Tags Posts tagged with "UMKM"

UMKM

0 278

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan Pemprov Sulsel senantiasa berupaya meningkatkan dan mengambangkan UMKM.

Upaya tersebut diantaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk serta pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM.
Hal ini diungkapkan Andi Sudirman pada acara opening ceremonial Semangat Pinisi, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), Bangga Berwisata di Indonesia (BWI) “Recover Together, Recover Stronger”, yang berlangsung di Anjungan Pantai Losari Makassar, Kamis (24/2/2022).

“Alhamdulilah UMKM kami di Sulawesi Selatan, menginstruksikan CSR perusahaan itu menyasar untuk pengembangan UMKM. Kita beri pendampingan seperti sertifikasi gratis, standarisasi dan packagingnya,” ungkap Andi Sudirman.

Saat ini, produk UMKM seperti pengolahan rempah- rempah menjadi komoditi andalan. Bahkan beragam rempah-rempah dari Sulsel telah diekspor ke luar negeri.

“Kalau kita dulu dijajah. Sekarang kita menjajah negara lain dengan (ekspor) rempah-rempah,” pungkasnya.

UMKM di Sulsel saat ini mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 tercatat lebih dari 940 ribu unit usaha, kemudian menjadi sekitar 1,2 juta pada 2020 dan meningkat lagi jumlahnya menjadi 1,5 juta unit usaha pada 2021.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Nasional. Inilah yang kami terus dorong sebagai cikal bakal untuk meningkatkan UMKM, karena kestabilan sektor ekonomi di Sulsel yang tidak pernah goyang adalah UMKM. Kita harap dengan support dari Menko dan BI yang tidak lain (dukungan) menjadikan Sulsel sebagai terdepan sebagai hub di Indonesia Timur,” tegas Andi Sudirman.

Sementara itu, Menko Marves, Luhut B. Panjaitan mengapresiasi upaya Pemprov dalam pendampingan dan pengembangan UMKM. Luhut mengaku, peran UMKM sangat penting dalam perekonomian. Ia pun mendorong aksi afirmatif bagi produk dalam negeri.

“Bagaimana belanja pemerintah itu, wajib hukumnya, untuk membeli melalui e-catalog, itu akan menghidupkan UMKM kita. kalau Rp 400 triliun kita bisa belanjakan melalui e-catalog akan menciptakan lapangan kerja yang luar biasa. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, dengan Rp 400 triliun itu setara dengan 1,71% pertumbuhan ekonomi. Itu akan menciptakan puluhan hingga ratusan ribu UMKM dan juga lapangan kerja,” ungkap Luhut.

Peningkatan jumlah UMKM juga diketahui berdampak pada Ekspor Sulsel. Pada tahun 2021 ekspor senilai Rp 23,81 Triliun atau tumbuh 21,15 dari tahun sebelumnya. (*)

0 491

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Upaya Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam pengembangan UMKM mendapat pujian dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Ia mengapresiasi berbagai upaya pemerintah daerah di wilayah Sulsel dalam memajukan UMKM.

Andi Sudirman senantiasa berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM. Misalnya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM.

Terlebih lagi UMKM di Sulsel mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2019 tercatat lebih dari 940 ribu unit usaha, kemudian menjadi sekitar 1,2 juta pada 2020, dan meningkat lagi jumlahnya menjadi 1,5 juta unit usaha pada 2021.

“Saya melihat potret UMKM di Provinsi Sulsel ini sangat menggembirakan,” puji Wapres saat memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (31/1/2022).

“Saya melihat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan cukup baik karena itu saya minta terus ditingkatkan pelayanannya dan pemberdayaannya (kepada UMKM). Di antaranya (yang dilakukan) memberikan fasilitasi peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk UMKM, sertifikasi produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan pendaftaran produk UMKM, serta melaksanakan pelatihan vokasi untuk pengembangan SDM UMKM,” sebutnya.

Sulsel, kata Wapres, dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai komoditas. Baik pertanian dan perkebunan, dan komoditas lainnya. Adapun rincian unit usaha UMKM Provinsi Sulsel yakni 570 ribu unit pada sektor ekonomi pertanian, 450 ribu unit pada sektor perdagangan, 290 ribu unit pada sektor jasa.

