Tags Posts tagged with "Pemprov Sulsel"

Pemprov Sulsel

0 780

Jeneponto, humas.sulselprov.go.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3A PPKB) Provinsi Sulawesi Selatan bergerak cepat melakukan pendampingan terhadap balita yang diduga menjadi korban kekerasan seksual di Jeneponto.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan prihatin dengan kejadian tersebut dan mengecam tindakan pelaku.

“Kami meminta agar aparat penegak hukum segera menangkap pelaku kejahatan seksual pada anak. Ini kejahatan yang sangat tidak manusiawi terhadap anak dibawah umur,” ungkapnya.

Ia pun menginstruksikan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3A PPKB) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pendampingan terhadap korban.

Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan tim Andalan Sulsel Peduli untuk mendampingi sekaligus memberikan bantuan kepada korban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3A PPKB) Provinsi Sulawesi Selatan Fitriah Zainuddin mengatakan, bahwa saat ini korban menjalani visum di Jeneponto.

“UPT PPA Sulsel sudah berkoordinasi dengan Kanit PPA Polres Jeneponto dan P2TP2A Jeneponto. Saat ini korban sudah dirujuk dari RS di Jeneponto untuk mendapatkan penanganan di RS Unhas,” katanya.

Pihaknya mengaku senantiasa mendampingi untuk mengontrol perkembangan pada korban.

“Kita terus pantau terus perkembangan untuk korban,” ujarnya. (*)

0 545
  • Perdana Digunakan Salat Hari ini

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Masyarakat merasa senang dengan dimulainya dimanfaatkan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna untuk melaksanakan ibadak bagi umat muslim.

Hal itu disampaikan beberapa masyarakat yang melaksanakan Salat Dhuhur berjamaah di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna yang berlokasi di Kawasan Center Point Indonesia (CPI) Makassar, Sabtu (12/3/2022). Pemanfaatan perdana masjid ini, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman turut hadir melaksanakan Salat Dhuhur berjamaah.

Saking antusiasnya, masyarakat hampir memadati tempat ibadah bagi umat Islam untuk melaksanakan Salat Dhuhur.

Salah satu warga bernama Muhammad Ridwan menyampaikan rasa senangnya dapat melaksanakan Salat Dhuhur berjamaah di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna.

“Tentu kita senang sekali masjid ini sudah bisa kita gunakan. Apalagi dalam waktu dekat ini kita sudah akan sama-sama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Pria ini pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Gubernur Andi Sudirman Sulaiman atas komitmen dalam menyelesaikan hingga dapat dimanfaatkan Masjid yang berada di kawasan CPI ini.

Senada disampaikan jamaah lainnya, Akbar. Menurutnya, Salat berjamaah di masjid ini cukup memberikan kenyamanan. Apalagi pemilihan imam dan muadzin untuk operasional Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, telah melalui proses seleksi.

“Baru kali ini saya masuk disini, Subhanallah bagus sekali di dalamnya. Menarik sekali juga interiornya. Saya juga tertarik dengan suara muadzin-nya tadi bikin adem didengar,” ungkapnya.

Diketahui, Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Makassar bakal menjadi ikon baru bagi Sulawesi Selatan. Mengingat, bentuk dari rumah ibadah umat Islam ini tampak unik. Bangunan ikonik ini pun nantinya akan menjadi tempat rekreasi atau wisata religi bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. (*)

0 388

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas PUTR melakukan penanganan rutin di ruas jalan Antang, kota Makassar.

Penanganan ruas Jalan Antang Raya dilakukan pemeliharaan rutin. Dengan penimbunan dijalanan yang berlubang.

“Pemprov melakukan penanganan melalui pemeliharaan rutin agar jalan tersebut tidak membahayakan bagi para pengguna jalan dan pengendara,” kata Plt Kadis PUTR Sulsel, Astina Abbas, Jum’at, 11 Maret 2022.

Untuk penanganan dilakukan dengan penimbunan/penambahan menggunakan agregat kelas A yang nantinya setelah itu akan di tutup dengan aspal cold mix.

Jika kondisi cuaca baik, ditarget penanganannya segera rampung.
Adapun, rencana penanganan, mulai dari jembatan menuju arah Bukit Baruga hingga jembatan depan pasar Antang.

