Tags Posts tagged with "Prof HM Nurdin Abdullah"

Prof HM Nurdin Abdullah

0 121

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah mengusulkan Program Desa Digitalisasi pada kesempatan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, secara virtual, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa, 23 Febuari 2021.

“Kami mengusulkan beberapa pilot project desa digital di Kabupaten Pinrang, Barru, Luwu Timur dan Bone dengan harapan bahwa desa lainnya juga akan kami topang melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Kami usulkan untuk fasilitasi UMKM Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Wajo dan Bone,” ungkap Nurdin, dalam kesempatan tersebut.

Program Desa Digital tersebut adalah Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Khusus untuk proyek ini, Pemprov Sulsel mengimplementasikan arahan Presiden untuk mendorong pemulihan ekonomi dari desa agar lebih berkualitas. Sebab, kantong kemiskinan saat ini masih lebih besar di pedesaan, padahal desa masih sangat kaya akan potensi.

“Hal ini juga dimaksudkan untuk menjawab isu strategis pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif dan transformasi digital ke desa untuk membangun sistem pemasaran komoditi unggulan dan produk desa melalui pemanfaatan teknologi informasi,” ujarnya.

Apalagi, Sulsel selain menjadi pintu gerbang, juga menjadi penghubung serta lokomotif pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia.

“Oleh karena itu, support maksimal dari Bapak Menteri sangat kami harapkan agar, pembangunan di KTI khususnya di Sulsel bisa semakin akseleratif,” tutupnya. (*)

0 291

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah memaparkan potensi 319 pulau-pulau yang ada di Sulsel pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa dan seluruh Gubernur se-Indonesia, melalui virtual, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa, 23 Febuari 2021.

“Sulawesi Selatan ini terdapat sekitar 319 pulau dan masih banyak pulau-pulau kecil yang kondisinya sangat memprihatinkan, karena adanya kontradiksi antara potensi yang ada dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat,” ungkap Nurdin Abdullah dalam paparannya.

Ia, menjelaskan, dengan kemampuan APBD dan bantuan dana pihak ketiga melalui corporate social responsibility (CSR) dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dapat membangun sejumlah fasilitas seperti telekomunikasi, air minum dan listrik.

“Kami dengan segala kemampuan APBD dan potensi dana pihak ketiga mendorong penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi dan sarana prasarana lainnya untuk memberikan ruang kepada mereka agar lebih produktif dalam mengelola potensi yang ada disekitar pulau,” jelasnya.

Lebih lanjut Nurdin Abdullah menyampaikan, sebagai tindak lanjut atas penyelenggaraan Pra Rakorgub yang berlangsung pada tanggal 8 – 11 Februari 2020 lalu, ada beberapa isu strategis yang disepakati dalam rangka mendorong pencapaian target percepatan pemulihan ekonomi tahun 2022 yang akan datang. Secara umum meliputi kondisi perekonomian daerah yang mengalami kontraksi akibat pandemi.

Termasuk konektivitas infrastruktur yang masih perlu mendapatkan perhatian serius, sebab Sulawesi Selatan memiliki potensi dan kekuatan ekonomi di sektor pertanian. Namun, belum bisa memberikan andil secara maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan termasuk perbaikan kapasitas fiskal daerah.

“Harapan kami bahwa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai, maka potensi yang ada akan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa menyampaikan, semua usulan dari Pemprov Sulsel pada tahun 2020 akan direalisasikan pada tahun 2021 ini, demikian juga usulan tahun 2021 akan di realisasikan pada tahun 2022 mendatang.

“Saya kira itu yang kita bahas pada kesempatan ini, semua pengusulan di tahun 2020 di gunakan tahun 2021. Begitu juga dengan pengusulan tahun 2021 akan di berikan pada tahun 2022,” ungkap Kepala Bappenas RI.

Khusus pada tahun 2021 ini untuk mengusulkan maksimal tiga program strategis untuk direalisasikan pada tahun 2022 mendatang.

“Diharapkan seluruh bapak Gubernur agar menyampaikan usulan tiga proyek strategis untuk tahun 2022 mendatang,” tutupnya. (*)

0 105

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Peningkatan pelayanan bagi calon tenaga kerja luar negeri menjadi komitmen bersama bagi pemerintah yang ada di Sulsel. Sehingga, Gubernur Sulsel menghadirkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Parepare. Layanan ini akan diresmikan pada hari jadi Kota Parepare.

LTSA ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran dan keluarganya.

