Tags Posts tagged with "Sulawesi Selatan"

Sulawesi Selatan

0 149

Bantaeng, humas.sulselprov.go.id – Kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Sulsel dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Andi Darmawan Bintang, Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel Amson Padolo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Bantaeng Irvandi, dan pihak Imigrasi, turun langsung ke Huadi Nickel – Alloy di Kabupaten Bantaeng, untuk melakukan klarifikasi dan mengecek legalitas dokumen para TKA.

Mewakili Imigrasi Makassar, Ardiyanto, menjelaskan, tercatat dalam sistem Imigrasi, ada 46 TKA yang datang ke Sulsel dalam tiga gelombang. Tanggal 29 Juni sebanyak 9 orang, tanggal 1 Juli 17 orang, dan pada 3 Juli sebanyak 20 orang.
Saat mereka tiba di Jakarta dari Tiongkok, mereka terlebih dahulu dikarantina di Wisma Atlet dan telah di swab PCR.

“Pemberangkatan mereka ke Makassar, setelah melalui semua prosedur yang ditetapkan pemerintah. Dari kesehatan hingga Imigrasi, semua prosedur sudah terlewati,” jelas Ardiyanto, Senin, 5 Juli 2021.

Terkait visa, lanjut Ardiyanto, juga tidak ada masalah. Mereka menggunakan visa bisnis dengan tujuan uji coba keahlian, dan itu diperkenankan dalam aturan dengan jangka waktu 60 hari.

Sementara, HRD Huadi Nickel – Alloy, Andriani Karaeng Rita Latippa, menjelaskan, pihaknya sedang membangun beberapa pabrik sesuai dengan target investasi yang dilaporkan ke pemerintah pusat. Saat ini sudah beroperasi dua pabrik, dan pabrik ketiga akan dioperasikan Bulan November.

“Sekarang kami menyiapkan untuk pembangunan pabrik yang keempat. Jadi, TKA yang datang ini memang hanya TKA yang akan membangun pabrik, dari beberapa jenis pekerjaan yang secara estafet, sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Mereka memang adalah tenaga ahli untuk membangun pabrik smelter,” jelasnya.

Rita mengaku, membutuhkan tenaga kerja konstruksi baja langsung dari Tiongkok, karena kontraktor yang membangun pabrik memang dari sana. Dan terkait dengan kedatangan para TKA tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan ketenagakerjaan ataupun keimigrasian, secara legalitas sudah dilakukan sesuai alurnya.

“Saat tiba di Jakarta, mereka diisolasi sesuai dengan protokol kesehatan. Tiba disini, kami juga belum langsung memberikan pekerjaan, tetap diisolasi, dilakukan Swab PCR, istirahat, baru bekerja,” terangnya.

Setelah bekerja, lanjut Rita, karena ini uji coba keahlian akan dievaluasi kembali. Kalau tidak sesuai dengan standar perusahaan, mereka akan dipulangkan.

“Makanya, pesat sekali pergerakan tenaga kerja kami, karena kami juga kejar deadline, menuntaskan semua nilai investasi perusahaan kami, untuk percepatan pembangunan itu. Jadi, karena kondisi memang yang kemarin adanya PPKM, ada hal-hal yang mempengaruhi kedatangan mereka. Sekarang ini, lewat Dinas Kesehatan dan Pemkab Bantaeng, malam ketika tiba langsung Swab PCR, dan kami sudah koordinasi dengan Pemda. Semoga tidak ada masalah. Saya tetap berharap, progres pekerjaan tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.

Ia menegaskan, jika dalam prosesnya ada kebijakan karena Covid, juga akan menjadi prioritas perusahaan. “Karena kami juga menerapkan standar yang sangat ketat untuk masuk ke area,” tegasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang, menyampaikan, kedatangannya untuk melakukan klarifikasi, agar tidak ada lagi simpang siur informasi di masyarakat. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PPKM oleh pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, ia berharap ke depannya sudah ada koordinasi yang baik antara perusahaan dan pemerintah. Khususnya dalam melaporkan mengenai tenaga kerja mereka.

