Tags Posts tagged with "Wakil Gubernur Sulsel"

Wakil Gubernur Sulsel

0 7

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menggelar Kajian Online dengan menghadirkan Ustadz Dr Firanda Andirja, dengan mengangkat kajian berjudul Kisah Nabi Khadir Alaihi Salaam dan Nabi Musa Alaihi Salaam.

Kajian Online dalam program Andalan Mengaji tersebut digelar secara Hybrid, dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Sulsel dan disiarkan langsung melalui akun fanpage Facebook dan akun Instagram Andi Sudirman Sulaiman, pada Senin, 20 September 2021.

Ustadz Firanda mengangkat kisah Nabi Musa yang mendapatkan banyak pelajaran dari perjalanan yang ditempuhnya bersama Nabi Khadir. Salah satunya, kisah Nabi Khadir yang melubangi sebagian badan kapal yang ditumpanginya untuk menyelamatkan kapal tersebut dari penjarahan kapal yang bagus yang dilakukan oleh seorang raja.

“Kisah ini mengajarkan kita untuk melakukan mudharat kecil untuk menghindari terjadinya mudharat yang besar,” katanya.

Kisah lainnya yang patut menjadi pelajaran, kata Ustadz Firanda, yakni kisah Nabi Khadir yang membunuh seorang anak kecil. Perilaku Nabi Khadir ini pun dipertanyakan oleh Nabi Musa.

Perilaku Nabi Khadir ini atas petunjuk Allah Subhana Wa Ta’ala, menurut kisah tersebut, kata Ustadz Firanda, karena kelak anak kecil itu menjadi dewasa akan membawa kesesatan kepada kedua orang tuanya yang merupakan orang tua yang beriman. Sehingga, anak kecil itu dibunuh dan Nabi Khadir mendoakan orang tuanya mendapatkan anak yang lebih baik dan lebih beriman.

“Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran tentang kesabaran kita menghadap musibah. Bahwa dibalik musibah yang dialami, ada hikmah yang lebih baik yang akan diperoleh,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, meminta kepada Ustadz Firanda untuk memberikan nasehat kepada para pejabat dan jajaran pegawai Pemprov Sulsel dalam bekerja menjalankan amanah untuk masyarakat Sulsel.

“Harapan kita ini menjadi nasehat untuk kita semua bagaimana kita menjalankan amanah. Bagaimana nasehat untuk kita terkait masyarakat banyak yang meminta kita jalankan, sementara tidak semua bisa kita jalankan, yang mana yang kita dahulukan,” ucapnya.

Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan pelaksanaan kajian online ini digelar untuk memberikan bekal kepada para pegawai di Pemerintahan Provinsi Sulsel terkait kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa yang patut diambil pelajaran, khususnya dalam berprilaku menjalankan amanah dalam bekerja. (*)

0 24

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, memimpin pelaksanaan Coffee Morning yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 20 September 2021. Salah satu agenda dalam rapat tersebut yakni membahas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk pelaksanaan APBD Sulsel.

Turut hadir dalam Coffee Morning tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri. Ia mensosialisasikan Optimalisasi Pengawasan Tipikor Melalui Kebijakan dan Sistem Terintegrasi Menuju Sulawesi Selatan Bebas Korupsi, dengan tujuan pembuatan aplikasi khusus pengaduan terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kombes Pol Widoni menjelaskan, pihaknya akan melakukan kolaborasi kebijakan dan pengawasan dugaan adanya Tipikor dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Sulsel, dan Kejaksaan Tinggi Sulsel.

“Kebijakan tersebut juga akan didukung pemanfaatan teknologi informatika yang akan menjadi support system dalam optimalisasi pencegahan tipikor di Sulsel. Secara internal, akan dibuat sistem aplikasi yang mengintegrasikan data antara Ditreskrimsus Polda Sulsel, APIP Sulsel, dan Kejaksaan Tinggi Sulsel,” katanya.

