Tags Posts tagged with "Sulawesi Selatan"

Sulawesi Selatan

0 438

Jeneponto, humas.sulselprov.go.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3A PPKB) Provinsi Sulawesi Selatan bergerak cepat melakukan pendampingan terhadap balita yang diduga menjadi korban kekerasan seksual di Jeneponto.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan prihatin dengan kejadian tersebut dan mengecam tindakan pelaku.

“Kami meminta agar aparat penegak hukum segera menangkap pelaku kejahatan seksual pada anak. Ini kejahatan yang sangat tidak manusiawi terhadap anak dibawah umur,” ungkapnya.

Ia pun menginstruksikan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3A PPKB) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pendampingan terhadap korban.

Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan tim Andalan Sulsel Peduli untuk mendampingi sekaligus memberikan bantuan kepada korban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3A PPKB) Provinsi Sulawesi Selatan Fitriah Zainuddin mengatakan, bahwa saat ini korban menjalani visum di Jeneponto.

“UPT PPA Sulsel sudah berkoordinasi dengan Kanit PPA Polres Jeneponto dan P2TP2A Jeneponto. Saat ini korban sudah dirujuk dari RS di Jeneponto untuk mendapatkan penanganan di RS Unhas,” katanya.

Pihaknya mengaku senantiasa mendampingi untuk mengontrol perkembangan pada korban.

“Kita terus pantau terus perkembangan untuk korban,” ujarnya. (*)

0 432

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Masyarakat Sulawesi Selatan menyambut kedatangan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (12/3/2022).

Setibanya di Bandara, Gubernur Sulsel yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan Naoemi Octarina disambut dengan tradisi adat Angngaru.

Antuasias masyarakat cukup tinggi dengan hadirnya Gubernur termuda di Indonesia itu. Ia pun disambut tepuk tangan dan ucapan selamat dari masyarakat yang hadir menyambut kehadirannya.

“Selamat datang dan selamat bekerja pak Gubernur,” teriak salah seorang warga yang hadir.

Tampak Andi Sudirman mengatupkan kedua tangannya tanda menyapa masyarakat yang hadir.

Turut hadir pula menyambut kedatangan Andi Sudirman, sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulsel. Salah satunya, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani.

Diketahui, Andi Sudirman telah dilantik oleh Presiden, Joko Widodo pada 10 Maret 2022 di Istana Negara.

Rencananya, dirinya dijadwalkan melaksanakan Salat Dhuhur berjamaah di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna di Kawasan CPI, Makassar. Dan akan melakukan silaturahmi dan ramah tamah di Rujab Gubernur Sulsel. (*)

0 146

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan Pemprov Sulsel senantiasa berupaya meningkatkan dan mengambangkan UMKM.

Upaya tersebut diantaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk serta pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM.
Hal ini diungkapkan Andi Sudirman pada acara opening ceremonial Semangat Pinisi, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Bangga Berwisata di Indonesia (BWI) “Recover Together, Recover Stronger”, yang berlangsung di Anjungan Pantai Losari Makassar, Kamis (24/2/2022).

“Alhamdulilah UMKM kami di Sulawesi Selatan, menginstruksikan CSR perusahaan itu menyasar untuk pengembangan UMKM. Kita beri pendampingan seperti sertifikasi gratis, standarisasi dan packagingnya,” ungkap Andi Sudirman.

Saat ini, produk UMKM seperti pengolahan rempah- rempah menjadi komoditi andalan. Bahkan beragam rempah-rempah dari Sulsel telah diekspor ke luar negeri.

“Kalau kita dulu dijajah. Sekarang kita menjajah negara lain dengan (ekspor) rempah-rempah,” pungkasnya.

UMKM di Sulsel saat ini mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 tercatat lebih dari 940 ribu unit usaha, kemudian menjadi sekitar 1,2 juta pada 2020 dan meningkat lagi jumlahnya menjadi 1,5 juta unit usaha pada 2021.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Nasional. Inilah yang kami terus dorong sebagai cikal bakal untuk meningkatkan UMKM, karena kestabilan sektor ekonomi di Sulsel yang tidak pernah goyang adalah UMKM. Kita harap dengan support dari Menko dan BI yang tidak lain (dukungan) menjadikan Sulsel sebagai terdepan sebagai hub di Indonesia Timur,” tegas Andi Sudirman.