“Sekarang semua sudah clear, tidak ada lagi simpang siur informasi,” pungkasnya.

Komisi B DPRD Bantaeng yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mendukung keberadaan PT Huadi di Bantaeng. Namun, mereka berharap ada keterbukaan informasi dari perusahaan nikel tersebut, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal. (*)

0 155

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Layanan vaksinasi Covid-19 terus massif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Bahkan kini sudah mencapai lebih dari 50 persen masyarakat yang telah divaksin dari target sasaran.

Dari data Dinas Kesehatan Sulsel, perkembangan vaksinasi Covid-19 mencapai angka 780.766 orang atau 51,82 persen.

“Alhamdulillah, per tanggal 28 Juni 2021, sudah 51,82 persen yang telah menjalani vaksinasi Covid-19 dari target vaksinasi Provinsi Sulawesi Selatan 1.506.638 orang,” ujar Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Selasa (29/6/2021).

Ia mengapresiasi seluruh pihak terkait. Mulai dari tenaga kesehatan serta aparat TNI dan Polri, yang bersama membantu pelaksanaan vaksinasi ini. Serta dukungan dan antusiasme masyarakat Sulsel yang responsif dalam vaksinasi ini.

Menurut Andi Sudirman, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah Covid-19.

“Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Serta menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus corona,” ujarnya.

Sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan pelayanan publik, kata Andi Sudirman, sudah on the track. Saat ini perlu penguatan vaksinasi bagi lansia.

“Dengan pencapaian vaksinasi itu, kita terus kejar target bersama. Utamanya vaksinasi bagi para lansia yang saat ini telah divaksin 71.293 atau 9,46 persen dari target sasaran,” imbuhnya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengendalian Covid-19, kata Plt Gubernur Sulsel, diantaranya penguatan pengawasan di posko PPKM di desa/kelurahan; melaksanakan pemeriksaan kembali kedatangan penumpang di
bandara dan pelabuhan dengan cara random menggunakan Swab Antigen; serta menghimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan menuju wilayah (provinsi/ Kab/ kota) yang tergolong zona merah

“Yang terpenting bagaimana untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, menjaga imun dengan makanan dan minuman yang bergizi, serta senantiasa berdoa agar diberi keselamatan dan kesehatan dalam menjalani aktivitas,” pungkasnya.

Selain upaya penanganan pandemi Covid-19, dirinya pun berharap, sistem perekonomian tetap bisa berjalan dalam upaya pemulihan ekonomi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. (*)

0 273

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ditetapkan sebagai wilayah zona hijau Hasil Asesmen Situasi Epidemiologi Pandemi Covid-19 Tingkat Provinsi oleh Kementerian Kesehatan RI.

Hal itu berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI melalui asesmen Situasi Pandemi Covid-19 yang direkomendasikan WHO, yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

Asesmen situasi per tanggal 19 Juni 2021 ini menyebutkan, satu provinsi dengan zona merah, 24 provinsi zona orange, dan 9 provinsi zona hijau. Salah satunya Sulsel yang masuk dalam 9 provinsi zona hijau.

Menanggapi hal itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengaku bersyukur Sulsel bisa menjadi salah satu provinsi yang masih aman dalam penanganan Covid-19 atau zona hijau.

“Alhamdulillah ini berkat doa kita bersama dan usaha berbagai stakeholder TNI-Polri, Kabupaten/Kota, Satpol-PP, Dinas Perhubungan, tenaga kesehatan dan seluruh lapisan masyarakat bahu-membahu dalam upaya penerapan prokes,” jelasnya, Senin, 21 Juni 2021.

Apalagi kondisi pandemi Covid-19 di Sulsel per tanggal 20 Juni 2021 masih memperlihatkan angka kesembuhan yang masih diangka 97,5 persen, dan angka kematian 1,5 persen. Ia pun berharap, kondisi zona hijau ini tetap bisa dipertahankan dengan kerjasama semua pihak.