Ia pun meminta agar Pemerintah Daerah senantiasa dalam memberikan fasilitasi bagi UMKM. “Ini dari hulu ke hilir. Pendampingan dari SDM-nya, kemasan, legalitas, permodalan, dan promosi. Serta bisa difasilitasi sampai di ekspor sampai di mancanegara. Ini saya kira produk kita sekarang, sudah mulai banyak diekspor. Kita dorong supaya kualitasnya lebih baik,” jelasnya.

“Saya optimis, (pengembangan dan pemberdayaan) UMKM kalau kita terus bekerjasama, pasti akan berhasil. Saya lihat ada kemauan keras di Sulsel,” akunya.

Wapres didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyempatkan meninjau pameran UMKM yang berada pada lantai 1 Kantor Gubernur Sulsel. Adapun UMKM yang ditampilkan berupa UMKM Chalodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat; UMKM kerajinan atap konjo dari Bulukumba berupa produknperalatan rumah tangga dari daun lontar; UMKM pengrajin perak borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak; UMKM Kop. Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera; dan UMKM CV. Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket dan gula tala. (*)

0 328

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin di Provinsi Sulawesi Selatan membawa manfaat bagi UMKM dari Sulsel. Beberapa produk UMKM kebanggaan Sulsel akan ditinjau langsung oleh Wapres yang didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur, Senin (31/1/2022).

Dalam pameran UMKM itu ditampilkan beragam produk. Mulai dari aksesoris, pakaian hingga produk makanan dan minuman.

UMKM Chalodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat. Owner Chalodo, Baharuddin Iskandar menyampaikan, antusiasnya mengikuti pameran UMKM yang dihadiri oleh Wapres.

“Produk kami ini mulai tanam, petik, olah dan jual dilakukan oleh petani dari Luwu Utara. Selain coklat, kami juga menampilkan kopi dari Seko. Alhamdulillah, kita mendapat support dan dukungan dari Pemerintah Provinsi, dan kita sudah melakukan penjualan, misalnya di Surabaya bahkan di Arab Saudi. Kita harap adanya support dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan UMKM,” ungkapnya saat ditemui dilokasi pameran, Senin (31/1/2022).

Selain itu, adapula UMKM dari Wajo. Ialah Koperasi Sutera Sengka. Ia menampilkan beragam hasil produk seperti sarung selendang, kemeja, bahan baji, sarung, dan hijab. UMKM ini dibawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel dan Dinas Perindustrian Sulsel.

Adapula UMKM bernama CV. Coconut Internasional Indonesia dari Makassar. Mereka menampilkan produk-produk andalannya, seperti Teh Nipah yang merupakan minuman kesehatan yang tren di Korea. Selain itu, gula lontar atau palm jaggery, kayu sanrego, dan briket arang tempurung kelapa.

“Produk Briket arang tempurung kelapa ini kami sudah ekspor hampir semua negara di Timur Tengan serta eropa, seperti Jerman, Inggris, Turki, dan Rusia. Untuk produk gula lontar, kami sementara melengkapi izin untuk ekspor ke Korea,” jelas Dirut CV. Coconut Internasional Indonesia, Asriani.

Menurutnya, capaian itu tak terlepas dari dukungan Pemprov Sulsel. “terutama bagaimana Pemprov mendorong kita untuk naik kelas, seperti memfasilitasi untuk pameran di Turki. Pemprov mendorong kita untuk Go Internasional,” aku Asriani.

UMKM dari Bulukumba bernama kerajinan Atap Konjo turut ikut andil. Adapun produk yang ditampilkan berupa produk peralatan rumah tangga, tas yang berbahan daun lontar.

Serta UMKM pengrajin perak borong dari Makassar turut ikut menampilkan produk aneka kerajinan berbahan perak.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abd. Malik Faisal menyampaikan, “bapak Plt Gubernur selalu berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM diantaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM,” jelasnya.

Untuk diketahui, kehadiran Wapres di Sulsel untuk memberikan pengarahannya pada Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM dan serangkaian kegiatan lainnya. (*)

0 520

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin bakal melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin besok (31/1/2022). Rencananya orang nomor dua di Indonesia itu akan melakukan Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM dan serangkaian kegiatan lainnya.

