Tags Posts tagged with "Sekretaris Daerah Sulsel"

Sekretaris Daerah Sulsel

0 46

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Jalan tol akses khusus Makassar New Port (MNP) ditargetkan ground breaking di tanggal 30 Desember 2021. Target tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Deputi I Staf Kepresidenan, PT Pelindo, Sekretaris Provinsi Sulsel, Kakanwil BPN ATR Wilayah Sulsel, Polda Sulsel, Pemkot Makassar, dan stakeholder lainnya.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin, mengatakan, sesuai yang disampaikan PT Pelindo, anggaran untuk pembayaran ganti rugi lahan akses jalan tol MNP sudah siap. Tanggal 28 Desember, atau paling lambat 30 Desember, akan dilakukan ground breaking.

“Kami menyerahkan kepada pihak Pelindo untuk melakukan presentase,” ungkap Febry Calvin dalam arahannya, di Kantor MNP, Jumat, 26 November 2021.

Sementara itu, Perwakilan PT Pelindo, Arwin, mengaku, pihaknya sudah menyediakan anggaran lewat Bank Mandiri untuk disalurkan kepada pihak yang menerima pembayaran ganti rugi lahan.

“Kita sudah target ground breaking di tanggal 30 Desember, dan itu kita sepakati di dalam forum ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Mandiri, tinggal berkoordinasi dengan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bambang Priono, mengatakan, pengurusan pembebasan lahan untuk tol akses MNP ini diselesaikan dengan waktu yang cukup singkat.

“Saya baru merasakan pekerjaan yang sangat-sangat cepat soal pembebasan lahan. Alhamdulillah target pembayaran di tanggal 15-16 Desember. Ini tinggal menunggu uang dari PT Pelindo supaya tidak ada kendala di kemudian hari,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengaku, sampai saat ini proses pembebasan lahan tol akses MNP ini belum ada kendala sama sekali. Tinggal menunggu persiapan ground breakingnya.

“Saya kira tidak ada kendala sama sekali. Saya kira malah kita lebih maju lagi satu hari dari time line yang ditetapkan,” tutupnya. (*)

0 53

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mengucapkan selamat atas kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sulsel Periode 2021 – 2023 yang baru saja dilantik pada Selasa kemarin, 23 November 2021.

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel ini dihadiri langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno.

Para pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sulsel dibawah kepemimpinan Andry S Arief Bulu itu dilantik oleh Sekda Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani.

“Selamat kepada Bapak Andry Arief Bulu, SE MM selaku ketua beserta seluruh jajaran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2021-2023,” kata Andi Sudirman, Rabu (24/11/2021).

Ia berharap, dengan kepengurusan yang baru saja dilantik ini dapat memajukan promosi ekonomi pariwisata dan memajukan ekonomi kreatif yang ada di Sulsel. Sehingga, berdampak bagi pertumbuhan perekonomian, utamanya dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Semoga dapat memberi perubahan dan warna baru atas pariwisata di Sulawesi Selatan,” harapnya.

Ia menambahkan, pelantikan juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagai bentuk dukungan kepada pengurus dan proyeksi program kepariwisataan Sulsel. (*)

0 43

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Keseriusan Pemprov Sulsel mensupport kemajuan olahraga ditunjukkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Makassar (UNM), di Lantai 7 Gedung Phinisi UNM Makassar, Selasa, 16 November 2021.

Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengaku, inovasi mengenai olahraga ini dianggapnya sangat tepat dengan menggandeng UNM sebagai support sistem dalam mengembangkan olahraga.

“Saya yakin dan percaya ketika inovasi ini muncul, kita sambut dengan Pemda kita lakukan berbagai hal, memastikan industri olahraga di Sulsel ini harus maju,” ungkap Abdul Hayat dalam sambutannya, didampingi Kadis Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sulsel.

“Bagaimana pun juga tidak ada pilihan harus menyapa kampus. Salah satu ciri daerah yang ingin maju banyak-banyak berkaitan dengan kampus, jangan jauhi kampus, karena kampus merupakan dapur yang kita jadikan rujukan bagian penting di dalam menaklukkan pekerjaan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, bukan hanya sekedar MoU dan kegiatan seremonial semata, namun harus dilakukan full up dengan baik antara Pemprov Sulsel dan FIK UNM Makassar.

