops BINDA Sulsel, Kolonel Infanteri Andi Baso dan Kepsek SMKN 10 Makassar, Andi Sudirman melihat para pelajar yang tengah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 jenis Sinovac.

Salah satunya pelajar yang bernama Muhammad Alforobhy. Ia tampak gugup saat vaksinator akan menyuntikkan vaksin Covid-19, namun disampingnya ada Plt Gubernur Sulsel. Lantas Andi Sudirman pun tampak menenangkan dan memegang lengan anak lelaki yang duduk di kelas X itu.

“Nanti dosis vaksin kedua, harus datang lagi ya. Semangat divaksinasi semua anak-anak,” kata Andi Sudirman menyapa para pelajar yang tengah divaksin.

Vaksinasi untuk pelajar SMP dan SMA dirangkaikan dengan vaksinasi dari rumah ke rumah atau Door to Door diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Di Sulsel, sebanyak 2.500 pelajar dari SMP dan SMA yang menjadi sasaran vaksinasi.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menargetkan vaksinasi untuk pelajar SMA dan SMP yang usianya diatas 12 bisa berlanjut di kabupaten/kota lainnya.

“Vaksinasi kita kejar terus. Harapan kami bagaimana kita kebut ini vaksinnya, sebagai langkah hulu untuk proses pencegahan Covid-19 ataupun memperoleh herd immunity (kekebalan kelompok),” ungkapnya.

Andi Sudirman mengaku, target vaksinasi Covid-19 di Sulsel naik, yakni 4,7 juta untuk masyarakat umum dan kelompok rentan atau sebanyak 7 juta yang termasuk tenaga kesehatan dan pelayan publik. Dimana sebelumnya, sudah sekitar 70 persen dari 1,5 juta target sasaran.

“Target kita sekarang 7 juta dari sekitar 8,7 juta jumlah penduduk di Sulawesi Selatan. Itu menyasar remaja, lansia maupun masyarakat umum lainnya,” bebernya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyaksikan secara virtual pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar ini yang berlangsung pada 14 Provinsi di Indonesia. Jokowi mengatakan, sebanyak 49 ribu target sasaran vaksinasi Covid-19.

“Hari ini akan divaksinasi 49 ribu, 15 ribu pelajar SMP, 15 ribu pelajar SMA, dan masyarakat umum secara door to door 19 ribu,” ujar Jokowi.

Ia juga mengingatkan agar guru dan tenaga pendidik lainnya segera divaksin. Dengan begitu, maka kekebalan komunal atau herd immunity segera tercapai.

“Saya hanya ingin menyampaikan agar setelah anak-anak semua divaksinasi tolong dicek agar guru, petugas-petugas sekolah, jangan ada yang terlewat vaksinasinya,” tuturnya. (*)

0 70

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, bersama BIN, mendorong pemberian vaksin pada remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berusia 12-17 tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19. Ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat yang mulai melaksanakan vaksinasi bagi anak rentang usia tersebut sejak 1 Juli 2021.

Untuk itu, Sudirman Sulaiman meminta kepada kabupaten/kota untuk mengebut pelaksanaan vaksinasi ini yang merupakan vaksinasi Tahap 3.

“Salah satu upaya cegah penularan dan program herd immunity dengan meminta kepada seluruh kabupaten dan kota untuk kebut vaksin,” kata Andi Sudirman, Selasa, 13 Juli 2021.

Herd immunity sendiri adalah istilah untuk kekebalan kelompok/komunitas. Situasi dimana masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu. Sehingga dapat menimbulkan dampak tidak langsung (indirect effect) yaitu terlindunginya kelompok masyarakat yang bukan sasaran imunisasi dari penyakit yang bersangkutan.

Terkait program vaksinasi ini di Sulsel, Plt Kabid Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulsel, Muhammadong, menjelaskan, kebijakan awal untuk vaksinasi diberikan dengan batas usia 18 tahun ke atas. Namun sekarang usia anak 12 hingga 17 tahun sudah bisa diberikan.

“Sehingga kebijakan Pak Plt Gubernur untuk menyasar SMP dan SMA tepat. Sekarang ini sudah sementara kita koordinasikan dan kerjasama dengan BIN untuk pencanangan untuk bisa dilakukan di semua SMP dan SMA di kabupaten/kota,” sebutnya.

Pencanangan akan dimulai di Makassar, di SMP 4 Makassar dan SMK Negeri 10 Makassar dengan menyasar kurang lebih 2.500 siswa. Rencananya akan disaksikan oleh Presiden RI.

Upaya ini sebagai bentuk vaksinasi tahap tiga di Sulsel. Termasuk dengan menyasar komunitas dan kelompok yang ada, termasuk siswa sekolah. Adapun target capaian vaksinasi di Sulsel hingga 7 juta.