Rapat tersebut akan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Selain itu, rencananya Wapres didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman akan meninjau UKM yang dipamekan di Lobby Kantor Gubernur Sulsel.

Adapun UKM yang ditampilkan berupa UKM Callodo dari Luwu Utara dengan produk permen coklat; UKM kerajinan atap konjo dari Bulukumba berupa produknperalatan rumah tangga dari daun lontar; UKM pengrajin perak borong dari Makassar dengan produk kerajinan perak; UKM Kop. Sutera Sengkang dari Wajo dengan produk kain tenun sutera; dan UKM CV. Coconut Internasional Indonesia dengan produk Teh Nipah, sanrego herbal, briket dan gula tala.

Di Sulsel, UMKM pada Tahun 2021 sebanyak 1.565.134 unit usaha, meningkat sebesar 24 % dari Tahun 2020 yaitu sebanyak 1.262.952 unit usaha. Pemprov Sulsel terus berupaya dalam program pemberdayaan UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Abdul Malik menyampaikan, “bapak Plt Gubernur selalu berupaya dalam peningkatan dan pengembangan UMKM diantaranya peningkatan kualitas produk melalui konsultasi kemasan produk bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi produk, pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan SDM bagi UMKM,” jelasnya.

Diharapkan dengan kedatangan Wapres, mampu memberikan dorongan untuk peningkatan dan pengembangan UMKM.

Sementara itu, dalam Pemprov Sulsel juga telah memiliki layanan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hadirnya ini untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Serta meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Sulsel.

Dalam menghadirkan Mal Pelayanan Publik ini dengan pendekatan sistem digital yang dapat memangkas biaya. Dengan memanfaatkan aset fisik yang sudah ada, hadirnya MPP ini dengan efisiensi anggaran dari perencanaan Rp 40 Miliar menjadi Rp 400 juta lebih. MPP ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan dari 23 sektor OPD teknis. (*)

0 452

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Tim Penggerak PKK Pusat dan Sulsel, bekerjasama menggelar Pelatihan Peningkatan Pemasaran Dengan Penerapan Teknik Digital, yang dilaksanakan di Hotel Horison Makassar, Kamis, 16 Desember 2021. Pelatihan ini diikuti kader PKK dan pelaku UMKM di Kabupaten Gowa, Maros, Pangkep, dan Takalar.

Plt Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, mengatakan, saat ini semua informasi, termasuk pemasaran barang dan jasa, sudah bisa diakses dengan mudah melalui plaform digital. Berdasarkan data yang ada, 65 juta penduduk Indonesia melakukan pencarian barang melalui internet.

“Potensi belanja online masyarakat Indonesia sangat tinggi. Karena itu, ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan barang dan jasanya melalui internet,” kata Naoemi.

Plt Ketua Dekranasda Sulsel ini juga mengungkapkan, sistem pemasaran produk barang dan jasa melalui platform digital cenderung sulit dan rumit, jika tidak dibarengi kemampuan dan pengetahuan. Padahal, platform digital ini memudahkan dan membantu pelaku UMKM, karena punya kemampuan menjangkau area lebih luas, memudahkan dalam menyapa banyak pelanggan hingga calon pembeli, kemudahan dalam pemesanan, bahkan biayanya lebih murah dibanding pemasaran konvensional.

“Ada banyak tantangan pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital. Karena itu, PKK dan Dekranasda Sulsel bersama PKK Pusat, memberikan perhatian kepada UMKM melalui pelatihan ini,” ujarnya.

Sementara, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel, dr Ichsan Mustari, mewakili Plt Gubernur Sulsel, pada kesempatan tersebut, menyampaikan, akibat Covid-19, masyarakat seolah ‘dipaksa’ untuk menggunakan teknologi. Adaptasi kebiasaan baru harus diterapkan, agar aktivitas masyarakat bisa terus berjalan di tengah beragam pembatasan.

“Dalam kondisi pandemi, ekonomi kita banyak didorong oleh UMKM. Pemasarannya pun menggunakan digital. Tapi yang harus dijaga adalah kualitas produk, kecepatan, ketepatan, dan safety,” terangnya.