“Selain memperketat protokol kesehatan, perekonomian harus tetap bergerak. Harus jalan berbarengan, karena ini menyangkut hidup orang banyak. Jadi tetap beraktivitas untuk kegiatan ekonomi sembari menjaga protokol kesehatan,” ujarnya.

Adapun upaya Pemprov Sulsel dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

“Paling penting, bagaimana masyarakat harus memperbaiki imun tubuh dengan menjaga asupan gizi dengan makanan yang sehat dan minum vitamin. Serta senantiasa berdoa agar keseharian kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” pungkasnya. (*)

0 139

Bone, humas.sulselprov.go.id – Masyarakat sangat antusias dengan proyek pengerjaan preservasi jalan ruas poros Ujung Lamuru-Palattae-Bojo di Kabupaten Bone. Ruas jalan yang menjadi akses di perbatasan Kabupaten Bone-Sinjai bakal mulus teraspal.

Salah seorang warga setempat, Erwin (34), mengaku, dirinya bersama warga lainnya sangat senang dengan pengerjaan jalan ruas yang menghubungkan Bone-Sinjai ini.

“Alhamdulillah, tentu kita sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus Bapak Plt Gubernur yang telah memperhatikan jalan ini. Kami sudah lama menantikan, jalan ini sudah lama rusak, akhirnya akan teraspal dan lebih lebar lagi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga Dinas PUTR Sulsel, Sukarlan, mengatakan, pengerjaan preservasi jalan ruas poros Ujung Lamuru-Palattae-Bojo dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel dengan panjang total 15,15 km, yang ditangani pada dua tahun anggaran (2020 – 2021). Penanganan jalan ini dilaksanakan pada lima kecamatan, yakni Libureng, Kahu, Petimpeng, Ponre, dan Kajuara.

“Penanganan tahun 2021 sepanjang 8,75 km, saat ini masih sementara progres pengerjaan,” ungkapnya.

Dalam paket pengerjaan preservasi jalan ini, dengan kegiatan pelebaran jalan dan pengaspalan. “Dilakukan pelebaran jalan serta menambah bangunan pelengkap sesuai standar jalan provinsi,” jelasnya.

Pemprov Sulsel, kata Sukarlan, terus mendorong program pengerjaan yang berdampak langsung bagi banyak orang. Seperti berfokus pada pembangunan insfrastruktur jalan di berbagai daerah yang mengalami kerusakan berat, khususnya pada ruas jalan dengan LHR (Lalulintas Harian Rata-rata) tinggi yang merupakan jalur utama transportasi masyarakat, sekaligus merupakan jalur utama distribusi logistik.

“Bapak Plt Gubernur (Andi Sudirman Sulaiman) selalu mengingatkan untuk memfokuskan atau mendorong pemerataan pembangunan di daerah, khususnya yang memiliki manfaat langsung untuk banyak orang,” bebernya.

Untuk diketahui, pengerjaan jalan ini sebelumnya telah ditinjau oleh Andi Sudirman Sulaiman, yang saat itu masih sebagai Wakil Gubernur Sulsel pada Agustus 2020 lalu. (*)

0 168

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengungkapkan, dari 24 kabupaten kota di Sulsel, sudah tidak ada lagi zona merah Covid-19. Hal tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) antara Pemprov Sulsel, kabupaten kota dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sulsel.

“Saya kira tidak ada masalah dan tadi juga tidak ada lagi merah, (hanya) oranye dan hijau. Dari 24 kabupaten kota tidak ada yang merah,” ungkap Abdul Hayat usai mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi PPKM, di Kantor Gubernur Sulsel, Senin malam, 14 Juni 2021.

Abdul Hayat berharap, masyarakat Sulsel bisa mempertahankan zona oranye dan hijau ini. Tentunya dengan mengurangi kegiatan yang bersentuhan langsung, serta harus mematuhi protokol kesehatan.

“Yang menggembirakan kita (Sulsel) tingkat kesembuhan itu 90 sekian persen. Jadi hampir pasti tidak ada yang meningkat,” tuturnya.