“Saya kira ini adalah bagian penting nanti Pak Arwin (Kadispora Sulsel) bukan hanya berakhir di ujian, tapi segera connecting dengan Bappeda, kemudian DPRD yakinkan bahwa untuk Sulsel ini kedepan pastikan PON di Sulsel, kita harus serius,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor UNM Makassar, Prof. Dr. Husain Syam, mengaku, MoU itu harus diikuti dengan full up dari hasil kerjasama antara Pemprov Sulsel dengan UNM, berdasarkan desain besar Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Karena Sulsel masuk di 10 provinsi untuk pembangunan desain olahraga. Kalau di kampus dibangun gedung pusat pelatihan olahraga, maka itu menjadi sebuah kemajuan bagi olahraga di Sulsel. Kita melihat bagaimana UNJ dibangunkan oleh Pemprov DKI Jakarta GOR untuk memajukan olahraga. Mohon ini menjadi catatan penting bagi kegiatan MoU kerjasama ini,” urainya. (*)

0 47

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, melantik tiga pejabat fungsional ahli utama di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Pelantikan jabatan fungsional ahli utama tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI dengan nomor 41/M Tahun 2021 Tgl. 3-9-2021, atas nama dr. Taufik Imran, Sp.An., NIP.196908052000031009, jabatan dokter ahli utama, di RSUD Sayang Rakyat pada Dinas Kesehatan Sulsel.

Kemudian, berdasarkan nomor 43/M Tahun 2021 Tgl. 27-9-2021, atas nama dr. Naomi, NIP. 196202161998032002, dengan jabatan dokter ahli utama, di RSKD Dadi pada Dinas Kesehatan Sulsel. Dan nomor 43/M Tahun 2021 Tgl. 27-9-2021, atas nama dr. Andi Amal Alamsyah M., NIP. 196712042000031003, dengan jabatan dokter ahli utama, di RSKD Dadi pada Dinas Kesehatan Sulsel.

Pengangkatan jabatan fungsional ahli utama tersebut sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, dinyatakan bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Abdul Hayat berharap, pasca pelantikan tersebut yang bersangkutan dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab sesuai ketentuan berlaku di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.

“Saya berharap dengan jabatan fungsional ini Bapak Ibu lebih amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempatnya masing-masing,” harap Abdul Hayat pasca pelantikan, di Ruang Kerja Sekda, Selasa, 16 November 2021. (*)

0 78

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mensupport penuh kemajuan pelayanan publik lewat forum inspirasi Sulsel yang digagas KOMPAK.

KOMPAK merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.

“Jadi saya kira hari ini Pemprov sangat mengapresiasi kegiatan seperti. Dan Pemprov Sulsel tidak hanya berhenti sampai disini. Kita akan terus menciptakan inovasi pelayanan,” ungkap Abdul Hayat dalam acara peningkatan pelayanan publik untuk Sulsel yang melayani, inovatif, dan berkarakter, di Hotel Claro Makassar, Kamis 11 November 2021.

Menurut Abdul Hayat, kerjasama tim merupakan kunci kesuksesan dalam menjalankan sebuah amanah. Lewat KOMPAK ini sudah menunjukkan kerja-kerja keras meskipun disaat pandemi Covid-19 ini.

“Kita di Provinsi adalah support sistem. Jadi tidak ada orang hebat yang bekerja sendiri, tapi itu dikerjakan sama-sama. Nah ini sudah kelihatan. Kurangi diskusi dan perbanyak eksekusi,” tuturnya.

Sementara itu, Team Leader KOMPAK, Arina Winoto, mengaku, metode pemerintah provinsi Sulsel maupun kabupaten kota di Sulsel cenderung menggunakan kearifan lokal untuk mengurangi angka kemiskinan, terkusus di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep.

“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terimakasih kepada pemerintah provinsi Sulsel, Kabupaten Bantaeng dan Luwu Utara yang sudah bekerjasama sama dengan KOMPAK selama ini,” katanya.

Dirinya menyampaikan terimakasih juga kepada Pemerintah Australia yang ada di Makassar, yang selalu memberikan peluang kepada pemerintah provinsi Sulsel untuk terus menerapkan strategi baru dalam menangani kemiskinan.