Penimbunan dilakukan terlebih dahulu karena mengingat curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Makassar dan sekitarnya. Sehingga jika menggunakan aspal akan terbongkar kembali.

“Kali ini dilakukan penanganan darurat. Insya Allah, tahun depan kita segera alokasikan untuk preservasi ruas jalan dan salurannya,” ungkapnya. (*)

0 373

Jakarta, humas.sulselprov.go.id – Presiden Joko Widodo akan melantik Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Wakil Kepala Otorita IKN pada Kamis sore, 10 Maret 2022. Adapun yang akan dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2022-2023 adalah Andi Sudirman Sulaiman.

Untuk posisi Kepala Otorita IKN akan dijabat oleh Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Hal ini disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta pada Kamis pagi (10/3).

“Kamis sore pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Presiden akan melantik Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Kemudian untuk posisi Kepala Otorita IKN dijabat oleh Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN,” ucap Heru.

Heru juga menyampaikan bahwa acara pelantikan ketiga pejabat negara tersebut akan disiarkan secara langsung oleh Sekretariat Presiden.

“Tentunya acara pelantikan tersebut akan disiarkan secara live streaming oleh akun YouTube Sekretariat Presiden mulai pukul 14.45 WIB dengan diawali terlebih dahulu prosesi pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan,” ucap Heru.

Informasi yang dihimpun, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat ini sudah berada di Jakarta bersama undangan lainnya yang bertindak sebagai pendamping. Mereka diantaranta Ketua DPRD Sulsel Ina Kartika Sari, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Hayat Gani dan Ketua TP PKK Sulsel Naoemi Octarina.

Andi Sudirman Sulaiman lahir 25 September 1983, saat ini berusia 38 tahun. Jika resmi dilantik ia akan menjadi gubernur termuda di Indonesia. (*)

0 300

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil masuk tahap selanjutnya atau tahap ke-3 pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kementerian PPN/Bappenas.

Hal ini membuat Sulsel menjadi 1 dari 10 daerah yang berhasil masuk tahap ke 3 Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas prestasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah.

Diketahui, Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan penghargaan yang dilaksanakan sejak tahun 2011. Dimana sebelum tahun 2018, dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN).

Ada tiga tahap penilaian PPD yakni penilaian teknis dokumen, presentasi dan wawancara serta verifikasi. Tahap kedua, telah dilalui oleh Pemprov Sulsel, di mana Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman melakukan presentasi langsung mengenai capaian Sulsel.

“Alhamdulillah, Provinsi Sulsel masuk tahap ketiga PPD 2022. Dan ini pertama kalinya kita masuk dalam 10 besar (lolos tahap selanjutnya) PPD,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (9/3/2022).

Bersama Sulsel, 9 daerah lainnya yang ikut melanjutkan penilaian Tahap III, yakni Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara.

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang menjelaskan, PPD 2022 juga bertujuan mendorong penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Selain itu, mendorong integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

“Ini mempunyai dampak yang luas bagi kita karena PPD ini merupakan gambaran untuk sinergitas perencanaan yang ada di Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota bisa berjalan dan target-target pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

PPD mendorong pemerintah daerah melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan. Selain itu juga mendorong inovasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“Banyak inovasi yang kita ajukan dan sudah 30 lebih inovasi berjalan. Itu tentu menjadi nilai tambah. Bagi kita di Sulsel. Kita berharap ini menujukkan pemerintahan di Sulsel sangat stabil dan bisa memberikan dorongan bagi pengembangan ekonomi,” paparnya. (*)

0 274

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Seiring dengan fase covid gelombang ketiga yang ditandai dengan adanya varian omicron, Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan kebut vaksinasi.

Tertanggal 8 Maret 2022, progres vaksinasi di Sulsel telah mencapai 85% dari total target 7 juta lebih orang.

“Vaksinasi terus kita lakukan dan genjot sebagai ikhtiar dalam upaya menekan laju covid-19. Alhamdulillah, vaksinasi Sulsel telah mencapai 85 persen atau lebih dari 6 juta orang,” kata Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Rabu, 9 Maret 2022.

