Tags Posts tagged with "Sulawesi Selatan"

Sulawesi Selatan

0 24

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan rilis atas survei yang telah dilakukan untuk angka kemiskinan di Sulsel per September 2021.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala BPS Sulsel, Suntono SE MSi dalam siaran persnya secara virtual, Senin, 17 Januari 2022, menyebutkan, angka kemiskinan Sulsel per September 2021 sebesar 8,53 persen atau 765,46 ribu jiwa.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dibanding Maret 2021 sebesar 8,78 persen. Angka penurunan ini murni dibawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Plt Gubernur Sulsel. Angka itu pun lebih baik dibandingkan angka kemiskinan nasional diangka 9,71 persen.

“Kemiskinan di Sulsel mengalami penurunan 0,25 persen dibanding Maret 2021,” ujar Suntono.

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah memberikan intervensi secara tepat, khususnya di masa pandemi.

“Ini kabar gembira, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mereduksi kemiskinan di masa pandemi tampaknya sudah mengalami perbaikan. Jika melihat ini mengalami penurunan, berarti langkah-langkah pemerintah setempat sudah tepat,” tambah Suntono.

Bukan hanya kemiskinan, BPS Sulsel juga memaparkan eksisting angka pengangguran di Provinsi Sulsel. Untuk angka pengangguran, per Agustus 2021 sebesar 5,72 persen atau menurun 0,59 persen dibandingkan Agustus 2020 6,31 persen.

“Demikian juga presentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 2,54 persen poin dibandingkan Agustus 2020,” ujar Suntono.

Untuk pertumbuhan ekonomi, lanjut Suntono, Provinsi Sulsel juga mencatat angka yang terus mengalami peningkatan. Untuk Triwulan III 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,71 persen, ini untuk quartal to quartal. Sedangkan untuk year to year, ekonomi Sulsel untuk Triwulan III 2021 dibanding Triwulan III 2020 tumbuh sebesar 3,24 persen. (*)

0 64

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulsel) menjual langsung barang milik aset daerah yang tak laku terjual setelah dua kali lelang dilaksanakan.

Barang tersebut adalah satu mobil merek KIA jenis atau tipe K 2700, tahun pembuatan 2008. Kedua ada motor bebek merek Suzuki tipe EN 125 tahun pembuatan 2009.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Aset BKAD Sulsel Murni, belum lama ini. “Sudah dua kali barang aset milik daerah ini diikutkan dalam lelang, tapi tidak laku juga,” ujarnya.

Pelaksanaan Penjualan Langsung Barang Milik Daerah menurut BKAD Sulsel akan dilaksanakan pada Kamis, 13 Januari 2022 pukul 10.00 Wita di Gedung H Lantai 1 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
(Ruang Rapat Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).

Syarat penjualan atau syarat pembeli dijelaskan lebih detail melalui selebaran pengumuman yang telah disebarkan BKAD Sulsel. (*)

0 79

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berupaya dalam percepatan cakupan vaksinasi Covid-19. Bahkan di awal tahun 2022, lebih dari separuh masyarakat di Sulsel telah melakukan vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan data KPCPEN, tanggal 5 Januari 2022 pukul 22.13 Wita, update vaksinasi Covid-19 di Sulsel untuk dosis 1 mencapai 5.119.682 orang atau 72,54% dari total target 7 juta lebih. Sementara untuk dosis 2 telah mencapai 2.954.961 atau 41,87%. Didalamnya termasuk lansia, yang telah mencapai 408.371 orang atau 54,17% dari total target 753.919.

Pemprov Sulsel pun berhasil mencapai target pemerintah pusat sebanyak 70% hingga akhir Desember 2021. Tepat Pukul 07.10 Wita, 30 Desember 2021 Provinsi Sulsel telah berhasil mencapai target vaksinasi 70 persen.

