Tags Posts tagged with "Abdul Hayat Gani"

Abdul Hayat Gani

0 94

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, yang berlangsung di Hotel Claro, Jumat, 10 Desember 2021.

Rapat pleno ini mengangkat tema Percepatan Akses Keuangan Daerah di Sulsel dalam mendukung program percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam sambutannya, Abdul Hayat mengapresiasi bupati dan wali kota yang turut aktif dalam mendukung program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan TPAKD daerah.

“Dimana, kondisi saat ini memang sangat dibutuhkan kegiatan-kegiatan untuk membangkitkan kembali UMKM di tengah pandemi Covid-19,” kata Abdul Hayat, sekaligus membuka rapat tersebut.

Abdul Hayat menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulsel memberi dukungan dan support sepenuhnya terhadap program kerja dan kegiatan-kegiatan TPAKD di Sulsel. Seperti membangun website TPAKD, membuat konten edukasi budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar, mulai PAUD sampai SMA.

Lebih lanjut, Abdul Hayat mengatakan, realisasi penyaluran KUR cukup besar di Sulsel, mencapai angka Rp 13,7 triliun, dengan jumlah debitur 402.156, dari target Rp 16 triliun. “Ini merupakan pencapaian yang luar biasa,” ucapnya.

Program KUR, kata Abdul Hayat, untuk meminimalisir para pelaku usaha atau UMKM agar tidak terjerat dengan rentenir-rentenir yang memanfaatkan situasi kesulitan masyarakat dengan memberi kemudahan pinjaman. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh bupati/wali kota agar memastikan penyaluran KUR di kalangan pelaku usaha benar-benar tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik.

“Kita berharap TPAKD di kabupaten/kota terus aktif dan melakukan berbagai terobosan serta inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk menggali potensi ekonomi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Sulsel,” harapnya.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Sulsel, tambah Hayat, dapat terwujud apabila adanya sinergitas, komitmen, dan konsistensi dari semua lembaga terkait antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.

Sebagai informasi, tahun 2020 kondisi perekonomian Sulsel dan beberapa daerah lainnya mengalami kontraksi. Namun, atas upaya bersama, membuahkan hasil yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan ketiga, yang telah tumbuh sebesar 3,24 persen.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Sulsel Since Erna Lamba, Kepala OJK Regional 6 Sulampua Muhammad Nurdin Subandi,
Bupati/Wali Kota se-Sulsel, Sekda Kabupaten Barru, Sekda Parepare, serta para OPD lingkup Pemprov Sulsel yang terkait. (*)

0 75

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mendukung penuh percepatan pelayanan publik untuk masyarakat Sulsel, berdasarkan lokakarya dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Lokakarya USAID ini fokus pada Co-desing program erat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun tiga daerah yang menjadi fokus kajian yakni Kota Makassar, Luwu Timur dan Kepulauan Selayar.

“Dari Pemprov memberikan apresiasi kepada USAID dengan kegiatan ini. Tentunya kita ingin ini lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah bentuk kolaborasi yang baik,” kata Abdul Hayat, di Hotel Claro Makassar, Kamis 9 Desember 2021.

Menurut Abdul Hayat, Pemprov Sulsel sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah tentunya harus satu langkah, satu arah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita inginkan satu langkah, satu arah bersama dengan seluruh daerah. Jangan sampai lain yang dibahas, lain yang dilakukan. Pemerintah provinsi adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah,” tuturnya.

Dirinya mengaku, dalam mewujudkan pelayanan publik dengan baik juga dibutuhkan saran serta masukkan dari semua unsur, termasuk USAID. Apalagi, USAID memiliki misi bagaimana mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif, mewujudkan infrastruktur berkualitas dan aksesibel, serta mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

“Percepatan pelayanan publik ini masih butuh masukan dan saran terkait pelayanan,” kata Abdul Hayat. (*)

0 67

Sinjai, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani resmi melantik pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sinjai Masa Bakti 2021-2026, di Auditorium IAIM Sinjai, Rabu, 8 Desember 2021.

Atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel dan Dewan Pengurus KORMI Sulsel, ia mengucapkan selamat kepada pengurus KORMI Kabupaten Sinjai yang baru saja dilantik. Abdul Hayat berharap, KORMI Sinjai menjadi mitra pemerintah untuk membantu peningkatan dunia olahraga, khususnya olahraga rekreasi masyarakat.

KORMI, kata Abdul Hayat, adalah organisasi olahraga rekreasi yang membutuhkan keinginan dan kesadaran agar tubuh tetap sehat dan bugar. “Dan tentunya dapat dilaksanakan dengan rasa gembira,” ucap Abdul Hayat.

Ia menambahkan, ada lima alasan mengapa olahraga rekreasi ini diminati oleh banyak orang. Yakni murah, mudah, menarik, manfaat dan massal. Adapun bidang olahraga rekreasi yang dibawah KORMI adalah olahraga kesehatan dan kebugaran. Olahraga petualangan dan tantangan, serta olahraga tradisional.

“Untuk itu, saya berharap agar KORMI menjadi energi baru dalam menjaga dan melestarikan budaya dan olahraga, sehingga mengukuhkan semangat mental kebangsaan melalui olahraga tradisional dan rekreasi,” tambah Hayat, yang juga merupakan Ketua KORMI Sulsel.

Lebih lanjut Abdul Hayat menuturkan, krisis budaya terjadi di era yang serba instan merupakan tantangan tersendiri. Dimana, kehilangan jati diri bangsa, apatis bahkan lupa akan budaya sendiri. Untuk itu melalui KORMI, ia berkeyakinan dapat memberikan sumbangsih dalam membangun mental dan menyehatkan anak bangsa.

“Pada prinsipnya, kegiatan olahraga terutama organisasi rekreasi semacam ini, menjadi sangat penting bagi masyarakat. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini,” tuturnya.

Ia berharap, agar pengurus KORMI Sinjai dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Sehingga, KORMI tidak hanya memberikan manfaat untuk internal organisasi. Tapi, juga dapat berkontribusi bagi Kabupaten Sinjai.

Hadir dalam pelantikan ini, Ketua KORMI Sinjai Andi Mukhtar Mappatoba, Sekda Kabupaten Sinjai, Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI), Rektor IAIM, dan Forkopimda Kabupaten Sinjai. (*)

0 95

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi Sulsel, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo, yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, (7/12/2021).

Mengawali sambutannya, Abdul Hayat mengatakan, reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya membangun Indonesia, demi meningkatkan kualitas hidup sebagaimana yang terkandung dalam Nawa Cita.

Sejalan dengan hal itu, maka program fundamental yang dilaksanakan adalah penuntasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dengan kemandirian pangan, peningkatan produktifitas tanah, dan pengakuan hak atas tanah.

Abdul Hayat menyampaikan, dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, terdapat dua hal pokok dalam kegiatan utama. Yakni penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses.

“Untuk itu, pelaksanaan Reforma Agraria perlu ditangani seoptimal mungkin oleh seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Sehingga, keterlibatan seluruh sumber daya secara optimal merupakan hal yang penting dalam rangka mendukung terlaksananya tujuan reforma agraria secara komprehensif yaitu terselenggaranya reformasi aset dan reformasi akses,” ungkapnya.

Ia mengatakan, searah dengan kebijakan dan program nasional reforma agraria, maka Pemerintah Provinsi Sulsel sangat mendukung dan mengapresiasi serta intens bekerjasama dengan instansi terkait untuk mensukseskan pelaksanaannya.

“Saya berharap dengan adanya Rakor Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria se-Sulawesi yang meliputi Sulut, Gorontalo, Sulbar, dan Sultra yang diadakan di Kota Makassar ini, akan membangkitkan semangat dan jiwa baru dalam mempercepat penyelesaian permasalahan reforma agraria, khususnya di Pulau Sulawesi,” harapnya.