Sulsel per 13 Juni 2021 masih ada 17 orang kasus terkonfirmasi Covid-19. Kendati demikian, Sulsel sementara menyusun skema sekolah tatap muka dan akan melibatkan United Nations Childrens Fund (Unicef). Diketahui, Unicef memang fokus mendampingi anak untuk menghadapi berbagai tantangan dan resiko di musim pandemi Covid-19.

“Angka penularan masih ada, terakhir tadi masih ada per 13 Juni, tinggal 17 (kasus). Di Sulsel ini masih terkendali dan sekolah mulai bertahap di atur. Dibuka secara bertahap. Kita coba bekerjasama dengan berbagai elemen termasuk Unicef, tadi menghadap dengan saya untuk secara bersama – sama mengatur ini,” tutupnya. (*)

0 145

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Taufik Madjid, menitipkan secercah harapan dari seluruh tenaga fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Permendes Nomor 20 Tahun 2020, di Hotel Gammara Makassar, Kamis malam, 10 Juni 2021.

Bimtek dengan tema pedoman perhitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ini, berlangsung selama dua hari dan melibatkan 50 lebih peserta baik internal Kemendes PDTT RI maupun fungsional perwakilan dari Sulsel, Sumatera, Bali, Papua dan Maluku.

“Ada secercah harapan yang harus kita manfaatkan dari seluruh tenaga fungsional ASN, dengan berbagai agenda besar organisasi pemerintahan kedepannya,” kata Taufik Madjid dalam sambutannya.

Meskipun sendi-sendi ekonomi nasional maupun daerah berubah secara dramatis selama pandemi Covid-19 ini, namun bukan halangan bagi fungsional ASN untuk ikut andil menciptakan kreativitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tempat masing-masing.

“Perubahan itu sangat penting dalam ASN untuk menciptakan fungsional yang kreatif dan inovatif. Karena anda lebih ahli dari yang lainnya dan insentifnya naik. Kita butuh tenaga kreatif dari fungsional ini,” harapnya.

Taufik Madjid mengaku, selama ini kebijakan nasional sudah berpusat di pemerintah provinsi, kabupaten kota bahkan sudah di pemerintah desa. Sehingga, dibutuhkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni untuk melakukan pengontrol dan evaluasi kebijakan tersebut.

“Karena kita berharap pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Mari kita sama-sama membangun Indonesia dari desa. Kita mau desa ini mandiri dan kuat dengan kemampuan SDM mereka,” tegasnya.

“Bapak ibu sekalian mudah-mudahan Bimtek kita bisa dipahami dan diharapkan bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun pemerintah kita,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengatakan, untuk saat ini tenaga fungsional diharapkan mampu melakukan analisis kinerja yang baik dan profesional, efektif dan efisien.

“Jangan merasa kecil hati di fungsional, karena ini tergantung yang membutuhkan (organisasi perangkat daerah). Kita pastikan kerja profesional dalam menjalankan tugas dengan baik. Jangan ada yang terkesan bahwa fungsional tidak ada jabatan, ada yang tingkat satu dan lainnya,” pesannya.

Selain itu, tenaga fungsional tentunya lebih mengerti apa saja kebutuhan yang sangat urgen dalam mengelola tugasnya masing-masing. Olehnya itu, diharapkan SDM yang mumpuni.

“Tenaga fungsional harus tahu apa saja yang sangat urgen yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan ini memang membutuhkan SDM yang sangat kuat, dan tentunya membutuhkan pemahaman,” tutupnya. (*)

0 175

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Asisten III Bidang Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Tautoto Tana Ranggina menerima kunjungan perwakilan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di ruang VIP Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa, 8 Juni 2021.

Tujuan dari kunjungan yang dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis tersebut adalah mengajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Konferensi Penyiaran Indonesia yang akan diadakan pada 1-3 September 2021 di Sulawesi Selatan, di mana Universitas Hasanuddin Makassar akan menjadi tuan rumah penyelenggaraannya.