Usai mencapai target 70%, Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya dalam percepatan vaksinasi, utamanya bagi lansia. Hal itu dilakukan sebagai syarat untuk memulai pelaksanaan vaksinasi bagi anak yang berusia 6-11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan bertahap dengan tahap pertama akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Sulsel, Husni Thamrin, menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulsel menargetkan capaian vaksinasi Covid-19 hingga bulan Maret 2022. “Kami menargetkan sampai akhir bulan Maret 2022 mencapai 100% dari target vaksinasi Covid-19 di Sulsel. Selain itu, kita menargetkan untuk segera mencapai 60% untuk lansia, karena sebagai syarat untuk pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun,” ujar Husni Thamrin, Kamis (6/1/2022).

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meyakini, target vaksinasi bisa segera dicapai. Menurutnya, hal itu tentu atas sinergitas dalam Kebut Vaksinasi dari berbagai pihak, baik dari Forkopimda, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dukungan dari masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Terlebih lagi dibantu dengan hadirnya inovasi Mobile Vaccinator (vaksinator keliling) yang menyasar Kabupaten/Kota.

“Alhamdulillah capaian vaksin 70 persen sesuai instruksi Bapak Presiden tercapai. Fokus kita untuk percepatan vaksinasi mencapai target 100%. Utamanya untuk lansia,” tuturnya.

“Ini semua sebagai bentuk dukungan dan kerja keras bersama dalam ikhtiar kita pada masyarakat menuju herd immunity. Insya Allah, dengan sinergitas dan kerja bersama, kita bisa mencapai target untuk membangun herd immunity masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 tahun didasari telah terbitnya rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunizational/ ITAGI) perihal kajian vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun dan sudah adanya Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM untuk penggunaan vaksin Sinovac bagi anak usia 6-11 tahun. (*)

0 72

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menurunkan angka stunting di daerah mendapat pengakuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Lembaga perlindungan anak ini mengaku bangga serta mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menurunkan angka stunting. Khususnya terkait dengan program Aksi Setop Stunting yang dicanangkan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Dalam program itu, memberikan pendampingan gizi kepada keluarga pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil. Para pendamping gizi juga akan mensosialisasikan dalam perubahan perilaku pengasuhan kehamilan agar tidak melahirkan anak yang lahir dalam kondisi stunting.

Menurut Komisioner KPAI, Jasra Putra, pengabdian para pendamping gizi di Sulsel selama 8 bulan sangat layak diapresiasi karena telah berhasil menurunkan stunting hingga 9,08%. Bahkan, melebihi target nasional menurun 14% di tahun 2024. Angka stunting di Sulsel pada tahun 2018 mencapai 35,6% (Riskesda 2018), tahun 2019 angka stunting menurun hingga 30,5% (SSGBI 2019). Sementara dari data ePPGBM Elektronik Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, angka stunting tahun 2020 pada bulan Februari 12,3% dan bulan Agustus 11%. Sementara di tahun 2021 bulan Februari angka stunting menurun hingga 9,6% dan bulan Agustus turun hingga 9,08%.

“Artinya Pemerintahan Sulawesi Selatan telah mencapai target nasional dalam penurunan angka Stunting di Indonesia dan kita meminta para Pendamping Gizi terus diperkuat dan tidak berhenti berjuang menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan,” pintanya, Rabu (5/1/2022).

Jasra juga menjelaskan, program Pendampingan Gizi di masyarakat merupakan bukti keberpihakan pemerintah setempat dalam menyiapkan generasi emas di Sulsel pada 10 hingga 15 tahun mendatang. “Serta memerangi momok besar Stunting di Indonesia yang menjadi perhatian besar Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo),” katanya.

“Karena dapat menjadi momok ketakutan penurunan kualitas generasi di negeri ini di masa mendatang yang menjadi kekhawatiran kita semua dalam melihat perkembangan anak anak kita di masa sekarang,” terangnya.

Jasra mengatakan, pencegahan stunting menjadi landasan dasar bangsa dalam memiliki generasi yang maju dan mampu bersaing di tingkat global. Mengingat, ini menjadi kebutuhan dan hak utama dalam membekali anak menghadapi masa depannya.