“Kita ke sana untuk meresmikan di Parepare,” kata Gubernur Sulsel, Prof. HM Nurdin Abdullah, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 22 Februari 2021.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Andi Darmawan Bintang, menjelaskan, layanan ini dibentuk untuk memudahkan para pekerja migran untuk bekerja di luar negeri.

“Karena ada pemikiran sebelumnya bahwa para pekerja ini hanya di eksploitasi tenaganya. Tetapi mereka sebenarnya adalah pahlawan bagi kita, sebab mereka bekerja di luar negeri. Dimana hasil pekerjaan mereka akan kembali ke keluarganya, itu menambah devisa kita,” ujarnya.

LTSA hadir untuk mempermudah layanan kepada PMI, karena selama ini terlalu banyak prosedur yang mereka lalui di banyak tempat. Sehingga pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memerintahkan untuk membentuk layanan satu atap.

“Di mana mereka dapat mengurus pada satu tempat. Ini di Sulsel bisa kita selesaikan, dimana sebelumnya gubernur meminta untuk membentuk satu LTSA pada Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kita sudah bentuk di Parepare,” jelasnya.

Ia menjelaskan, di tempat ini terdapat sembilan instansi yang memberikan layanan. Diantaranya dari Disnaker Provinsi berkaitan dengan pemberian rekomendasi, Imigrasi dalam hal pembuatan paspor, kemudian pengecekan kependudukan Dukcapil Sulsel. Adapula Perkumpulan Pengusaha Jasa Migran Indonesia (PASMINDO), BPJS, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk perlindungan, sedangkan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan secara terpisah di Rumah Sakit Umum Daerah Parepare.

“Dengan peresmian yang dilakukan Pak Gubernur bahwa nantinya semua proses layanan untuk pengiriman TKI ke luar negeri dalam konteks administrasi dan paspor serta sebagainya itu hanya satu tempat di Parepare,” jelasnya.

Hadirnya LTSA ini juga akan menjadi bagian dari partisispasi masyarakat membangun daerah. Karena mereka ke luar negeri sehingga mereka mendapatkan pengetahuan, menambah pengetahuan dan skill.

Layanan terpadu ini dalam waktu dekat akan beroperasi setelah diresmikan. Sejauh ini sudah diuji coba pada pembuatan paspor untuk diterbitkan, demikian juga Dukcapil melakukan verifikasi kependudukan.

Darmawan menjelaskan, adapun secara prosedural, pengiriman tenaga kerja di luar negeri itu melalui perusahaan, tidak serta merta PMI yang datang langsung. PMI menyiapkan dokumentasi, dikumpulkan oleh jasa pengiriman tenaga kerja.

“Jadi tenaga kerja hanya menyiapkan dokumennya, kemudian diverifikasi, kedua nanti ada juga pelatihan terkait subjek apa yang akan dikerjakan di luar negeri, dilatih juga di sana di Parepare,” paparnya.

“Ada juga mandiri, tetapi relatif itu yang dikirim ke luar negeri adalah rata-rata melalui perusahaan. Sehingga yang datang di sana adalah perusahaan. Terkecuali ada yang mau diverifikasi adalah orang yang dipanggil. Tata caranya selama ini demikian,” tambahnya.

Ia menambahkan, data dari Disnaker Sulsel, tenaga kerja yang dikirim sampai bulan Maret 2020 TKI, sebanyak 26 orang. Bulan selanjutnya tak ada pengiriman karena pandemi Covid-19.

“Karena ada penutupan pengiriman ke luar negeri. Sempat dibuka pada bulan Juli, tetapi ditutup lagi. Saat dibuka, telah ada yang dikirim. Tetapi mereka dikarantina 14 hari di negara tujuan,” imbuhnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Arief Eka Riyanto, siap menyukseskan program pemerintah daerah. Program yang memusatkan pelayanan keimigrasian. Khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang berdomisili di Sulsel untuk bekerja secara legal di negara-negara tujuan.

Adapun kesiapan Kantor Imigrasi Parepare di LTSA-PMI sejauh ini 90 persen secara keseluruhan.

“Hampir untuk proses kesiapan di imigrasi sudah hampir 90 persen memberikan pelayanan di sana. Di sana hanya penerbitan paspor bagi calon tenaga kerja Indonesia,” pungkasnya. (*)

0 86

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, memuji kolaborasi yang terjalin dengan wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman, dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat Sulsel di depan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel yang baru.

