Makassar, humas.sulselprov.go.id – Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menurunkan angka stunting di daerah mendapat pengakuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Lembaga perlindungan anak ini mengaku bangga serta mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sulsel dalam menurunkan angka stunting. Khususnya terkait dengan program Aksi Setop Stunting yang dicanangkan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Dalam program itu, memberikan pendampingan gizi kepada keluarga pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil. Para pendamping gizi juga akan mensosialisasikan dalam perubahan perilaku pengasuhan kehamilan agar tidak melahirkan anak yang lahir dalam kondisi stunting.

Menurut Komisioner KPAI, Jasra Putra, pengabdian para pendamping gizi di Sulsel selama 8 bulan sangat layak diapresiasi karena telah berhasil menurunkan stunting hingga 9,08%. Bahkan, melebihi target nasional menurun 14% di tahun 2024. Angka stunting di Sulsel pada tahun 2018 mencapai 35,6% (Riskesda 2018), tahun 2019 angka stunting menurun hingga 30,5% (SSGBI 2019). Sementara dari data ePPGBM Elektronik Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, angka stunting tahun 2020 pada bulan Februari 12,3% dan bulan Agustus 11%. Sementara di tahun 2021 bulan Februari angka stunting menurun hingga 9,6% dan bulan Agustus turun hingga 9,08%.

“Artinya Pemerintahan Sulawesi Selatan telah mencapai target nasional dalam penurunan angka Stunting di Indonesia dan kita meminta para Pendamping Gizi terus diperkuat dan tidak berhenti berjuang menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan,” pintanya, Rabu (5/1/2022).

Jasra juga menjelaskan, program Pendampingan Gizi di masyarakat merupakan bukti keberpihakan pemerintah setempat dalam menyiapkan generasi emas di Sulsel pada 10 hingga 15 tahun mendatang. “Serta memerangi momok besar Stunting di Indonesia yang menjadi perhatian besar Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo),” katanya.

“Karena dapat menjadi momok ketakutan penurunan kualitas generasi di negeri ini di masa mendatang yang menjadi kekhawatiran kita semua dalam melihat perkembangan anak anak kita di masa sekarang,” terangnya.

Jasra mengatakan, pencegahan stunting menjadi landasan dasar bangsa dalam memiliki generasi yang maju dan mampu bersaing di tingkat global. Mengingat, ini menjadi kebutuhan dan hak utama dalam membekali anak menghadapi masa depannya.

“Saya berharap apa yang terjadi di Sulawesi Selatan juga diikuti daerah lainnya dalam konsen dan fokus menurunkan angka stunting. Terutama di daerah daerah yang angka stuntingnya masih tinggi. Semoga gerakan aksi setop stunting yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengakui jika tahun 2022 ini pemerintah provinsi masih fokus pada penurunan stunting di 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.

Pemprov Sulsel memilih 10 desa yang tingkat stuntingnya tinggi untuk menjadi lokus dalam program Aksi Setop Stunting dari masing-masing kabupaten kota di Sulsel, dengan melibatkan pendamping gizi di masing-masing daerah. Jadi, total desa lokus penurunan stunting di Sulsel sebanyak 240 desa. Aksi tersebut juga akan melibatkan tim penggerak PKK yang memiliki jejaring yang luas hingga ke tingkat desa dengan ranah pembinaan keluarga. (*)