Hadir dalam rakor tersebut secara virtual, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo dan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat. Hadir secara offline, Sekretaris Direktur Jenderal Penataan Agraria Awaludin, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel Bambang Priyono, dan Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulsel Iqbal Suhaeb. (*)

0 76

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengusulkan dilakukan tes PCR atau antigen sebelum dimulai acara kegiatan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kalau bisa kita memberikan contoh dulu, sebelum memulai acara, dilakukan dulu tes PCR atau antigen. Itu bagian dari edukasi, kita dulu baru orang lain, itu keren,” ungkap Abdul Hayat, saat menerima Pengurus Dharma Wanita Persatuan Sulsel, di Ruang Kerja Sekda, Senin, 6 Desember 2021.

Menurut Abdul Hayat, saat ini pemerintah Gorontalo saja melakukan tes PCR kembali kepada setiap penumpang yang turun di Bandara Gorontalo.

“Inikan padahal sudah ada hasil PCR atau antigen, tapi mereka memperlakukan tes ulang lagi untuk memastikan tidak ada penumpang yang terjangkit virus,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT Dharma Wanita Sulsel, Santi Imran Jausi, mengaku, kegiatan yang ingin digelar akhir tahun ini selain talk show juga dirangkaikan dengan HUT Dharma Wanita Persatuan Sulsel.

“Jadi kebetulan kita dari pemberdayaan perempuan mau bikin talk show. Jadi kami juga lanjutkan dengan peringatan HUT, sekalian biar satu paket,” jelasnya.

Santi Imran sendiri sangat berharap, Sekprov Sulsel Abdul Hayat turut hadir dalam acara yang dimaksud. “Kami berharap Bapak berkenan bisa hadir dalam acara yang dimaksud,” tutupnya. (*)

0 86

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel Nomor 40 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Dalam arahannya, Abdul Hayat, mengatakan, Pergub ini bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa. Dimana, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pendidikan berdasarkan pasal 155 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pasal 22 peraturan daerah provinsi Sulsel nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Menurutnya, peninjauan retribusi jasa umum ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulsel untuk melahirkan kebijakan yang lebih adil, efektif, administratif dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mencapai hal tersebut, lanjut Abdul Hayat, diperlukan kerjasama dari semua pihak. Khususnya dari pengelola retribusi itu sendiri, yang dilaksanakan secara profesionalitas, transparansi, akuntabilitas mutlak yang harus tercipta dalam penyelenggaraan pelayanan.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pelaporan, Reza Faizal Saleh, mengatakan, dalam regulasi memang mengamanatkan bahwa tarif retribusi itu ditinjau tiap tiga tahun. Untuk itu, tahun 2021 ini, pihaknya mencoba tarif retribusi ini sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan perekonomian saat ini.

“Kita berharap dengan Pergub ini kita memenuhi regulasi yang ada, dan telah meninjau regulasi ini. Semoga regulasi yang telah berlaku agar bisa secepatnya diimplementasikan di OPD-OPD,” harapnya.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini yakni, Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan HAM SetdaSulsel Idris, serta para staf pengelola retribusi jasa umum lingkup Pemprov Sulsel. (*)

0 100

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memaparkan capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel, sekaligus memberikan gambaran terkait kondisi perekonomian di Sulsel, yang berlangsung secara virtual zoom meeting, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 1 Desember 2021.

Mengawali paparannya, Abdul Hayat menyampaikan, berdasarkan data BPS Kuartal III 2021, pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 3,24 persen, sedangkan Nasional memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,51 persen. Adapun PDRB harga berlaku sebesar Rp 142,03 triliun dan PDRB harga Konstan sebesar Rp 89,10 triliun. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai dengan Agustus 2021 tercatat 5,72 persen.

TPAKD Provinsi Sulsel mempunyai lima program kerja. Antara lain, fasilitasi akses keuangan kepada UMKM sektor binaan pemerintah, mendorong peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan, fasilitasi Akses Kredit/Pembiayaan melawan rentenir, mendorong budaya menabung sejak dini dengan target One Student One Account (OSOA) atau biasa juga disebut satu rekening satu pelajar (KEJAR), dan mendorong percepatan akses keuangan melalui digitalisasi produk/layanan nasional.