“Saya bersama dengan Pak Wakil Gubernur, beliau merupakan Wakil Gubernur termuda di Indonesia, dan saya beruntung ini sebuah kolaborasi yang baik,” kata Nurdin Abdullah, pada Malam Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, di Baruga Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin, 22 Februari 2021. Pimpinan Korps Adhyaksa Sulsel itu berganti dari Firdaus Delwimar ke Raden Febrytrianto.

Nurdin menyebutkan, Andi Sudirman Sulaiman bersama dirinya banyak terjun ke lapangan, terutama dalam hal mengetahui persoalan ril atau nyata yang ada di masyarakat.

“Ini partner yang sangat bagus. Semuanya kita ada di lapangan. Jadi banyak persoalan-persoalan kita bisa selesaikan bersama. Dan saya yakin Pak Insyaallah, Bapak Ibu Forkopimda ini team work yang sangat kompak. Mohon dukungannya dan pengawalan dalam mempersembahkan pembangunan di Sulawesi Selatan,” tuturnya.

Andi Sudirman Sulaiman, lahir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 25 September 1983. Bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, merupakan sosok Wagub termuda di Indonesia yang dilantik pada usia 34 tahun. (*)

0 87
  • Malam Pisah Sambut Kajati Sulsel

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, mengucapkan selamat datang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel yang baru, dan menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasi kepada Kajati yang lama.

“Hari ini yang sangat sakral bagi kami melepas Pak Firdaus selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan sekaligus menyambut, selamat datang kepada Bapak Raden Febrytrianto dan Ibu di Sulsel,” kata Nurdin Abdullah, dalam Malam Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, di Baruga Pattingaloang Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin, 22 Februari 2021.

Acara ini dihadiri Forkopimda Sulsel lengkap dan juga Wakil Gubernur Sulsel.
Jabatan nomor satu di Korps Adhyaksa Sulsel itu berganti dari Firdaus Delwimar ke Raden Febrytrianto. Diketahui Firdaus akan menjabat sebagai Inspektur III Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI. Sedangkan, Febrytrianto sebelumnya Inspektur IV Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung.

Ia menyebutkan, banyak legacy (warisan) yang telah ditinggalkan oleh Firdaus. Salah satunya, mengubah tatanan dalam kehidupan di dalam penegakan hukum di Sulsel. Terkhusus dalam rangka penyelamatan aset Pemprov Sulsel Rp 10 triliun.

“Saya kira 1 tahun 8 bulan. Hampir Rp 10 triliun aset Pemprov bisa kembali. Ini karena kolaborasi dan sinergi yang diciptakan. Betapa gigih Kejaksaan Tinggi, termasuk KPK, Polda dan Kodam serta DPRD dan BPKP,” ungkapnya.

Nurdin menyatakan, Pemerintah Pusat menyebutkan bahwa Sulsel adalah role model penyelamatan aset di Indonesia. “Jadi sebuah pengakuan dan ini tidak bisa kita capai tanpa sinergi dan team work ini,” imbuhnya.

Kerjasama tim dengan Kejati juga pada beberapa proyek strategis nasional bisa diselesaikan dengan baik. Termasuk pembebasan lahan pada beberapa proyek nasional, penertiban aset di CPI, juga menyelesaikan persoalan kanal di Pantai Losari.

Nurdin menambahkan, Febry sebagai Kajati Sulsel sudah mengenal baik Sulsel. Sejak SMP bermukim, serta orang tuanya bertugas di Kejaksaan Tinggi Sulselbar.

“Saya kira bukan orang baru, saya yakin Bapak Febry akan melanjutkan (tugas Firdaus) bahkan akan terus memberikan kolaborasi bersama kita semua. Untuk itu saya menyampaikan selamat bergabung di Provinsi Sulsel,” ucapnya.

Sedangkan Firdaus selaku Kajati yang lama menyatakan, pengabdian 1 tahun 8 bulan adalah masa pengabdian yang panjang sekaligus pendek.

“Tugas 1 tahun 8 bulan itu mungkin relatif panjang dan juga relatif pendek. Karena tidak banyak yang bisa kami perbuat tanpa dukungan Pak Gubernur dan tim Forkopimda,” sebut Firdaus.

Ia menyebutkan, di era kepemimpinannya, Kejati Sulawesi Barat dipisahkan dari Kejati Sulsel. Tugas Kejaksaan, termasuk dalam mengawal program-program pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Akhirnya permasalahan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat bisa diseimbangkan sehingga Provinsi Sulsel ini dapat menjadi contoh di dalam menangani, sehingga lahirlah wisata Covid-19. Ini luar biasa, mungkin satu-satunya daerah yang penanganan Covid-nya diawali dengan menggaungkan istilah Wisata Covid,” paparnya.