Data vaksinasi Sulsel per 8 Maret 2022 berdasarkan data KPCPEN total capaian vaksinasi dosis 1 sebanyak 6.004.765 orang atau 85,08 persen. Sedangkan dosis 2 sebanyak 4.100.348 atau 58,09 persen dan vaksinasi booster atau dosis 3 sebanyak 192.360 orang atau 2,73 persen.

“Dukungan percepatan vaksinasi terus dilakukan di seluruh di Kabupaten/Kota di Sulsel, baik itu yang telah tinggi capaian vaksinasinya ataupun yang masih rendah,” sebutnya.

Adapun untuk memudahkan dan mendekatkan layanan vaksinasi kepada masyarakat dan menjangkau masyarakat kelompok rentan, Pemprov menghadirkan program Sulsel Kebut Vaksinasi dengan layanan mobile vaccinator.

Selain itu juga dihadirkan gerai vaksin di Rumah Sakit Pemprov Sulsel dan tempat-tempat pelayanan publik dan pusat aktivitas masyarakat.

Tim mobile vaccinator pun menyasar lokasi-lokasi keramaian, seperti menyiapkan layanan vaksinasi di mall diantaranya di Nipah Mall, TSM dan Mari Mall. (*)

0 301

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Andi Sudirman Sulaiman telah menjabat sebagai Plt Gubernur Sulsel setahun lebih. Ia diamanahkan sebagai Plt Gubernur tertanggal 1 Maret 2021 lalu.

Rencananya pada 10 Maret 2022, ia akan dilantik sebagai Gubernur Sulsel definitif oleh Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik pemerintahan Dari kalangan akademisi Arief Wicaksono mengatakan, Andi Sudirman telah mencerminkan sistem pemerintahan yang clean dan good governance.

Menurut Arief Wicaksono, Semangat pemerintahan yang efektif, efisien dan profesional ingin dicapai oleh Andi Sudirman Sulaiman.

Sejalan dengan itu, Pengamat politik dan pemerintahan dari UIN Firdaus Muhammad menyampaikan apresiasinya terhadap kerja-kerja Plt Gubernur Sulsel Saat ini.

“Beliau memang dikenal dengan religius, ya sisa bagaimana komitmen plt ini mampu dijalankan dengan baik oleh bawahannya. Karena penerapan sistem pemerintahan good dan clean government butuh implementasi dengan baik,” ujar Firdaus Muhammad beberapa waktu lalu.

Selama setahun, berikut terobosan yang telah dilakukan Andi Sudirman:

*Tuntaskan persoalan Utang*
Permasalahan utang menjadi perhatian Andi Sudirman saat dirinya diamanahkan sebagai Plt Gubernur Sulsel.

Berkat kegigihannya, Andi Sudirman mampu menyelesaikan permasalahan utang tahun anggaran 2020 yang nilainya hampir Rp 1 triliun.

Dengan kondisi tahun anggaran yang berjalan, ia mampu mengimbangi dengan kondisi keuangan yang mengalami refocusing akibat pandemi Covid-19.

*Pulihkan Ekonomi*
Upaya pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman membuahkan hasil. Perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2021 secara kumulatif tumbuh pada angka 4,65%. Hal ini merupakan capaian yang positif, di mana tahun 2020 lalu mengalami kontraksi pada angka -0,70%.

*Tekan Kemiskinan dan Pengangguran*
Meski di tengah kondisi pandemi Covid-19, Andi Sudirman berhasil mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Angka kemiskinan 8,53% atau mengalami penurunan 0,25%. Angka pengangguran juga berhasil ditekan sebesar 0,59%.

Sementara, gini ratio di Sulsel sebesar 0,377. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 hanya berada pada angka 72,24.

*Produksi Padi dan Beras Meningkat*
Sulawesi Selatan dapat dikatakan sebagai lumbung pangan, apalagi Sulsel mensuplai beras sekitar 27 Provinsi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

Produksi padi dan beras di Sulawesi Selatan pun mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS, total produksi gabah kering giling (GKG) tahun 2021 sebanyak 5,09 juta ton, atau mengalami peningkatan 8,12% dari produksi tahun 2020 yakni 4,71 juta ton. Sama halnya dengan produksi beras, total produksi beras tahun 2021 adalah 2,92 juta ton atau mengalami peningkatan 8,12% dari total produksi beras tahun 2020 yang nilainya 2,70 juta ton.