Abdul Hayat mengatakan, dari kelima program kerja diatas, terdapat dua program TPAKD yang memfasilitasi penyaluran Dana KUR. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sulsel terkait penyaluran KUR, yaitu menghimbau kepada seluruh TPAKD kabupaten/kota untuk memfasilitasi penyaluran KUR secara aktif kepada seluruh pelaku usaha, melalui kawat surat Gubernur Sulsel kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulsel.

“Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berkala realisasi penyaluran KUR di setiap daerah,” ucap Abdul Hayat.

Hal ini sebagaimana misi Gubernur Sulsel, yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas, dan salah satu strategi untuk merealisasikan misi tersebut yakni dengan sosialisasi pembiayaan melalui dana KUR.

Pemerintah Provinsi Sulsel, melakukan inovasi kebijakan yang berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan KUR dengan membangun Website TPAKD Provinsi Sulsel, yang memudahkan kabupaten/kota menyampaikan informasi perkembangan penyaluran KUR, serta menyajikan beberapa informasi perkembangan usaha masyarakat. Termasuk usaha yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari KUR.

Inovasi selanjutnya, kata Abdul Hayat, adalah membuat konten video edukasi produk jasa keuangan yang berizin OJK, agar masyarakat teredukasi dan meminimalisir masyarakat terjerat investasi bodong atau pinjaman online (pinjol) yang sedang marak saat ini.

Ia juga menjelaskan, produk layanan KUR yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulsel secara umum dapat terlihat pada program kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), dengan motto SIKOKO. Yaitu membangun Sinergi, Komitmen bersama untuk merealisasikan program kerja dan Konsisten dalam bekerja secara tim, untuk melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota untuk penyaluran KUR.

Untuk itu, langkah kongkrit atau implementasi program kerja, secara khusus melakukan klasterisasi UMKM Pemetaan Potensi unggulan setiap daerah yang kemudian seluruh perbankan diberi tanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap potensi unggulan daerah diwilayah tanggung jawabnya (Sesuai dengan PIC), namun tidak menutup kemungkinan bank lain melakukan kerjasama/pembiayaan di daerah yang bukan pembagian wilayahnya.

“Grand strategy yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengoptimalisasikan penyaluran KUR di daerah adalah melakukan identifikasi potensi unggulan setiap daerah yang di bahas pada rapat singkronisasi program kerja TPAKD Provinsi dan TPAKD kabupaten/kota. Hasil pertemuan tersebut adalah pemetaan komoditas unggulan masing-masing daerah, selanjutnya dilakukan klasterisasi UMKM dan pembagian PIC perbankan untuk menindaklanjuti,” urainya.

Hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda provinsi Sulsel Since Erna Lamba, Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulkaf Latif, Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel Abdul Aziz. (*)

0 112

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Jalan tol akses khusus Makassar New Port (MNP) ditargetkan ground breaking di tanggal 30 Desember 2021. Target tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Deputi I Staf Kepresidenan, PT Pelindo, Sekretaris Provinsi Sulsel, Kakanwil BPN ATR Wilayah Sulsel, Polda Sulsel, Pemkot Makassar, dan stakeholder lainnya.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin, mengatakan, sesuai yang disampaikan PT Pelindo, anggaran untuk pembayaran ganti rugi lahan akses jalan tol MNP sudah siap. Tanggal 28 Desember, atau paling lambat 30 Desember, akan dilakukan ground breaking.

“Kami menyerahkan kepada pihak Pelindo untuk melakukan presentase,” ungkap Febry Calvin dalam arahannya, di Kantor MNP, Jumat, 26 November 2021.

Sementara itu, Perwakilan PT Pelindo, Arwin, mengaku, pihaknya sudah menyediakan anggaran lewat Bank Mandiri untuk disalurkan kepada pihak yang menerima pembayaran ganti rugi lahan.

“Kita sudah target ground breaking di tanggal 30 Desember, dan itu kita sepakati di dalam forum ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Mandiri, tinggal berkoordinasi dengan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bambang Priono, mengatakan, pengurusan pembebasan lahan untuk tol akses MNP ini diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat.