“Saya berharap apa yang terjadi di Sulawesi Selatan juga diikuti daerah lainnya dalam konsen dan fokus menurunkan angka stunting. Terutama di daerah daerah yang angka stuntingnya masih tinggi. Semoga gerakan aksi setop stunting yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengakui jika tahun 2022 ini pemerintah provinsi masih fokus pada penurunan stunting di 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.

Pemprov Sulsel memilih 10 desa yang tingkat stuntingnya tinggi untuk menjadi lokus dalam program Aksi Setop Stunting dari masing-masing kabupaten kota di Sulsel, dengan melibatkan pendamping gizi di masing-masing daerah. Jadi, total desa lokus penurunan stunting di Sulsel sebanyak 240 desa. Aksi tersebut juga akan melibatkan tim penggerak PKK yang memiliki jejaring yang luas hingga ke tingkat desa dengan ranah pembinaan keluarga. (*)

0 69

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalukan mitigasi terkait resiko keterlambatan pelaksanaan proyek, khusus pekerjaan fisik. Di mana Pemprov Sulsel telah menayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejak Desember 2021. Sebanyak 23 paket sudah tayang di SPSE.

“Hal ini untuk meminimalisir keterlambatan pekerjaan proyek fisik, sehingga dilakukan tender dini,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Selasa, 4 Januari 2021.

Sedangkan, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Asrul Sani, menyebutkan, Tender Pra Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sebelum DPA ditetapkan.

“Ini bagian dari mitigasi resiko keterlambatan pelaksanaan proyek khususnya pekerjaan fisik. Untuk tender Pra DPA baru tahun ini,” sebutnya.

“Ini juga untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Sedangkan, Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), Fahrurrazi, menjelaskan, tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan rangkaian panjang dari perencanaan sampai dengan serah terima, dan dilanjutkan dengan proses pembayaran. Sehingga setiap Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah, yang menyelenggarakan pengadaan harus mampu memformulasikan waktu yang cermat agar alokasi waktu dapat mencukupi, terlebih pada paket-paket pengadaan tahun tunggal dan memerlukan waktu pelaksanaan yang lama.

“Upaya Pemerintah Sulawesi Selatan yang sudah memulai tayang paket-paket tender tahun 2022 sejak akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 merupakan langkah yang sangat baik,” ucapnya.

Terlebih aturan sekarang memang sangat mendukung percepatan-percepatan pengadaan. Bahkan jika mencermati ketentuan di dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, proses pemilihan penyedia dapat dilakukan mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

“Ini sebagai ikhtiar percepatan pembangunan melalui percepatan tahapan Pengadaan. Namun tentunya ada persyaratan dan ketentuan dalam hal ini,” jelasnya.

Syarat ini, termasuk upaya percepatan Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak terkait untuk segera mematangkan dokumen-dokumen persiapan pengadaan nya dengan sebaik mungkin, termasuk kolaborasi efektif dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlu intens ditingkatkan.

“Kiranya proses percepatan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini juga menjadi semangat percepatan bagi SKPD yang lain, dan Kota/Kabupaten lainnya,” harapnya.

Hal ini untuk menghindari pekerjaan dan proses pengadaan yang menumpuk di akhir tahun.

“Jangan sampai kita berulang terpaksa harus sangat lelah menghadapi pekerjaan dan proses pengadaan yang menumpuk di akhir tahun. Energi sangat terkuras, sementara anggaran akan closing di penutup tahun,” ujarnya.

“Semoga semangat percepatan tender menjadi ikhtiar baik agar masyarakat bisa segera menikmati hasil pembangunan yang salah satu mekanismenye melalui proses pengadaan barang/jasa,” pungkasnya. (*)

0 77

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Tepat Pukul 07.10 Wita, 30 Desember 2021, Provinsi Sulsel telah berhasil mencapai target vaksinasi 70 persen sesuai target yang diberikan Presiden Joko Widodo.

“Finally (akhirnya), Alhamdulillah capaian vaksin 70 persen sesuai instruksi Bapak Presiden tercapai. Ini semua sebagai bentuk dukungan dan kerja keras bersama dalam ikhtiar kita pada masyarakat menuju herd immunity,” kata Plt Gubernur Andi Sudirman, Kamis, 30 Desember 2021.