“Salah satu strateginya dengan menyasar komunitas, termasuk komunitas anak sekolah, bisa dikembangkan nanti ke komunitas perusahaan nantinya,” ucapnya.

Diketahui, Kementerian Kesehatan sendiri melalui Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan Surat Edaran percepatan vaksinasi Covid-19 bagi kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota tentang Vaksinasi Tahap 3 bagi Masyarakat Rentan, Masyarakat Umum Lainnya, dan Anak Usia 12-17 Tahun.

Dikutip dari Sehatnegeriku.kemenkes.go.id, surat edaran tersebut dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan, mulai dari terkonfirmasi covid-19 pada usia anak-anak, dimana dari 29 Juni 2021 pukul 18.00 WIB tercatat lebih dari 2 juta orang terkonfirmasi Covid-19. Dilaporkan, sejumlah hampir 260 ribu kasus terkonfirmasi merupakan anak-anak usia 0-18 tahun. Lebih dari 108 ribu kasus berada pada rentan usia 12-17 tahun. Dari jumlah tersebut lebih dari 600 anak usia 0-18 tahun meninggal, 197 anak diantaranya berumur 12-17 tahun dengan angka Case Fatality Rate pada usia tersebut 0,18 persen.

Pertimbangan lainnya, adanya rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan persetujuan penggunaan vaksin Covid-19 produksi PT. Biofarma (Sinovac) untuk kelompok usia lebih 12 tahun dari BPOM tertanggal 27 Juni 2021, maka vaksinasi dapat diberikan bagi anak usia 12-17 tahun. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac dengan dosis 0,5 ml sebanyak dua kali pemberian dengan interval minimal 28 hari.

Sehingga, kepala dinas diminta untuk menyampaikan kepada direktur rumah sakit dan seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi agar melaksanakan percepatan untuk Tahap 3 ini. Bagi anak-anak usia 12-17 tahun dapat dilakukan di fasilitas kesehatan atau di sekolah/madrasah/pesantren dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kemenag setempat. (*)

0 63

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, membuka masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA/SMK/SLB Tahun Pelajaran 2021-2022 se-Sulsel secara virtual, Senin, 12 Juli 2021. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pendidikan atas pelaksanan dan proses penerimaan siswa baru yang dinilainya lebih baik dari tahun sebelumnya.

Andi Sudirman juga mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah masuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

“Saya menerima berbagai informasi bahwa ini jauh lebih baik dari tahun lalu penerimaan PPDB 2021. Jadi terima kasih banyak kepada seluruh tim. Saya juga mengucapkan selamat kepada adik-adik,” kata Andi Sudirman.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi perbedaan kualitas antara sekolah. Semua sekolah memiliki standar yang sama. Demikian juga kualitas anak didik di 24 kabupaten/kota.

Pria kelahiran Bone ini meminta pihak penyelenggara pendidikan di Sulsel untuk melakukan pendekatan pembelajaran di masa pandemi, dengan menerapkan teknologi digital. Ia juga mendorong pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Menurutnya, saat ini jarang sekali ditemukan anak-anak yang bisa menggunakan bahasa daerahnya sendiri.

“Saya tidak mau hilang itu bahasa nanti. Karena anak-anak itu sekarang sudah banyak tidak peduli dengan bahasa daerahnya. Hanya dipakai saja untuk dapat nilai di SD, SMP. Setelah SMA tidak ada, sudah hilang,” sebutnya.

Demikian juga harapannya agar anak didik dapat menguasai bahasa asing. Perlu juga pembelajaran dan penerapan terkait etika, termasuk di lingkup sekolah.

“Semangat adek-adek, jadilah yang terbaik ke depan dan menjadi generasi yang lebih bermoral dan menjadi pemimpin yang lebih baik ke depan,” pungkasnya dalam sambutan.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Muhammad Jufri, menyebutkan, masa pengenalan di tahun 2021 ini sedianya akan dilaunching langsung di SMA Negeri 10 Makassar. Namun dengan mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya pelaksanaan MPLS ini ditetapkan dilakukan secara daring.

Adapun tujuan dari pelaksaan MPLS di masa pandemi Covid-19, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2016, dimana pengenalan PLS ditujukan untuk memberikan pengenalan para siswa terkait dengan kondisi lingkungan sekolah.

“Ini juga khususnya untuk membangun kekuatan motivasi kepada anak didik yang besar. Semangat dan cara mengenali cara belajar yang efektif sebagai siswa baru. Khususnya pembelajaran yang kita langsungkan di masa pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Adapun jumlah peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022 berdasarkan daya tampung SMA sebanyak 78.199 kursi, SMK 42.758 kursi dengan keseluruhan 120.958 kursi. Kegiatan MPLS tahun ini dihadir 335 SMA Negeri, 165 SMK Negeri juga 23 SLB Negeri se Sulsel. Rangkaian kegiatan juga disiarkan melalui akun Youtube Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel.

