CLOSE
Tags Posts tagged with "Abdul Hayat Gani"

Abdul Hayat Gani

0 272

Maros, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam peringatan Hari Relawan. Upacara volunteer camp Palang Merah Indonesia (PMI) ini dilangsungkan di Lapangan Sepakbola Puca’ Kabupaten Maros, Jumat, 21 Januari 2022. Kegiatan ini dilaksanakan hingga 23 Januari 2022.

Abdul Hayat yang membacakan sambutan Gubernur Sulsel di upacara Peringatan Hari Relawan PMI, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel, menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan volunteer camp, yang diadakan pada 21-23 Januari, di Pucak Teaching Farm, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, kabupaten Maros. Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi ruang silaturahmi bagi seluruh relawan dan keluarga besar PMI, untuk membina keakraban sehingga terbentuk ikatan persaudaraan yang solid dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

Hal ini, kata Abdul Hayat, bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keselamatan berdasarkan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional yakni, Kemanusiaan, Kesamaan, Kenetralan, Kemandirian, Kesukarelaan, Kesatuan, dan Kesemestaan.

“Bersama Pemprov Sulsel, PMI bersinergi, berkolaborasi dan bekerjasama, bahu membahu untuk melaksanakan kegiatan kepalangmerahan guna pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, pertolongan pertama dan layanan ambulans,” kata Abdul Hayat.

Menurut Abdul Hayat, PMI sebagai organisasi non pemerintah yang memiliki visi dan misi kemanusiaan yang sangat mulia, tumbuh dan berkembang dalam rangka melakukan percepatan bantuan pertolongan secara medis kepada masyarakat.

“Saya juga berpesan kepada anak-anak kita di Palang Merah Remaja (PMR), keterlibatan ini dikhususkan untuk generasi muda yang mempersiapkan diri secara kuat mengisi mental mereka di dalam bersama-sama pemerintah untuk memberikan karya bakti kepada bangsa dan negara ini,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Bupati Maros, Andi Syafril Chaidir Syam, menyampaikan terima kasih kepada PMI Sulsel yang menunjuk Kabupaten Maros sebagai tuan rumah Volunteer Camp.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris PMI Sulsel Dr Rahmansyah, Pengurus dan Anggota PMI Sulsel dan Kabupaten/Kota, serta para relawan PMI. (*)

0 286

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Turnamen Bulutangkis KORPRI CUP I Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Lapangan Bulutangkis Kantor Gubernur Sulsel, Senin 17 Januari 2022. Kepada seluruh peserta, ia berpesan untuk menjunjung tinggi sportivitas.

“Junjung tinggi sportivitas. Apalagi, laporan yang masuk ke saya, pesertanya ini semangat, sama-sama ingin menang, sama-sama hebat,” ujarnya.

Iapun berharap, turnamen ini merupakan awal kebangkitan Korpri. “Kita ingin Korpri hebat dan Indonesia akan tangguh,” imbuhnya.

Abdul Hayat juga berpesan agar semangat dalam olahraga ini bisa turut berpengaruh pada kinerja. “Kita diwarnai oleh semangat kerja. Dan tentu kita inginkan adalah sportif di dalam melakukan ini, dan imbasnya nanti adalah bagaimana sportif kepada masyarakat,” ungkapnya.

Abdul Hayat menambahkan, dengan badan yang sehat, pikiran juga akan sehat, dan akhirnya masyarakat terlayani dengan baik. “Terima kasih atas hari ini. Orang Sulsel, Ewako! Semua bagus, semua hebat, dan selamat bertanding,” ucapnya. (*)

0 288

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional, lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Senin, 17 Januari 2022. Dalam arahannya, Abdul Hayat menyampaikan, pentingnya perlindungan dan jaminan sosial yang dijalankan oleh Negara lewat nawacita. Pemerintah tidak boleh absen di dalam memberikan proteksi kepada warga negara, yang selama ini menjadi kewajibannya.

“Ketika kita menjalankan tugas selaku abdi negara di masyarakat, maka yang pertama muncul adalah bagaimana mengawal program prioritas nasional dan lima program prioritas Pak Jokowi, yakni infrastruktur,” kata Abdul Hayat.

Selanjutnya, terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, reformasi birokrasi, investasi, dan menjalankan APBN dan APBD yang tepat sasaran.

“Serapan anggaran harus betul-betul terlaksana dengan baik, dan tiba kepada peruntukannya,” tegasnya.

Terkait peringatan Hari Kesadaran Nasional, Abdul Hayat berharap menjadi momentum hadirnya kesadaran individu dan kelompok, kesadaran komunitas, yang terakumulasi menjadi kesadaran nasional. Gotong royong dan kebersamaan, akan menjadi kekuatan tersendiri.