Sementara itu, Menko Marves, Luhut B. Panjaitan mengapresiasi upaya Pemprov dalam pendampingan dan pengembangan UMKM. Luhut mengaku, peran UMKM sangat penting dalam perekonomian. Ia pun mendorong aksi afirmatif bagi produk dalam negeri.

“Bagaimana belanja pemerintah itu, wajib hukumnya, untuk membeli melalui e-catalog, itu akan menghidupkan UMKM kita. kalau Rp 400 triliun kita bisa belanjakan melalui e-catalog akan menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, dengan Rp 400 triliun itu setara dengan 1,71% pertumbuhan ekonomi. Itu akan menciptakan puluhan hingga ratusan ribu UMKM dan juga lapangan kerja,” ungkap Luhut.

Peningkatan jumlah UMKM juga diketahui berdampak pada Ekspor Sulsel. Pada tahun 2021 ekspor senilai Rp 23,81 Triliun atau tumbuh 21,15 dari tahun sebelumnya. (*)

0 149

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Komunikasi dan Informatika Humas Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulsel menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghadirkan seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kota se Sulsel, Jumat (25/2/2022) di Hotel Mercure Makassar.

Forum OPD ini bertujuan untuk memaparkan program prioritas Diskominfo Sulsel selama tahun anggaran 2022 dan juga tahun anggaran 2023 ke depan.

“Ini penting agar kabupaten kota di Sulsel juga tentu harus menyesuaikan program prioritas ini ke depan sesuai dengan rencana kerja Diskominfo Sulsel,” ujar Kepala Dinas Kominfo Sulsel Amson Padolo saat menjadi narasumber dalam acara Forum OPD Diskominfo se Sulsel tersebut.

Mantan Kabag Protokol Provinsi Sulsel ini secara gamblang membeberkan program prioritas Diskominfo Sulsel, termasuk perhatian terhadap program lapor Sp4nlapor yang menjadi aplikasi pemerintah pusat untuk wadah pengaduan masyarakat terhadap pemerintah atau stake holder lainnya.

“Kami memang juga punya Baruga Sulsel yang menjadi salah satu tempat pengaduan. Ada juga Sp4nLapor nah, inilah yang kami laporkan kepada pemerintah pusat agar ini diintegrasikan saja, supaya masyarakat tidak bingung,” beber Amson Padolo.

Sulsel satu data, menjadi hal terpenting sebagai bagian dari program prioritas Pemprov Sulsel. “Kabupaten kota Diskominfo harus memperhatikan ini khususnya dibagian Statistik,” ujarnya.

Sementara ini Bidang Statistik di Diskominfo Sulsel sementara sedang melakukan build system untuk mengatur implementasi satu data ini.

Amson Padolo lebih lanjut memaparkan bahwa Pemprov Sulsel dalam hal ini Diskominfo Sulsel menjadi OPD yang bertanggung jawab untuk mendiseminasi informasi kepada masyarakat melalui seluruh platform media yang ada.

Ada media mainstream ada media anti mainstream. “Kerja sama media menjadi bagian dari upaya optimalisasi diseminasi informasi kebijakan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dan bagian dari akuntabilitas publik dengan menyalurkan informasi,” beber Amson.

Selain Kadis Kominfo Sulsel, hadir Bapelitbangda Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel. Hadir juga Kepala Komisi Informasi Pahir Halim, dan Kepala KPID Muhammad Asrul. (*)

0 149

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan takjub dengan fasilitas layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (UPT PLB3) pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

UPT PLB3 DPLH Sulsel ini adalah satu-satunya milik Pemerintah Daerah yang sudah beroperasi secara maksimal di Indonesia.