*Aksi Stop Stunting*
24 kabupaten/Kota di Sulsel menjadi fokus Andi Sudirman Sulaiman dalam upaya aksi stop stunting.

Upaya ini dilakukan dengan menurunkan tenaga pendamping gizi pada 240 lokus atau masing-masing 10 lokus setiap derah untuk menekan angka stunting.

Alhasil, Berdasarkan data e-PPGBM per Agustus 2021, angka stunting berhasil ditekan dan berada pada angka 9,08%.

*Hulu ke Hilir Tangani Covid-19*
Beragam inovasi yang dilakukan Andi Sudirman dalam penanganan pandemi Covid-19

Salah satunya menyiapkan fasilitas isolasi terintegrasi (FIT) yang merupakan tempat isolasi mandiri bagi pasien positif Covid-19 tanpa gejala. Fasilitas ini berlokasi di Asrama Haji dan Kampus BPSDM.

Jika tahun 2020, Pemprov Sulsel menyiapkan wisata Covid-19 untuk menjadi lokasi isolasi, berbeda dengan FIT. Hadirnya FIT bisa disebut sebagai rumah sakit lapangan, di mana pengampu atau penanggung jawab dari pasien tersebut adalah rumah sakit milik Provinsi. Inovasi Andi Sudirman ini pun berdampak dengan bertambahnya PAD bagi Pemprov. Terlebih dengan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah yang tidak lagi dibebankan biaya sewa.

Selain itu, dengan menggandeng forkopimda dan kelompok masyarakat, Andi Sudirman menggalakkan kebut vaksinasi. Mendukung hal itu, ia menghadirkan inovasi mobile vaccinator yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan vaksinasi.

*Gaet Investasi 16,60 Triliun*
Sepanjang tahun 2021, investasi di Sulsel tercatat sebesar 16,60 triliun. Hal ini pun meningkat secara signifikan jika dibandingkan tahun 2020 lalu. Investasi tumbuh 32,37%.

*Genjot Ekspor*
Andi Sudirman terus menggenjot peningkatan ekspor. Hal itu pun berbuah hasil yang baik.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Sulsel, nilai ekspor sepanjang tahun 2021 senilai US$ 1,6 Miliar atau setara Rp 23,81 triliun. Nilai ekspor ini mengalami pertumbuhan 21,15% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

*Pembangunan Berkeadilan*
Andi Sudirman terus menggalakkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Baik dari infrastruktur jalan, jembatan serta infrastruktur untuk pertanian.

Hingga akhir tahun 2021, kemantapan jalan di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan yang nilainya mencapai 70,01%.

*Kembalikan Kejayaan Udang Windu*
Udang windu menjadi salah satu fokus Andi Sudirman. Tahun 2021, produksi udang windu mengalami peningkatan 11,47%, sebanyak 11.457,5 ton.

*Pengadaan Barang dan Jasa yang Fair*
Pada era Andi Sudirman ini pulalah, sistem pengadaan barang dan jasa di Pemprov Sulsel berbasis sistem dan teraxka. Hal ini pun menerapkan lelang pengadaan barang dan jasa tanpa intervensi pimpinan. Semua fair dan berbuntut pada iklim persaingan yang sehat di kalangan pengusaha.

Sulsel pun mendapat predikat Baik oleh LKPP atas indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa tahun 2021. (*)

0 406

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi selatan menerima kunjungan kerja perwakilan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di ruang Command Center Komplek Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin 7 Maret 2022. Kunjungan ini terkait penerapan Sistem Merit di Sulawesi Selatan.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Keputusan Komisi Aparatus Sipil Negara No.83/KEP.KASN/C/XI/2021 tentang Penetapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Sulsel ditetapkan berada pada kategori Sangat Baik dengan Nilai 340,5. Hal ini yang mendorong Pemerintah Kabupaten Mamuju sengaja berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk menggali langkah-langkah BKD Sulsel dalam meraih predikat tersebut. Diketahui penerapan Sistem Merit merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BKD Prov Sulsel Imran Jausi dalam sambutannya menyampaikan Pemprov Sulawesi Selatan menerima dengan tangan terbuka kehadiran perwakilan Pemerintah Mamuju Tengah. Ia pun juga berencana mengajak rombongan untuk melihat ruang Unit Pelayanan Teknis Penilaian Potensi dan Kompetensi (Assessment Center) sebagai salah satu sarana dan prasarana pendukung utama pelaksanaan Merit Sistem.