Dalam proyek perubahan ini, lanjut Kombes Pol Widoni, akan dilakukan optimalisasi pengawasan tindak pidana korupsi dengan cara dibuatnya kebijakan pendukung yang mengikat dan kolaboratif, didukung dengan kemampuan dalam digital leadership yang tepat sesuai era revolusi industri 4.0 saat ini, dan membangun sebuah sistem pengawasan yang terintegrasi.

“Dengan kebijakan ini, maka upaya pengawasan Tipikor akan dapat berjalan dengan optimal menuju Provinsi Sulawesi Selatan bebas korupsi,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut baik rencana pembuatan aplikasi pengaduan tersebut. Menurutnya, program tersebut sangat baik untuk upaya melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi, lanjut Plt Gubernur, melalui aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat, maka itu sebagai langkah yang tepat bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah melalui APIP berkolaborasi melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat.

“Itu terkait dengan sinergitas antara APH dan APIP dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat yang bisa diakses sampai desa. Kayak (Aplikasi) Lapor, Spam, begitu. Ini nanti dari APH, APIP membentuk sistem lapor yang mengendepankan preventif,” ucapnya.

Dengan sistem ini, Plt Gubernur mengaku dugaan penyalahgunaan kebijakan dan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara bisa dicegah dan lebih terawasi. (*)

0 43

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menilai, pendekatan green economy dapat mendorong laju perekonomian. Menurutnya, ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Green economy merupakan suatu gagasan isu keberlanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim.

“Ini harus dilakukan kontinyu. Mendorong sebuah perubahan, mendorong sebuah green economy. Merupakan suatu proses sistem ekonomi atau industrialisasi dengan berbasis ekonomi, ekonomi yang berkearifan lingkungan,” kata Andi Sudirman, saat menghadiri Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIII oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara virtual, Minggu, 19 September 2021.

Apalagi saat ini, kata dia, Sulsel memiliki surplus listrik sekitar 490 MW yang diharapkan pemanfaatannya bisa lebih efektif.

Andi Sudirman mengaku, Pemprov Sulsel terus menggencarkan upaya penghijauan dengan melakukan penanaman pohon dengan tanaman produktif. Hal ini pun guna menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan sekitar. Olehnya itu, dirinya mengajak WALHI untuk bersama menjaga kelestarian lingkungan.

“Kita perlu bersama-sama melalui sentra-sentra kebijakan bagaimana green economy ke depan sehingga bisa membantu sektor hulu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kami berharap adanya korelasi, kolaborasi dan sinergitas antara WALHI dan pemerintah terkhusus dalam lingkungan hidup,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulsel, kata dia, sangat mendukung WALHI untuk saling berdampingan dalam membuat atau merumuskan sebuah kebijakan untuk perbaikan Sulsel yang lebih baik ke depan.

Melalui PNLH ini, Andi Sudirman berharap pengurus WALHI yang terpilih betul-betul bisa berkolaborasi dengan pemerintah. “Saling side by side, kita tentu membutuhkan masukan untuk membangun ke depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, PNLH merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi WALHI, untuk merumuskan perencanaan strategis organisasi dan pergantian kepengurusan kepemimpinan WALHI di tingkat Nasional. PNLH diadakan setiap empat tahun sekali yang dihadiri oleh anggota WALHI, pengurus maupun peninjau.

Mengusung tema Mempertegas Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Untuk Mewujudkan Keadilan Ekologis, PNLH Tahun 2021 dipusatkan di Kota Makassar, dan akan dilaksanakan 19-22 September 2021. Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIII oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Alue Dohong. (*)

0 41

Bone, humas.sulselprov.go.id – Pembangunan Bendung Lalengrie tahap II kini telah memasuki progres tahap pemgerjaan 85 persen. Bendung yang berada di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone ini merupakan salah satu fokus pembangunan pada infrastruktur pertanian oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dalam pembangunan Bendung Lalengrie oleh Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) ini, dibagi dalam dua tahapan pengerjaan.