Menurut Andi Sudirman, capaian vaksinasi untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok ini, karena kerja keras semua pihak, baik itu tenaga kesehatan dan TNI-Polri.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Kapolda, Kapolres, seluruh jajaran hingga Babinkamtibmas. Demikian juga dengan Bapak Pangdam, Danrem, Dandim beserta seluruh jajaran,” ucapnya.

“Tentara dan polisi juga mengurus vaksin. Ini tidak lain karena kecintaan pada masyarakat,” sambungnya.

Demikian juga bupati dan wali kota yang terus menggenjot capaian vaksinasi. “Terkhusus Bapak Bupati/Wali Kota, kadinkes, beserta jajarannya hingga desa dan kelurahan,” ujarnya.

Demikian juga dengan pengorbanan besar yang telah diberikan oleh para tenaga kesehatan. “Terkhusus terima kasih kepada nakes kita, yakni dokter, perawat dan bidan. Baik itu dari instansi pemerintah dan swasta serta PTN/PTS,” imbuhnya.

Peran dan dukungan dari partai politik maupun organisasi masyarakat, lanjutnya, juga sangat membantu dalam percepatan vaksinasi Covid-19. Keberhasilan ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat.

“Paling penting kepada warga saya tercinta. Terima kasih atas segala upaya ikhtiar bersama ini,” tambahnya.

Ia menyebutkan, Pemprov dan juga kabupaten/kota akan terus melakukan vaksinasi. Walaupun target minimal sudah dicapai. Hal ini karena belum diketahui kapan Covid-19 akan berakhir. Terlebih lagi varian Omicron telah masuk di Indonesia.

“Mari kita berdoa semoga dengan ikhtiar bersama ini dapat diridhoi oleh Allah dan selalu salam perlindungnya, amin,” tuturnya.

Adapun kabupaten/kota di Sulsel yang telah mencapai target 70 persen berdasarkan data KPCPEN: Makassar dengan capaian 84 persen, Palopo 83,24 persen, Parepare 78,86 persen, Soppeng 78,58 persen, Luwu 77,21 persen, Luwu Timur 75,46 persen, Takalar 73,02 persen, Wajo 72,54 persen, Sidrap 71,78 persen dan Pinrang 70,7 persen. (*)

0 97

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sebanyak 306 Pejabat Struktural Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dilantik menjadi pejabat fungsional, di Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Senin, 27 Desember 2021. Pelantikan dipimpin langsung Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Pelantikan dilakukan setelah melalui proses tahapan persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan nomor 800/8134/otda tanggal 9 Desember 2021, dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/712/M.SM.02.00/2021 tanggal 7 Desember 2021.

Pelantikan pejabat fungsional ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden, yang menginginkan paling lambat 31 Desember 2021, pelaksanaan pemerintahan yang sebelumnya terdiri dari lima level menjadi dua level saja.

Berdasarkan evaluasi Kemendagri, Sulsel termasuk pemerintah provinsi yang cepat merespon perintah Presiden tersebut. Hal ini terbukti dengan dilantiknya 306 pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, sehingga struktur organisasinya lebih sederhana.

Atas capaian tersebut, Kemendagri memberi apresiasi yang tinggi kepada Plt Gubernur Sulsel beserta seluruh jajarannya, atas komitmen dan kerja keras dalam melaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional.

“Kami (Kemendagri) memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas komitmen dan kerja kerasnya dalam menjalankan perintah Presiden,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/12/2021).

Dengan dilantiknya pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulsel dapat memiliki kemampuan untuk merespon dan beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang terus berubah. Dengan begitu, proses pelayanan dan pengambilan keputusan semakin cepat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

“Kepada gubernur dan bupati/wali kota yang belum melantik, untuk segera melakukan pelantikan terhadap pejabat administrasi yang telah mendapat persetujuan penyetaraan jabatan dari Mendagri paling lambat 31 Desember 2021,” pesan Akmal.

