Tags Posts tagged with "Sulawesi Selatan"

Sulawesi Selatan

0 202

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Provinsi Sulawesi Selatan telah melewati 60%. Tertanggal 24 Januari 2022, lansia di Sulsel yang telah melakukan vaksinasi dosis satu sebanyak 471.191 jiwa atau 62,50%.

Berdasarkan data terakhir dari Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tertanggal 24 Januari 2022, cakupan vaksinasi di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai 77,68 persen atau sebesar 5.482.477 untuk dosis satu dan 48,96 persen atau sebesar 3.455.931 jiwa untuk dosis dua.

“Alhamdulillah capaian vaksinasi kita sudah 77,68 persen. Untuk lansia telah mencapai 62, 50%,” ucap Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, di Makassar, Selasa (25/1/2022).

Makanya, kata Andi Sudirman, pihaknya meminta masyarakat untuk ikut dalam upaya menggenjot capaian vaksinasi di Sulsel.

Keinginan Andi Sudirman, tidak lain untuk mengingatkan masyarakat untuk membentuk Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) di masyarakat melalui pemberian vaksinasi secara lengkap, yakni dosis satu dan dosis dua.

“Dengan upaya kita untuk menggenjot pelaksanaan vaksinasi setidaknya bisa menekan laju penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Seluruh kabupaten/Kota di Sulsel, kata dia, mulai melakukan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. Adapun capaian vaksinasi bagi anak mencapai 4,52 persen. (*)

0 161

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih predikat ‘Baik’ atas indeks tata kelola pengadaan barang/jasa tahun 2021 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Ada beberapa indikator penilaian. Yakni pemanfaatan sistem pengadaan, SiRUP dan E-Tendering, kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ. Dimana Pemprov Sulsel meraih nilai dengan total 71,55.

Dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan ini, mengacu pada surat edaran Kepala LKPP RI Nomor 4 tahun 2021 tentang penjelasan indeks tata kelola pengadaan minimal baik sebagai aspek indikator ‘antara’ dalam indeks reformasi birokrasi. Raihan ini tentu tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Sulsel untuk terus melakukan perubahan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa.

Atas inisiasi Plt Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kini lelang proyek di Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sistem pengacakan (random). Hal itu dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pengadaan barang dan jasa yang fair, transparan, akuntabel dan berkualitas.

“Alhamdulillah, Provinsi Sulawesi mendapat nilai dengan Kategori Baik atas indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa oleh LKPP RI,” ungkap Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Jum’at (21/1/2022).

Dirinya pun mengucapkan selamat kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa beserta pejabat struktural, fungsional, Pokja dan seluruh staf yang telah berkontribusi dalam perbaikan ini dalam waktu sangat singkat.

“Tetap semangat dan menjaga nilai ini secara bersama sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh rekanan, instansi internal, vertikal dan stakeholder terkait atas pencapaian ini,” ungkapnya. (*)

0 176

Makassar, humas.sulselprov.go.id – 20 dari 24 kabupaten/kota di Sulsel hingga Rabu, 19 Januari 2022, telah mencapai target vaksinasi minimal 70 persen. Adapun capaian target vaksinasi Sulsel 76,01 persen.

“Alhamdulillah ada dua daerah terbaru kemarin yang mencapai 70 persen yakni Tana Toraja dan juga Luwu Utara,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulsel, Husni Thamrin, Kamis, 20 Januari 2022.

Berdasarkan data KPCPEN 19 Januari 2022 pukul 22.03 WIB Tona Toraja 73,26 persen, Luwu Utara 70,11 persen. Sedangkan empat daerah lainnya yang masih di bawah 70 persen yakni Kabupaten Jeneponto 69,52 persen; Maros 69,24 persen; Selayar 67,76 persen; dan Bulukumba 67,19 persen.

“Semoga Jeneponto dan Maros 70 persen hari ini,” harap Husni Thamrin.

Adapun secara total jumlah warga Sulsel yang telah divaksin untuk dosis pertama 5.370.979 orang dari target 7.058.141 orang. Sedangkan untuk dosis kedua 3.342.358 orang atau 47,35 persen.