Sementara, Febry berharap bisa melanjutkan tugas Fidaus dan dapat bekerjasama juga bersinergi dengan baik dengan Forkopimda Sulsel.

“Seperti diterimanya Pak Firdaus, semoga kepemimpinan saya di Kejati Sulsel bisa mewarnai Forkopimda. Bersama-sama membangun Sulsel lebih baik ke depan,” harapnya. (*)

0 144
  • Hadiri Pelantikan Pengurus IKM dan ISA Sidrap

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, meyakini bahwa Indonesia telah ditakdirkan menjadi sumber pangan dunia. Memberi makan dunia. Sumber daya alam yang berasal dari pertanian dan kelautan menjadi sumbernya. Sulsel memiliki peran yang besar di sektor ini.

“Bahwa Indonesia sudah ditakdirkan untuk beri makan warga dunia. Indonesia sudah ditakdirkan sebagai negara agraris dan negara maritim,” kata Nurdin Abdullah, saat menghadiri pelantikan dan rapat kerja pengurus Pusat Ikatan Kekerabatan Masyarakat (IKM) Sidrap dan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Asal (ISA) Sidrap, di Hotel Four Points by Sheraton, Senin, 22 Februari 2021.

Ada sekitar 100 pengurus yang dilantik sebagai pengurus periode 2020-2025. Mereka yang hadir merupakan perwakilan berbagai bidang, dilakukan menimbang pandemi masih berlangsung.

Selain dihadiri gubernur, hadir juga Ketua DPRD Sulsel, Wakil Ketua DPRD Sidrap, Pj Wali Kota Makassar, Sekretaris Kabupaten Sidrap, Ketua DPRD Sidrap, Ketua IKM Sidrap Prof Alimuddin Unde, dan Ketua ISA Sidrap Mahmud Lakaiya.

Nurdin mengaku bangga akan hadirnya dua organisasi besar asal Sidrap ini yang dapat dan sangat menentukan perjalanan pembangunan daerah Sidrap. Termasuk sebagai lumbung pangan Indonesia yang juga memiliki peran memberikan makan pada dunia.

“Dengan potensi Sidrap, dengan IKM dan ISA Sidrap tidak hanya akan mendukung komoditi padi dan jagung. Tetapi juga komoditi lain yang bisa diekspor, ini juga bisa kita lakukan,” tuturnya.

Dari segi SDM, IKM dan ISA dapat melakukan pemetaan menemukan sumber daya yang sangat kompeten dalam mendorong percepatan pembangunan di Sidrap.

“Setiap kita berbicara, kita bisa jelaskan, kita punya Eselon I di kementerian di Jakarta sekian orang. Kita punya kepala dinas di kabupaten/kota sekian. Ini penting sekali, termasuk pengusahanya,” tambahnya.

Sementara, Sekretaris Kabupaten Sidrap, Sudirman Bungi, menyampaikan, sangat besar perhatian dari Gubernur Sulsel. Baik untuk pembangunan atau menghadiri kegiatan secara langsung ke Sidrap.

“Banyak dukungan yang beliau arahkan dari Bantuan Keuangan Daerah. Ini mendorong dan mengungkit percepatan pembangunan di Sidrap,” sebutnya.

Sedangkan, Prof. Alimuddin Unde menyampaikan, warga Sidrap yang bermukim di Makassar sekitar 30 ribu orang dengan berbagai profesi dan komunitas. Sehingga, warga Sidrap baik yang ada di Makassar ataupun kabupaten lain dapat mendorong potensi daerah tempat mereka bermukim.

“Di mana ada orang Sidrap, disitu potensi yang bisa dikembangkan dengan kompetensi yang dimiliki,” ujarnya.

Ia juga berharap, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah dengan berbagai aktivitas yang dioptimalkan.

“Yang telah kita lakukan, kemarin Kementerian Dalam Negeri dengan Universitas Hasanuddin dalam rangka pemetaan potensi daerah. Ini juga karena kita sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerah kita dorong ke depan kabupaten bisa petakan desanya. Apakah itu pariwisata atau pertanian maupun industri,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Mahmud Lakaiya menyampaikan rasa haru atas hadirnya tokoh-tokoh Sulsel dalam pelantikan ini. Ini sebagai bentuk kecintaan pada masyarakat Sidrap.

Ia mengapresiasi respon gubernur yang dengan cepat menerima audiensi pengurus. Demikian juga pembangunan infrastruktur dengan melakukan aspalisasi jalan.

