Tags Posts tagged with "Ashari Fakhsirie Radjamilo"

Ashari Fakhsirie Radjamilo

0 200
  • Upaya Akhiri Kesenjangan Ekonomi Perempuan

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Ashari F. Radjamilo melakukan Penyerahan Bantuan Peralatan dan Bahan untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat (3/5) pagi.

Bantuan yang diserahkan berupa mesin jahit, mesin neci, mesin obras, alat jahit dan bahan kain. Tujuan dari pemberian bantuan ini mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Mereka pun terlihat haru menerima bantuan tersebut.

“Kita patut bersyukur bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai saat ini telah berjalan dengan baik, namun hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan,” kata Ashari pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulsel ini.

Hal tersebut dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Data BPS menujukkan bahwa pada tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan, IPM laki-laki 74,21 dan perempuan 68,90. IPG 92,84 dan IDG 70,57. Pencapaian IPM, IPG dan IDG terlihat mengalami kesenjangan antara laki-laki dan perempuan,dimana dari data tersebut menunjukkan bahwa hampir di setiap bidang pembangunan, kualitas hidup kaum perempuantertinggal.

Salah satu kelemahan utama di Sulawesi Selatan adalah kontribusi perempuan di bidang ekonomi masih sangat rendah, ditandai dengan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarg, baru mampu mencapai 31,63 persen pada tahun 2017. Hal ini dipicu juga oleh rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta rendahnya patisipasi perempuan di bidang publik.

Ekonomi keluarga yang masih rendah merupakan salah satu penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga selain karena faktor pendidikan dan gaya hidup.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun berbagai terobosan dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas,” sebut Ashari.

Diantaranya adalah mempercepat implementasi SDG’s dan implementasi program Three Ends yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang dan mengakhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

Program ini, menurut Ashari tentunya tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak dilakukan secara bersinergi dengan lembaga masyarakat, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media. Dengan pola sinergi yang baik, maka diharapkan dapat ikut berkontribusi terhadap usaha perbaikan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga.

Salah satu lokasi Piloting Project Sinergi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mengimplentasikan Three Ends tadi adalah Kelurahan Batua Kecamatan Maggala Kota Makassar.

“Wilayah ini tergolong padat penduduk dan jumlah kasus kekerasan terbilang cukup tinggi di wilayah ini. Konsep three ends yang akan menyentuh sasaran ayah, ibu dan anak menjadi entry point,” ujarnya.

Ini dinilai cukup baik guna merubah pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan, perdagangan orang dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di wilayah ini. Ayah, ibu dan anak dibantu agar menjadi lebih produktif serta meningkat ketahanan dan kualitas keluarganya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sulsel, Askari mengatakan mesin jahit yang diberikan sudah bisa diberikan pada bulan puasa sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi perempuan.

“Ini tidak meninggalkan rumah, tetap melayani keluarga dan sektor domestiknya tetap jalan,” jelasnya.

Melalui bantuan ini akan terwujud usaha mikro dan menjadi industri rumahan dari perempuan. Sementara pemasarannya akan dibantu oleh Pemprov Sulsel.

“Syukur Alhamdullilah syukur sekali dapat bantuan, ini mau dipakai untuk usaha, bantu ekonomi keluarga,” kata Nuraini sebagai salah seorang penerima bantuan.

Hadir pada kegiatan ini unsur Bank Sulselbar yang memberikan bantuan, Lurah Batua Kecamatan Manggala dan Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak). (*)

0 188

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekda Sulawesi Selatan, Ashari F Radjamilo, meresmikan penggunaan Masjid Baiturrahman Borong-Borong Datu Lala, Kelurahan Kapasa Raya, Jumat (26/4).

“Penghargaan yang tinggi kepada panitia pembangunan Masjid Baiturrahman Borong-borong, pelaksana pembangunan dan seluruh lapisan masyarakat yang berada di sekitar masjid atas segala upaya dan peran serta yang dilakukan. Sehingga proses pembangunan masjid ini dapat diselesaikan dengan baik,” kata Ashari, memberikan apresiasi.

Ia menyampaikan, seringkali masjid dipandang hanyalah semata-mata tempat untuk melaksanakan salat ataupun pengajian. Tentunya pandangan tersebut tidaklah salah, namun apabila mampu dilihat secara lebih luas lagi esensi dari keberadaan sebuah masjid, maka pasti akan banyak tergali fungsi yang bisa dimanfaatkan dari keberadaannya.