Atas capaian ini, Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota dan jajaran, terkhusus bagi tenaga kesehatan dan TNI-Polri yang mendukung program percepatan vaksinasi di Sulsel.

“Sangat berterima kasih atas kerja keras pemerintah daerah dan jajaran serta petugas di lapangan atas capaian 70 persen tersebut. Demikian juga untuk masyarakat,” ucapnya.

“Tentu kami memotivasi daerah yang belum mencapai target tersebut. Mari kita bersama untuk melakukan kebut vaksinasi agar terbentuk herd immunity,” pungkasnya. (*)

0 194

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) membuka audisi Imam Masjid dan Muadzin untuk Masjid Kubah 99 Asmaul Husna, Makassar, yang pendaftarannya akan mulai dibuka secara online pada 18 hingga 23 Januari. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sulsel, Hasim, menjelaskan, pendaftaran dilakukan secara online melalui link https://bit.ly/AudisiMasjidKubah99AsmaulHusna.

“Ada tiga tahapan seleksi yang harus jalani oleh peserta audisi, yakni seleksi administrasi, seleksi video, dan seleksi kompetensi,” ujarnya, Selasa, (18/1/2022).

Untuk persyaratannya, Hasim mengungkapkan, untuk Imam Masjid berusia maksimal 50 tahun, Hafidz minimal 15 Juz, fasih dalam tilawah, tartil, dan tajwid, memiliki kepribadian yang baik, pendidikan minimal S1, memahami dasar-dasar bahasa Arab, Faqih dalam ilmu Fiqih Ibadah, melampirkan surat keterangan sehat, dan melampirkan bukti vaksin.

Sedangkan untuk Muadzin, syaratnya berusia maksimal 40 Tahun, hafidz minimal 2 Juz, berpendidikan minimal SMA sederajat, fasih dalam tajwid dan tilawah, memiliki kepribadian yang baik, memahami dasar-dasar bahasa Arab, Faqih dalam ilmu Fiqih Ibadah, melampirkan surat keterangan sehat, dan melampirkan bukti vaksin.

Hasim menegaskan, untuk yang berhasil terpilih dalam audisi tersebut akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah, yakni berupa gaji bulanan, dan juga insentif tambahan.

“Info lengkap terkait pelaksanaan audisi tersebut, bisa menghubungi nomor kontak 0813-5535-0001 atas nama H. Kasram Habibie,” tutupnya. (*)

0 179

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan, penurunan angka kemiskinan di Sulsel sebagai capaian dari sinergitas seluruh pihak.

“Alhamdulillah angka kemiskinan September 2021 turun sebesar 0.25 persen dari angka di Bulan Maret 2021. Ini capaian bersama seluruh Pemerintah bersama DPRD untuk berupaya dalam memberikan yang terbaik untuk kemaslahan masyarakat,” kata Andi Sudirman, Senin (17/1/2022).

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel merilis data terbarunya terkait angka kemiskinan di Provinsi Sulsel melalui paparan Kepala BPS Sulsel, Suntono, dalam siaran persnya secara virtual, Senin (17/1/2022).

Disebutkan angka kemiskinan Sulsel per September 2021 mengalami penurunan dibanding data angka kemiskinan di bulan Maret 2021, yakni sebesar 0,25 persen atau sebesar 8,53 persen atau 765,46 ribu jiwa.

Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah provinsi yang terarah dan terukur dalam program pengentasan kemiskinan dan upaya menekan angka pengangguran di Sulsel.

“Tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Andi Sudirman, terjadinya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Sulsel juga didorong oleh tingkat kesadaran masyarakat yang meningkat untuk bisa hidup sejahtera, terutama di masa pandemi seperti saat ini.

“Saya kira kontribusi masyarakat atas pencapaian angka tersebut, disebabkan salah satunya karena tingkat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk bisa hidup lebih baik dan lebih layak. Ini juga patut untuk kita apresiasi,” ucapnya.

Menurutnya, pentingnya program pemerintah dihadirkan tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel.

Sementara itu, BPS menilai dibawah kepemimpinan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, angka murni ini lebih baik dibandingkan angka kemiskinan secara nasional yakni sebesar 9,71 persen.