“Keren,” puji Luhut sambil mengacungkan jempolnya setelah mendengar beberapa fasilitas pada Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis ini.

Luhut didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung UPT PLB3 DPLH yang berada di kawasan Industri Makassar (KIMA), Kamis 24 Februari 2022.

Menko Marves pun mengaku akan mengkomunikasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat membantu dalam peningkatan kapasitas sekaligus menjadikan lokasi ini sebagai benchmark bagi daerah lain.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, UPT PLB3 ini memiliki tugas diantaranya mengoperasikan incenerator pemusnahan limbah medis.

“UPT ini dibentuk pada tahun 2018 dan pada bulan september tahun 2019 mulai mengoperasikan incenerator yang ada untuk membantu fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) dalam pemusnahan limbah medisnya,” jelas Andi Sudirman.

UPT ini pun menjadi salah satu prioritas Andi Sudirman di tahun 2022 untuk penambahan kapasitas pemusnahan limbah B3 dengan target kapasitas 250 kg/jam. Saat ini, tahapan yang dilakukan yakni pengurusan amdal dan perizinan lainnya. Nantinya selain menjadi pemusnah limbah B3, UPT ini juga akan menjadi pengumpul, pengangkut dan pemanfaat.

Berkat hadirnya UPT PLB3 DPLH Sulsel, terjadi penurunan biaya pemusnahan LB3 medis, bukan hanya di Sulsel tetapi secara nasional.

“Sebelum kami beroperasi harga pemusnahan sampai Rp 50 ribu/kg dan setelah kami beroperasi akhirnya pihak swasta juga menurunkan tarifnya dan saat ini maksimal Rp 25 ribu/kg, artinya kita telah membantu menurunkan biaya operasional fasyankes dalam pemusnahan limbah medisnya sampai setengahnya dan ke depan kita harapkan akan dapat kami menurunkannya lagi,” tutur Andi Sudirman.

Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas PLH Sulsel Andi Hasbi menyebut pihaknya melakukan perbaikan dan pemeliharaan rutin untuk menjaga kondisi peralatan yang ada.

“Untuk tetap mempertahankan kondisi peralatan secara keseluruhan, setiap 2 minggu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan selama 2 hari sehingga dalam setahun sekitar 221 hari beroperasi siang dan malam,” jelas hasbi .

Saat ini UPT PLB3 telah membantu melayani 54 rumah sakit dan 227 puskesmas dan klinik yang ada di Sulsel. Adapun kapasitas dari incenerator ini mampu membakar sebanyak maksimal 100 kg/jam.

“Kapasitas yang dimiliki saat ini masih jauh dari kebutuhan pemusnahan limbah medis yang terproduksi di Sulsel yang berada dalam kisaran 5-6 ton/hari,” katanya.

Berdasarkan data, pada 2021 lalu, UPT ini diketahui mampu memusnahkan limbah medis sebanyak 420.958 kg. (*)

0 187

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi berjanji untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng di Sulsel.

Hal itu disampaikan Muhammad Lutfi saat melakukan kunjungan di Makassar, Kamis (17/2/2022). Ia juga melalukan sidak bahan pokok, salah satunya minyak goreng di pasar. Yakni di pasar Terong dan pasar Pabaeng-Baeng Kota Makassar.

Dari hasil kunjungannya dibeberapa penyalur dan distributor, hasilnya minyak curah di pasaran aman, stoknya banyak dipasaran. Sementara yang minyak kemasan baik premium dan kemasan sederhana terjadi kelangkaan.

“Kita melihat langsung di pasar. Yang kurang itu minyak kemasan premium dan kemasan sederhana. Insya Allah, kita selesaikan dalam waktu dekat,” katanya.

Menteri Perdagangan pun mendatangi dua tempat distributor minyak curah, yakni di PT. Star dan PT. Smart. “Disitu beliau melihat sendiri bagaimana persoalan minyak ini dan ternyata distributor itu tidak hanya melayani Sulawesi Selatan tapi juga Termasuk di Sulawesi Barat dan juga Sulawesi tenggara yang dilayani, itu lancar barangnya,” kata Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ashari F. Radjamilo.