“Masjid harus kita pandang sebagai sarana untuk melakukan banyak kegiatan yang mengandung amal saleh ataupun dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat,” sebutnya.

Fungsionalisasi masjid tidak hanya dapat dilihat dari intensitas penggunaan bagi pelaksanaan ibadah jamaahnya, akan tetapi keberadaan masjid harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki ummat.

Selain itu, masjid harus pula dapat dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan ummat, sehingga dengan demikian melalui masjid masyarakat akan mampu melahirkan berbagai pemikiran, konsepsi maupun langkah konkrit dalam mengatasi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.

Atas dasar pemikiran di atas, maka Pj Sekda ini mengajak kepada ummat Islam, khususnya kepada pengurus beserta jamaah Masjid Baiturrahman Borong-borong untuk meningkatkan peran masjid bagi kehidupan ummat Islam.

Ia berpendapat, langkah konkrit yang harus di tempuh untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain yaitu: memperbaiki manajemen

masjid di lingkungan kita, mulai dari landasan bagi pengurus masjid hingga kepengurusan masjid.

Selain itu, perluas kegiatan atau program kerja dari kepengurusan masjid. Jangan hanya terpaku pada kegiatan rutin pelaksanaan ibadah dalam arti sempit akan tetapi juga harus diperluas dalam konteks ibadah yang memiliki makna luas.

Serta memaksimalkan potensi jamaah untuk meningkatkan peran masjid sehingga melalui masjid mampu memberdayakan ummat Islam.

“Saya menekankan kepada segenap hadirin, agar mengisi rumah Allah dengan berbagai aktifitas yang memperkuat jamaah, ukhuwah di kalangan umat Islam. Mari kita bangun kejayaan umat melalui masjid sebagai sarananya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ashari merasa bangga dan bahagia atas selesainya pembangunan Masjid Baiturrahman Borong-borong ini.

“Mudah-mudahan selesainya pembangunan masjid ini semakin menguatkan niat ibadah kepada Allah SWT dan mampu membangkitkan penguatan ukhuwah Islamiyah, khususnya bagi warga Kelurahan Kapasa Raya Makassar,” harapnya.(*)

0 194
  • 20 Tahun, Penurunan Luasan Capai 15 Ribu Hektare

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Ashari F. Radjamilo membuka acara “Kick Off dan Penyepakatan Delineasi Kawasan Sekitar Danau Tempe dan Kereta Api Makassar-Parepare” yang berlangsung di Hotel Gammara Makassar, Selasa (23/4).

Danau tempe perlu disepakati delineasi kawasan atau penetapan menetapkan luas, batas badan air dan kawasan, mengingat kondisinya yang terus mengalami penurunan.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penurunan luasannya dalam waktu kurun waktu 20 tahun telah mencapai 15 ribu hektar. Kondisi ini diperkirakan akan terus menyusut di masa yang akan datang, bahkan hilang pada musim kemarau tahun 2093.

“Sebagai langkah awal penyelamatan fungsi Danau Tempe, kita perlu menetapkan luas, batas badan air dan kawasan sekitar Danau Tempe sesuai dengan fungsi Danau Tempe,” ungkap Ashari.

Danau Tempe juga dikenal sebagai sumber air baku, peredaman banjir bagian hilir, penelitian, transportasi, wisata dan perikanan. Namun, Danau Tempe saat ini telah mengalami pendangkalan intensif. Selain itu banyak dari area efektif danau telah terkonversi menjadi daratan permanen.

Kawasan sekitar Danau Tempe akan disusun bersama pemerintah daerah terkait instrumen pengendalian pemanfaatan ruangnya. Pengaturan tata ruang dengan skala Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ini dilengkapi dengan peraturan zonasi pemberian insentif dan disinsentif, perizinan dan pengenaan sanksi sebagai instrumen lengkap pengendalian pemanfatan ruang pada kawasan sekitar Danau Tempe.

“Dalam penyusunannya perlu kerja sama dan peran dari berbagai stakesholder yang ada,” harapnya.

Pemprov sendiri menyambut baik dengan adanya kegiatan ini dan diharapkan kedepannya dokumen dapat dilegalkan menjadi Perda sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

“Selain itu, diharapkan dengan adanya pengamanan disekitar danau maka pemanfaatan ruang di sekitar danau yang tidak mendukung fungsi utama danau dapat diminimalisir,” pungkas Ashari.