“Dan kita sudah rasakan di jalan poros, kalau dulu berlubang ini sudah beraspal. Semoga beliau diberikan kesehatan untuk memberikan sentuhan bagi Sidrap,” ucapnya. (*)

0 272

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memastikan pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Pilkada Serentak Tahun 2020 dilakukan secara langsung alias tatap muka, dengan jumlah hadirin terbatas.

Selain itu juga disediakan fasilitas daring atau virtual bagi yang ingin menyaksikan pelantikan. Dilantik secara langsung adalah bupati dan wakil bupati terpilih dan ketua TP-PKK.

“Ada virtual juga yang di daerah, jadi masing-masing di daerah menunggu. Yang ke sini hanya Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh Ketua Tim Penggerak PKK,” ujarnya, saat ditemui di Hotel Four Points by Sheraton, usai bertemu dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Senin, 22 Februari 2021.

Nurdin Abdullah menyampaikan, Dirjen Kemendagri telah menyetujui untuk melaksanakan pelantikan secara langsung yang nantinya akan digelar pada 26 Februari mendatang, yang akan digelar di Kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumohardjo Makassar.

“Pertemuan bersama Dirjen (Otda) yang diutus oleh Pak Menteri (Mendagri) ke sini. Yang inti saya mau sampaikan bahwa, surat kita untuk pelantikan hybrid itu direstui. Jadi nanti pelantikannya di Makassar, ibu kota provinsi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, peserta pelaksanaan pelantikan ini akan dibatasi dengan jumlah 25 orang.

“Pesertanya tidak lebih dari 25 orang, per ruangan. Nanti PKK juga. Tanggal 26 kita pelantikan, pokoknya 25 malam SKnya datang, 26 kita pelantikan,” papar Nurdin.

Adapun sebelas daerah yang kepala daerahnya akan dilantik Bulan Februari ini adalah Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Barru, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan Kota Makassar.

Diketahui, bahwa 12 daerah berpilkada di Sulsel. Satu pasangan kepala daerah lainnya, yakni Bupati-Wakil Bupati Toraja Utara akan dilantik Maret 2021 mendatang, karena masa tugas bupati sebelumnya sampai bulan Maret 2021. (*)

0 127

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin merayakan puncak Dies Natalis ke-60. Tema yang diangkat adalah “Digitalisasi dan Inovasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Era New Normal”. Acara puncak ditandai dengan tudang sipulung dan reuni akbar, berlangsung mulai pukul 12.00 Wita secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Sabtu, 20 Februari 2021.

Tokoh Nasional HM Jusuf Kalla hadir dalam kegiatan perayaan puncak Dies Natalis ke-60 FISIP Unhas ini. Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah secara resmi membuka kegiatan.

Jusuf Kalla yang juga merupakan Ketua IKA Unhas, dalam sambutannya memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap penyelenggaraan Dies Natalis ke-60 FISIP Unhas. Di usia saat ini telah menunjukkan perjalanan panjang FISIP Unhas dalam menghasilkan luaran terbaik yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

“FISIP memiliki andil penting utamanya dalam bidang sosial politik. Kedudukan politik yang bersosial dengan pola kemasyarakatan yang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, diharapkan lulusan FISIP Unhas bisa semakin berkiprah dan meningkatkan eksistensi diri dalam mempelopori dunia politik kemasyarakatan jangka panjang,” kata Jusuf Kalla.

Sedangkan, Gubernur Sulsel berharap FISIP Unhas dapat terus berperan aktif dalam membangun masa depan bangsa dengan karya dan kreativitas.

“Saya menaruh harapan, FISIP Unhas dapat terus memacu semangat untuk menjadi fakultas unggul yang mencetak lulusan terbaik di Sulsel secara khusus dan Indonesia secara umum. Peran FISIP sangat penting dan strategis, sebagai dapur kebijakan dalam bidang sosial politik yang berdampak pada masyarakat,” kata Nurdin.

Sementara itu, Ketua IKA FISIP Unhas A. Fahsar Mahdin Padjalangi (yang juga menjabat sebagai Bupati Bone) dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh alumni atas keterlibatan dan dukungan menyukseskan perayaan Dies Natalis. Meskipun dilakukan berbeda dari tahun sebelumnya, namun dirinya berharap tidak mengurangi makna.

“Kami juga apresiasi terhadap panitia penyelenggara yang mempersiapkan kegiatan ini. Tudang sipulung maupun reuni akbar bukan hanya untuk mempererat silaturahmi, juga dimaksudkan agar menjadi wadah meningkatkan kreatifitas dan menjadi ikon FISIP Unhas yang berkiprah untuk masyarakat luas,” jelas Fahsar.