Dalam kunjungan tersebut, Yuliandre Darwis berharap agar informasi tentang rencana penyelenggaraan konferensi nanti dapat tersosialisasikan di Sulawesi Selatan.

“Maksud saya di sini mengudara, menceritakan ini secara Nasional di Sulawesi Selatan. Bagaimana cara konsep sosialisasinya ini ide bapak,” sebutnya.

Mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Tautoto Tana Ranggina mengapresiasi kunjungan tersebut dan siap membantu mensosialisasikan penyelenggaraan kegiatan yang akan dilakukan KPI.

“Bisa juga kita lakukan dengan cara Kominfo memanggil Kadis Kominfo di tiap kabupaten-kota beserta aparatnya untuk datang ke sini. Kita minta perwakilan dari setiap kabupaten-kota, nanti kita sosialisasikan”, sarannya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Amson Padolo, Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Idham Kadir, Kepala Bidang Humas IKP Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Amran Aminuddin, serta Ketua Panitia Konferensi Penyiaran Indonesia, Alem Febri Sonni. (*)

0 151

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih penghargaan sebagai Provinsi Ketahanan Pangan Terbaik dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. Selain Sulsel, Kabupaten Bantaeng juga meraih penghargaan sebagai Kabupaten Dengan Ketahanan Pangan Terbaik Periode 2018-2020.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyerahkan langsung penghargaan kepada Bupati Bantaeng Ilham Azikin, di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 7 Juni 2021.

Andi Sudirman menyatakan, penghargaan ini sebagai motivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. “Pada hari ini memberikan penghargaan ketahanan pangan 2018-2020, ini waktunya lumayan lama, pada prinsipnya ini memberikan motivasi kepada kita semua,” kata Andi Sudirman.

Di Sulsel, lanjut Andi Sudirman, diharapkan seluruh stakeholder terkait bekerja keras untuk mencapai target produksi beras. Dimana untuk tahun ini masih mengejar sisanya sebanyak 200 ribu ton beras. Penekanan selanjutnya adalah penguatan benih. Dengan perencanaan ke depan, 10.000 hektar dengan sistem penangkaran benih padi.

Ia mengapresiasi capaian yang diraih oleh Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten dengan ketahanan pangan terbaik di Indonesia.

“Ini menunjukkan bupati yang muda juga bisa berprestasi dan menujukkan tajinya. Pemprov menyerahkan penghargaan untuk kabupaten dengan ketahanan pangan terbaik. Artinya saya yakin beliau mau bekerja dan selalu membantu kita. Ini tiga tahun luar biasa, ini artinya tidak ada keraguan atas apa yang dicapai,” ujarnya.

Kabupaten Bantaeng sebagai kabupaten terbaik mewakili Sulsel di tingkat nasional untuk Analisis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability – FSVA) Tahun 2018 – 2020. Bupati Bantaeng, Ilham Azikin menyampaikan terima kasih atas motivasi dan komitmen dari Plt Gubernur beserta seluruh jajaran yang memberikan support, khususnya di bidang pertanian.

“Tentu ini tidak hanya menjadi penghargaan bagi pemerintah, tetapi ini adalah capaian dihasilkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di bidang pertanian di Bantaeng,” kata Ilham Azikin. (*)

0 213

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menutup rangkaian roadshow Pertemuan Teknis Penyuluhan Kehutanan Tahun 2021 dengan menggelar pertemuan teknis di kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, Rabu, 2 Juni 2021.

Roadshow tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya yang menargetkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dimulai pasca libur lebaran tersebut telah dilaksanakan di beberapa tempat, antara lain KPH Ajatappareng, KPH Latimojong, serta KPH Kalaena. Pertemuan di KPH Kalaena sendiri merupakan pertemuan teknis gabungan KPH Larona Malili, KPH Rongkong dan KPH Kalaena.

Hadir pada pertemuan tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan yang diwakili Kepala Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial, St Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si., para Kepala KPH beserta jajarannya, serta Tim Penilai dan Sekretariat Penilai Angka Kredit.