Ashari mengaku, bahwa Dinas Perdagangan Sulsel pun selalu memantau untuk mengawal minyak goreng kemasan. “Bapak Plt Gubernur (Andi Sudirman Sulaiman) mengarahkan kami agar stand by kawal terus setiap ada minyak goreng yang masuk dan tugasnya Dinas Perdagangan ini memantau minyak kemasan yang masuk termasuk juga peti kemas yang kita pantau,” jelasnya.

Ia pun menghimbau para pedagang agar menjual sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. HET tiga minyak goreng per 1 Februari 2022: Rp11.500/liter untuk curah, Rp13.500/liter kemasan sederhana, dan Rp14.000/liter kemasan premium.

“Pak Gubernur juga menghimbau semua eceran yang keluar harus sesuai dengan aturan Permendag dan Pak Menteri yang menyampaikan ke produsennya,” katanya. (*)

0 187

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2 dan 1. Serta Pengoptimalan Posko Pengendalian Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022,” ditegaskan dalam aturan yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada tanggal 14 Februari 2022.

Adapun Inmendagri yang menginstruksi gubernur dan bupati serta wali kota tersebut untuk menerapkan di daerah masing-masing sesuai kriteria yang ditetapkan.

“Berdasarakan Inmendagri terbaru, yakni Inmendagri Nomor 11 Tahun 2022. Adapun di Sulsel, terdapat kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 3, 2 dan 1,” sebut Andi Sudirman Sulaiman, Rabu (16/2/2022).

Adapun kesiapsiagaan Pemprov Sulsel diantaranya pelaksanaan PPKM dan Prokes secara konsisten; penyiapan TT Isolasi; penyiapan oksigen dan nakes; percepatan vaksinasi melalui program kebut vaksinasi; layanan telemedicine Hallo Dokter bagi yang melakukan isolasi mandiri; penguatan tracing dan testing.

Untuk itu, Andi Sudirman meminta protokol kesehatan untuk semakin ditingkatkan. “Untuk seluruh masyarakatku di Sulawesi Selatan, yang belum melakukan vaksinasi, ayo vaksin. Dan juga segera vaksin lengkap (dosis 2) dan booster, untuk membentuk herd immunity. Selain itu, mari kita perketat akan pentingnya protokol kesehatan. Jaga kesehatan, imun, dan senantiasa berdoa,” pintanya.

Adapun secara lengkap untuk wilayah Kabupaten/Kota di Sulsel, dengan kriteria:
1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Pare Pare;
2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, dan Kota Palopo: dan
3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kota Makassar.(*)

0 954

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bakal segera melakukan tes untuk tenaga supervisor dan tenaga pendamping gizi untuk mendukung program Aksi Stop Stunting.

Hal ini menjadi fokus pembahasan pada rapat yang digelar Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sulsel, Senin (14/2/2022). Yang dihadiri Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sulsel, Andi Nurseha; Dr. Junaidi (TGUPP); Rusdi (Staf Khusus Gubernur); drg. Burhanuddin (Kepala Seksi Kesga-Gizi); Ahmad Ismail (Penanggungjawab Gizi); serta dari Poltekkes.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Sulsel, Andi Nurseha menyapiaikan, bahwa rencananya akan direkrut 6 tenaga Supervisor, 1 orang pengolah data dan 240 tenaga pendamping gizi. Tenaga pendamping gizi ini akan melakukan pendampingan, dimana setiap desa ada satu orang pendamping gizi. Untuk sesi tes bagi supervisor dan pengolah data akan berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Februari 2022. Sementara untuk tim pendampingan gizi direncanakan akan dilakukan tes pada tanggal 25-27 Februari 2022.

“Masing-masing supervisor, nantinya akan bertanggung jawab terhadap 4 Kabupaten/Kota. Mereka bertugas untuk melakukan koordinasi dan monitoring dengan tim pendamping gizi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Tentunya akan berkoordinasi pula dengan tim dinas kesehatan provinsi terkait pelaksanaan kegiatan di desa yang menjadi lokus untuk penurunan stunting,” jelasnya.