Pada kesempatan yang sama, Dekan FISIP Unhas Prof. Dr. Armin, M.Si., memberikan gambaran capaian FISIP Unhas di usia ke-60. Ia menuturkan, saat ini seluruh program sarjana telah terakreditasi A dan dua diantaranya juga memperoleh pengakuan internasional. Saat ini, juga dilakukan persiapan untuk pembukaan prodi S3 Ilmu Politik Unhas.

Rektor Unhas, Dwia Aries Tina Pulubuhu menyebutkan, banyak alumni FISIP berperan di tengah masyarakat dan menjadi contoh.

“Kita berharap ke depan, FISIP Unhas bisa semakin melahirkan lulusan terbaik yang tidak hanya cerdas secara kognitif. Namun, juga memiliki karakter sebagai satu penguatan dalam menghadirkan demokrasi di Indonesia. Banyak alumni FISIP yang berperan di tengah masyarakat dan menjadi contoh pimpinan teladan. Saya bangga bisa menjadi bagian dari Sospol,” ungkap Prof Dwia.

Acara tudang sipulung dihadiri oleh sekitar 400 civitas akademika dan alumni yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Hadir pula empat Kepala Daerah di Sulawesi Selatan yang baru terpilih pada Pilkada Serentak 2020, yang merupakan alumni FISIP Unhas. (*)

0 120

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Setelah sowan dan bersilaturrahmi dengan sejumlah tokoh agama, pimpinan ormas dan pejabat pemerintah dalam rangka mencari dukungan atas program pengembangan madrasah dan pondok pesantren yang digagasnya, Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, KH. Khaeroni beserta rombongan, berkunjung ke Rumah Jabatan Gubernur Sulsel di Jalan Sungai Tangka No.31, Sabtu, 20 Februari 2021.

Pada pertemuan dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel mengawali dialog dengan memaparkan lima program pengembangan madrasah dan pondok pesantren di Sulsel yang digagasnya. Yaitu Madrasah Alam, Madrasah Luar Biasa (MLB), Asrama Anak Pulau, Madrasah Program Kebahasaan, dan Gerakan Wakaf Sejuta Koin untuk pendidikan madrasah dan pondok pesantren.

Khaeroni menjabarkan, program Madrasah Alam yang digagasnya telah direspon baik oleh Bupati Soppeng, dengan mewakafkan lahan miliknya seluas lima hektar. Dan rencananya dalam bulan Februari 2021 ini akan dilakukan peletakan batu pertama.

Mengenai program pembangunan Madrasah Luar Biasa (MLB) bagi anak berkebutuhan khusus, Khaeroni mengklaim jika program ini akan menjadi pilot project karena pertama di Sulsel, bahkan di Indonesia. Begitu juga dengan Program Asrama Anak Pulau dan Gerakan Sejuta Koin Wakaf Pendidikan untuk madrasah dan pondok pesantren yang dicanangkannya.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menyambut baik dan mensupport program ini usai mendengarkan paparan dari Kakanwil Khaeroni dan Melisha, peneliti yang dilibatkan dalam program pengembangan madrasah dan pondok pesantren ini di Sulsel.

“Saya mendukung program ini karena memang kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan team work yang kompak dan berupaya melepaskan ego sektoral yang selama ini cukup menggangu,” ujar Nurdin.

Pengembangan madrasah dan pondok pesantren, menurut Nurdin, memang sangat diperlukan, terutama dalam pendidikan moral dan etika.

“Kita sekarang mengalami krisis moral, bahkan saya ngeri membayangkan bagaimana moral generasi kita di tahun 2045 nantinya jika ini tidak segera dibenahi,” ujarnya menambahkan.

Dikatakan Nurdin, kuncinya ada pada pendidikan moral. Untuk itu, ia mendorong perlunya perbaikan kesejahteraan guru-guru madrasah dan menyiapkan fasilitas yang layak bagi siswa atau santri yang ada di madrasah dan pondok pesantren.

Untuk kelanjutan kerjasama dan sinergitas ini, gubernur memandang perlunya pembagian tugas dalam team work yang dibentuk nantinya, sehingga jelas siapa mengerjakan apa.

“Kita harus kerja bareng, siapa mengerjakan apa. Nanti saya undang PT. Vale dan Perbankan serta perusahaan-perusahaan lainnya untuk mengalokasikan CSRnya (Corporate social responsibility) pada program ini”, janji Nurdin.