Sedangkan, Ketua Bidang III PKK Pusat, Irma Zainal, yang mewakili Ketua TP PKK Pusat membuka pelatihan tersebut, mengatakan, PKK Pusat bekerjasama dengan PKK Sulsel, menyelenggarakan pelatihan ini untuk membantu kader PKK dan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Apalagi, di masa pandemi ini, perekomomian masyarakat harus dipulihkan.

“Selama ini, produk-produk UMKM kita masih terkendala dengan pemasaran yang dilakukan secara konvensional. Transaksi e-commerce tahun ini tercatat Rp 400 triliun lebih. Ini membuktikan potensi pasar secara digital sangat besar,” pungkasnya. (*)

0 493

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, membuka acara Rapat Fasilitasi Pengembangan UMKM Berbasis Digital dengan tema “Bangkitkan UMKM di Sulawesi Selatan” secara virtual, Rabu 8 Desember 2021. Ia mendorong agar UMKM dapat berperan penting dalam upaya pemulihan perekonomian di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini.

“Dalam setiap kesempatan, Bapak Presiden Joko Widodo selalu berpesan bagaimana menjadikan UMKM sebagai the backbone atau ujung tombak dalam sistem ketahanan perekonomian Nasional,” katanya.

Ia mengakui, UMKM merupakan salah satu roda penggerak perekonomian di Sulsel. Dimana, UMKM selalu tumbuh dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.
Olehnya itu, Pemprov Sulsel terus berupaya dalam menyiapkan fasilitasi untuk sertifikasi gratis bagi UMKM. Baik untuk UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel maupun IKM (Industri Kecil Menengah) pada Dinas Perindustrian Sulsel. Adapun sertifikasi yang diberikan seperti sertifikat halal, merek dan PIRT.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk menciptakan UMKM ini kedepannya lebih kita standarisasi untuk kita fasilitasi dan mendorong ke depan sebagai sebuah sistem penggerak maupun motor penggerak perekonomian yang lebih di depan,” jelasnya.

Saat ini, dirinya mendorong perusahaan maupun perbankan agar Corporate Social Responsibility menyasar dalam pengembangan UMKM, termasuk dalam membuka sentra-sentra UMKM. Serta membuat pusat komoditi dari 24 kabupaten/kota dengan memilih produk unggulan yang berstandar dan berkearifan lokal.

Di masa pandemi Covid-19, pentingnya mendorong UMKM untuk terus melakukan transformasi dalam bentuk digitalisasi sebagai upaya untuk dapat memudahkan dalam pemasaran produk. “Tetap semangat, UMKM untuk Sulawesi Selatan yang lebih baik kedepan,” tegasnya. (*)

0 222

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus mendorong agar UMKM memenuhi ketentuan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). Apalagi, persaingan pasar saat ini semakin kompetitif.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, saat menghadiri sosialisasi Badan Standar Nasional Indonesia (BSNI) Bina UMKM, yang berlangsung secara virtual zoom meeting di Baruga Lounge kantor gubernur Sulsel, Jumat, 22 Oktober 2021. Iapun menyambut baik acara sosialisasi SNI Bina UMKM ini, agar UMKM di Sulsel siap bersaing di dalam negeri dan pasar global.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat menjelaskan, sejak tahun 2008 telah terjalin kerjasama antara BSN dan Pemprov Sulsel, yang mencakup pertukaran dan silang layanan informasi standardisasi. Antara lain, dalam perumusan standar meliputi usulan standar baru produk unggulan daerah dan partisipasi dalam jajak pendapat penyusunan standar. Kemudian, penerapan standar meliputi pengembangan lembaga penilaian kesesuaian (laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi), industri dan institusi yang akan menerapkan SNI. Riset pasar dan diseminasi hasil riset di bidang standardisasi, serta pelatihan dan promosi standardisasi.

Menurutnya, selama pandemi, pelaku UKM menghadapi sejumlah tantangan. Diantaranya, kesulitan memperoleh modal, kesulitan mengakses modal dari perbankan, hingga kesulitan mendapat bahan baku karena suplai bahan baku berkurang.

“Dengan bantuan dari pemerintah, pelaku UKM bisa mengatasi berbagai tantangan tersebut. Bantuan dari pemerintah diantaranya berupa keringanan pajak, relaksasi pinjaman bank, meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi digital hingga memperluas pasar,” jelasnya.