“Terimakasih kepada Pemerintah Australia atas dukungan serta selalu memberikan kami kemajuan-kemajuan baru untuk provinsi ini. Selamat bagi yang lain, yang ingin mencontohkan apa yang kami lakukan di Sulawesi Selatan,” tutupnya. (*)

0 84

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Deputi Bidang Kemasyarakatan dan Kependudukan Bappenas RI, Drs Pungky Sumadi, mengapresiasi keberhasilan inovasi Pemprov Sulsel, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun pelayanan publik lainnya.

“Bapak Sekda kami ucapkan terimakasih banyak yang setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi yang sudah menjalankan betul apa yang kami berikan dari Bappenas mengenai pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah keberhasilan Bapak Sekda,” ujar Pungky Sumadi dalam sambutannya, pada kegiatan Forum Inspirasi Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Kamis 11 November 2021.

Menurut dia, kegiatan semacam ini merupakan momentum bagi para kepala daerah dan seluruh stakeholder agar mendapatkan pelajaran bagaimana mengatasi masalah kesehatan pelayanan publik di daerahnya masing-masing.

“Forum ini adalah kesempatan yang baik bagi seluruh daerah untuk mendapatkan pembelajaran, khususnya untuk pemberantasan kemiskinan,” harapnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengaku, kegiatan seperti ini merupakan bentuk kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pihak terkait, untuk mewujudkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“Pemprov tentu memberikan apresiasi di tengah pandemi Covid-19 ini masih ada inovasi yang bisa dilakukan,” katanya.

Sesuai cita-cita bangsa, bagaimana agar sama-sama membangun badannya, membangun jiwa segenap bangsa ini, supaya betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

“Nah untuk mewujudkan itu pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Makanya saya sampaikan untuk OPD agar kurangi ke pusat, perbanyak ke daerah agar mengetahui keadaan masyarakat,” jelasnya.

Adapun inovasi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Sulsel selama pendampingan dari KOMPAK melalui program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.

Terdiri dari inovasi kelas perahu untuk mengatasi generasi penerus yang putus sekolah, karena ikut orang tua kelaut. Kemudian pelayanan kesehatan yang berkualitas, layanan khusus masyarakat di Desa melalui Aspirasi BPD, Bendera Saskia (Satu Bendera Satu Sasaran Kesehatan), ANC Hipnoterapis dan Dongkel Wait Mobile Library. (*)

0 65

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka secara resmi Kongres II Konfederasi Serikat Nusantara (KSN), yang dilaksanakan di Hotel Grand Asia Makassar, Rabu, 3 November 2021. Iapun mengapresiasi pelaksanaan kongres, dan berharap agar lahir pemikiran yang solutif dalam memperbaiki tatanan kehidupan rakyat. Khususnya bagi para pekerja/buruh dalam memantapkan langkah pengembangan organisasi, seiring dengan perkembangan zaman dengan segala dinamika dan tantangannya.

“Pandemi Covid-19 dan era revolusi industri 4.0 membuat tatanan kehidupan di dunia kerja menjadi berubah,” kata Abdul Hayat.

Ia mengungkapkan, terhambatnya aktivitas perekonomian akibat pandemi, secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

“Kebijakan yang dibuat tentu harus ditujukan untuk melindungi dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi. Dan pemerintah harus turun tangan dalam mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pasca pandemi,” ujarnya.

Menurut Abdul Hayat, KSN sebagai salah satu organisasi pekerja diharapkan menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi, berdiskusi dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja. Isu angkatan kerja, pengangguran, dan orang miskin, adalah hal yang senantiasa harus didiskusikan untuk mendapatkan solusi pemecahannya.

“Semoga berbagai isu-isu tersebut pada kongres ini, menjadi langkah awal dalam komitmen yang nyata bagi seluruh rakyat untuk turut serta berperan aktif dalam mempercepat penyelenggaraan ketenagakerjaan yang lebih baik. Tentunya, kami dari Pemprov Sulsel mengajak pengurus dan anggota KSN Sulsel untuk turut serta bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi,” harapnya.

Sementara, Presiden KSN, Mukhtar Guntur Kilat, berharap, program-program yang telah dibuat bisa lebih menyesuaikan dengan situasi saat ini. Karena kongres pertama belum masuk era pandemi, sehingga ada perubahan yang signifikan.