Ketika Kakanwil Khaeroni meminta petunjuk gubernur atas program yang digagasnya itu, Nurdin menyarankan agar dikerjakan satu persatu.

“Kita kerjakan satu-satu dulu agar bisa fokus. Dan tentunya nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana pengelolaannya, apakah dikelolah oleh Kemenag atau dibentuk suatu yayasan untuk mengelolanya,” jelas Nurdin.

Turut mendampingi Kakanwil pada audiensi ini antara lain, Kepala Bagian Tata Usaha H.Fathurrahman, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah H.Ali Yafid, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam H.Rasbi, Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf H.Rappe, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah H.Masykur, Kepala Bidang PD Pontren H.Mulyadi Idy, dan Kepala Kantor Kemenag Bantaeng HM. Yunus dan Hj.Melisha peneliti dari Jakarta. (*)

0 96

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, mendukung program pembangunan madrasah yang akan dilakukan Kementerian Agama RI. Program tersebut antara lain, Madrasah Luar Biasa, Madrasah Edukasi Alam, Asrama Anak Pulau, Madrasah Program Kebahasaan serta Gerakan Sejuta Koin Wakaf Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren di Sulsel, yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Hal ini disampaikan saat menerima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, KH. Khaeroni beserta jajaran, serta Peneliti Pusat Kemenag Melisha, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu pagi, 20 Februari 2021. Sebelumnya mereka juga telah melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Kakanwil membahas pengembangan madrasah dan meminta masukan gubernur. Sedangkan, Melisha memaparkan hasil penelitian di 24 kabupaten/kota.

Untuk Madrasah Edukasi Alam, akan dilakukan di Kabupaten Soppeng. Jika ini berhasil, maka akan menjadi ikon di Indonesia. Sedangkan untuk Asrama Pulau direncanakan berupa tempat tinggal bagi madrasah yang ada di kepulauan jauh, sehingga siswa-siswi memiliki hunian. Sedangkan untuk Madrasah Luar Biasa diperuntukan bagi anak berkebutuhan khusus.

Nurdin Abdullah menyetujui rencana program yang dilakukan oleh Kemenag RI dan menjadikan Sulsel sebagai pilot project. Sehingga Pemerintah Provinsi Sulsel dan kabupaten-kota siap mendukung dengan bersinergi bersama menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang lahir dari madrasah.

“Saya setuju bahwa kita tidak bisa sendiri dan itu kendala kita di Indonesia. Dua tahun lebih kami memimpin, kami mensinergikan antara Pemerintah Sulsel, Pemerintah Kabupaten dan Kota dan juga Kementerian,” kata Nurdin Abdullah.

Untuk itu, Nurdin meminta agar konsep program yang ada jelas dan lebih dimantapkan, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan support dengan baik dan tepat. “Saya ingin kita duduk bersama-sama. Utamanya pemberian support,” tambahnya.

Ia juga menyatakan akan mendorong program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Sulsel untuk membantu dunia pendidikan.

Kakanwil Kemenag Sulsel, Khaeroni menyampaikan, jika kunjungannya ini untuk menjalin silaturahmi sekaligus membahas program pembangunan di Sulsel.

“Kalau seluruh aspek misalnya sosial, politik, ekonomi, budaya kita bisa bersinergi, maka visi misi Pemprov Sulsel akan cepat tercapai. Dan saya siap mendukung,” katanya.

Adapun, peneliti pusat dari Kementerian Agama RI, Melisha menyampaikan latar belakang dari penelitian yang dilakukannya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dengan sumber daya alam yang ada.

“Sulsel memiliki potensi yang unggul dibandingkan dengan provinsi lain. Terutama dari sumber daya alam. Sehingga muncul beberapa ide berdasarkan hasil penelitian,” ungkapnya.

Pertama, bagaimana kurva pendidikan yang kurang berkembang dengan kurva pendidikan yang berkembang bisa seimbang. Karena saat ini masih terdapat banyak aspek yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut.

Dari penelitian ini, Kakanwil dan Kementerian Agama Sulsel menyambut dengan baik. Terdapat 24 madrasah yang kurang berkembang akan difasilitasi, sehingga dapat ikut berkembang. Salah satunya, dukungan dapat dilakukan dengan Gerakan Sejuta Koin, karena sebagai umat Islam paling besar di dunia sangat potensial untuk mengembangkan infaq dan shadaqah ke dunia pendidikan.