Sementara, Andi Sudirman, mengatakan, Sulsel adalah provinsi kedua di Indonesia yang melaksanakan isntruksi presiden terkait peralihan ini.

“Ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden RI Joko Widodo dan Sulsel sebagai provinsi kedua se Indonesia yang melaksanakannya,” kata Andi Sudirman.

Ia juga berterima kasih kepada Kemendagri atas apresiasi yang diberikan kepada Sulsel. “Terima kasih tentunya, kami ucapkan kepada Dirjen Otda Bapak Drs Akmal Malik MSi yang telah memberikan apresiasi,” ucapnya.

Ia menegaskan, peralihan jabatan struktural ke fungsional ini juga sebagai upaya penyederhanaan sistem birokrasi sekaligus penguatan profesional ASN.

“Penguatan profesional ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam upaya pelayanan masyarakat,” imbuhnya. (*)

0 71

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merupakan pemerintah daerah kedua setelah Pemerintah Provinsi Bali yang telah menindaklanjuti Instruksi Presiden terkait penyetaraan penjabat struktural ke fungsional.

Pemprov sendiri melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji dalam jabatan fungsional kepada 306 ASN Pemprov Sulsel lingkup Dinas Pendidikan Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 27 Desember 2021.

“Alhamdulillah, Ini sebagai amanat Bapak Presiden proses peralihan dari struktural yang banyak menjadi penyederhanaan dalam bentuk jabatan fungsional, sekarang kita sudah ada 306,” kata Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Komitmen Pemprov ini merupakan perwujudan atas instruksi Presiden Joko Widodo pada Pidato Pelantikannya didepan Sidang Paripurna DPR/MPR menghendaki adanya perubahan konkrit dalam reformasi birokrasi, dimana perlunya penyederhanaan birokrasi pada Instansi Pemerintah cukup dengan dua level dan diganti dengan jabatan fungsional yang menekankan pada keahlian dan kompetensi sehingga proses kerja di birokrasi lebih cepat dan lebih dinamis dalam pengambilan keputusan.

Tindak lanjut arahan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Sebagai perwujudan kepatuhan terhadap dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penyetaraan jabatan adminsitrasi ke dalam jabatan fungsional, maka Pemerintah Provinsi Sulsel telah melakukan serangkaian kegiatan, yang dimulai dengan penyederhanaan struktur organisasi, analisis jabatan fungsional yang sesuai dengan jabatan administrasi yang terdampak, sampai dengan pengusulan pejabat administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional, dan diakhiri dengan terbitnya Rekomendasi Persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8134/OTDA.

Sedangkan, Kepala Bidang Mutasi Pemprov Sulsel, Erwin Sodding, mengatakan, pelantikan akan dilakukan secara bertahap. Pelantikan hari ini, dalam jabatan fungsional Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Menengah Umum/Kejuruan sebanyak 306 orang dengan pertimbangan bahwa jumlah jabatan pengawas pada unsur pendidikan paling banyak terdampak penyederhanan birokrasi.

“Dengan Implementasi penyetaraan jabatan dalam jabatan fungsional diharapkan dapat mengoptimalkan Visi Misi Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter,” ujarnya. (*)

0 91

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berupaya dalam pemulihan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya dengan melakukan peningkatan dan pengembangan ekspor.

Terbukti, di kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Plt Gubernur, bisa meningkatkan ekspor Sulawesi Selatan hingga nilai US$ 1.140,43 juta atau setara dengan Rp 16,19 Triliun (kurs Rp 14.200) untuk periode Januari-Oktober tahun 2021 (Data BPS).

Peningkatan ekspor itu pun turut berdampak pada perekonomian Sulsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel dikatakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel pada Kuartal III/2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen.

Jika dibandingkan tahun 2020 lalu, ekspor Sulsel mengalami pertumbuhan 14,45 persen. Sementara neraca perdagangan Januari-Oktober 2021 mengalami surplus USD 558,9 juta (Rp 7,93 triliun) meningkat dari tahun 2020 yang juga mengalami surplus USD 399,19 juta (Rp 5,66 triliun).