“Kita berharap pada upacara pertama di awal tahun 2022 ini menjadi semangat tahun baru. Bagi yang baru saja mutasi, selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga ada ide dan saran untuk pimpinan, dan berakhir kepada inovasi yang kuat untuk mempercepat layanan ini,” pesannya. (*)

0 370

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, menghadiri Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022, yang dilaksanakan di Hotel Four Points by Sheraton, Selasa, 11 Januari 2022.

Deklarasi janji kinerja ini juga mengangkat tema Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin Pasti dan Berakhlak Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum dan HAM, Harun Sulianto, pemerintah provinsi memberi dukungan terhadap apa yang selama ini telah dilakukan di jajaran Kanwil Hukum dan HAM. Dan dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian zona integritas ini, kinerja dapat tercapai dengan baik sebagaimana dengan tahun-tahun yang lalu.

Ia juga berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulsel terhadap hal-hal strategis, seperti vaksinasi yang telah dikomunikasikan langsung ke Plt Gubernur Sulsel dan dibantu oleh Dinas Kesehatan. Khususnya Booster untuk warga binaan pemasyarakatan yang ada sebanyak 10.600 orang, dan ASN sebanyak 2.000an, terutama yang usia lanjut.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, menyampaikan, Pemprov Sulsel sangat mengapresiasi adanya upaya-upaya strategis yang dilakukan. Pjelaksanaan pembangunan zona integritas didasarkan pada Peraturan Presiden PP No 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.

Sebagai informasi, kata Hayat, Sulsel saat ini mendorong dua hal. Yakni investasi yang baik, dengan ekspor yang cepat.

“Kalau investasi baik, tentu industri dan angkatan kerja dimana-mana, dan Insya Allah penanggulangan kemiskinan akan terurai dengan baik di Provinsi Sulawesi Selatan,” terangnya.

Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat terjalin sebuah kolaborasi dan sinergitas antara seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, daerah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih dari KKN, yang pada akhirnya akan bermuara pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala perwakilan ombudsman RI Sulsel, Subhan, Kepala BNN Sulsel Brigjen Pol Ghiri Prawijaya, Perwakilan Kepolisian Daerah Sulsel, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, para Kepala Lapas Rutan dan Balai Pemasyarakatan Kabupaten/Kota se-Sulsel. (*)

0 480

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, berharap di momentum Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dapat meningkatkan kerukunan umat beragama di Sulsel.

“Kementerian Agama telah hadir sebagai payung teduh bagi semua unsur umat beragama, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan layanannya, dan menjaga Pancasila, konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap dalam jalurnya,” tutur Abdul Hayat, di Asrama Haji Makassar, Senin, 3 Januari 2022.

Di momentum Hari Amal Bakti ke-76 tahun, Kemenag RI ini telah mencatat tumbuh kembang Kemenag RI sejak 3 Januari 1946 sampai saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya Indeks Kesalehan Umat Beragama dari 82,52 pada tahun 2020 menjadi 83,92 pada tahun 2021.

Begitu juga dengan indeks kerukunan umat beragama juga mengalami peningkatan yang semula tahun 2020 sebesar 67,46 menjadi sebesar 72,39 pada tahun 2021. Indeks Kepuasan Layanan KUA meningkat pula dari angka 77,28 pada tahun 2019 menjadi 78,90 pada tahun 2021.

Yang paling penting, Kemenag RI telah menjalin hubungan baik dengan para tokoh dan pemuka agama, organisasi dan lembaga keagamaan, forum kerukunan umat beragama, serta unsur masyarakat lainnya.

“Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam beragam pertemuan, baik di tingkat nasional maupun daerah, pendampingan, koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi,” ujarnya.

Abdul Hayat juga mengucapkan selamat kepada seluruh ASN yang menerima Satyalancana Karya Satya baik 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun di seluruh Sulsel. Penghargaan ini berdasarkan pengabulan permohonan dari Presiden RI Ir. Joko Widodo.

“Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan tersebut semakin meningkatkan kinerja ASN Kementerian Agama dan menambah kebanggaan, sebagai bagian dari Korps Kementerian Agama,” tuturnya. (*)

0 527

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr Abdul Hayat Gani MSi, menyampaikan 13 poin penting dalam Rapat Evaluasi Kinerja Pokja PPS Tahun 2021, yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Rabu, 29 Desember 2021. Hasil evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran bagi anggota Pokja tahun 2022-2024.

“Satu hal yang penting saya titipkan adalah kerja-kerja kolaborasi yang telah dikedepankan oleh Pokja PPS saat ini agar terus ditingkatkan,” kata Abdul Hayat, dalam sambutannya.