Untuk tahap pertama, progres pengerjaan berupa pekerjaan bendung dan jaringannya senilai Rp 21,5 Miliar telah rampung (progres pengerjaan 100 persen). Sementara untuk pembangunan tahap kedua, berupa pekerjaan reservoir dan jaringannya dengan anggaran Rp 41,9 miliar tengah berprogres 85 persen.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, progress Bendung Lalengrie di Kabupaten Bone memperlihatkan kemajuan dan aspek fungsional sesuai rencana. Jika pembangunan tahap kedua ini rampung, maka pemanfaatan Bendung Lalengrie ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Olehnya itu, dirinya meminta seluruh pihak serta masyarakat setempat untuk mendukung penyelesaian Bendung ini.

Untuk areal potensial Bendung Lalengrie direncanakan mengairi 1.100 hektar. Namun untuk pengerjaan tahap 1 dan tahap 2, baru bisa mengairi 700 hektar. Hal itu dikarenakan masih ada pekerjaan lanjutan untuk menghubungkan Daerah Irigasi pada bagian bawah. Rencananya, pembangunan Bendung ini dilanjutkan pada tahun 2022 untuk perampungan reservoir dan kolam isap.

“Semoga kerjasama semua pihak akan mempercepat penyelesasian pembangunan Bendung Lalengrie sehingga dapat menjadi aset Provinsi untuk irigasi teknis bagi masyarakat sekitar,” harap Andi Sudirman, Minggu, 19 September 2021.

Menurutnya, bendung ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hadirnya pembangunan bendung ini, kata Andi Sudirman, merupakan investasi Pemerintah Provinsi Sulsel yang langsung dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

“Hadirnya bendung ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana ini bermanfaat untuk irigasi pertanian yang bisa meningkatkan produksi hasil pertanian,” tuturnya. (*)

0 54

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Biro Hukum Setda Sulsel, BKAD Sulsel, Korgah (Koordinator Supervisi dan Pencegahan) KPK, dan Instansi Vertikal di Sulsel yang telah turut mempertahankan aset negara dari pihak ketiga.

Itu disampaikan Plt Gubernur, setelah Pemprov Sulsel memenangkan putusan kasasi di Mahkamah Agung atas sengketa lahan Al-Markaz Al Islami Makassar dari gugatan pihak ketiga.

“Setelah beberapa kali mengalami hasil kurang berpihak dalam beberapa tahun terakhir, Alhamdulillah hari ini dapat berita baik bahwa Pemprov Sulsel menang putusan kasasi Mahkamah Agung atas gugatan tanah Al-Markaz Al Islami sebagai aset dengan nilai triliunan rupiah,” jelasnya di Makassar, Jumat (17/9/2021).

Lahan Al-Markaz Al Islami, ucap Plt Gubernur, adalah satu dari tujuh aset negara yang bernilai triliunan rupiah yang berada dalam ancaman gugatan pihak ketiga dengan berbagai modus. Termasuk tol, gardu induk PLN, Pasar Pannampu Kota Makassar, dan lain-lain.

Atas adanya gugatan tersebut, Plt Gubernur menyampaikan, bersama dengan Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Korsupgah KPK, dan instansi vertikal lainnya akan mempertahankan aset negara dari upaya gugatan pihak ketiga.

“Kami bersama Korgah KPK, Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, serta seluruh instansi vertikal akan berjuang bersama mempertahankan aset daerah kami demi fasilitas atas pelayanan masyarakat Sulsel,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Korsupgah Wilayah IV KPK, Niken Ariati, menjelaskan, ada tujuh aset vital milik negara yang digugat, baik milik Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, Pendidikan, dan dan juga milik BUMN.