Seperti diketahui, Danau Tempe merupakan salah satu danau terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada tiga wilayah yakni Kabupaten Wajo, Kabupaten Sindereng Rappang dan Kabupaten Soppeng. Setiap tanggal 23 Agustus di tempat ini digelar festival, dimana para nelayan melakukan Maccera Tappareng yaitu upacara untuk menyucikan danau. Selain itu juga diramaikan dengan berbagai macam lomba yang menjadi lokasi wisata tersendiri. (*)

0 216
  • Butuh Dukungan dan Peranan Lembaga Jasa Keuangan

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Ashari F Radjamilo, menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Koperasi/UKM, dalam mendukung pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, di Hotel Grand Imawan Makassar, Senin (22/4). Pertemuan ini merupakan momentum strategis untuk membahas dan menyamakan presepsi dalam menciptakan pusat ekonomi baru yang produktif, berbasis pemberdayaan masyarakat.

Ashari mengatakan, koperasi dan UKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional, yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting serta strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi.

“Berbagai cara telah digunakan manusia untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang telah dihadapi. Salah satunya adalah koperasi,” katanya.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

“Hal tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi di Sulawesi Selatan,” sebutnya.

Beberapa kendala yang dihadapi koperasi/UKM, yaitu masih kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya, sulitnya produk UKM bersaing karena masih rendah kualitas produk, dan harga yang tinggi. Serta pemasaran, masih dipasarkan di tingkat lokal, identitas merek produk belum optimal (kemasan, keunikan dan inovasi produk).

“Selain itu, produktifitas yang masih rendah dan tidak kontinyu, sehingga perlu didukung riset dan pengembangan terkait kualitas, desain dan target pasar,” ujarnya.

Lanjutnya, peranan lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya masih perlu dioptimalkan untuk membantu mendorong sektor ekonomi ril, dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya dengan penyaluran Kredit Usaha rakyat (KUR).

Ashari memaparkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang tinggi idealnya dapat lebih terarah ke sektor produktif, dan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi strategis yang memiliki korelasi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun struktur penyaluran kredit Sulawesi Selatan telah berhasil memfasilitasi akses kredit secara lebih akseleratif. Dimana hingga Oktober 2018 telah memfasilitasi 6.181 UMKM dengan nilai kredit mencapai Rp 210,19 miliar. Terdiri dari 613 UMKM nelayan dari pola kemitraan inti-plasma senilai Rp 29,05 miliar, 25 peternak dengan nilai kredit sebesar Rp 4 miliar melalui pola sinergi skim kredit bank dengan skim asuransi usaha peternakan, dan 5.543 UMKM senilai Rp177,14 miliar.

“Harapan saya, rapat koordinasi dapat mendorong berkembangnya koperasi/UKM melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga ekonomi kerakyatan yang inklusif dapat terwujud,” harapnya.

Diharapkan, perlunya kolaborasi dan sinergitas seluruh stakeholder secara bersama untuk senantiasa berkomitmen dan bekerja keras dalam mewujudkan lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis iptek dan inovasi. (*)

0 237
  • Pj Sekda Hadiri Wisuda Ponpes Tahfidzul Quran Al-Imam Ashim

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ashari F Radjamilo, menghadiri Wisuda Ke-6 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Ashim, di Jalan Inspeksi Kanal, Makassar, Minggu (21/4).

Ashari mengatakan, kegiatan wisuda/wisudawati para Hafizh Qur’an memiliki peran penting dalam upaya menumbuhkembangkan minat baca Al-Qur’an di kalangan masyarakat, sehingga program pemerintah untuk membumikan Al-Qur’an.

“Membumikan Al-Qur’an dapat terwujud melalui wisuda Hafizh ini juga patut untuk kita syukuri karena di Provinsi Sulawesi Selatan akan muncul ahli-ahli Qur’an dan penghapal Al-Qur’an yang akan memajukan agama di pelosok-pelosok desa dalam wilayah Sulawesi Selatan,” kata Ashari.

Berbagai tantangan dan permasalahan di bidang pendidikan saat ini, memerlukan penanganan secara sistimatis dan komprehensif. Baik dalam sikap dan perilaku lembaga-lembaga pendidikan maupun orientasinya kepada peserta didik.

Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih terencana, sistimatis dan menyeluruh dari para pengelola institusi pendidikan untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas dan perannya. Mengingat, maju tidaknya sistem pendidikan hanya dapat diukur dari semakin meningkatnya kualitas peserta didik dan mutu luaran yang dihasilkan.

Oleh karena itu, Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Al-Imam Ashim Makassar sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang berbasis keagamaan diharapkan dapat terus mengambil peran dalam proses pembangunan sumber daya manusia.

“Terutama dalam menyiapkan generasi-generasi muda Islam yang kompetitif dan bermartabat,” sebutnya.

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, yaitu menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah SWT, dengan sesama Manusia dan Alam Semesta.

Potensi jasmaniah manusia adalah yang berkenaaan dengan seluruh organ-organ fisik manusia. Sedangkan potensi rohaniah manusia, meliputi kekuatan yang materdapat di dalam bathin manusia. Yakni, akal, kalbu, nafsu, roh dan fitrah. Potensi ini semua telah ada pada bathin manusia sejak manusia itu lahir ke dunia.

“Atas dasar itulah, apabila kita kaitkan dengan hakikat pendidikan yang berperan untuk mengembangkan potensi manusia, maka sudah pada tempatnyalah seluruh potensi manusia itu dikembangkan semaksimal mungkin,” ujarnya. (*)

0 248
  • Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekda Sulawesi Selatan, Ashari F. Radjamilo membuka acara Sosialisasi Peraturan Gubernur Sulwesi Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019.

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Sayang Park Hotel, Makassar, Senin (15/4).

“Peranan sosialisasi ini penting dan strategis, karena merupakan pedoman dalam upaya pencapaian program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan menjadi rambu dalam pengelolaan administrasi pembangunan,” sebutnya.

Tujuan lain yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Dengan adanya pedoman ini maka akan dapat dilaksanakan penyesuaian terhadap kondisi dan perkembangan yang ada.

“Dapat lebih memantapkan pengelolaan APBD secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta terarah dan tepat sasaran,” harapnya.

Hal lain yang ditekankan dalam pelaksanaan tahun 2019, adalah mekanisme dan tata cara pembayaran untuk belanja dengan sistem non tunai.

Pj Sekda berharap tugas masing-masing tetap bersinergi.

“Senantiasa berinovasi terutama yang berkaitan dengan sistem pelaporan agar tepat waktu, sistem pengendalian yang tepat sasaran sampai kepada sistem evaluasi objektif,” ujarnya. (*)

0 293
  • Peserta Paparkan Konsep Di Depan Gubernur

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekda Sulawesi Selatan, Ashari F. Radjamilo mengumumkan nama-nama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan mengikuti seleksi Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar. Ada 14 nama yang mendaftarkan diri untuk ikut proses seleksi tersebut.

Hal itu disampaikan di akhir acara Coffee Morning bersama Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah (NA) dalam bentuk pengarahan Gubernur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/4) pagi yang dihadiri pejabat eselon 2 dan 3 Pemprov Sulsel.

Mereka yang mendaftar adalah Imran Jausi (Kepala BPSDM Sulsel), Asri Sahrun (Staf BKD Sulsel), Irman Yasin L (Kepala Disdik Sulsel), Hasan Basri Ambarala (Kepala Biro Pemerintahan Sulsel), Ahmadi Akil (Kepala Dinas Perindustrian), Ruslan Abu (mantan Asisten Administrasi Pemprov), AM Yamin (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP).

Selanjutnya, Iqbal Suhaeb (Kepala Balikbangda), Fitriani (Kepala Dinas Pertanian Sulsel), Sukarniaty Kondolele (Kepala Disdukcapil), Denny Irawan (Plt Bapenda), Andi Bakti Haruni (Kepala Dinas PKPP Sulsel), Zulkaf Latif (Kepala Dinas Kelautan), Ilham Gazaling (Kepala Dinsos Sulsel).

Gubernur sendiri belum menentukan satu nama sebagai Pj Walikota Makassar. Untuk menentukan nama calon Pj Wali Kota Makassar yang akan diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dilaksanakan seleksi.

“Menjelang pemilihan bupati dan wali kota, banyak yang akan menjadi Pj (Penjabat),” kata Nurdin Abdullah.

Baca Juga : Pada Coffee Morning, Gubernur NA Sampaikan Evaluasi 7 Bulan Kinerja Pemprov

Diketahui, Wali Kota Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto – Syamsu Rizal akan berakhir 8 Mei mendatang. Penjabat Wali Kota akan bertugas hingga 20 bulan.