Ketika pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi digital, lanjut Abdul Hayat, maka pasar produknya bisa diperluas ke mancanegara. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga mendorong UMKM meningkatkan standar produknya, sehingga bisa diterima di pasar global.

“Sepanjang tahun 2020, dukungan penuh diberikan kepada UMKM melalui pendampingan usaha secara online, akses pembiayaan seperti KUR, fasilitasi legalitas badan usaha dan operasional UMKM, akses pasar, penguatan kapasitas SDM serta penyaluran Bantuan Presiden Usaha Mikro,” urainya.

Hayat mengungkapkan, tahun ini Pemprov Sulsel melalui Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, akan terus memberikan pendampingan , pelatihan, dan konsultasi kepada pelaku UMKM agar pengembangan ekonomi pada  sektor UMKM bisa terus berkelanjutan. Untuk Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM), tercatat sebanyak 368.222 UMKM yang mendapat bantuan sebesar Rp 2,4 juta, dari total UMKM yang mendaftar yaitu 1.143.749 UMKM. Pencairan mencapai kurang lebih sekitar Rp 900 miliar hingga 31 Desember 2020

“Perlu dilakukan penguatan sistem manajemen UMKM. Propinsi Sulawesi Selatan ini memiliki warna tersendiri, berbeda dari daerah-daerah lain. Standardisasi yang biasa dikenal dengan sebutan Standardisasi Penilaian Kesesuaian (SPK) atau SNI dinilai penting sebagai langkah untuk membuat produk-produk milik pelaku UMKM lokal memiliki nilai tambah dan berdaya saing tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga untuk memasuki pasar ekspor,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor ekonomi kreatif didorong memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pasar untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha yang mereka geluti, juga mampu menerapkan standarisasi dan kesesuaian yang telah ditetapkan.

“Karena itu diperlukan sinergi multipihak dalam mendorong, menata, serta  membuat kebijakan agar UMKM yang didominasi usaha mikro dan ultra mikro dapat bertumbuh lebih pesat dan berperan lebih optimal, dan bisa Naik Kelas,” imbuhnya. (*)

0 701

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengikuti Rapat Koordinasi Perluasan Pemanfaatan Aplikasi Bela (Belanja Langsung) Pengadaan. Rapat dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan dan pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan di Baruga Lounge, Jumat, 7 Mei 2021.

Hadirnya aplikasi ini merupakan bagian dari Program Aksi Strategis Nasional Pencegahan Korupsi, menerapkan sistem pengadaan manual ke sistem pengadaan eletronik. Sehingga, kepala daerah diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mencegah korupsi dan memajukan UMKM di daerah.

Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela) merupakan platform belanja online untuk pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah. Penggunaan aplikasi ini bukan tanpa alasan. Dengan pembelanjaan yang terpusat, diharapkan pembelian barang dan pengadaan jasa bisa dilakukan secara akuntabel, transparan, kompetitif dan bersih, sebab menggunakan APBN dan APBD.

Dalam rapat ini juga disampaikan, kementerian dan lembaga pemerintah daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah untuk UMKM. Plt Gubernur Sulsel turut mendukung dalam mengalokasikan 40 persen APBD Belanja Barang dan Jasa Untuk UMKM

“Kita akan siapkan e-katalog, kita akan menghimpun produk-produk UKM, khususnya produk UKM lokal,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Malik Faisal, mengatakan, pasar produk lokal tersebut adalah pemerintah daerah, bukan masyarakat umum. Hadirnya aplikasi yang disiapkan LKPP ini, sebagai wadah bagi pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan pasar baru.

“Aplikasi Bela Pengadaan ini menjadi wadah bagaimana 40 persen belanja APBD untuk barang dan jasa itu bisa tepat sasaran masuk ke UMKM,” ujarnya.

Sedangkan Ketua KPK, Firli Buhuri, dalam sambutannya mengatakan, mimpi besar para pendiri bangsa adalah untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengabdi pada bangsa dan negara.

“Mimpi besar dan merupakan cita-cita nasional pada bangsa dan negara kita. Termasuk para gubernur, bupati dan wali kota serta segenap anak bangsa,” sebutnya.