“Jadi ada tujuh aset negara yang kami catat. Pertama Pelabuhan Makassar, Itu sekarang sudah incraht. Juga yang kedua, Unhas, Itu prosesnya akan kasasi. Ketiga, Jalan Tol, Itu sudah incraht. Kemudian ada Pasar Pannampu, itu punya Pemkot Makassar itu sekarang juga sudah kasasi,” ucapnya.

“Kemudian ada Al Markaz, itu punya Pemprov. Tadi Alhamdulillah beritanya sudah menang di Kasasi. Kemudian Pelabuhan Makassar, itu juga sudah incraht. Kemudian yang terakhir, proses sedang jalan, sidang perdananya 25 Mei, tanah dan gardu induk milik PLN di Jalan Latimojong yang luasnya juga lumayan,” lanjutnya.

Tujuh aset vital negara ini, kata Niken, rawan terhadap gugatannya karena digugat oleh orang yang sama dengan nama oknum penggugat, Ince Burhanuddin dan juga Ince Rahmawati dengan metode gugatan yang sama.

Dengan begitu, Niken berharap, ada upaya yang maksimal dari masing-masing pihak tergugat untuk bersinergi dan mempertahankan aset yang digugat tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen agar aset tersebut tidak hilang. (*)

0 40

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan rasa prihatin atas rusaknya rumah warga di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo pada Jumat, 17 September 2021, akibat angin puting beliung. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, sebanyak 39 rumah panggung, 5 rumah walet dan 1 Unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mengalami kerusakan akibat hujan deras disertai angin puting beliung.

“Kita turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Wajo akibat angin puting beliung yang disertai hujan deras,” katanya, di Makassar, Jumat (17/9/2021).

Atas kejadian tersebut, dirinya mengaku sudah meminta kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Sulsel untuk membantu penanganan bencana di daerah tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga telah menurunkan bantuan tanggap darurat ke masyarakat Kabupaten Wajo, baik berupa makanan hingga kebutuhan lainnya.

“Kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengiriman bantuan kepada masyarakat. Bantuan yang kita kirim berupa makanan siap saji, makanan anak, tenda gulung, kasur, matras, foodware , dan kidsware,” ungkapnya.

Plt Gubernur berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya warga yang telah menjadi korban angin puting beliung. (*)

0 43

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mendorong hadirnya konten-konten penyiaran bagi anak yang lebih edukatif.

“Kita berharap adanya perhatian bagi anak, bagaimana penyiaran konten-konten bagi anak yang lebih edukatif dan lebih natural,” katanya saat membuka secara resmi acara Konferensi Penyiaran Indonesia 2021 secara virtual, Rabu (15/9/2021).

Dengan memberikan tayangan-tayangan natural dan edukatif bagi anak-anak, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan anak. Diakuinya, masih kurangnya tayangan seperti kartun yang edukatif bagi anak.

“Kita berharap bagaimana tayangan yang lebih alami/natural dengan kearifan lokal yang sangat kuat dan kental. Kita mendorong kepada Komisi penyiaran untuk memberikan semangat dan mendorong media penyiaran untuk menampilkan karakter tontonan khas Indonesia, karena kita memiliki banyak sifat hero daripada pahlawan kita,” jelasnya.

Meski tidak mudah, namun dirinya berharap dukungan dari semua pihak guna mendorong maksimal untuk melahirkan konten-konten tayangan bagi anak kita, dengan kearifan lokal dan kultur yang lebih kuat.

Diketahui, dalam Konferensi Penyiaran Indonesia ini, salah satu rangkaiannya dalam Seminar Nasional dengan mengangkat tema “Mewujudkan Media Komunikasi dan Industri Penyiaran yang Sehat, Tangguh dan Berbasis Kemanusiaan” yang berlangsung pada tanggal 15-16 September 2021. Seminar Nasional yang terbagi beberapa sesi ini menghadirkan beberapa narasumber. Hadir sebagai Keynote Speaker, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno. Konferensi Penyiaran Indonesia ini diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin dengan bekerja sama dengan KPI beserta berbagai perguruan tinggi di Indonesia. (*)

0 71

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, membuka secara resmi acara Konferensi Penyiaran Indonesia 2021 secara virtual, Rabu, 15 September 2021. Rangkaian Konferensi Penyiaran Indonesia ini, salah satunya Seminar Nasional dengan mengangkat tema Mewujudkan Media Komunikasi dan Industri Penyiaran yang Sehat, Tangguh dan Berbasis Kemanusiaan, yang berlangsung pada tanggal 15-16 September 2021.