“Kali ini, kita wacanakan akan dipilih oleh presiden dan wakil presiden, struktur lainnya setelah kongres. Saya berharap agar peserta yang hadir dalam kongres ini semua aktif sehingga menghasilkan program yang maksimal, dan bisa dinikmati oleh para buruh yang ada di Indonesia,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan PHI dan Jamsos TK, Indah Anggoro Putri, menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan selalu mengimbau agar seluruh pekerja dapat mandiri dan terus menjaga solidaritas, kekompakan, dan terbebas dari segala bentuk pengaruh atau kontrol dari pihak-pihak luar yang mengganggu kinerja dan visi misi dari setiap pekerja.

“Kami terus menghimbau kiranya serikat pekerja dapat terus menjunjung tinggi dan menerapkan hak-hak berserikat, demokrasi, terbuka, mandiri dan bertanggung jawab, serta mendukung kemajuan kesejahteraan pekerja dan juga keberlangsungan usaha,” pesan Indah, saat membawakan sambutan dari Menteri Ketenagakerjaan lewat virtual zoom meeting.

Ia juga mengharapkan kiranya dapat memperkuat dan kapasitas seluruh pengurus dan anggota, sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang di kompetisi yang tidak hanya terjadi diantara para pekerja, tapi juga kompetisi yang terjadi diantara para pengusaha atau pelaku bisnis.

“Teruslah fokus untuk membangun dan menjadikan serikat pekerja mandiri serta memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota dengan terus mendukung pemulihan ekonomi nasional,” terangnya.

Hadir dalam kongres ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Plt Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulsel, perwakilan Kapolda Sulsel, perwakilan Pangdam XIV Hasanuddin. (*)

0 60

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, berharap kepada seluruh kontingen atlet dari Sulsel bisa menjaga semangat persaudaraan selama pertandingan berlangsung di Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas), yang berlangsung di Papua.

“Kita berharap agar perlunya asa persaudaraan diantara kita anak bangsa tanpa membedakan suku, ras dan kondisi fisik. Tentunya punya kontribusi untuk bangsa dan Tanah Air tercinta,” jelas Abdul Hayat dalam sambutannya, saat pelepasan kontingen, di Hotel Jolin Makassar, Selasa, 2 November 2021.

Abdul Hayat yakin, kontingen atlet Sulsel di Peparnas Papua akan meraih kemenangan dan membanggakan daerah tercinta. Apalagi dibawah komando Ketua Kontingen, Dr H Nukhrawi Nawir, tentunya memiliki sejuta prestasi.

“Baru-baru saja banyak Cabor (Cabang Olahraga) binaannya menyumbangkan medali emas pada PON XX Papua,” tuturnya.

Ia menambahkan, ini merupakan bentuk kolaborasi seluruh elemen. Khususnya Kadis Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sulsel yang sudah berjuang bersama dengan seluruh kontingen dari semua Cabor.

“Ini kita akan mengikuti lagi ajang yang bergengsi ini. Kita semua berharap bisa merebut medali sebanyak mungkin,” harapnya. (*)

0 89

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka secara resmi Workshop Peningkatan Kapasitas Kader Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi, yang berlangsung di Hotel Novotel, Jalan Jenderal Sudirman, Senin, 1 November 2021.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian dan Keluarga Berencana Sulsel bersama enam Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai mitra, pihak swasta, serta unsur masyarakat yang telah berkontribusi dalam memajukan peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, khususnya di Sulsel.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan harapan dan keyakinan bahwa perempuan bisa mengambil peran dalam pembangunan,” kata Abdul Hayat.

Ia mengaku menaruh harapan yang besar akan suksesnya peningkatan pengarusutamaan gender di Sulsel, dengan kekuatan lini lapangannya dapat mewujudkan tujuan untuk mensejahterakan perempuan Indonesia, termasuk di Sulsel.

“Kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan untuk tetap menjaga marwah sebagai pendamping suami yang merupakan ASN, karena kesuksesan dan keselamatan suami-suami ada di tangan ibu-ibu selaku istri ASN,” pesannya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel, Fitriah Zainuddin, menyampaikan, Provinsi Sulsel mendapatkan penghargaan Anugerah Eka Praya, yakni anugrah tertinggi dalam bidang utama kesetaraan gender. Provinsi Sulsel mendapatkan peringkat tertinggi yakni Kategori Mentor, dan sudah dua kali Sulsel mempertahankan penghargaan ini.

“Semoga di tahun 2045, perempuan di Indonesia sudah maju semua,” harapnya.