Kepala BPS Sulsel, Suntono mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah memberikan intervensi secara tepat, khususnya di masa pandemi yang telah melakukan upaya mereduksi kemiskinan yang sudah mengalami perbaikan.

“Jika melihat ini mengalami penurunan, berarti langkah langkah pemerintah setempat sudah tepat,” ungkapnya.

Adapun faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan, diantaranya pertumbuhan ekonomi Sulsel, produksi padi dan NTP meningkat, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDB, laju inflasi umum, dan tingkat pengangguran menurun. Dimana tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,72%, turun 0, 59% dibandingkan dengan Agustus 2020. Demikian juga persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 2,54% dibandingkan Agustus 2020. (*)

0 130

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan rilis atas survei yang telah dilakukan untuk angka kemiskinan di Sulsel per September 2021.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kepala BPS Sulsel, Suntono SE MSi dalam siaran persnya secara virtual, Senin, 17 Januari 2022, menyebutkan, angka kemiskinan Sulsel per September 2021 sebesar 8,53 persen atau 765,46 ribu jiwa.

Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dibanding Maret 2021 sebesar 8,78 persen. Angka penurunan ini murni dibawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Plt Gubernur Sulsel. Angka itu pun lebih baik dibandingkan angka kemiskinan nasional diangka 9,71 persen.

“Kemiskinan di Sulsel mengalami penurunan 0,25 persen dibanding Maret 2021,” ujar Suntono.

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulsel yang telah memberikan intervensi secara tepat, khususnya di masa pandemi.

“Ini kabar gembira, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mereduksi kemiskinan di masa pandemi tampaknya sudah mengalami perbaikan. Jika melihat ini mengalami penurunan, berarti langkah-langkah pemerintah setempat sudah tepat,” tambah Suntono.

Bukan hanya kemiskinan, BPS Sulsel juga memaparkan eksisting angka pengangguran di Provinsi Sulsel. Untuk angka pengangguran, per Agustus 2021 sebesar 5,72 persen atau menurun 0,59 persen dibandingkan Agustus 2020 6,31 persen.

“Demikian juga presentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 2,54 persen poin dibandingkan Agustus 2020,” ujar Suntono.

Untuk pertumbuhan ekonomi, lanjut Suntono, Provinsi Sulsel juga mencatat angka yang terus mengalami peningkatan. Untuk Triwulan III 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,71 persen, ini untuk quartal to quartal. Sedangkan untuk year to year, ekonomi Sulsel untuk Triwulan III 2021 dibanding Triwulan III 2020 tumbuh sebesar 3,24 persen. (*)

0 292

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulsel) menjual langsung barang milik aset daerah yang tak laku terjual setelah dua kali lelang dilaksanakan.

Barang tersebut adalah satu mobil merek KIA jenis atau tipe K 2700, tahun pembuatan 2008. Kedua ada motor bebek merek Suzuki tipe EN 125 tahun pembuatan 2009.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Aset BKAD Sulsel Murni, belum lama ini. “Sudah dua kali barang aset milik daerah ini diikutkan dalam lelang, tapi tidak laku juga,” ujarnya.

Pelaksanaan Penjualan Langsung Barang Milik Daerah menurut BKAD Sulsel akan dilaksanakan pada Kamis, 13 Januari 2022 pukul 10.00 Wita di Gedung H Lantai 1 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
(Ruang Rapat Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).

Syarat penjualan atau syarat pembeli dijelaskan lebih detail melalui selebaran pengumuman yang telah disebarkan BKAD Sulsel. (*)

0 202

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berupaya dalam percepatan cakupan vaksinasi Covid-19. Bahkan di awal tahun 2022, lebih dari separuh masyarakat di Sulsel telah melakukan vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan data KPCPEN, tanggal 5 Januari 2022 pukul 22.13 Wita, update vaksinasi Covid-19 di Sulsel untuk dosis 1 mencapai 5.119.682 orang atau 72,54% dari total target 7 juta lebih. Sementara untuk dosis 2 telah mencapai 2.954.961 atau 41,87%. Didalamnya termasuk lansia, yang telah mencapai 408.371 orang atau 54,17% dari total target 753.919.