Seminar Nasional yang terbagi beberapa sesi ini menghadirkan beberapa narasumber. Dengan menghadirkan Keynote Speaker yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno.

Konferensi Penyiaran Indonesia ini diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin, bekerja sama dengan KPI beserta berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi Universitas Hasanuddin sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan Konferensi Penyiaran Indonesia tahun 2021 ini. “Semoga ini menjadi momentum bahwa dengan kebersamaan ini kita bisa saling menguatkan untuk menghadirkan siaran-siaran yang lebih inovatif dan edukatif untuk masyarakat,” katanya.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, kata dia, menjadi waktu yang tepat dalam melahirkan berbagai inovasi serta gagasan dalam pemanfaatan teknologi di era digitalisasi ini.

“Dalam industri penyiaran ini kita sangat berharap bahwa bagaimana meningkatkan upaya mengedukasi masyarakat melalui Komisi Penyiaran Indonesia, dengan menayangkan siaran yang lebih baik lagi kedepan. Mari mendorong bagaimana edukatif memperlihatkan bahwa Indonesia dalam keadaan saling menopang dan memiliki potensi yang luar biasa untuk menghasilkan penyiaran yang lebih edukatif bagi masyarakat kita. Tentu ini akan mensupport, mendukung dan memberikan inspirasi bagi masyarakat di sekitar kita,” terangnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, mengaku, pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Keterpurukan sektor pariwisata yang sampai -80 persen dari segi devisa ternyata menyisakan satu harapan di bagian ekonomi kreatif, yaitu sub sektor televisi dan radio yang menunjukkan perkembangan yang luar biasa.

“Sektor televisi dan radio dan sektor penyiaran mengalami revival, kami melihat bahwa semangat untuk beradaptasi dan inovasi agar dapat bangkit dari pandemi Covid-19, dimana kita terapkan strategi inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Ternyata teknologi digital dan teknologi informasi dan komunikasi menjadi fenomena yang spektakuler. Pada akhirnya kita harus ciptakan konten yang yang kreatif, mempersatukan kita dan kita distribusikan informasi yang akurat, terverifikasi dalam bingkai inovasi. Bagaimana informasi tersebut sesuai dengan nilai luhur bangsa dan penyiaran ini,” jelasnya.

Sandiaga Uno pun berharap kepada industri media dan komunikasi dan industri penyiaran agar terus berkolaborasi guna menciptakan satu pemikiran luhur di mana sektor penyiaran mendukung pembangunan bangsa dan mendukung terciptanya generasi ke depan yang berakhlakul karimah.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio mengatakan, Komisi penyiaran Indonesia akan selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif sebagai upaya perbaikan perbaikan kinerja KPI.

“Kami berharap di dalam forum ini para pakar serta pegiat komunikasi dan penyiaran duduk bersama mengkonsolidasi gagasan untuk penyiaran yang jauh lebih inovatif dan berkualitas untuk masa depan,” katanya.

Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengatakan, dalam era informasi ini, media penyiaran menjadi salah satu backbone kehidupan masyarakat global yang perlu terkoneksi satu sama lain melalui informasi yang terkini yang bisa dijangkau luas.