Adapun 13 poin penting yang disampaikan Abdul Hayat dan diharapkan menjadi perhatian, antara lain, Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) Percepatan Perhutanan Sosial Sulsel, diskusi berkala Perhutanan Sosial dan Fokus Group Discussion (FGD) bersama parapihak, Sosialisasi Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Inisiasi Pembentukan POKJA Perhutanan Sosial Kabupaten/kota, dan pelaksanaan KKN Tematik Perhutanan Sosial kolaborasi dengan P2KKN Unhas Gelombang 106 dan Gelombang 107.

Selain itu, roadshow pembentukan Pokja Kabupaten/Kota, dukungan Verifikasi Teknis (Vertek) Usulan Persetujuan PS di Sulsel, konsinyering Data Perhutanan Sosial, sosialisasi Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, serta Rencana Pembangunan IAD (Integrated Area Development) dan Tecknopark Perhutanan Sosial serta pembentukan Pokja PPS di kabupaten kota.

Adapula terkait Workshop Roadmap dan Database Perhutanan Sosial Provinsi Sulsel, Workshop Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan, Dukungan dalam Pelatihan Kemitraan dan Perhutanan Sosial, Fokus Group Discussion (FGD) rancangan Peraturan Gubernur Percepatan Perhutanan Sosial, dan Rapat Koordinasi POKJA Percepatan Perhutanan Sosial dengan agenda evaluasi kepengurusan Pokja PPS Tahun 2021 serta pertemuan pembahasan komposisi Tim Pokja 2022-2024.

“Ini tentunya perlu kita pertahankan bahkan ditingkatkan melalui upaya-upaya kolaborasi stakeholder. Peran dan
dukungan penuh dari stakeholder sangat membantu dalam pencapaian kinerja Pokja PPS tahun 2021,” katanya.

Kendati demikian, tim work dalam bentuk Pokja PPS tahun 2021 perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan ragam inovasi dan terobosan ke depan. Hal yang perlu ditegaskan pula adalah komitmen pemerintah pusat dan provinsi dalam mendukung program perhutanan sosial.

Abdul Hayat juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Pokja PPS Sulsel, terkhusus kepada Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) dan The Asia Foundation yang memfasilitasi
terlaksananya acara ini. Diharapkan, pasca kegiatan ini menjadi bahan masukan untuk program kegiatan di tahun 2022-2024 mendatang.

“Saya sebagai Ketua Pokja PPS Sulsel ingin menyampaikan beberapa capaian kita terkait perhutanan sosial di Sulsel,” tuturnya.

Adapun data-data capaian, yakni jumlah ijin/persetujuan PS di Sulsel per November 2021 sebanyak 731 ijin/persetujuan dengan luas 175.802,42 Ha. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) sebanyak 426 dengan jumlah kepala Keluarga 58.043 KK.

Capaian lain yang telah dilaksanakan dalam masa kerja Pokja PPS Tahun 2021 yang efektif hanya sekitar 5 bulan
(Agustus-Desember 2021), namun dapat dikatakan berhasil karena telah mengerjakan beberapa hal yang sangat
berkontribusi dalam percepatan Perhutanan Sosial di Sulsel. (*)

0 244

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku, kompak meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Sulsel lewat Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, Arif Budiarto, mengaku, pihaknya fokus melindungi masyarakat Indonesia, khususnya tenaga kerja di Sulsel dan Maluku.

“Kami dari BPJS Ketenagakerjaan berupaya melindungi tenaga kerja Indonesia, yang saat ini jumlahnya 27 juta orang yang sudah aktif,” kata Arif Budiarto, di Hotel Gammara Makassar, Selasa 28 Desember, 2021.

Lewat kesempatan sosialisasi penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan, Paritrana Award Tahun 2021, akan diberikan jaminan bagi yang meninggal dunia karena kecelakaan dan Covid-19.

“Dengan adanya Paritrana Award Tahun 2021, kita berupaya meningkatkan taraf hidup tenaga kerja kita,” imbuhnya.

Sementara, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengatakan, secara seremonial semua stakeholder harus membuat jaringan yang kuat untuk melindungi warga. Saat ini bukan lagi di tahap sosialisasi, tapi sudah pada pelaksanaan.

“Kita sikapi ini dengan komitmen leadership untuk membangun daerah,” pungkasnya. (*)

0 439

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin apel pelepasan Patroli Mamminasata Jelang Malam Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang dilaksanakan di lapangan kantor gubernur Sulsel, Jumat malam, 24 Desember 2021. Pelepasan patroli secara terpadu ini dalam upaya mendukung pemerintah di wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar).