Ia menekankan agar kepala daerah memiliki itikad yang baik dalam memberantas korupsi. Karena menurutnya, apapun teknologi yang ada tanpa itikad tersebut, maka tidak akan dapat mengubah perilaku yang ada.

“Apapun teknologinya, kalau kita tidak memiliki itikad (baik) dan semangat mewujudkan. Maka sebaik-baiknya sistem tidak akan bisa mengubah perilaku,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala LKPP RI, Roni Dwi Susanto, menyampaikan, sejak hadirnya Perpres Presiden 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, saat ini sudah keluar tujuh peraturan lembaga. Dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang baru ini, bisa memberikan peluang bagi para pelaku UMKM dan Koperasi.

“Diberikan kesempatan untuk memasok kebutuhan pengadaan barang,” ungkapnya.

Aplikasi Bela ini telah bermitra dengan 12 marketplace seperti Gojek, Grab, Shopee, dan Blibli. Juga dapat berkembang dengan bermitra dengan marketplace lokal. (*)

0 250

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, membuka Rapat Fasilitasi Kebijakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis digital, yang dilaksanakan di Hotel Gammara, Selasa, 6 April 2021. Rapat fasilitasi yang mengangkat tema ‘Transformasi UMKM melalui Optimalisasi Digital’ tersebut diadakan selama dua hari, yakni 6 – 7 April 2021.

Rapat fasilitasi ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Since Erna Lamba, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota se-Sulsel.

Dalam sambutannya, Abdul Hayat mengatakan, UMKM ini salah satu roda penggerak perekonomian di Sulsel, karena UMKM selalu tumbuh dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Untuk itu, di masa pandemi Covid-19 ini, UMKM dituntut untuk melakukan transformasi dalam bentuk digital sebagai upaya untuk dapat memasarkan produknya.

Untuk itu, kata Hayat, Pemprov Sulsel senantiasa mendorong UMKM yang memiliki daya saing serta berbasis digital. Karena jumlah UMKM di Sulsel sebanyak 1,2 juta pelaku UMKM, dan yang sudah memanfaatkan teknologi digital sebanyak 10 persen atau kurang lebih 120 ribu lebih pelaku UMKM.

“Kondisi perekonomian di Sulsel tahun 2020 mengalami kontraksi -0,70 persen, namun itu masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai -2,07 persen,” ungkap Abdul Hayat.

Ia memaparkan, inflasi di Sulsel 2,04 persen tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yakni 2,35 persen. Pencapaian ini tidak lepas dari kontribusi kabupaten/kota di Sulsel.

Menurut Abdul Hayat, sering dijumpai permasalahan UMKM itu adalah masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM yang menguasai teknologi berbasis digital. Maka, pelaku UMKM dilatih dan dididik untuk menguasai teknologi berbasis digital agar produknya dapat dipasarkan secara lokal, nasional bahkan internasional.

Ia juga mengutip perkataan Gubernur Sulsel yang terdahulu yakni Prof Amiruddin, yang mengatakan bahwa orang yang berkualitas itu bukan ditentukan dari latar belakang pendidikan. Tapi orang-orang yang diserahi tugas tanggung jawab dan melaksanakan tepat waktu, bukan suka menunda-nunda.

Untuk itu, ia berharap kedepan melalui digitalisasi ekonomi, mampu meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM seluruh kabupaten/kota di Sulsel sebagai penggerak ekonomi.

“Mari kita berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan transformasi UMKM melalui optimalisasi digital di Sulsel,” pesannya.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Since Erna Lamba, mengatakan, rapat fasilitasi kebijakan UMKM berbasis digital ini diharapkan UMKM ini bisa bekerjasama dengan GoJek dan Bank Indonesia (BI).

“Kita duduk bersama, untuk memberikan support UMKM kita, memperbaiki UMKM kita ini. Sehingga UMKM kita di 24 kabupaten/kota ini nantinya bisa melakukan ekspor. Karena ini juga salah satu poin dari Menteri Perekonomian, kita sentuh perekonomian, baik pertanian, nelayan, peternakan serta UMKM,” kata Since. (*)

0 377
Luwu, humas.sulselprov.go.id - Musibah banjir melanda Kabupaten Luwu, Senin, 14 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita. Banjir ini diakibatkan hujan deras yang berlangsung lama....