“Hadir bersama-sama kepala UPT, guru-guru hebat, dan ada sejumlah sekolah yang menghadirkan siswanya sebagai siswa perwakilan di sekolah, dan siswa lainnya mengikuti secara daring,” urainya.

Sebelumnya, Plt Gubernur Sulsel mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Masa Pandemi Covid-19. Dalam surat tertanggal 6 Juli 2021 tersebut, memuat poin yang harus diperhatikan setiap daerah di Sulsel.

Diantaranya, pada poin pertama, pembelajaran jenjang Pendidikan Tinggi dan Satuan Pendidikan jenjang SD hingga SMA/SMK dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/online dari Belajar Dari Rumah (BDR) dan/atau dengan metode PTM terbatas dimulai bulan Juli hingga Desember 2021.

Kedua, Pelaksanaan PTM terbatas dimungkinkan dilaksanakan dengan melihat zonasi penyebaran Covid-19 pada tingkat kecamatan dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut. Untuk zona hijau, PTM dilaksanakan dengan sistem shift 50 persen dari kapasitas jumlah peserta didik, pembelajaran dilaksanakan dengan maksimal pertemuan tiga jam pelajaran per hari selama sepekan.

Untuk zona kuning, PTM dilaksanakan dengan sistem shift 50 persen dari kapasitas jumlah peserta didik, pembelajaran dilaksanakan tiga kali dalam setiap pekan, dengan maksimal pertemuan tiga jam pelajaran per hari.

Sedangkan, khusus wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk wilayah kepulauan, dengan memperhatikan angka Reproduksi Efektif (Rt) Covid-19, PTM dilaksanakan dengan ketentuan, untuk zona hijau PTM dapat dilaksanakan 100 persen dari kapasitas jumlah peserta didik, dengan sistem full jam. Untuk zona kuning, PTM dilaksanakan dengan 50 persen dari kapasitas jumlah peserta didik dengan sistem shift dan/atau dengan sistem full jam.

Ketiga surat edaran ini pada point ke tiga menuliskan berbagai ketentuan yang diatur, diantaranya, semua pendidik dan tenaga kependidikan telah melaksanakan vaksinasi; mendapat persetujuan dari kepala daerah masing-masing; mendapat persetujuan dari orang tua atau wali perserta didik; kesediaan orang tua mengantar jemput peserta didik dan tidak berkeliaran pada saat menujusekolah dan memastikan berada di rumah saat proses belajar di sekolah selesai; menyediakan sarana pendukung penerapan protokol kesehatan; wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

Keempat, Khusus kabupaten/kota yang memberlakukan PPKM Mikro di wilayah kecamatan, tidak diperbolehkan melaksanakan PTM sampai status tersebut dicabut.

Dalam surat edaran ini juga diatur, sekolah yang berada di kecamatan zona hijau namun peserta didik berada di kecamatan zona orange atau merah diharuskan melaksanakan BDR. Kepala daerah diminta memonitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan PTM ini. (*)

0 119

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menunjukkan keseriusannya dalam upaya melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kubah yang berada di area Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.

Tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi Sulsel kembali melanjutkan pembangunan masjid yang akan menjadi salah satu ikon wisata religi di Sulsel itu.

“Saat ini tengah progres pembangunan tahap lanjutan Masjid 99 Kubah,” kata Andi Sudirman.

“Yang pasti komitmen kita pembangunan masjid ini akan tetap kita lanjutkan. Jadi dilakukan bertahap. Harapan kita tentu semua sama, sama-sama ingin segera menjalankan ibadah di masjid tersebut,” jelasnya.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Sulsel, Haeruddin, menyampaikan, saat ini progres realisasi di lapangan sekitar 35,09 persen. “Bapak Plt Gubernur selalu mengingatkan agar bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi dan mutu yang baik,” ungkapnya.

Untuk bahan material konstruksi, kata Haeruddin, umumnya didatangkan dari luar Sulsel. Seperti marmer, keramik, dan railing untuk area pelataran suci. Menurutnya, ini bentuk kepedulian Andi Sudirman dalam pembangunan sarana ibadah.

Dari hasil pemeriksaan kondisi atap, ditemukan ada yang mengalami kebocoran. “Karena ada yang karatan yang mengakibatkan sirip enamel (pada kubah Masjid) banyak yang terlepas. Nanti akan diinventaris kembali. Jadi Bapak Plt Gubernur selalu ingatkan agar penuh kehati-hatian dalam pembangunan ini agar bisa dimanfaatkan banyak orang,” pungkasnya. (*)