Berbagai persoalan menanti Pj Wali Kota di Makassar misalnya, jalan macet, parkir dan akses pejalan kaki.

“Tentu kita dukung Pj yang berani, yang tegas, tidak butuh popularitas,” sebutnya.

Untuk itu seleksi ketat akan dilakukan. Terutama untuk mereka yang punya konsep dan visi ke depan membawa makassar lebih baik.

“Makanya ingin betul-betul kita seleksi yang memang punya konsep. Terus terang, tanggung jawab dari beberapa target yang belum selesai harus kita selesaikan. Misalnya, soal Pasar Sentral,” ujarnya.

Menjadi Penjabat (Pj), NA sebutkan harus menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki, bukan justru membuat ribut.

“Tanggung jawab sebagai Pj besar,” pungkasnya.

Selanjutnya, Senin siang di Ruang Pola, Gubernur NA akan mendengarkan pemaparan visi-misi mereka tentang rencana dan apa yang akan mereka kerjakan untuk Kota Makassar. (*)

0 237
  • Perdana Implementasikan Lelang Umum Berbasis Online

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekda Sulawesi Selatan, Ashari F. Radjamilo membuka acara Pelaksanaan Lelang Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemprov Sulsel di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (9/4). Sebanyak 15 kendaraan dilelang dan telah melalui proses penilaian Direktorat Jendral Kekayaan Negara.

Ashari menjelaskan kendaraan untuk Pemprov penting dalam rangka menunjang operasional kinerja.

“Namun, setiap kendaraan akan mengalami penurunan masa manfaat dan akan memberatkan biaya pemeliharaan, setiap tahunnya,” kata Ashari.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menerangkan bahwa kendaraan dinas operasional berumur 7 (tujuh) tahun lebih atau kondisi fisik setinggi-tingginya 30 persen dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah untuk kemudian dilakukan penjualan.

“Adapun pertimbangan Pemprov Sulsel melakukan penjualan kendaraan ini, diantaranya untuk optimalisasi barang daerah yang berlebih atau idle, secara ekonomis lebih menguntungkan daerah apabila dijual,” sebutnya.

Keputusan menjual atau menghapus aset milik pemerintah daerah memerlukan penilaian ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, nilai bukan suatu fakta melainkan estimasi atas harga yang paling mungkin dibayar atas sesuatu barang yang tersedia untuk diperjualbelikan.

“Saat ini Pemprov Sulsel melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang pertama kalinya mengimplementasikan lelang secara umum berbasis online agar penyelenggaraan lelang dapat lebih transparan dan akuntabel,” paparnya. (*)

0 209
  • Pemprov Prioritaskan Revitalisasi Benteng Somba Opu

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekda Sulsel, Ashari F Radjamilo membuka Pencanangan Hari Kebudayaan Kota Makassar di Benteng Ford Rotterdam Makassar, Senin (1/4). Kegiatan ini menetapkan tanggal 1 April sebagai Hari Kebudayaan Kota Makassar, dimana selama satu bulan akan menampilkan atraksi budaya dari suku-suku atau etnis yang ada di Kota Makassar. Bukan hanya suku Makassar, tetapi suku yang berada di kawasan nusantara dan juga dunia.

Pelaksanaan pencanangan hari kebudayaan yang digagas oleh Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto tersebut, untuk pertama kalinya tahun ini.

Pada hari kebudayaan ini, pusat pelayanan pemerintahan dan swasta mengenakan pakaian adat atau etnis sesuai yang diinginkan oleh si pengguna baju adat. Ribuan anak-anak sekolah juga mengenakan pakaian adat di acara ini.

“Hari ini adalah sesuatu yang layak kita apresiasi karena bentuk apresiasi dan selebrasi kepada kebudayaan harus senantiasa kita lakukan. Terutama agar kebudayan kita menjadi sesuatu yang nyaman dinikmati oleh anak-anak milenial penerus kita di masa depan,” kata Ashari.

Tentu di tengah mudahnya bagi generasi muda untuk mengkonsumsi berbagai budaya modern, tidak ada salahnya untuk terus mengenalkan keindahan dan keluhuran budaya leluhur terdahulu.