Hasil lain dari penelitiannya, muncul gagasan menghadirkan program Asrama Anak Pulau. Didasarkan pada pemikiran yang telah dilahirkan oleh Nurdin Abdullah untuk memberikan fasilitas asrama bagi anak pulau untuk menempuh pendidikan di Kota Makassar.

“Kebetulan saya melihat di Google itu salah satu program Pak Gubernur. Sehingga saya diskusi, ayo berkolaborasi bagaimana menjalin stakeholder dengan Pak Gubernur, karena itu salah satu program Pak Gubernur,” jelasnya.

Program Asrama Anak Pulau ini juga lahir dari fenomena di lapangan. Bahwa banyak sekali anak didik di Selayar, mereka menumpang di rumah penduduk. Belum lagi kurang mendapat perhatian. Jika sebelumnya kementerian memberikan fasilitas pemberian makan setiap hari, maka selanjutnya akan disiapkan asrama.

“Sehingga kami sudah membuat desain Asrama Anak Pulau beserta juga program yang bisa mendukung sumber daya manusia yang ada di pulau-pulau tersebut bagaimana sesuai dengan lokus daerahnya,” ungkapnya.

Sedangkan saat berkunjung ke wilayah pegunungan, Melisha melihat potensial pada sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh lembaga madrasah. Konsepnya, dapat seperti seperti wisata edukasi pertanian Inagro Bogor. Pilihan jatuh pada daerah Bulu Dua Kabupaten Soppeng.

“Itu karena itu sangat luar biasa bagus potensinya. Insya allah nanti, Madrasah Edukasi Alam itu khusus semacam laboratorium bagaimana anak-anak bisa belajar secara langsung mengembangkan sumber daya alamnya. Di mana selama ini hanya berdasarkan buku, nanti kita bangun skillnya,” sebutnya.

Contohnya membuat abon dari ikan, minyak VCO (virgin coconut oil), kemudian mengolah bahan alam atau barang bekas bisa dimanfaatkan, seperti perca kain.

“Alhamdulillah Soppeng sendiri sudah juara nasional. Jadi barang-barang itu bisa digunakan menjadi barang bermutu. Dengan harapan madrasah ini akan melahirkan generasi bangsa Indonesia, yang bukan hanya secara akademi tetapi juga siap mengelola sumber daya alam yang ada,” harapnya.

Sedangkan untuk Madrasah Luar Biasa, dihadirkan karena kami melihat beberapa anak-anak kurang beruntung dari segi fisik atau anak berkebutuhan khusus. Ia menilai, anak berkebutuhan khusus sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Sedangkan yang sekolah luar biasa (SLB) hanya memberikan gambaran umum untuk dipelajari.

Sehingga lahir ide bagaimana Madrasah Luar Biasa ini bisa mengkolaborasikan antara urusan dunia dengan akhirat. Contohnya, anak berkebutuhan khusus dengan cacat tuna netra bisa menjadi qari (penghafal qur’an) dan sebagainya. Kabupaten Maros, Gowa dan Kota Makassar dinilai cocok. Sebab melihat data anak didik berkebutuhan khusus banyak di wilayah ini.

Di Takalar akan dihadirkan Program Moderasi Beragama. Konsepnya, madrasah dengan pondok pesantren bersinergi. Apabila ini berkembang maka keduanya akan menjadi lembaga pendidikan yang bisa mencegah paham radikalisme berkembang.

Dukungan daari stakeholder bersama antara Pemprov, Pemkab-Pemkot, juga beberapa Kementerian di bawah Kabinet Indonesia Bersatu untuk bisa mendukung Program Nawacita.

“Sehingga salah satu program moderasi dari pemerintah pusat, termasuk dari Presiden Jokowi dan Kemenag saya yakin insyaallah bisa terwujud,” ucapnya.

Melisha melanjutkan, bahwa Sulsel akan dijadikan ikon pengembangan berbagai madrasah. “Nanti Sulsel akan menjadi Ikon se- Indonesia, dibuatkan satu-satu (program madrasah). Nanti para pimpinan daerah bisa belajar dari ikon yang ada,” pungkasnya.

Selanjutnya, ia akan menyerahkan hasil penelitiannya kepada gubernur, berupa buku 559 halaman tentang pendidikan madrasah di Sulsel. Isinya termasuk kritik dan saran kepada Kementerian Agama, salah satunya memperhatikan guru dan detail rencana pilot project madrasah yang akan dilakukan di Sulsel. (*)

0 33
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengajak stakeholder sama-sama mengawal kebijakan prioritas nasional, dalam hal ini proyek kereta api...