Pemprov Sulsel pun berhasil mencapai target pemerintah pusat sebanyak 70% hingga akhir Desember 2021. Tepat Pukul 07.10 Wita, 30 Desember 2021 Provinsi Sulsel telah berhasil mencapai target vaksinasi 70 persen.

Usai mencapai target 70%, Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya dalam percepatan vaksinasi, utamanya bagi lansia. Hal itu dilakukan sebagai syarat untuk memulai pelaksanaan vaksinasi bagi anak yang berusia 6-11 tahun. Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan bertahap dengan tahap pertama akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70% dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60%.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Sulsel, Husni Thamrin, menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulsel menargetkan capaian vaksinasi Covid-19 hingga bulan Maret 2022. “Kami menargetkan sampai akhir bulan Maret 2022 mencapai 100% dari target vaksinasi Covid-19 di Sulsel. Selain itu, kita menargetkan untuk segera mencapai 60% untuk lansia, karena sebagai syarat untuk pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun,” ujar Husni Thamrin, Kamis (6/1/2022).

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meyakini, target vaksinasi bisa segera dicapai. Menurutnya, hal itu tentu atas sinergitas dalam Kebut Vaksinasi dari berbagai pihak, baik dari Forkopimda, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dukungan dari masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Terlebih lagi dibantu dengan hadirnya inovasi Mobile Vaccinator (vaksinator keliling) yang menyasar Kabupaten/Kota.

“Alhamdulillah capaian vaksin 70 persen sesuai instruksi Bapak Presiden tercapai. Fokus kita untuk percepatan vaksinasi mencapai target 100%. Utamanya untuk lansia,” tuturnya.

“Ini semua sebagai bentuk dukungan dan kerja keras bersama dalam ikhtiar kita pada masyarakat menuju herd immunity. Insya Allah, dengan sinergitas dan kerja bersama, kita bisa mencapai target untuk membangun herd immunity masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 tahun didasari telah terbitnya rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunizational/ ITAGI) perihal kajian vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6-11 tahun dan sudah adanya Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM untuk penggunaan vaksin Sinovac bagi anak usia 6-11 tahun. (*)

0 149

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menurunkan angka stunting di daerah mendapat pengakuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Lembaga perlindungan anak ini mengaku bangga serta mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menurunkan angka stunting. Khususnya terkait dengan program Aksi Setop Stunting yang dicanangkan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Dalam program itu, memberikan pendampingan gizi kepada keluarga pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil. Para pendamping gizi juga akan mensosialisasikan dalam perubahan perilaku pengasuhan kehamilan agar tidak melahirkan anak yang lahir dalam kondisi stunting.

Menurut Komisioner KPAI, Jasra Putra, pengabdian para pendamping gizi di Sulsel selama 8 bulan sangat layak diapresiasi karena telah berhasil menurunkan stunting hingga 9,08%. Bahkan, melebihi target nasional menurun 14% di tahun 2024. Angka stunting di Sulsel pada tahun 2018 mencapai 35,6% (Riskesda 2018), tahun 2019 angka stunting menurun hingga 30,5% (SSGBI 2019). Sementara dari data ePPGBM Elektronik Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, angka stunting tahun 2020 pada bulan Februari 12,3% dan bulan Agustus 11%. Sementara di tahun 2021 bulan Februari angka stunting menurun hingga 9,6% dan bulan Agustus turun hingga 9,08%.

“Artinya Pemerintahan Sulawesi Selatan telah mencapai target nasional dalam penurunan angka Stunting di Indonesia dan kita meminta para Pendamping Gizi terus diperkuat dan tidak berhenti berjuang menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan,” pintanya, Rabu (5/1/2022).

Jasra juga menjelaskan, program Pendampingan Gizi di masyarakat merupakan bukti keberpihakan pemerintah setempat dalam menyiapkan generasi emas di Sulsel pada 10 hingga 15 tahun mendatang. “Serta memerangi momok besar Stunting di Indonesia yang menjadi perhatian besar Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo),” katanya.

“Karena dapat menjadi momok ketakutan penurunan kualitas generasi di negeri ini di masa mendatang yang menjadi kekhawatiran kita semua dalam melihat perkembangan anak anak kita di masa sekarang,” terangnya.