“Kita berharap media komunikasi dan industri penyiaran harus berbasis pada kepentingan publik. Tidak dipengaruhi oleh kepentingan sektoral atau tertentu yang tidak sangat mengedepankan keadilan, kemanusiaan dan kepentingan kemaslahatan. Dukungan sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan untuk terciptanya media komunikasi dan industri penyiaran yang tangguh dan sehat serta berbasis kemanusiaan,” pungkasnya. (*)

0 86

Makassar, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulsel dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel di Makassar, Senin malam, 13 September 2021. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan silaturahmi sekaligus sharing terkait pengelolaan anggaran daerah dan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur meminta kesediaan BPKP RI untuk dapat memberikan bimbingan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulsel mengenai pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulsel.

“Kami berharap BPKP bisa memberikan bimbingan, couching clinic kepada para OPD kita, untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan agar kedepannya pengelolaan keuangan kita bisa lebih baik, lebih transparan dan akuntabel,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, menyampaikan, pertemuannya dengan Plt Gubernur adalah untuk mendorong Pemprov Sulsel mempunyai komitmen lebih baik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dimana, pengelolaan APBD Sulsel tahun lalu dari hasil pemeriksaan BPK opininya turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Kita menyampaikan akan mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya langkah-langkah yang harus dilakukan supaya pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel, yang bisa nanti dibuktikan salah satunya dengan membaiknya opini,” jelasnya.

Hal serupa diharapkan Kepala BPKP RI Perwakilan Sulsel, Arman Sahri Harahap. Menurutnya, pertemuannya dengan Plt Gubernur Sulsel merupakan bagian dari penguatan sinergi untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulsel.

“Kita ingin kedepan Sulsel lebih baik lagi. Kalau tahun kemarin kita lihat opini BPK memang kan turun, kita berharap dengan sinergi yang bagus seperti ini kita lanjutkan kedepan hasil penilaian BPK itu bisa kembali,” ungkapnya.

Terkait dengan upaya pembimbingan untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, Arman menegaskan, pembimbingan rutin dilakukan, termasuk konsultasi dari Pemprov Sulsel yang tetap berjalan. “Itu bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas itu,” tutupnya. (*)

0 70

Maros, humas.sulselprov.go.id – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mengakui kepedulian dan perhatian Presiden RI, Joko Widodo terhadap Sulsel sangat besar.

“Kami sangat bersyukur dengan peresmian Bendungan Passeloreng dan Bendung Gilireng di Kabupaten Wajo. Perhatian Bapak Presiden sangat kuat dalam pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan,” ujarnya saat menyampaikan sambutannya pada acara Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Forkopimda se Provinsi Sulsel, yang digelar di Skadron Udara 11, Lanud Hasanuddin, Kabupaten Maros, Kamis, 9 September 2021.

Andi Sudirman juga melaporkan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Makassar New Port yang sudah sekitar 80 persen, dan yang sudah dioperasikan secara parsial. Pengembangan Bandara juga sudah 60 persen, dan beberapa bendungan dalam proyek strategis nasional yang dilakukan melalui Kementerian PUPR sangat kuat dalam pembangunan.

“Hal itu untuk melihat bagaimana mendorong kedaulatan pangan Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Pemprov Sulsel, kata dia, juga melakukan pembangunan infrastruktur pertanian dengan pembangunan bendung dengan kapasitas mengairi sekitar 1000-an hektar, dan juga melakukan pembangunan infrastruktur jalan-jalan strategis.

Kehadiran Jokowi di Sulsel menjadi kedua kalinya di tahun 2021 ini. Dimana sebelumnya pada Maret 2021 lalu, Jokowi berkunjung meresmikan sejumlah proyek serta peninjauan vaksinasi.

“Suatu kebanggaan bagi kita semua masyarakat Sulawesi Selatan atas kehadiran Bapak Presiden. Ini adalah kali kedua di tahun ini. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kita semua sebagai bukti kecintaan Bapak Presiden kepada Sulawesi Selatan,” akunya.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dari masyarakat Sulsel, yang sangat mendambakan kehadiran Presiden, dan ucapan terima kasih serta selamat datang yang tulus dari seluruh masyarakat Sulsel. (*)