“Tantangannya adalah mengenalkan kebudayaan tersebut dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang menarik, sehingga bisa menginspirasi dan mencapai perhatian anak-anak generasi zaman now,” ujarnya.

Ashari mencontohkan, seperti Tumming Abu dan Bassitoayya yaitu grup komedi asal Makassar yang menggunakan platform modern seperti youtube untuk menyebarluaskan budaya Bugis-Makassar. Contoh lainnya adalah semakin maraknya film-film yang mengangkat tema Bugis-Makassar, seperti Jalangkote Rasa Keju, Uang Panai’, dan Silariang.

“Inilah cara-cara yang saya rasa bisa menjadikan budaya menjadi lebih menarik untuk dikonsumsi oleh anak muda,” terangnya.

Ini tantangan yang diharap dapat menjadi semangat dari Hari Kebudayaan yang dicanangkan. Bahwa Hari Kebudayaan adalah semangat untuk melestarikan kebudayaan agar kebudayaan dan nilai-nilai dari leluhur terdahulu bisa lestari hingga ke generasi penerus nanti.

“Kita harus inovatif dalam mencari cara untuk menentukan cara-cara menyebarluaskan kebudayaan tersebut,” sebutnya.

Lanjutnya, Makassar dan Sulsel bisa belajar dari negara-negara lain yang berhasil mengeksplore kebudayaannya, seperti Jepang dan Korea Selatan. “Mereka berhasil mengemas kebudayaannya dalam bentuk yang mudah dikonsumsi seperti dalam bentuk komik, musik, dan visual,” paparnya.

Dimana, akhirnya budaya Korea dan Jepang bisa dinikmati tidak hanya di dalam negeri, tapi di Asia, bahkan di seluruh dunia. Inilah yang diharapkan bisa dicontoh, bahkan dilaksanakan lebih baik lagi.

Sementara itu, untuk mendukung berbagai program kebudayaan dan pariwisata Kota Makassar, salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah revitalisasi Benteng Somba Opu. Dengan luasan 49 hektar, sisa-sisa Benteng Somba Opu akan direstorasi agar dapat terlihat kembali bentuk bentengnya. Restorasi ini tentu bekerja melalui bimbingan dari tim cagar budaya dan tim yang ahli di bidangnya.

Selain itu, untuk melengkapi bentengnya, juga akan diciptakan ruang terbuka hijau dengan desain dari arsitek top nasional. “Kita akan rancang sehingga masyarakat yang ingin mengunjungi Somba Opu bisa datang melalui darat dan juga menggunakan jalur sungai menggunakan kapal,” imbuhnya.

Kawasan Somba Opu ini akan diperuntukkan sebagai pusat pengembangan budaya. (*)

0 213
  • Dirangkaikan Penyusunan Program Pengembangan IKMA Tahun 2020

Makassar, birohumas.sulselprov.go.id – Penjabat Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Ashari F. Radjamilo membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan PPIKMA Tahun 2019 dan Penyusunan Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka Tahun 2020 dengan Kabupaten/Kota se Sulsel serta Penandatanganan Kontrak TPL-IKM Program Beasiswa Angkatan 2014 dan 2015.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Lariz, Jalan Lagaligo, Makassar, Senin (1/4).

Pemerintah Provinsi Sulsel mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Dalam rangka mempertemukan berbagai unsur terkait, baik dari pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk lebih mensukseskan program-program yang telah disusun.

“Termasuk kebijakan-kebijakan prioritas yang ada. Untuk menjalankan prioritas tersebut maka setiap OPD harus menjabarkannya melalui Renstra masing-masing,” Kata Ashari.

Sebagaimana visi pembangunan Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023 yaitu, Sulsel yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Misi pembangunan Sulsel, diantaranya, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Serta, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi dewasa ini diwarnai dengan persaingan yang semakin ketat. Krisis ekonomi dunia masih belum surut dan masih akan terus berlangsung.

“Hal tersebut harus diwaspadai oleh semua pihak terutama oleh aparat pemerintah di pusat dan daerah,” sebutnya.

Ashari menyampaikan, sebagai pembina industri, dituntut untuk mengamankan pembangunan industri agar tidak terkena dampak yang serius terhadap krisis tersebut.

“Oleh karena itu kita harus terus berinovasi dan mengembangkan industri kecil dan menengah,” ujarnya.(*)

0 33
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengajak stakeholder sama-sama mengawal kebijakan prioritas nasional, dalam hal ini proyek kereta api...