“Tentunya kami juga mengundang beberapa OPD yang terkait dengan objek kunjungan dari rombongan. Kami juga menghadirkan teman-teman bidang, saya kira cukup lengkap ini BKD. Ada bidang pengadaan, bidang pengembangan, bidang kinerja, bidang mutasi. Saya kira bisa sharing secara langsung,” kata Imran Jausi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Askary Anwar mengatakan, usia Kabupaten Mamuju Tengah yang baru menginjak sembilan tahun dirasakan masih sangat terbatas dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Untuk itu ia mengambil langkah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat mengikuti daerah-daerah lain. Diharapkan dengan studi tiru kali ini akan mendapatkan pengalaman baru yang bisa diaplikasikan.

“Menurut kami Sulawesi Selatan adalah sebuah daerah yang sangat berkembang di Indonesia bagian timur dan sudah punya prestasi tingkat nasional. Salah satunya adalah penerapan merit sistem. Salah satu daerah dengan penilaian sangat baik sehingga kami harus datang ke Sulsel,” jelas Askary Anwar.

Ia menambahkan, upaya untuk meningkatkan pelayanan publik salah satunya adalah perbaikan Merit Sistem sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Untuk menyejajarkan diri dengan daerah lain memang perlu usaha akselerasi dengan belajar dari daerah-daerah. Di sisi lain, perkembangan jaman yang begitu cepat memberikan pengaruh kepada pola kerja pemerintahan.

“Minimal kita bisa melangkah step by step untuk memperbaiki kualitas sistem kepegawaian kita, memperbaiki kualitas pegawai kita dan endingnya adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kita tau daerah kita daerah baru butuh akselerasi untuk menjadi daerah yang makin maju,” imbuhnya.

Askary Anwar juga memuji ruang Baruga Lounge sebagai bentuk sarana dan prasarana pelayanan publik yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kunjunganya kali ini ia didampingi beberapa pejabat lingkup Pemkab Mamuju Tengah. (*)

0 394

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulsel menggelar giat rutin pengawasan dan pengendalian di kawasan Lego-Lego, komplek Centre Point of Indonesia (CPI), Rabu, 2 Maret 2022.

Sejumlah personil Satpol PP Prov. Sulsel diturunkan dalam kegiatan yang juga melibatkan personil Dinas Perhubungan Prov. Sulsel. Kegiatan yang rencananya akan berlangsung selama 3 (tiga) hari ke depan tersebut digelar dalam rangka menertibkan pedagang dan juru parkir (jukir) liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung salah satu ikon wisata di kota Makassar ini.

Kepala Bidang Ops Ketentraman dan Ketertiban (Trantibum) Satpol PP Prov. Sulsel Andi Rijaya yang memimpin langsung giat rutin tersebut menyampaikan bahwa banyak masalah yang terjadi di kawasan Lego-Lego, salah satunya terkait jukir liar. Beberapa waktu lalu pihaknya juga telah melakukan penertiban, namun rupanya masih banyak laporan yang masuk terkait aktivitas jukir liar di lokasi tersebut.

“Parkir itu, dari papan bicara kita bisa lihat bahwa tidak berbayar (gratis). Namun ternyata banyak keluhan, bahkan sampai viral di medsos bahwa di sini masih terjadi pembayaran. Tugas kami Satpol PP untuk mengamankan salah satu aset pemprov ini dari juru parkir liar, termasuk ada juga laporan bahwa banyak pedagang-pedagang liar yang tidak terdaftar, semuanya kita tertibkan” kata Andi Rijaya.

Dalam giat ini, sempat terjadi adu argumen dengan salah satu pedagang liar yang menganggap larangan berjualan di lokasi tersebut terkesan tebang pilih. Namun setelah diberi penjelasan, mereka akhirnya mengerti.