Di tempat yang sama, Ketua DWP Sulsel, Sri Rejeki Hayat, menyampaikan bahwa ia bertekad akan mengawal organisasi ini menjadi organisasi modern, yang memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat Sulsel. Tentunya, dengan terus mengoptimalkan potensi-potensi sebagai anggota organisasi perempuan, dan khusus tugas utama sebagai istri pegawai negeri sipil.

Menurutnya, sebagai salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia, DWP mempunyai prinsip dan mengambil peran strategis dalam konstalasi pembangunan nasional. Dalam posisi sebagai mitra pemerintah daerah, harus mempunyai program kerja untuk mensejahterakan anggota keluarga dan masyarakat.

“Saya menaruh harapan yang sangat besar kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan, kiranya bisa menumbuhkan jiwa entrepreneurship diantara pengurus, guna melahirkan kepengurusan dan organisasi yang lebih memiliki posisi tawar tinggi terhadap upaya memajukan dan mensejahterakan anggota maupun masyarakat secara umum,” harapnya.

Pada kesempatan ini, ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita di seluruh Sulawesi Selatan bersama-sama meningkatkan kualitas sebagai perempuan, sehingga bisa menjadi pelaku utama dalam ketahanan keluarga.

Hadir dalam kegiatan workshop ini, Kepala OPD Kabupaten Kota, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota, dan sejumlah Ketua Organisasi Perempuan. (*)

0 72

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengajak stakeholder sama-sama mengawal kebijakan prioritas nasional, dalam hal ini proyek kereta api Makassar-Parepare.

“Nah teman-teman sekalian memang rasanya kita kumpul hari ini ada tujuan. Kebijakan prioritas nasional harus kita dikawal, baik provinsi maupun kabupaten kota,” kata Abdul Hayat, di Hotel Horison, Makassar, Senin, 25 Oktober 2021.

Menurut dia, pemerintah provinsi merupakan support sistem bagi kabupaten kota se-Sulsel. Karena itu, harus terus dilakukan pertemuan seperti ini, dan bahkan sebelumnya sudah beberapa kali bertemu dengan Staf Kepresidenan.

“NKRI ini harga mati tidak bisa tawar-menawar karena untuk kepentingan publik. Hanya, memang di dalam konsultasi publik ini ada proses perencanaannya, persiapannya, pelaksanaannya, sampai kepada hasil. Disitulah titik yang harus kita bicarakan secara demokrasi, karena bicara demokrasi berarti semua lapisan terlibat,” urainya.

Dirinya berharap, dengan kekuatan demokrasi ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lahan dan lain-lainnya, khusus proyek kereta api Makassar-Parepare. Harus ada perencanaan yang disertai dengan konsultasi publik.

“Kita sama ingin Sulsel ini lebih bagus, lebih hebat. Kalau Sulsel lebih hebat, tentu Indonesia lebih tangguh. Kalau kita ingin tangguh, ya kita semua yang bersama-sama didalamnya,” jelasnya.

Apalagi, proyek ini didampingi seluruh elemen. Baik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Pangdam Hasanuddin, dan tentunya pemerintah kabupaten serta seluruh elemen lainnya.

“Apa yang ingin kita lakukan di konsultasi publik ini, paling tidak mempertemukan antara keinginan kebijakan nasional kita dengan keinginan masyarakat kita. Ketika masyarakat terlibat langsung, maka nawacita kita jadi panduan. Negara harus hadir disini dan pemerintah tidak boleh absen mengawal, karena ini saya dengar kemarin kita tidak ganti rugi, tapi ganti keuntungan” jelasnya.

Dengan kehadiran semua stakeholder, sama-sama menginginkan Sulsel terkhusus juga Kota Makassar ini, tidak ada kebijakan sentral dilewatkan begitu saja.

“Bagimana pun juga ini pembangunan Kota Makassar berproses, sudah menjadi ikon untuk kota dunia di bawah panduan Bapak Danny Pomanto. Jadi saya kira itu yang terpenting kita lakukan, demokrasi yang santun, ditambah dengan kearifan lokal kita semua untuk kepentingan bersama,” tutupnya. (*)

0 17
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sulawesi Selatan (Sulsel), Naoemi Octarina, menghadiri Gebyar PAUD Insan Masagena 2021, yang dilaksanakan di PAUD...