Pertemuan yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat tersebut, bertujuan untuk menyampaikan beberapa kebijakan Dinas Kehutanan pada tahun 2021 guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan yang efektif, tepat tujuan, tepat sasaran dan berkelanjutan. Pertemuan teknis tersebut juga diharapkan dapat menyatukan persepsi antara Dinas Kehutanan dan UPTD KPH melalui penyuluh kehutanannya agar mendukung dan berkomitmen tinggi, serta tekad untuk bekerja keras dalam kegiatan pemberdayaan kelompok tani hutan guna mendukung peningkatan kesejahteraannya dengan berbasis pada kelestarian hutan.

Dalam pertemuan tersebut St Khadijah Munirah Wahid, S.Hut, M.Si menyampaikan, pertemuan teknis ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Program Perhutanan Sosial merupakan program prioritas dalam rangka mengentaskan kemiskinan pada masyarakat di sekitar hutan.

“Program ini merupakan program prioritas yang ditujukan untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang produktif agar tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan penerapan metode dan materi untuk mendukung program perhutanan sosial”, katanya.

Materi utama pada pertemuan teknis tersebut adalah paparan tentang evaluasi penilaian DUPAK pada periode I dan II Tahun 2020 yang disampaikan oleh Fitri Wulandari, S.Hut, M.Eng dan Ir. Idris beserta anggota tim penilai angka kredit penyuluh kehutanan lainnya. Pada evaluasi tersebut disampaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang menyangkut hal-hal yang sifatnya administratif dan bersifat teknis serta pengukuran tolok ukur dan batasan-batasan pada setiap aspek penilaian.

Pertemuan teknis tersebut juga menjadi forum untuk saling memotivasi dan saling mengingatkan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja penyuluh kehutanan terutama dalam penerapan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan kelompok tani hutan. (*)

0 221

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menekan laju penyebaran Covid-19 terus membuahkan hasil. Hal itu terlihat dari Peta Zonasi Risiko Kabupaten Kota.

Sesuai data dari Tim Satgas Penanganan Covid-19 Sulsel, menunjukkan perubahan yang signifikan berdasarkan peta zonasi resiko kabupaten kota. Dalam data tersebut, tanggal 6 Maret 2021, dari 24 kabupaten kota di Sulsel terdapat 14 kabupaten kota yang berada dalam kawasan Zona Orange (resiko sedang), dan 10 daerah masuk kawasan Zona kuning (resiko rendah). Sementara pada 26 Mei 2021, Zona Orange tersisa empat wilayah dan Zona Kuning berada di 20 kabupaten kota.

Pencapaian itu tak terlepas dari instruksi dan kebijakan Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Apalagi sejak dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur per Maret 2021. Salah satunya, memperketat dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro).

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi kinerja Tim Satgas Penanganan Covid-19 Sulsel, yakni Pemerintah bersama Forkopimda, TNI, dan Polri. Menurutnya, data tersebut menjadi pencapaian Sulsel dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19 di daerah ini.

“Alhamdulillah sekarang sisa empat kabupaten saja yang berada dalam wilayah Zona Orange, ini menunjukkan sebuah pencapaian kita dalam menekan laju penyebaran Covid-19,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (1/6/2021).

Meski begitu, Plt Gubernur tetap mengajak seluruh masyarakat untuk terus mentaati dan menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pihaknya juga menegaskan kepada seluruh instansi untuk terus mengimbau dan mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Tentu ini tidak terlepas dari upaya kita dalam menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu, mari kita terus menjaga, tetap menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Untuk diketahui, per 31 Mei 2021, situasi perkembangan Covid-19 di Sulsel masih terkendali. Dimana angka kesembuhan 97,8%, angka kematian 1,5%, dan kasus aktif 0,6%. (*)

0 33
Makassar, humas.sulselprov.go.id - Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengajak stakeholder sama-sama mengawal kebijakan prioritas nasional, dalam hal ini proyek kereta api...