Menanggapi hal tersebut Andi Rijaya menjelaskan bahwa pihaknya dalam menjalankan tugas di lapangan selalu mengedepankan pendekatan yang humanis tetapi tegas.

“Makanya tadi kita masih beri kesempatan mereka sampai besok. Artinya sudah ada kesepakatan bahwa mulai besok mereka tidak akan berdagang liar lagi di sini” jelasnya.

Selain melakukan penertiban, dalam kegiatan tersebut personil Satpol PP Prov. Sulsel juga mengedukasi satu persatu pengunjung di kawasan Lego-Lego untuk tidak memberikan uang kepada jukir liar. (*)

0 556

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulsel akan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas Participating Interest. Rekomendasi dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun telah dikantongi.

Pendirian BUMD Migas tersebut juga dibahas dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat BUMD, BULD dan Barang Milik Daerah. Rapat dengan agenda Asistensi Usulan Rencana Pendirian BUMD Participating Interest tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur, Rabu, 2 Maret 2022.

Abdul Hayat Gani mengungkapkan, untuk pendirian BUMD Participating Interest 10 persen, dibutuhkan investasi sebesar Rp 10 M. Akan tetapi, sesuai UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal 25 persen dari nilai total investasi tersebut, disetorkan sebagai modal awal. Sehingga, nilai investasi Pemprov Sulsel pada tahun 2022 ini adalah Rp 2,5 miliar, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 7,5 miliar.

“Pasal Dua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 tahun 2016, bahwa sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan Participating Interes 10 persen kepada BUMD,” ungkap Abdul Hayat.

Sesuai data dan informasi Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD, lanjut Abdul Hayat, ada empat sumber produksi gas yang akan dikembangkan di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Blok Sengkang tersebut. Yaitu Lapangan Kampung Baru dengan cadangan P1 Sebesar 163,38 BSCF Dan P2 sebesar 46,47 BSCF, Lapangan South Walanga dengan cadangan B1 sebesar 108,21 BSCF dan P2 sebesar 12,44 BSCF, Lapangan Sampi-Sampi Dengan cadangan B1 sebesar 15,83 BSCF & P2 sebesar 24,14 BSCF, serta Lapangan Bonge dengan cadangan P1 sebesar 4,17 BSCF & P2 sebesar 3,11 BSCF.

Keempat lokasi sumur produksi di atas, berada di daratan dalam satu provinsi, maka sesuai Pasal Empat Huruf A Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2016, Penawaran Participating Interes 10 persen diberikan kepada satu BUMD, yang pembentukannya dikoordinasi oleh Gubernur dengan melibatkan Bupati/Wali Kota yang wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.

“Pembentukan BUMD Migas ini juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD Sulsel. Dan untuk penyertaan modal ini sudah dianggarkan di APBD,” ungkapnya.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Sulsel, Since Erna Lamba, yang turut mendampingi Abdul Hayat dalam rapat tersebut, menambahkan, usulan Pemprov Sulsel terkait pendirian BUMD Migas ini sesuai dengan amanat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Dan pada 13 Desember 2021 lalu, Biro Perekonomian telah mengirimkan perbaikan dokumen pendirian BUMD tersebut ke Kemendagri.

Since juga memberikan gambaran mengenai kondisi empat BUMD Sulsel saat ini. Diantaranya, Bank Sulselbar yang telah memberikan deviden sebesar Rp 1,4 triliun sejak tahun 2013, Perusda Sulsel Rp 3,7 triliun, dan Jamkrida Sulsel Rp 1 miliar. Sementara, BUMD agrobisnis baru bisa berkontribusi Rp 90 juta dan saat ini dalam kondisi sehat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri, Budi Santosa, mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan sepanjang pendirian BUMD tersebut untuk kepentingan daerah masyarakat banyak. Ia berpesan, agar Pemprov Sulsel serius dengan menjaga BUMD agar tidak mengalami kebangkrutan dan berdampak positif untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Kalau pendirian BUMD ini direstui, tolong dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)

0 567
Luwu, humas.sulselprov.go.id - Musibah banjir melanda Kabupaten Luwu, Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang berlangsung lama....