“Saya baru merasakan pekerjaan yang sangat-sangat cepat soal pembebasan lahan. Alhamdulillah target pembayaran di tanggal 15-16 Desember. Ini tinggal menunggu uang dari PT Pelindo supaya tidak ada kendala di kemudian hari,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengaku, sampai saat ini proses pembebasan lahan tol akses MNP ini belum ada kendala sama sekali. Tinggal menunggu persiapan ground breakingnya.

“Saya kira tidak ada kendala sama sekali. Saya kira malah kita lebih maju lagi satu hari dari time line yang ditetapkan,” tutupnya. (*)

0 126

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mengucapkan selamat atas kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sulsel Periode 2021 – 2023 yang baru saja dilantik pada Selasa kemarin, 23 November 2021.

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel ini dihadiri langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno.

Para pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sulsel dibawah kepemimpinan Andry S Arief Bulu itu dilantik oleh Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani.

“Selamat kepada Bapak Andry Arief Bulu, SE MM selaku ketua beserta seluruh jajaran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2023,” kata Andi Sudirman, Rabu (24/11/2021).

Ia berharap, dengan kepengurusan yang baru saja dilantik ini dapat memajukan promosi ekonomi pariwisata dan memajukan ekonomi kreatif yang ada di Sulsel. Sehingga, berdampak bagi pertumbuhan perekonomian, utamanya dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Semoga dapat memberi perubahan dan warna baru atas pariwisata di Sulawesi Selatan,” harapnya.

Ia menambahkan, pelantikan juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai bentuk dukungan kepada pengurus dan proyeksi program kepariwisataan Sulsel. (*)

0 59

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Keseriusan Pemprov Sulsel mensupport kemajuan olahraga ditunjukkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM), di Lantai 7 Gedung Phinisi UNM Makassar, Selasa, 16 November 2021.

Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengaku, inovasi mengenai olahraga ini dianggapnya sangat tepat dengan menggandeng UNM sebagai support sistem dalam mengembangkan olahraga.

“Saya yakin dan percaya ketika inovasi ini muncul, kita sambut dengan Pemda kita lakukan berbagai hal, memastikan industri olahraga di Sulsel ini harus maju,” ungkap Abdul Hayat dalam sambutannya, didampingi Kadis Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sulsel.

“Bagaimana pun juga tidak ada pilihan harus menyapa kampus. Salah satu ciri daerah yang ingin maju banyak-banyak berkaitan dengan kampus, jangan jauhi kampus, karena kampus merupakan dapur yang kita jadikan rujukan bagian penting di dalam menaklukkan pekerjaan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, bukan hanya sekedar MoU dan kegiatan seremonial semata, namun harus dilakukan full up dengan baik antara Pemprov Sulsel dan FIK UNM Makassar.

“Saya kira ini adalah bagian penting nanti Pak Arwin (Kadispora Sulsel) bukan hanya berakhir di ujian, tapi segera connecting dengan Bappeda, kemudian DPRD yakinkan bahwa untuk Sulsel ini kedepan pastikan PON di Sulsel, kita harus serius,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor UNM Makassar, Prof. Dr. Husain Syam, mengaku, MoU itu harus diikuti dengan full up dari hasil kerjasama antara Pemprov Sulsel dengan UNM, berdasarkan desain besar Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Karena Sulsel masuk di 10 provinsi untuk pembangunan desain olahraga. Kalau di kampus dibangun gedung pusat pelatihan olahraga, maka itu menjadi sebuah kemajuan bagi olahraga di Sulsel. Kita melihat bagaimana UNJ dibangunkan oleh Pemprov DKI Jakarta GOR untuk memajukan olahraga. Mohon ini menjadi catatan penting bagi kegiatan MoU kerjasama ini,” urainya. (*)

0 11
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan, penurunan angka kemiskinan di Sulsel sebagai capaian dari sinergitas seluruh pihak. "Alhamdulillah angka kemiskinan...