Jasra mengatakan, pencegahan stunting menjadi landasan dasar bangsa dalam memiliki generasi yang maju dan mampu bersaing di tingkat global. Mengingat, ini menjadi kebutuhan dan hak utama dalam membekali anak menghadapi masa depannya.

“Saya berharap apa yang terjadi di Sulawesi Selatan juga diikuti daerah lainnya dalam konsen dan fokus menurunkan angka stunting. Terutama di daerah daerah yang angka stuntingnya masih tinggi. Semoga gerakan aksi setop stunting yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengakui jika tahun 2022 ini pemerintah provinsi masih fokus pada penurunan stunting di 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.

Pemprov Sulsel memilih 10 desa yang tingkat stuntingnya tinggi untuk menjadi lokus dalam program Aksi Setop Stunting dari masing-masing kabupaten kota di Sulsel, dengan melibatkan pendamping gizi di masing-masing daerah. Jadi, total desa lokus penurunan stunting di Sulsel sebanyak 240 desa. Aksi tersebut juga akan melibatkan tim penggerak PKK yang memiliki jejaring yang luas hingga ke tingkat desa dengan ranah pembinaan keluarga. (*)

0 191

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalukan mitigasi terkait resiko keterlambatan pelaksanaan proyek, khusus pekerjaan fisik. Di mana Pemprov Sulsel telah menayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejak Desember 2021. Sebanyak 23 paket sudah tayang di SPSE.

“Hal ini untuk meminimalisir keterlambatan pekerjaan proyek fisik, sehingga dilakukan tender dini,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Selasa, 4 Januari 2021.

Sedangkan, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel, Asrul Sani, menyebutkan, Tender Pra Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau sebelum DPA ditetapkan.

“Ini bagian dari mitigasi resiko keterlambatan pelaksanaan proyek khususnya pekerjaan fisik. Untuk tender Pra DPA baru tahun ini,” sebutnya.

“Ini juga untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Sedangkan, Ketua Umum Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), Fahrurrazi, menjelaskan, tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan rangkaian panjang dari perencanaan sampai dengan serah terima, dan dilanjutkan dengan proses pembayaran. Sehingga setiap Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah, yang menyelenggarakan pengadaan harus mampu memformulasikan waktu yang cermat agar alokasi waktu dapat mencukupi, terlebih pada paket-paket pengadaan tahun tunggal dan memerlukan waktu pelaksanaan yang lama.

“Upaya Pemerintah Sulawesi Selatan yang sudah memulai tayang paket-paket tender tahun 2022 sejak akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 merupakan langkah yang sangat baik,” ucapnya.

Terlebih aturan sekarang memang sangat mendukung percepatan-percepatan pengadaan. Bahkan jika mencermati ketentuan di dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, proses pemilihan penyedia dapat dilakukan mendahului persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

“Ini sebagai ikhtiar percepatan pembangunan melalui percepatan tahapan Pengadaan. Namun tentunya ada persyaratan dan ketentuan dalam hal ini,” jelasnya.

Syarat ini, termasuk upaya percepatan Pejabat Pembuat Komitmen dan pihak terkait untuk segera mematangkan dokumen-dokumen persiapan pengadaan nya dengan sebaik mungkin, termasuk kolaborasi efektif dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlu intens ditingkatkan.

“Kiranya proses percepatan yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini juga menjadi semangat percepatan bagi SKPD yang lain, dan Kota/Kabupaten lainnya,” harapnya.

Hal ini untuk menghindari pekerjaan dan proses pengadaan yang menumpuk di akhir tahun.

“Jangan sampai kita berulang terpaksa harus sangat lelah menghadapi pekerjaan dan proses pengadaan yang menumpuk di akhir tahun. Energi sangat terkuras, sementara anggaran akan closing di penutup tahun,” ujarnya.

“Semoga semangat percepatan tender menjadi ikhtiar baik agar masyarakat bisa segera menikmati hasil pembangunan yang salah satu mekanismenye melalui proses pengadaan barang/jasa,” pungkasnya. (*)

0 242
Luwu, humas.sulselprov.go.id - Musibah banjir melanda Kabupaten Luwu, Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang berlangsung lama....