Adapun 133 komoditas dari Sulsel yang diekspor, 10 komoditas utama pada periode Januari-Oktober 2021 yakni nikel, rumput laut, carragenan, udang segar, kakao liquor, mete kupas, biji kakao, telur ikan, clinker, ikan olahan.

Sementara 10 negara tujuan ekspor utama Sulsel periode Januari-Oktober 2021, yakni Jepang, China, Amerika Serikat, Malaysia, Korea, Rusia, Belanda, Jerman, India, Plilipina.

Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ashari F Radjamilo, menyampaikan, komoditas dan produk yang berkontribusi ekspor periode Januari-Oktober 2021, yakni dari sektor tambang 63,01 persen, sektor pertanian dan perikanan berkontribusi 19,27 persen, dan sektor industri 17,72 persen,” jelasnya.

Jika dilihat sejak Andi Sudirman Sulaiman sebagai Plt Gubernur pada Maret 2021, ekspor di Sulsel pun juga mengalami pertumbuhan. “Pada periode Maret-Oktober 2021 ekspor Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 15,75 persen, dengan total nilai ekspor sebesar USD 957,61 Juta atau setara dengan Rp 13,59 triliun,” ungkapnya.

Ia pun menyampaikan, beberapa perencanaan untuk peningkatan ekspor. Beberapa langkah pengembangan yang telah dilakukan antara lain, fasilitasi ekspor direct flight Makassar tujuan Hongkong, direct flight Makassar tujuan Singapura, ekspor direct call jalur laut Makassar tujuan shanghai china, dan membangun fasilitas konsolidasi cargo (Dry Port) di Kabupaten Sidrap dan Jeneponto.

Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel, kata dia, bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia Kementerian Perdagangan RI telah melaksanakan Ekspor Coaching Program kepada 30 UKM Orientasi ekspor Sulsel.

“Dilakukan pula ektensifikasi komoditas ekspor, ektensifikasi negara tujuan ekspor, serta optimalisasi ekspor ke negara-negara mitra dagang yang menjalin kerjasama perdagangan FTA dengan Pemerintah RI,” katanya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, berharap, dengan peningkatan ekspor ini dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

“Ini salah satu upaya untuk pemulihan perekonomian, yang juga berdampak pada pendapatan masyarakat kita. Kita terus menggenjot untuk peningkatan ekspor, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi komoditas utama dari daerah kita ini,” pungkasnya. (*)

0 73

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, memberikan imbauan agar seluruh tempat umum maupun badan publik wajib menerapkan pengunjung terdaftar pada aplikasi PeduliLindungi.

Hal itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel, yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Untuk diketahui, aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam melakukan menghentikan penyebaran Covid-19. Dalam aplikasi ini, anda akan dilacak apakah sudah divaksin atau belum, kemudian bepergian ke mana saja. Selain berfungsi untuk scan QR code, PeduliLindungi juga dapat menunjukkan sertifikat vaksin Covid.

“Kita mengimbau agar seluruh titik tempat pelayanan pemerintahan, serta tempat umum lainnya untuk mengharuskan setiap pengunjungnya melakukan scan QR Code via aplikasi PeduliLindungi sebelum masuk ke dalam,” ujar Andi Sudirman, Rabu (22/12/2021).

Menurutnya, aplikasi PeduliLindungi mulai dijadikan syarat dan aturan baru bagi masyarakat yang ingin melakukan mobilisasi.

“Olehnya itu kita ingin di tempat umum apalagi di kantor-kantor pemerintahan untuk segera menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Ini sebagai wujud Sulsel terintegrasi peduli lindungi,” jelasnya.

Dengan diberlakukannya proses scan QR tersebut, kata dia, juga untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan skrining peta penyebaran virus dan keamanan publik. Ia pun berharap, hal ini bisa mendorong keinginan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi Covid-19. (*)

0 24
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan rilis atas survei yang telah dilakukan untuk angka kemiskinan di Sulsel per...