Setiap orang pendamping gizi nantinya bertugas pada satu Desa, berarti ada 240 Desa yang menjadi lokus pada 24 Kabupaten/Kota. “Mereka akan ditugaskan kurang lebih 7 bulan hingga bulan November dan Desember akan dilakukan evaluasi,” katanya.

Pendamping Gizi nantinya akan bertugas untuk memberikan edukasi kepada keluarga pada 1000 Hari Pertama kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil untuk Desa lokus stunting di 24 Kabupaten/Kota. Para pendamping juga akan mensosialisasikan dalam perubahan perilaku pada remaja putri, ibu hamil dan ibu yang memiliki balita.

Upaya penurunan stunting ini pun menjadi fokus Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Yang senantiasa mendorong hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik.

“Permasalahan stunting menjadi fokus bapak Plt Gubernur Sulsel, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Melalui program Aksi Stop Stunting, tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian penurunan stunting di seluruh Kabupaten/Kota di Sulsel, dengan menetapkan 240 desa yang menjadi lokus,” jelas Nurseha. (*)

0 296

Luwu, humas.sulselprov.go.id – Arsyad Kasmar terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) periode 2022-2027. Ia terpilih secara aklamasia oleh Tim Formatur Munas KKLR secara virtual, Jum’at, 11 Februari 2022.

Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan selamat atas terpilihnya Arsyad Kasmar sebagai Ketua Umum BPP KKLR.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara pribadi, kami menyampaikan selamat atas terpilihnya Bapak Arsyad Kasmar sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Periode 2022-2027,” kata Andi Sudirman, Sabtu, 12 Februari 2022.

Andi Sudirman berharap, dibawah kepemimpinan Arsyad Kasmar, KKLR semakin kuat dalam mempererat tali silaturahmi dan sinergi untuk kemajuan Luwu Raya. Yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur.

“Kita berharap Kerukunan Keluarga Luwu Raya turut ikut berpartisipasi dalam membangun Sulsel. Mari kita bersama saling bahu membahu, memberikan ide, masukan kepada kami untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Demi terwujudnya Luwu Raya bersinergi,” pungkasnya. (*)

0 143

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sebanyak enam orang di Sulawesi Selatan terkonfirmasi positif Covid-19 varian omicron.

Mereka ialah berinisial MNS dan AKA dari Kabupaten Soppeng; AC dari Luwu; AAW dari Kabupaten Barru; CP dari Sidoarjo; H dari Jakarta.

Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, bahwa saat ini Pemprov Sulsel melakukan penelusuran kontak erat (tracing) terhadap ketujuh warga yang terkonfirmasi omicron itu.

Mengingat, varian omicron ini penyebarannya lebih cepat. Olehnya itu, dirinya mengajak masyarakat untuk bekerjasama agar turut serta melakukan vaksinasi.

“Tadi kita sudah melepas tim Mobile Vaccinator dnegan melibatkan 1.000 nakes akan dikirim secara bertahap ke daerah,” kata Andi Sudirman, Selasa (8/2/2022).

Ia pun mengakui, bahwa kasus Covid-19 kini mulai melonjak. Olehnya itu, Pemprov bersama TNI-Polri serta para Forkopimda berupaya dalam mencegah dan menekan penyebaran virus corona.

“Bapak Presiden Joko Widodo menekankan, bahwa ada dua hal yang menjadi kunci dari penanganan omicron, yakni edukasi protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tertanggal 7 Februari 2022, terjadi penambahan kasus baru sebanyak 81 orang sehingga kasus positif aktif sebanyak 714 atau 0,64%; angka kesembuhan 97,33%; angka kematian 2,03%. Sehingga total kasus omicron di Sulsel sebanyak 7 orang. (*)

0 241
Luwu, humas.sulselprov.go.id - Musibah banjir melanda Kabupaten Luwu, Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang berlangsung lama....