Aparat Patroli terdiri dari Satpol PP Provinsi, Satpol PP Kota Makassar, Satpol PP Kabupaten Gowa, Satpol PP Kabupaten Takalar, dan Satpol PP Kabupaten Maros.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat menyampaikan, para pasukan akan mengadakan patroli dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Saya berharap kepada pasukan didalam menjalankan tugas yang mulia ini, tidak perlu arogan. Tetapi harus humanis. Karena yang kita pikir adalah dari kita untuk kita, karena yang kita kawal adalah masyarakat kita, bangsa kita, negara kita,” terangnya.

Ia juga menambahkan, bahwa pada malam apel ini, tentu berbeda pada dengan tahun lalu. Karena, hadir pula dari Pemuda Panca Marga (PPM). Dimana, di dalam AD/RT PPM yang berbunyi salah satunya adalah menjalin kerjasama, menghimpun kekuatan, untuk mengawal negara.

Untuk itu, kata Abdul Hayat yang juga Ketua Umum PPM Provinsi Sulsel, sinergitas secara komperhensif, paradigma baru untuk menjaga Perda, ketentraman. Dan tentu menyapa seluruh komponen bangsa ini.

“Di malam apel ini, kita lakukan secara bersama-sama anda harus tegas. Tentunya, ada pertimbangan-pertimbangan kultural, budaya, dimana harus menjadi pertimbangan semua. Pesan Pak Presiden, Pak Plt Gubernur kita, dan tentunya pesan pada Kasatpol PP semua, bagaimana memberikan pengawalan pada masyarakat tanpa merasa diciderai,” jelasnya.

Hadir pada malam apel pelepasan Patroli wilayah yang mendampingi Sekprov Sulsel, Sekda Kabupaten Maros, Kasatpol PP Provinsi Sulsel Mujiono, Kasatpol PP Makassar, Gowa, Maros dan Takalar. (*)

0 250

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, mengaku, Pemprov memang sebagai support sistem dalam menyukseskan program-program prioritas kementerian dan lembaga vertikal di Sulsel.

“Apa program-program prioritas kementerian dan lembaga, dan sedapat mungkin bisa dicover oleh pemerintah provinsi,” kata Abdul Hayat Gani, dalam penyampaiannya pada Sosialisasi Payment Enviromental Services, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 20 Desember 2021.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengawal kegiatan program kebijakan nasional yang ada di Pemprov Sulsel. “Kenapa kita harus mengawal ini, karena kesuksesan pemerintah provinsi ketika mampu mengawal program kebijakan nasional,” lanjutnya.

Tentunya, dalam mengawal kegiatan program prioritas kementerian dan lembaga, lanjut Abdul Hayat, harus tetap memperhatikan rambu-rambu serta aturan yang berlaku. Apalagi, semua menginginkan implementasi yang sesuai dengan fokus pada titik masalah.

“Inilah salah satu kecerdasan kita. Kita ingin cepat, tapi tidak melewati karena ada rambu-rambu. Kita pintar tapi tidak menggurui, kita cepat tidak mendahului, kita tajam tapi tidak melukai. Karena itu, bagaimana cara komunikasi yang benar,” tutupnya. (*)

0 303

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada pemerintah desa, yang berhasil meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel.

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik ini diberikan juga kepada OPD Lingkup Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten kota se-Sulsel.

“Saya bangga ada desa yang ikut terlibat dalam penyerahan penghargaan kepada pemerintah desa,” kata Abdul Hayat dalam sambutannya, di acara Penganugerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi, di The Rinra Hotel Makassar, Rabu, 15 Desember 2021.

Menurut Abdul Hayat, penghargaan tersebut sebagai bentuk pembelajaran bagi semua pihak untuk terus berbuat serta berinovasi di bidang pelayanan informasi publik.

“Penyerahan penghargaan ini bukan hanya itu, tapi merupakan bentuk motivasi untuk kita terus berbuat yang baik,” tuturnya.

Sementara, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, Fahir Halim, mengatakan, hadirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan mampu mengubah kesadaran masyarakat dalam mewujudkan program dan kebijakan.

“Ketika undang-undang diproses secara terbuka, maka akan menghasilkan yang sangat penting. Keterbukaan bukan lagi dilakukan secara undang-undang, tapi merupakan bentuk kesadaran masyarakat sendiri. Keterbukaan informasi publik mendukung daya kritis masyarakat terhadap pengawalan program,” jelasnya. (*)

Prev1...234...47Next Page 3 of 47

0 567
Luwu, humas.sulselprov.go.id - Musibah banjir melanda Kabupaten Luwu, Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang berlangsung lama....

Situs Resmi Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Menyajikan Berita Update dan Terbaru seputar Kegiatan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Contact us: [email protected]
© Copyright 2018-Humas Pemprov Sulawesi Selatan